Implementasi Pedidikan Antikorupsi (1).pptx

pendidikan anti korupsi untuk sekolah dalam pengelolaan dana bantuan sekolah

1. IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI d i- PROVINSI BANTEN Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020

2. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020

3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020

4. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020

5. Pendidikan Antikorupsi SMA/SMK/SKh ( Pasal 10 ) Pada SMA dan SMK dilaksanakan di Kelas X, XI, dan XII setiap semester. Pada SKh meliputi : Jenjang pendidikan dasar (SDLB) dilaksanakan di Kelas I, II, III, IV, V, dan VI setiap semester; Jenjang pendidikan dasar (SMPLB) dilaksanakan di Kelas VII, VIII, dan IX setiap semester; Jenjang pendidikan menengah (SMALB) dilaksanakan di Kelas X, XI, dan XII setiap semester. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020

6. Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Bagi ASN Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi Bagi Masyarakat ( Pasal 15 ) Pendidikan Antikorupsi Bagi Masyarakat dilaksanakan pada Badan , Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan , serta Organisasi Politik yang memperoleh Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Banten , dilakukan oleh perangkat daerah pengampu hibah dan bantuan sosial dalam proses perencanaan , penatausahaan , pelaksanaan , dan pelaporan / pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 Sosialisasi dan Publikasi ( Pasal 17 ) Sosialisasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informasi. ( Pasal 16 )

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 Penghargaan ( Pasal 20 ) Gubernur dapat memberikan penghargaan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan Pendidikan Antikorupsi , yang diberikan kepada perorangan / badan / lembaga yang berhasil dalam Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi . Pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . Pembiayaan ( Pasal 21 ) Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi dibebankan pada : APBD Provinsi Banten ; Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat ..

10. T E R I M A K A S I H