Jabatan-Manajerial-dan-Nonmanajerial-dalam-Sistem-Kepegawaian-Indonesia.pptx

analisa kasus pemberhentian pegawai di kabupaten manggarai

1. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA JAKARTA, 20 MEI 2025

2. Benny Hotma Jese 2306176216 DISUSUN OLEH Lalu Budi Setiawan 2406459471 5A TEAM

3. JABATAN MANAJERIAL DAN NONMANAJERIAL DALAM SISTEM KEPEGAWAIAN INDONESIA

4. 1 2 3 4 5 POIN BAHASAN Klasifikasi Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial Perkembangan Historis Sistem Jabatan ASN Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan ASN Permasalahan Implementasi Sistem Jabatan Baru Analisis Kasus ASN Kabupaten Manggarai 6 7 Daya Eksekusi PTUN dan Permasalahan Eksekusi Urgensi Pengaturan Contempt of Court dalam PTUN

5. PENGESAHAN UU ASN

6. JABATAN ASN MANAJERIAL & NONMANAJERIAL

7. JABATAN MANAJERIAL

8. JABATAN NONMANAJERIAL

9. PENGANGKATAN & PEMBERHENTIAN BERBASIS MERIT SYSTEM

10. ASN MENGGUGAT

11. INDONESIA DALAM PERISTIWA REFORMASI BIROKRASI MENUJU PARADIGMA BARU FORMASI JABATAN

12. Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial dalam Sistem Kepegawaian Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memperkenalkan paradigma baru dalam penataan jabatan ASN dengan menghapus dikotomi jabatan struktural dan fungsional, menggantinya dengan jabatan manajerial dan nonmanajerial. Jabatan manajerial berfokus pada kepemimpinan dan pengelolaan kebijakan serta pelayanan publik, sedangkan jabatan nonmanajerial melaksanakan tugas teknis dan profesional tanpa tanggung jawab kepemimpinan unit kerja. Transformasi ini mendukung reformasi birokrasi nasional dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan profesionalisme ASN dalam pelayanan publik.

13. Karakteristik Jabatan Manajerial Definisi Jabatan ASN yang memimpin dan mengelola pelaksanaan kebijakan serta pelayanan publik dengan tanggung jawab kinerja unit kerja. Jenis Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT): eselon I dan II Jabatan Administrator: memimpin program/kegiatan Jabatan Pengawas: mengawasi kegiatan operasional harian Tugas Pokok Merumuskan kebijakan internal Mengelola sumber daya manusia dan keuangan Memberikan evaluasi kinerja bawahan

14. Karakteristik Jabatan Nonmanajerial Definisi Jabatan ASN yang melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara spesifik dan profesional tanpa memimpin unit kerja. Jenis Jabatan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT): teknis dan profesional Jabatan Pelaksana: tugas operasional dasar atau administrasi Tugas Pokok Melakukan pemeriksaan dan analisis teknis Menyusun laporan dan rekomendasi teknis Memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat

15. Perbedaan Kunci dan Dampak Organisasi Jabatan Manajerial Berperan sebagai pengarah dan pengelola organisasi dengan tanggung jawab perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian program kerja. Evaluasi berdasarkan kinerja tim dan pencapaian target organisasi. Jabatan Nonmanajerial Berfokus pada pelaksanaan tugas teknis berdasarkan keahlian dan kompetensi profesional. Evaluasi menggunakan angka kredit dan capaian kinerja individu.

16. Evolusi Konsep Jabatan di Indonesia 1 Era Kolonial Struktur birokrasi hierarkis dengan jabatan struktural sebagai kontrol administratif pusat.

17. Evolusi Konsep Jabatan di Indonesia 1 Era Kolonial Struktur birokrasi hierarkis dengan jabatan struktural sebagai kontrol administratif pusat. 2 Masa Orde Lama Penggunaan sistem jabatan struktural warisan kolonial tanpa pengakuan jabatan nonmanajerial.

18. Evolusi Konsep Jabatan di Indonesia 1 Era Kolonial Struktur birokrasi hierarkis dengan jabatan struktural sebagai kontrol administratif pusat. 2 Masa Orde Lama Penggunaan sistem jabatan struktural warisan kolonial tanpa pengakuan jabatan nonmanajerial. 3 Masa Orde Baru Penerapan sistem eselonisasi dan pengakuan jabatan fungsional sebagai jalur karier alternatif.

19. Evolusi Konsep Jabatan di Indonesia 1 Era Kolonial Struktur birokrasi hierarkis dengan jabatan struktural sebagai kontrol administratif pusat. 2 Masa Orde Lama Penggunaan sistem jabatan struktural warisan kolonial tanpa pengakuan jabatan nonmanajerial. 3 Masa Orde Baru Penerapan sistem eselonisasi dan pengakuan jabatan fungsional sebagai jalur karier alternatif. 4 Era Reformasi UU ASN 2014 & 2023. Adopsi prinsip meritokrasi dan profesionalisme dengan penyederhanaan birokrasi dan penguatan jabatan fungsional.

20. Pengangkatan Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial Jabatan Manajerial Seleksi terbuka dan kompetitif untuk JPT dengan tahapan administrasi, uji kompetensi, wawancara, dan penelusuran rekam jejak. Jabatan Administrator dan Pengawas Seleksi berbasis merit melalui assessment center dan penetapan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Jabatan Nonmanajerial (Fungsional) Pengangkatan berdasarkan kualifikasi, angka kredit, dan uji kompetensi oleh instansi pembina masing-masing jabatan.

21. Pemberhentian Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial Pemberhentian Jabatan Manajerial Masa jabatan habis, rotasi, atau reorganisasi Tidak memenuhi target kinerja Pelanggaran disiplin atau permintaan sendiri Rekomendasi KASN untuk JPT Pemberhentian Jabatan Nonmanajerial Tidak memenuhi angka kredit minimal 2 tahun berturut-turut Cuti di luar tanggungan negara >1 tahun Hukuman disiplin berat atau pengunduran diri Penetapan oleh PPK berdasarkan rekomendasi atasan

22. Tantangan dalam Sistem Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial Tumpang Tindih Jabatan Kesulitan membedakan tugas, wewenang, dan jalur karier antara jabatan struktural dan fungsional. Kesenjangan Karier Jalur struktural lebih diutamakan, jabatan fungsional kurang dihargai dan terbatas fasilitasnya. Resistensi Perubahan Birokrasi lama sulit beradaptasi dengan sistem meritokrasi dan jabatan fungsional. Keterbatasan SDM Kurangnya pegawai dengan kualifikasi sesuai kebutuhan jabatan fungsional.

23. Implikasi dan Solusi untuk Sistem Kepegawaian Pemberdayaan Jabatan Fungsional Perlu perhatian dan fasilitas untuk pengembangan keahlian dan pelatihan yang memadai. Penataan Struktur Organisasi Perubahan jabatan harus diikuti dengan pembagian tugas dan koordinasi yang jelas antar unit kerja. Harmonisasi Sistem Evaluasi Mengintegrasikan evaluasi kinerja manajerial dan nonmanajerial agar sinergis dan adil. Pengembangan SDM Mempercepat seleksi dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan fungsional.

24. Analisis Kasus Kepegawaian Kasus pemberhentian 26 ASN eselon III di Manggarai memicu kontroversi . Para ASN diberhentikan tanpa surat penugasan baru, menyebabkan mereka menganggur hampir tiga minggu. Sebagian mengajukan gugatan ke PTUN Kupang, menilai keputusan itu tidak sah dan bermuatan politis terkait Pilkada 2020. BKPSDM menyatakan ASN yang diberhentikan memiliki kinerja baik, dan KASN merekomendasikan pencabutan keputusan Bupati. Namun, Bupati menolak melaksanakan rekomendasi secara langsung dan hanya mengembalikan sebagian ASN secara bertahap. Pada tanggal 31 Januari 2022, Bupati Manggarai , Herybertus G.L. Nabit , mengeluarkan Surat Keputusan Nomor HK/67/2022 untuk memberhentikan 26 pejabat eselon III A dan III B dari jabatannya .

25. Putusan dan Proses Hukum di PTUN dan Pengadilan Tinggi Putusan PTUN Kupang PTUN membatalkan keputusan Bupati Manggarai dan memerintahkan rehabilitasi 13 ASN yang menggugat. Banding Ditolak Pengadilan Tinggi menolak banding Bupati karena diajukan lewat batas waktu, memperkuat putusan PTUN. Kasasi Mahkamah Agung Mahkamah Agung menolak kasasi Bupati, menguatkan putusan sebelumnya dan memerintahkan pengembalian ASN ke jabatan semula.

26. Ketidakpatuhan Bupati Manggarai Terhadap Putusan Pengadilan Penolakan Eksekusi Bupati Manggarai tidak melaksanakan putusan PTUN meski sudah berkekuatan hukum tetap. Hingga awal 2024, hanya 8 dari 26 ASN dikembalikan ke jabatan setara, bukan termasuk yang menggugat. Surat Perintah Eksekusi PTUN Kupang mengeluarkan surat perintah eksekusi pada Juni 2024 agar Bupati segera melaksanakan putusan. Namun, daya eksekusi pengadilan lemah dan Bupati tetap bersikukuh menunda pelaksanaan.

27. Jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Putusan Declaratoir Menerangkan atau menegaskan keadaan hukum tanpa mengubahnya. Putusan Constitutif Meniadakan atau menimbulkan keadaan hukum baru. Putusan Condemnatoir Berisi penghukuman, seperti pencabutan keputusan atau rehabilitasi.

28. 02 01 04 03 KATEGORI PUTUSAN PTUN

29. 02 01 04 03 Putusan Pokok , yaitu pernyataan batal atau tidak sah keputusan administrasi negara yang disengketakan . Putusan Remidial ( Pemulihan ), yaitu untuk memulihkan akibat yang telah ditimbulkan oleh keputusan pemerintah yang dinyatakan batal atau tidak sah, berupa ganti rugi dan rehabilitasi . Putusan Tambahan , yaitu dalam hal gugatan dikabulkan , maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan Putusan Penguat ( pengefektifan ), yaitu putusan sebagai alat pemaksa , supaya putusan yang bersifat kondemnatoir dapat terlaksana KATEGORI PUTUSAN PTUN

30. Pelaksanaan dan Eksekusi Putusan PTUN Eksekusi Hierarkis Ketua pengadilan melaporkan ketidaktaatan pejabat ke Presiden dan DPRD. Eksekusi Otomatis Keputusan batal otomatis tidak berlaku jika tidak dicabut dalam 60 hari kerja . Eksekusi Upaya Paksa Pemberian sanksi uang paksa dan administratif jika putusan tidak dilaksanakan dalam 90 hari .

31. Kendala Eksekusi Putusan PTUN dalam Kasus Manggarai Lemahnya Sanksi Uang Paksa Ketidakjelasan mekanisme dan tanggung jawab pembayaran mengurangi efektivitas sanksi. Lemahnya Sanksi Administrasi Kepala daerah sebagai pejabat politik tidak tunduk pada sanksi disiplin ASN, sehingga sulit dikenai sanksi administratif. Peran DPRD Pengawasan legislatif daerah diperlukan untuk menjamin pelaksanaan putusan terhadap pejabat politik.

32. Urgensi Pengaturan Contempt of Court dalam PTUN Fungsi PTUN Menangani sengketa administratif antara warga dan pejabat pemerintahan. Masalah Ketidakpatuhan Ketidaktaatan pejabat TUN merusak wibawa pengadilan dan kepercayaan publik. Contempt of Court Perluasan konsep untuk menjangkau ketidakpatuhan di luar persidangan, termasuk pelaksanaan putusan.

33. Bentuk dan Kategori Contempt of Court Bentuk Contempt Direct contempt: penghinaan di depan pengadilan Indirect contempt: penghinaan di luar pengadilan Kategori Contempt Mempengaruhi hasil pemeriksaan Tidak mematuhi perintah pengadilan Obstruksi pengadilan Skandal pengadilan Perilaku tidak baik di persidangan

34. Relevansi dan Pentingnya Regulasi Contempt of Court di Indonesia Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Regulasi khusus diperlukan untuk menjaga independensi pengadilan dan penegakan hukum yang adil. Perlindungan Hak Konstitusional Mekanisme pidana sebagai ultimum remedium untuk memastikan pelaksanaan putusan dan perlindungan hak warga. Meningkatkan Wibawa Peradilan Pengaturan contempt of court dapat mencegah pembangkangan pejabat dan menjaga kredibilitas sistem peradilan.

35. SIMPULAN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menggantikan klasifikasi jabatan struktural dan fungsional menjadi jabatan manajerial dan nonmanajerial . Perubahan ini merefleksikan pergeseran dari pendekatan hierarkis menuju sistem kepegawaian berbasis meritokrasi , profesionalisme , dan kompetensi . Jabatan manajerial berfokus pada kepemimpinan dan pengelolaan organisasi , sementara jabatan nonmanajerial menitikberatkan pada keahlian teknis dan profesional . Sistem evaluasi kinerja yang berbeda untuk masing-masing jabatan menimbulkan kesenjangan dalam pengembangan karier dan penghargaan , yang dapat menghambat efektivitas tata kelola ASN secara nasional . Kasus pemberhentian ASN tanpa dasar hukum yang kuat menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap ASN dan terbatasnya daya eksekusi putusan PTUN, meskipun telah ada putusan berkekuatan hukum tetap . Selain itu , tidak adanya aturan eksplisit tentang contempt of court dalam konteks peradilan tata usaha negara menyebabkan putusan pengadilan kerap diabaikan oleh pejabat TUN, terutama kepala daerah yang merupakan pejabat politik dan tidak tunduk pada disiplin ASN.

36. TERIMA KASIH