Jalan Menuju Kemandirian Bangsa: Pendidikan Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkarakter
DadangSolihin
0 views
28 slides
Oct 13, 2025
Slide 1 of 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
About This Presentation
Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045 menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pendidikan bukan sekadar sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi instrumen kedaulatan, daya saing, dan karakter kebangsaan. Melalui akses yang inklusif, mutu ya...
Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045 menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pendidikan bukan sekadar sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi instrumen kedaulatan, daya saing, dan karakter kebangsaan. Melalui akses yang inklusif, mutu yang holistik, tata kelola partisipatif, serta relevansi dengan pembangunan nasional, pendidikan akan melahirkan generasi emas yang berakar pada nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Naskah Jalan Menuju Kemandirian Bangsa: Pendidikan Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkarakter hadir untuk menggarisbawahi peran pendidikan sebagai jalan heroik menuju kemandirian bangsa. Ia meneguhkan komitmen bahwa setiap anak Indonesia, tanpa memandang asal-usul atau latar belakang, berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang menjadi insan unggul. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan pemimpin visioner, warga negara yang kritis dan inovatif, serta masyarakat yang resilien menghadapi dinamika global.
Menatap 2045, bangsa ini harus memastikan bonus demografi menjadi bonus produktivitas. Generasi muda Indonesia harus tumbuh sebagai penggerak pembangunan, pelopor inovasi, dan penjaga persatuan nasional. Dengan pendidikan sebagai pilar kedaulatan, Indonesia akan berdiri tegak sebagai bangsa besar, berdaulat, adil, dan bermartabat—mercusuar peradaban yang memberi cahaya bagi dunia.
Size: 730.94 KB
Language: none
Added: Oct 13, 2025
Slides: 28 pages
Slide Content
1
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
Jalan Menuju Kemandirian Bangsa:
Pendidikan Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkarakter
oleh
Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Taprof Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI
Tulisan 3 dari 10
1. Pendidikan sebagai Pilar Kedaulatan Bangsa
Pendidikan adalah pilar peradaban dan instrumen strategis yang menentukan arah masa
depan bangsa. Dalam konteks Indonesia, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses
transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Bangsa yang
memiliki sistem pendidikan unggul akan mampu melahirkan generasi yang tangguh,
berkarakter, dan berdaya saing global. Sebaliknya, bangsa yang gagal menyiapkan SDM unggul
melalui pendidikan akan mudah tergantung pada kekuatan asing, terjebak dalam jebakan
ketidakmandirian, dan kehilangan posisi tawar dalam percaturan dunia. Oleh sebab itu, Peta
Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045
1
menempatkan pendidikan sebagai poros utama
dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, ketika Indonesia genap berusia seratus tahun
merdeka.
1
Bappenas (2024). Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045, https://www.slideshare.net/slideshow/peta-
jalan-pendidikan-indonesia-2025-2045/283715090
2
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
Konteks geopolitik Indo-Pasifik yang kian kompetitif memperlihatkan bahwa kekuatan suatu
bangsa tidak lagi hanya ditentukan oleh kekayaan alam atau kekuatan militer, tetapi juga
kualitas sumber daya manusianya. Negara-negara yang berhasil bertransformasi menjadi
kekuatan global, seperti Korea Selatan, Jepang, dan Singapura, menunjukkan bahwa
pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk membangun kemandirian bangsa. Indonesia
yang memiliki posisi geostrategis di jantung Indo-Pasifik tidak boleh hanya menjadi penonton
dalam dinamika ini. Dengan pendidikan sebagai instrumen kedaulatan, bangsa ini harus
melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga berakar pada nilai
Pancasila, menjunjung tinggi UUD 1945, setia kepada NKRI, dan menghormati keberagaman
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
Pendidikan sebagai pilar kedaulatan berarti menjadikan sekolah, universitas, pesantren, dan
berbagai lembaga pendidikan lainnya sebagai benteng ideologi yang melahirkan generasi
berakhlak mulia. Nilai Pancasila harus diinternalisasi bukan hanya sebagai hafalan, tetapi
sebagai perilaku hidup sehari-hari. Pendidikan tidak boleh tercerabut dari akar budaya bangsa,
melainkan harus memperkuat jati diri Indonesia di tengah arus globalisasi yang homogenisasi.
Dengan menanamkan nasionalisme dan cinta tanah air sejak dini, pendidikan akan melahirkan
generasi yang siap menjaga kedaulatan bangsa, baik dalam arti fisik maupun nonfisik.
Dalam perspektif ketahanan nasional, pendidikan adalah faktor penentu daya tahan bangsa.
Negara dengan SDM unggul akan lebih mampu menghadapi ancaman nontradisional seperti
perubahan iklim, pandemi, dan disrupsi teknologi. Pendidikan yang menekankan
keterampilan abad ke-21—literasi digital, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan
kolaborasi—akan memperkuat kapasitas bangsa dalam beradaptasi terhadap perubahan
cepat. SDM unggul juga akan melahirkan pemimpin-pemimpin nasional yang visioner,
berintegritas, dan mampu membawa Indonesia berdiri sejajar dengan negara maju.
Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045 memberikan arah strategis untuk menyiapkan
generasi emas. Transformasi pendidikan difokuskan pada tiga dimensi utama: akses
pendidikan berkeadilan, mutu pendidikan yang holistik dan kontekstual, serta tata kelola
pendidikan yang partisipatif dan akuntabel. Pendidikan inklusif menjadi kunci agar setiap anak
bangsa, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Dengan demikian,
pendidikan tidak hanya menjadi hak dasar, tetapi juga tanggung jawab kolektif dalam
membangun bangsa yang kokoh.
Dari perspektif geopolitik, pendidikan yang kuat akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di
Indo-Pasifik. SDM unggul yang dilahirkan dari sistem pendidikan modern dan inklusif akan
menjadi motor diplomasi akademik, penelitian, dan inovasi yang memperkuat citra Indonesia
di dunia. Pendidikan akan melahirkan diplomat intelektual, peneliti unggulan, dan wirausaha
berkelas global yang membawa nama Indonesia sebagai bangsa produktif, kreatif, dan
berkarakter.
Pendidikan sebagai pilar kedaulatan juga berfungsi sebagai benteng melawan penetrasi
ideologi asing yang dapat mengancam persatuan bangsa. Kurikulum yang menekankan
pendidikan kebangsaan, wawasan nusantara, serta kesadaran bela negara akan memperkuat
identitas nasional. Dengan pendidikan yang berakar pada empat konsensus dasar, generasi
muda akan tumbuh sebagai penjaga ideologi, pelindung konstitusi, pemersatu bangsa, dan
pengikat keberagaman.
Ketahanan sosial dan budaya juga bertumpu pada pendidikan. Masyarakat yang terdidik akan
lebih sulit dipecah belah oleh isu SARA, lebih tahan terhadap disinformasi, dan lebih siap
3
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
membangun solidaritas nasional. Pendidikan menjadi sarana untuk memperkokoh gotong
royong modern, membangun jejaring sosial yang produktif, dan menggerakkan masyarakat
menuju tujuan kolektif. Dengan pendidikan yang berkualitas, kewaspadaan nasional
meningkat, karena rakyat memiliki kesadaran kritis untuk mengenali dan menghadapi
ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.
Menyiapkan SDM unggul melalui pendidikan berarti juga mempersiapkan pemimpin masa
depan. Kepemimpinan nasional yang lahir dari sistem pendidikan berkarakter akan
memastikan bahwa visi besar Indonesia Emas 2045 tidak sekadar retorika, tetapi kenyataan.
Pemimpin yang dilahirkan dari kawah candradimuka pendidikan nasional akan memiliki
kepekaan terhadap rakyat, keberanian mengambil keputusan strategis, dan kecerdasan
membaca arah geopolitik dunia.
Akhirnya, pendidikan sebagai pilar kedaulatan bangsa adalah jalan heroik yang harus
ditempuh dengan penuh kesungguhan. Ia bukan proyek jangka pendek, melainkan investasi
peradaban yang hasilnya akan dirasakan generasi mendatang. Dengan membangun sistem
pendidikan yang kuat, inklusif, dan berkarakter, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai
bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Inilah jalan menuju Indonesia Emas 2045, ketika
pendidikan menjadi mercusuar yang menerangi jalan bangsa menuju kejayaan.
Tabel
Pendidikan sebagai Pilar Kedaulatan Bangsa
No. Dimensi Fokus Utama Indikator Kinerja Arah Kebijakan Nasional
1. Akses
Pendidikan
Pemerataan
pendidikan inklusif
Partisipasi PAUD,
wajib belajar 13
tahun, beasiswa
Afirmasi daerah tertinggal,
pemerataan guru, akses
pendidikan untuk
kelompok rentan
2. Mutu
Pendidikan
Pendidikan holistik
berbasis karakter &
kompetensi
Peningkatan skor
literasi, numerasi,
dan karakter
Kurikulum kontekstual,
pendidikan karakter,
literasi digital, STEAM
3. Tata Kelola Sistem partisipatif
dan akuntabel
Indeks tata kelola
pendidikan
Kolaborasi pemerintah,
swasta, masyarakat,
transparansi kebijakan
4. Ketahanan
Nasional
Pendidikan sebagai
daya tangkal
Indeks ketahanan
sosial & ideologi
Pendidikan bela negara,
wawasan nusantara,
kurikulum Pancasila
5. Geopolitik &
Daya Saing
Pendidikan sebagai
instrumen diplomasi
dan inovasi
Jumlah riset
internasional,
mahasiswa asing,
paten
Diplomasi akademik,
penguatan riset, kolaborasi
internasional
6. Kepemimpinan
Nasional
Pendidikan sebagai
kawah
candradimuka
pemimpin bangsa
Jumlah pemimpin
muda dengan basis
pendidikan unggul
Program kaderisasi
kepemimpinan, penguatan
pendidikan tinggi &
sekolah kebijakan publik
4
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
Dengan menjadikan pendidikan sebagai pilar kedaulatan bangsa, Indonesia sedang
meletakkan dasar yang kokoh untuk melahirkan generasi emas yang unggul, berkarakter, dan
berdaya saing. Inilah fondasi utama agar Indonesia Emas 2045 tidak sekadar mimpi, melainkan
kenyataan sejarah yang akan dicatat dunia dengan penuh kebanggaan.
2. Akses Pendidikan Berkeadilan sebagai Integrasi Nasional
Akses pendidikan berkeadilan adalah fondasi integrasi nasional yang memastikan seluruh
anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, tanpa memandang latar
belakang sosial, ekonomi, maupun geografis. Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045
menegaskan bahwa pemerataan akses pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi adalah
strategi utama untuk mencegah fragmentasi sosial, mengurangi kesenjangan, dan
memperkuat kohesi bangsa. Pendidikan tidak boleh hanya menjadi hak segelintir kelompok
yang memiliki privilese, melainkan hak universal yang dijamin negara sesuai amanat UUD
1945. Dengan wajib belajar 13 tahun, pemerataan guru, serta program beasiswa afirmasi,
negara berupaya menghapus sekat-sekat ketidakadilan yang berpotensi melemahkan
ketahanan nasional.
Dari perspektif geopolitik dan ketahanan nasional, akses pendidikan berkeadilan adalah
instrumen penting untuk menjaga kedaulatan bangsa. Indonesia yang berada di jantung Indo-
Pasifik menghadapi tantangan global berupa persaingan sumber daya manusia, dominasi
teknologi, dan penetrasi ideologi asing. Tanpa pendidikan yang inklusif, bangsa ini berisiko
terjebak pada ketergantungan dan menjadi objek eksploitasi. Dengan pemerataan
pendidikan, Indonesia memperkuat daya tawar geopolitiknya melalui SDM unggul yang
tersebar merata di seluruh wilayah, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote.
SDM unggul inilah yang akan memastikan Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga
berperan sebagai kekuatan penentu dalam percaturan global.
Empat Konsensus Dasar bangsa menjadi fondasi moral dan politik dari akses pendidikan
berkeadilan. Pancasila menegaskan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, UUD
1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, NKRI memastikan
bahwa seluruh wilayah memiliki kesempatan setara, dan Bhinneka Tunggal Ika menggariskan
bahwa perbedaan harus menjadi sumber kekuatan, bukan kelemahan. Dengan menjadikan
akses pendidikan berkeadilan sebagai implementasi nyata dari konsensus dasar tersebut,
Indonesia sedang membangun generasi emas yang tidak hanya cerdas secara intelektual,
tetapi juga berkarakter kebangsaan dan berjiwa persatuan.
Wawasan Nusantara memberikan kerangka berpikir bahwa setiap wilayah, baik pusat maupun
daerah terpencil, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan pendidikan.
Integrasi nasional hanya dapat terwujud bila kesenjangan antarwilayah ditekan melalui
pemerataan akses pendidikan. Pemerataan guru di wilayah terpencil, pembangunan sekolah
di daerah frontier, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang setara adalah wujud nyata dari
implementasi Wawasan Nusantara. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana
meningkatkan kualitas individu, tetapi juga alat strategis untuk memperkokoh persatuan
bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerataan akses pendidikan juga memiliki dimensi kewaspadaan nasional. Ketika sebagian
masyarakat merasa termarginalkan dan tidak memperoleh akses pendidikan yang layak,
potensi munculnya ketidakpuasan sosial dan disintegrasi meningkat. Hal ini bisa dimanfaatkan
5
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
oleh pihak-pihak yang ingin melemahkan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan inklusif adalah
strategi preventif untuk mengurangi kerentanan sosial. Dengan memberikan kesempatan
setara bagi semua, bangsa ini menutup celah yang bisa dimanfaatkan untuk memecah belah
persatuan. Pendidikan berkeadilan adalah benteng ideologis yang menjamin setiap warga
negara memiliki rasa memiliki dan keterikatan terhadap bangsa.
Transformasi akses pendidikan juga harus memperhatikan kelompok rentan, seperti anak-
anak miskin, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan mereka yang tinggal di daerah 3T
(tertinggal, terdepan, terluar). Beasiswa afirmasi, program pendidikan berbasis komunitas,
serta penggunaan teknologi digital untuk pembelajaran jarak jauh adalah solusi konkret.
Digitalisasi pendidikan menjadi jembatan yang menghubungkan siswa di pelosok dengan
sumber pengetahuan global. Dengan teknologi, jarak tidak lagi menjadi penghalang, dan
kesenjangan akses dapat diperkecil. Inilah wujud nyata bahwa Indonesia mampu
memanfaatkan kemajuan zaman untuk memperkuat persatuan nasional.
Akses pendidikan berkeadilan juga merupakan strategi jangka panjang untuk menyiapkan
SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia akan
menjadi berkah bila seluruh generasi muda mendapatkan akses pendidikan bermutu.
Sebaliknya, jika akses tidak merata, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi.
Dengan wajib belajar 13 tahun, setiap anak bangsa dipastikan memiliki fondasi kecakapan
hidup, keterampilan abad ke-21, dan kesadaran kebangsaan yang kokoh. Hal ini akan
memperkuat daya saing nasional sekaligus menjaga stabilitas sosial.
Dalam konteks kepemimpinan nasional, akses pendidikan berkeadilan adalah investasi untuk
mencetak pemimpin masa depan dari seluruh pelosok negeri. Kepemimpinan yang berakar
dari keragaman wilayah dan latar belakang akan menciptakan representasi yang lebih adil dan
inklusif. Pemimpin bangsa yang lahir dari sistem pendidikan berkeadilan akan memiliki
kepekaan sosial, rasa empati, dan komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan
seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Inilah kepemimpinan visioner yang
dibutuhkan untuk membawa Indonesia ke panggung dunia.
Dengan pendidikan berkeadilan, Indonesia juga membangun masyarakat yang lebih resilien.
Masyarakat yang terdidik akan lebih siap menghadapi tantangan global, mulai dari perubahan
iklim, revolusi digital, hingga krisis kesehatan. Pendidikan memperkuat kapasitas individu dan
kolektif untuk beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Dengan demikian, akses pendidikan
yang merata adalah jaminan bahwa bangsa ini tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga
tumbuh lebih kuat dalam menghadapi segala ancaman.
Sebagai bangsa besar, Indonesia harus memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi
hak semua orang, bukan sekadar slogan. Setiap kebijakan pendidikan harus berpihak pada
mereka yang paling membutuhkan. Setiap sekolah yang dibangun di daerah terpencil adalah
simbol kehadiran negara. Setiap guru yang dikirim ke pelosok adalah duta persatuan. Dan
setiap anak yang berhasil melanjutkan pendidikan karena beasiswa adalah bukti nyata
keadilan sosial. Semua ini adalah bagian dari perjalanan heroik bangsa untuk memastikan
bahwa cita-cita kemerdekaan terwujud: mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dengan menjadikan akses pendidikan berkeadilan sebagai strategi integrasi nasional,
Indonesia sedang membangun fondasi kokoh untuk mencapai visi besar 2045. Pendidikan
inklusif yang merata di seluruh nusantara akan melahirkan generasi emas yang cerdas,
berkarakter, dan berdaya saing. Generasi ini akan menjadi motor penggerak transformasi
bangsa, memperkuat kedaulatan, dan mengangkat martabat Indonesia di mata dunia.
6
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
Tabel
Akses Pendidikan Berkeadilan sebagai Integrasi Nasional
No Dimensi Fokus Utama Indikator Kinerja Arah Kebijakan Nasional
1. Akses Inklusif Pemerataan akses
dari PAUD hingga
perguruan tinggi
Partisipasi
pendidikan PAUD,
wajib belajar 13
tahun
Beasiswa afirmasi,
pembangunan sekolah di
daerah 3T, distribusi guru
berkualitas
2. Kesetaraan
Sosial
Pendidikan untuk
kelompok rentan &
disabilitas
Jumlah penerima
beasiswa afirmasi &
program khusus
Program pendidikan inklusif,
rekognisi masyarakat adat,
digitalisasi pembelajaran
3. Wawasan
Nusantara
Integrasi
pendidikan untuk
kohesi wilayah
Penurunan
disparitas
pendidikan
antarwilayah
Pembangunan sekolah
frontier, pemerataan
fasilitas pendidikan,
kurikulum berbasis lokal
4. Ketahanan
Nasional
Pendidikan sebagai
benteng persatuan
Indeks ketahanan
sosial & integrasi
nasional
Kurikulum kebangsaan,
pendidikan bela negara,
penguatan literasi ideologi
5. Geopolitik &
Daya Saing
SDM unggul untuk
posisi tawar global
Jumlah lulusan
vokasi & pendidikan
tinggi berdaya saing
Pendidikan vokasi,
kemitraan global, diplomasi
akademik
6. Kepemimpinan
Nasional
Melahirkan
pemimpin dari
seluruh pelosok
negeri
Jumlah pemimpin
muda berakar pada
pendidikan inklusif
Kaderisasi kepemimpinan
daerah, penguatan
pendidikan tinggi, beasiswa
kepemimpinan
Dengan pendidikan berkeadilan yang merata di seluruh nusantara, Indonesia sedang
meneguhkan dirinya sebagai bangsa yang kokoh, bersatu, dan siap menatap masa depan
dengan penuh keyakinan. Pendidikan bukan hanya sarana mencerdaskan kehidupan bangsa,
tetapi juga benteng persatuan, instrumen kedaulatan, dan jembatan menuju kejayaan
Indonesia Emas 2045.
3. Mutu Pendidikan Holistik dan Kontekstual
Mutu pendidikan adalah kunci utama bagi lahirnya generasi emas Indonesia yang mampu
membawa bangsa ini berdiri sejajar dengan negara maju pada tahun 2045. Pendidikan
bermutu tidak boleh dipahami hanya dalam ukuran kognitif semata seperti skor ujian atau
capaian akademis, melainkan harus dipandang dalam kerangka yang lebih utuh. Peta Jalan
Pendidikan Indonesia 2025–2045 menegaskan bahwa mutu pendidikan harus bersifat holistik
dan kontekstual, yakni mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan abad ke-21,
pembangunan karakter, serta pembentukan akhlak mulia. Pendidikan yang demikian akan
melahirkan manusia Indonesia yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga bijak dalam
bertindak, berakar pada nilai-nilai Pancasila, serta tangguh menghadapi disrupsi global.
Pendekatan holistik dalam mutu pendidikan menempatkan peserta didik sebagai manusia
seutuhnya, bukan sekadar objek pengajaran. Mereka dididik untuk mengembangkan dimensi
7
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Pendidikan diarahkan untuk membangun
kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Dengan demikian, lulusan pendidikan
Indonesia diharapkan menjadi insan yang tidak hanya unggul dalam penguasaan teknologi
atau sains, tetapi juga berakhlak mulia, berkarakter nasionalis, dan memiliki jiwa gotong
royong. Hal ini sejalan dengan sila-sila Pancasila yang menekankan kemanusiaan, keadilan
sosial, persatuan, dan ketuhanan.
Mutu pendidikan kontekstual memastikan bahwa apa yang dipelajari peserta didik relevan
dengan kebutuhan lokal sekaligus mampu menjawab tantangan global. Pendidikan yang
hanya berorientasi pada standar global tanpa memperhatikan realitas lokal akan
menghasilkan generasi yang tercerabut dari akarnya. Sebaliknya, pendidikan yang hanya
berorientasi lokal tanpa memperhatikan dinamika global akan membuat generasi muda gagap
menghadapi kompetisi internasional. Oleh karena itu, mutu pendidikan harus kontekstual,
yakni mampu menjawab permasalahan bangsa seperti ketahanan pangan, energi, lingkungan
hidup, kesehatan, dan sekaligus mempersiapkan generasi yang mampu bersaing dalam
ekosistem global yang sarat teknologi, digitalisasi, dan persaingan inovasi.
Dalam perspektif geopolitik dan ketahanan nasional, mutu pendidikan holistik dan kontekstual
merupakan perisai sekaligus senjata bangsa. Negara dengan SDM unggul yang berakar pada
karakter kebangsaan akan lebih tahan terhadap penetrasi ideologi asing, lebih adaptif dalam
menghadapi perubahan global, dan lebih percaya diri dalam menentukan sikap politik luar
negerinya. Pendidikan yang bermutu akan melahirkan warga negara yang kritis, kreatif, dan
inovatif, namun tetap setia kepada NKRI. Dengan SDM demikian, Indonesia tidak hanya
menjadi pasar bagi produk dan ideologi asing, tetapi mampu menjadi produsen pengetahuan,
teknologi, dan budaya yang disegani.
Mutu pendidikan yang berorientasi pada pembangunan karakter juga memiliki dimensi
kepemimpinan nasional. Pemimpin masa depan bangsa lahir dari sistem pendidikan yang
menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, empati, serta visi kebangsaan. Generasi muda
yang ditempa dalam sistem pendidikan holistik akan memiliki kepekaan terhadap penderitaan
rakyat, kemampuan membaca arah zaman, dan keberanian mengambil keputusan demi
kepentingan bangsa. Pendidikan tidak sekadar menyiapkan tenaga kerja, melainkan
melahirkan negarawan masa depan yang siap mengawal cita-cita kemerdekaan menuju
Indonesia Emas 2045.
Empat Konsensus Dasar bangsa menjadi landasan penting dalam membangun mutu
pendidikan. Pancasila sebagai pandangan hidup memberikan arah etis dan filosofis. UUD 1945
sebagai dasar konstitusi memberikan legitimasi dan kepastian hukum. NKRI memastikan
kesatuan langkah dalam sistem pendidikan nasional, dan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan
toleransi serta penghargaan terhadap keberagaman. Dengan memasukkan nilai-nilai ini ke
dalam kurikulum dan praktik pendidikan, mutu pendidikan Indonesia tidak hanya
menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga berkarakter kebangsaan
dan siap menjaga persatuan.
Wawasan Nusantara memperluas pandangan bahwa mutu pendidikan harus merata di
seluruh wilayah Indonesia. Tidak boleh ada daerah tertinggal dalam akses dan kualitas
pendidikan. Mutu pendidikan yang timpang hanya akan memperlebar kesenjangan sosial dan
berpotensi melemahkan integrasi nasional. Oleh karena itu, strategi peningkatan mutu harus
mencakup seluruh pelosok negeri, dari pusat hingga perbatasan. Dengan demikian, mutu
8
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
pendidikan bukan hanya soal standar akademik, tetapi juga tentang pemerataan kualitas
sebagai instrumen kohesi nasional.
Kewaspadaan nasional juga menjadi faktor penting. Pendidikan yang bermutu akan
melahirkan masyarakat yang kritis dan resilien terhadap arus informasi palsu, paham radikal,
dan ancaman disintegrasi. Generasi yang terdidik dengan mutu holistik dan kontekstual akan
lebih mampu memilah informasi, menolak propaganda, dan memperkuat imunitas sosial
bangsa. Pendidikan bermutu dengan wawasan kebangsaan adalah benteng kokoh untuk
melindungi Indonesia dari ancaman laten maupun nyata.
Dalam kerangka Peta Jalan Pendidikan 2025–2045, strategi peningkatan mutu mencakup
pembaruan kurikulum yang adaptif, penguatan kapasitas guru, integrasi teknologi digital
dalam pembelajaran, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan riset. Pendidikan holistik dan
kontekstual juga menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat, sehingga
masyarakat tidak berhenti belajar hanya karena telah lulus sekolah atau perguruan tinggi.
Inilah cara membangun bangsa pembelajar, yang selalu siap menghadapi perubahan zaman.
Menuju Indonesia Emas 2045, mutu pendidikan holistik dan kontekstual adalah jalan heroik
yang harus ditempuh. Dengan membangun generasi yang unggul secara intelektual, kokoh
dalam karakter, dan relevan dengan tantangan zaman, bangsa ini akan mampu menulis
sejarah baru sebagai negara maju yang berdaulat, adil, dan bermartabat. Pendidikan bermutu
adalah cahaya yang menerangi jalan bangsa menuju kejayaan, cahaya yang tidak hanya
memberi terang bagi rakyatnya, tetapi juga bagi dunia.
Tabel
Mutu Pendidikan Holistik dan Kontekstual
No. Dimensi Fokus Utama Indikator Kinerja Arah Kebijakan Nasional
1. Pendidikan
Holistik
Pengembangan
kognitif, afektif,
psikomotorik
Indeks karakter, skor
literasi & numerasi
Kurikulum integratif,
pendidikan karakter,
pembelajaran berbasis
proyek
2. Pendidikan
Kontekstual
Relevansi dengan
tantangan lokal &
global
Jumlah program
kontekstual di
daerah & global
exposure
Integrasi kearifan lokal &
kurikulum global,
kolaborasi internasional
3. Ketahanan
Nasional
Pendidikan sebagai
benteng ideologi &
daya tangkal
Indeks ketahanan
sosial & ideologi
Kurikulum bela negara,
literasi digital, pendidikan
Pancasila &
kewarganegaraan
4. Kepemimpinan
Nasional
Pembentukan
pemimpin visioner
& berkarakter
Jumlah lulusan
dengan program
kepemimpinan
nasional
Pendidikan
kepemimpinan, sekolah
kader bangsa, inkubator
pemimpin muda
5. Pemerataan
Mutu
Kesetaraan kualitas
di seluruh wilayah
Penurunan
disparitas mutu
antarwilayah
Peningkatan kualitas guru,
penguatan sekolah di 3T,
akses teknologi
pembelajaran
9
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
No. Dimensi Fokus Utama Indikator Kinerja Arah Kebijakan Nasional
6. Literasi &
Inovasi
Kecakapan abad ke-
21 untuk daya saing
global
Jumlah inovasi
pendidikan & paten
SDM
Penguatan STEAM,
digitalisasi pembelajaran,
kolaborasi riset & industri
Dengan mutu pendidikan yang holistik dan kontekstual, Indonesia sedang membangun
benteng kedaulatan sekaligus jembatan menuju kejayaan. Inilah fondasi untuk memastikan
bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud dengan martabat, keadilan, dan
kebanggaan sebagai bangsa yang besar.
4. Relevansi Pendidikan dengan Pembangunan Nasional
Relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional adalah amanat sejarah sekaligus
tuntutan strategis yang tidak bisa ditunda. Pendidikan tidak boleh berdiri sendiri sebagai
menara gading yang terputus dari denyut kehidupan masyarakat dan arah pembangunan
bangsa. Pendidikan harus menjadi lokomotif yang menggerakkan pembangunan nasional,
menghasilkan SDM unggul yang mampu menjawab kebutuhan industri, riset, dan inovasi. Peta
Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045 menegaskan bahwa pendidikan yang relevan dengan
pembangunan adalah kunci untuk mewujudkan kemandirian bangsa, menciptakan lapangan
kerja berkualitas, serta memperkuat kedaulatan ekonomi dan teknologi.
Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan vokasi menempati posisi strategis. Vokasi
bukan sekadar jalur alternatif bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikan akademik,
melainkan jalur utama untuk membekali generasi muda dengan keterampilan praktis yang
sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan memperkuat link and match antara dunia
pendidikan dan dunia usaha, lulusan vokasi dapat langsung terserap oleh pasar kerja. Lebih
jauh, mereka dapat menjadi wirausahawan baru yang menciptakan lapangan kerja bagi orang
lain. Pendidikan vokasi yang kuat akan melahirkan tenaga kerja produktif, berdaya saing
global, sekaligus menjadi fondasi transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.
Selain vokasi, pendidikan yang berorientasi pada riset dan pengembangan (R&D) adalah mesin
penggerak inovasi. Bangsa yang tidak menguasai riset akan selamanya menjadi konsumen
teknologi negara lain. Sebaliknya, bangsa yang menempatkan riset sebagai prioritas akan
mampu menciptakan solusi sendiri bagi tantangan nasional. Peta Jalan Pendidikan
menekankan pentingnya integrasi riset dengan dunia industri, sehingga hasil penelitian tidak
berhenti di rak perpustakaan, tetapi masuk ke jalur produksi dan komersialisasi. Dengan
demikian, riset menjadi pilar kemandirian teknologi, mendukung hilirisasi sumber daya alam,
serta memperkuat daya saing industri nasional.
Fokus pada STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) juga menjadi
landasan penting dalam pendidikan relevan masa depan. STEAM memadukan kecakapan sains
dan teknologi dengan daya kreatif seni serta kekuatan berpikir kritis. Dengan pendekatan ini,
generasi muda dilatih untuk tidak hanya memecahkan masalah teknis, tetapi juga merancang
solusi kreatif yang berdaya guna. STEAM adalah jawaban atas kebutuhan SDM masa depan
yang mampu menghadapi disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik global
dengan inovasi yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan.
10
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
Dari perspektif ketahanan nasional, relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional
berfungsi sebagai benteng kemandirian bangsa. Negara yang menggantungkan pembangunan
pada SDM asing akan kehilangan daya tawarnya dalam percaturan global. Sebaliknya, negara
yang memiliki SDM unggul di bidang teknologi, energi, pangan, dan industri strategis akan
lebih berdaulat dalam menentukan arah kebijakan nasional. Dengan menghubungkan
pendidikan dan pembangunan, Indonesia memperkuat posisi tawarnya di Indo-Pasifik, tidak
sekadar menjadi pasar, tetapi pemain utama dalam rantai pasok global.
Empat Konsensus Dasar bangsa juga tercermin dalam relevansi pendidikan. Pancasila
menuntun agar pendidikan tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga mewujudkan
keadilan sosial. UUD 1945 memberikan landasan hukum bahwa setiap warga negara berhak
memperoleh pendidikan untuk berperan aktif dalam pembangunan. NKRI memastikan bahwa
pembangunan pendidikan dan pembangunan nasional berjalan serentak di seluruh wilayah
tanpa diskriminasi. Bhinneka Tunggal Ika memastikan bahwa pendidikan yang relevan tetap
menghargai keberagaman dan kearifan lokal, sehingga pembangunan benar-benar inklusif.
Wawasan Nusantara menegaskan bahwa relevansi pendidikan dengan pembangunan harus
menjangkau seluruh pelosok negeri. Pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada
pusat pertumbuhan di Jawa atau kota besar, tetapi juga melibatkan daerah perbatasan, pulau
terluar, dan wilayah 3T. Pendidikan yang relevan dengan potensi lokal, seperti maritim,
agrikultur, atau pariwisata, akan mendorong pembangunan daerah berbasis kekuatan
endogen. Dengan demikian, relevansi pendidikan juga menjadi strategi untuk mengurangi
ketimpangan regional dan memperkuat integrasi bangsa.
Kewaspadaan nasional menuntut agar pendidikan terus disesuaikan dengan dinamika
lingkungan strategis. Revolusi Industri 4.0, kecerdasan buatan, dan disrupsi digital membawa
peluang sekaligus ancaman. Tanpa pendidikan yang adaptif, bangsa akan tertinggal dan hanya
menjadi konsumen dari perubahan global. Dengan pendidikan yang relevan, bangsa ini tidak
hanya mengikuti arus, tetapi menjadi aktor utama yang menciptakan arus perubahan.
Pendidikan relevan memastikan bahwa SDM Indonesia tanggap terhadap ancaman, cerdas
membaca peluang, dan berani mengambil peran di kancah internasional.
Kepemimpinan nasional yang visioner sangat dibutuhkan untuk mengawal relevansi
pendidikan dengan pembangunan. Pemimpin bangsa harus memastikan bahwa kebijakan
pendidikan sinkron dengan arah pembangunan nasional jangka panjang. Mereka harus berani
melakukan reformasi kurikulum, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, serta
mendorong investasi besar dalam riset dan teknologi. Kepemimpinan yang berakar pada nilai
kebangsaan akan memastikan bahwa relevansi pendidikan tidak hanya mengejar
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kedaulatan dan martabat bangsa.
Menuju Indonesia Emas 2045, relevansi pendidikan dengan pembangunan nasional adalah
kunci emas untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Pendidikan yang
menghasilkan tenaga kerja adaptif, peneliti inovatif, dan pemimpin berkarakter akan menjadi
mesin penggerak transformasi bangsa. Generasi emas yang ditempa oleh pendidikan relevan
akan menjadi lokomotif pembangunan, memperkokoh ketahanan nasional, serta mengangkat
Indonesia menjadi mercusuar peradaban dunia.
11
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
Tabel
Relevansi Pendidikan dengan Pembangunan Nasional
No. Dimensi Fokus Utama Indikator Kinerja Arah Kebijakan Nasional
1. Pendidikan
Vokasi
Link and match
dengan dunia
industri
Tingkat serapan
lulusan vokasi oleh
industri
Penguatan SMK, politeknik,
sertifikasi kompetensi,
kemitraan dunia usaha
2. Riset & Inovasi Integrasi riset
dengan industri
Jumlah riset
terhilirisasi & produk
komersial
Insentif R&D, kemitraan
universitas-industri,
pengembangan techno-
park
3. STEAM Kecakapan sains,
teknologi, seni,
dan matematika
Jumlah lulusan
STEAM & inovasi
kreatif
Penguatan kurikulum
STEAM, laboratorium
modern, kolaborasi
internasional
4. Ketahanan
Nasional
Kemandirian
teknologi &
ekonomi
Indeks kemandirian
ekonomi & teknologi
Pendidikan energi
terbarukan, pangan,
pertahanan, dan industri
strategis
5. Pemerataan
Pembangunan
Relevansi
pendidikan
dengan potensi
lokal
Peningkatan
kontribusi daerah 3T
dalam pembangunan
Pendidikan berbasis
maritim, agrikultur,
pariwisata, dan industri
lokal
6. Kepemimpinan
Nasional
Pemimpin
berbasis ilmu &
inovasi
Jumlah pemimpin
muda visioner dari
pendidikan unggul
Reformasi kurikulum
kepemimpinan, sekolah
kebijakan publik, penguatan
pendidikan tinggi
Dengan relevansi pendidikan dan pembangunan nasional yang terjalin erat, Indonesia sedang
menyiapkan jalan menuju kemandirian dan kejayaan. Pendidikan bukan sekadar menara
gading, melainkan cahaya yang menuntun pembangunan bangsa. Dengan SDM unggul,
inovasi yang berdaya cipta, serta kepemimpinan nasional yang visioner, relevansi pendidikan
akan menjadi fondasi untuk memastikan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud
dengan penuh martabat, kedaulatan, dan kebanggaan sebagai bangsa besar.
5. Tata Kelola Partisipatif dan Akuntabel
Tata kelola pendidikan adalah salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan
transformasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Sebagus apapun kurikulum, sekuat
apapun program pendidikan, dan seluas apapun akses yang diberikan, semua itu tidak akan
efektif tanpa tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Peta Jalan Pendidikan
Indonesia 2025–2045 dengan tegas menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama untuk
memastikan pendidikan berjalan secara berkesinambungan, inklusif, dan relevan dengan
kebutuhan bangsa. Tata kelola bukan hanya persoalan administratif, melainkan instrumen
12
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan nasional, konsensus dasar bangsa, serta
kewaspadaan terhadap tantangan global.
Transparansi adalah prasyarat agar pendidikan berjalan dengan penuh kepercayaan publik.
Tanpa transparansi, kebijakan pendidikan rawan dimanfaatkan untuk kepentingan sempit.
Transparansi bukan hanya terkait pengelolaan anggaran, tetapi juga mencakup keterbukaan
informasi tentang proses penyusunan kurikulum, rekrutmen tenaga pendidik, hingga evaluasi
capaian pembelajaran. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat ikut mengawasi dan
memastikan bahwa pendidikan berjalan sesuai kepentingan nasional. Transparansi adalah
bentuk nyata dari implementasi demokrasi substantif sebagaimana diamanatkan dalam UUD
1945.
Akuntabilitas adalah dimensi berikutnya yang menjadikan tata kelola pendidikan berdaya
guna. Akuntabilitas menuntut agar setiap kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya
pendidikan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala sekolah, guru, pejabat pemerintah, hingga
pemimpin perguruan tinggi harus menunjukkan kinerja yang terukur. Akuntabilitas
mendorong efisiensi sekaligus efektivitas. Dalam konteks ketahanan nasional, akuntabilitas
menjadi instrumen untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang yang dapat
melemahkan sistem pendidikan dan, pada akhirnya, daya saing bangsa.
Partisipasi adalah ruh dari tata kelola yang baik. Pendidikan tidak boleh hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah, melainkan juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.
Swasta, akademisi, komunitas masyarakat, orang tua, dan bahkan siswa sendiri harus
dilibatkan dalam proses penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan.
Partisipasi yang luas mencerminkan semangat gotong royong modern, di mana seluruh
komponen bangsa bekerja sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Partisipasi juga
memperkuat kewaspadaan nasional, karena dengan melibatkan banyak pihak, sistem
pendidikan akan lebih tanggap terhadap ancaman, lebih cepat beradaptasi dengan
perubahan, dan lebih kuat menghadapi krisis.
Dari perspektif geopolitik, tata kelola pendidikan yang partisipatif dan akuntabel akan
meningkatkan daya tawar Indonesia di mata dunia. Negara yang mampu menunjukkan bahwa
sistem pendidikannya berjalan dengan tata kelola yang baik akan lebih dipercaya oleh mitra
internasional. Hal ini penting dalam konteks diplomasi akademik, kolaborasi riset, dan
pertukaran mahasiswa. Tata kelola yang baik juga memastikan bahwa investasi asing di bidang
pendidikan dan penelitian benar-benar memberi manfaat, bukan merugikan kedaulatan
bangsa.
Empat Konsensus Dasar bangsa memberikan arah moral dan politik bagi tata kelola
pendidikan. UUD 1945 menegaskan hak warga negara atas pendidikan dan kewajiban negara
untuk menyediakannya secara adil. Pancasila menjadi nilai dasar agar tata kelola tidak hanya
mengejar efisiensi, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial. NKRI memastikan bahwa tata
kelola pendidikan mencakup seluruh wilayah tanpa diskriminasi, dan Bhinneka Tunggal Ika
mengajarkan agar tata kelola menghargai keberagaman serta memastikan inklusivitas. Dengan
menjadikan empat konsensus dasar ini sebagai pedoman, tata kelola pendidikan akan selaras
dengan jati diri bangsa.
Wawasan Nusantara memperluas pemahaman bahwa tata kelola pendidikan harus
mengintegrasikan seluruh daerah sebagai satu kesatuan strategis. Pendidikan di Papua, Nusa
Tenggara, dan Kalimantan harus mendapat perhatian yang sama dengan pendidikan di Jawa.
Tata kelola yang terpusat tetapi sensitif terhadap kebutuhan lokal menjadi kunci untuk
13
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal. Inilah wujud nyata dari wawasan kebangsaan
yang menempatkan pendidikan sebagai perekat integrasi nasional.
Dalam konteks kewaspadaan nasional, tata kelola pendidikan adalah sistem peringatan dini.
Pendidikan yang dikelola dengan baik akan mampu mendeteksi kesenjangan, ketidakpuasan
sosial, atau ancaman radikalisme yang masuk ke lembaga pendidikan. Dengan sistem
pengawasan yang kuat, pemerintah dapat mengambil langkah cepat untuk menjaga dunia
pendidikan tetap bersih dari infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Tata kelola
yang partisipatif juga memungkinkan masyarakat ikut serta dalam menjaga sekolah dan
universitas sebagai benteng kebangsaan.
Kepemimpinan nasional berperan penting dalam mengawal tata kelola pendidikan. Pemimpin
bangsa harus berani mengambil keputusan strategis untuk memberantas praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme dalam sektor pendidikan. Mereka harus mendorong inovasi tata kelola
berbasis teknologi, seperti digitalisasi sistem keuangan, administrasi, dan monitoring
pendidikan, agar lebih transparan dan efisien. Kepemimpinan yang visioner akan memastikan
bahwa tata kelola pendidikan tidak hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar dijalankan untuk
kepentingan rakyat.
Menuju Indonesia Emas 2045, tata kelola pendidikan partisipatif dan akuntabel adalah jalan
heroik yang harus dilalui. Ia bukan sekadar aspek teknis, melainkan refleksi komitmen bangsa
terhadap demokrasi, keadilan, dan persatuan. Tata kelola yang baik akan memastikan bahwa
setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pendidikan menghasilkan manfaat optimal. Ia juga
akan menjamin bahwa pendidikan tidak hanya menjadi hak formal, tetapi hak substantif yang
benar-benar dinikmati oleh seluruh anak bangsa. Dengan tata kelola yang baik, bangsa ini akan
mampu melahirkan SDM unggul, memperkuat ketahanan nasional, serta membawa Indonesia
menuju kejayaan di panggung dunia.
Tabel
Tata Kelola Partisipatif dan Akuntabel dalam Pendidikan Nasional
No. Dimensi Fokus Utama Indikator Kinerja Arah Kebijakan Nasional
1. Transparansi Keterbukaan informasi
& proses kebijakan
Indeks transparansi
& kepercayaan
publik
Digitalisasi tata kelola,
keterbukaan anggaran,
partisipasi publik
2. Akuntabilitas Pertanggungjawaban
kinerja & sumber daya
Indeks akuntabilitas
lembaga pendidikan
Audit publik, evaluasi
kinerja guru & sekolah,
reward & punishment
3. Partisipasi Keterlibatan
multipihak dalam
kebijakan
Jumlah forum
partisipatif &
kolaborasi
pendidikan
Kolaborasi pemerintah,
swasta, akademisi,
masyarakat, orang tua
4. Ketahanan
Nasional
Tata kelola sebagai
benteng persatuan
Indeks ketahanan
sosial & ideologi
Pengawasan konten
kurikulum, pendidikan
bela negara, penguatan
literasi kebangsaan
5. Wawasan
Nusantara
Pemerataan tata kelola
di seluruh wilayah
Penurunan
disparitas tata kelola
antarwilayah
Penguatan sekolah 3T,
distribusi tenaga
14
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
No. Dimensi Fokus Utama Indikator Kinerja Arah Kebijakan Nasional
pendidik, kurikulum
berbasis lokal
6. Kepemimpinan
Nasional
Pemimpin visioner &
bersih mengawal tata
kelola
Jumlah pemimpin
pendidikan dengan
rekam jejak
integritas
Reformasi birokrasi
pendidikan, kaderisasi
pemimpin, penguatan
sekolah kebijakan publik
Dengan tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, Indonesia sedang
membangun fondasi yang kokoh untuk melahirkan SDM unggul. Inilah jalan menuju Indonesia
Emas 2045: bangsa yang cerdas, berkarakter, berdaulat, dan bermartabat, yang menjadikan
pendidikan sebagai kekuatan strategis dalam menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan,
dan mengangkat martabat Indonesia di mata dunia.
6. Pendidikan untuk Global Citizenship dan Ketahanan Nasional
Pendidikan untuk global citizenship dan ketahanan nasional adalah fondasi strategis bagi
Indonesia dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Di tengah dunia yang kian
terhubung, setiap bangsa dituntut untuk tidak hanya mencetak warga negara yang mencintai
tanah air, tetapi juga warga dunia yang mampu beradaptasi, berkontribusi, dan bersaing
secara bermartabat dalam percaturan global. Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045
menegaskan bahwa transformasi pendidikan harus mampu melahirkan generasi yang berpikir
global, namun tetap berpijak pada nilai-nilai luhur kebangsaan. Generasi yang dihasilkan
bukan sekadar pencari kerja, melainkan agen perubahan yang menjaga kedaulatan nasional
sekaligus memberi kontribusi bagi kemanusiaan universal.
Global citizenship tidak berarti kehilangan identitas kebangsaan, melainkan memperkuatnya
dengan menjadikannya modal untuk berinteraksi di panggung dunia. Pendidikan harus
menanamkan kesadaran bahwa menjadi warga dunia yang cerdas, toleran, dan berdaya saing
tidak bertentangan dengan cinta tanah air. Justru dengan karakter kebangsaan yang kokoh,
setiap individu dapat tampil percaya diri di forum internasional, membawa Indonesia sebagai
bangsa yang mampu berdialog, bekerja sama, dan memberi solusi bagi tantangan global.
Kurikulum nasionalisme, literasi digital, dan pendidikan lingkungan menjadi instrumen utama
dalam membentuk global citizenship yang relevan dengan ketahanan nasional. Kurikulum
nasionalisme memastikan bahwa setiap peserta didik tumbuh dengan kecintaan pada
Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Literasi digital membekali generasi
dengan keterampilan menghadapi era disrupsi teknologi, sekaligus melindungi mereka dari
ancaman hoaks, radikalisme daring, dan serangan siber. Pendidikan lingkungan menanamkan
kesadaran bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem global yang harus dijaga, sehingga
krisis iklim, kerusakan alam, dan bencana dapat diantisipasi dengan tanggung jawab bersama.
Dalam perspektif geopolitik, pendidikan yang menyiapkan global citizenship akan
meningkatkan daya tawar Indonesia di kancah internasional. SDM unggul yang terdidik
dengan wawasan global mampu menjadi diplomat, ilmuwan, inovator, dan wirausaha yang
membawa pengaruh positif bagi bangsa. Mereka akan menjadi aktor penting dalam diplomasi
akademik, kerja sama riset, perdagangan global, dan kepemimpinan kawasan. Dengan begitu,
15
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
Indonesia tidak lagi dipandang sekadar sebagai negara berkembang, tetapi sebagai kekuatan
produktif yang mampu menjaga stabilitas Indo-Pasifik sekaligus memberi kontribusi nyata bagi
peradaban dunia.
Pendidikan untuk global citizenship juga berkaitan erat dengan ketahanan nasional. Di tengah
derasnya arus globalisasi, bangsa ini berhadapan dengan ancaman nontradisional yang
kompleks: krisis kesehatan global, perubahan iklim, kejahatan siber, dan radikalisme
transnasional. Hanya dengan pendidikan yang kuat, bangsa ini dapat melahirkan generasi
tangguh yang mampu mengenali, mengantisipasi, dan merespons ancaman tersebut.
Pendidikan yang menanamkan rasa nasionalisme sekaligus keterampilan global akan
memperkokoh daya tangkal bangsa, sehingga Indonesia tetap berdaulat di tengah pusaran
dunia.
Empat Konsensus Dasar bangsa menjadi pilar pendidikan global citizenship dan ketahanan
nasional. Pancasila memastikan bahwa identitas global yang dibangun tetap berlandaskan
nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. UUD 1945 menegaskan bahwa pendidikan adalah hak
setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan global. NKRI memastikan bahwa
kontribusi global bersumber dari kesatuan nasional yang kokoh, sementara Bhinneka Tunggal
Ika mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, yang sejalan dengan
semangat dialog antarbangsa.
Wawasan Nusantara memperkaya pemahaman bahwa kontribusi global berawal dari
kesadaran lokal. Dengan memandang seluruh wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan,
pendidikan menyiapkan generasi yang dapat membawa keunggulan lokal—dari budaya,
sumber daya alam, hingga inovasi daerah—ke tingkat global. Identitas lokal yang kuat justru
memperkaya kontribusi global Indonesia. Inilah yang membuat global citizenship Indonesia
unik: ia tidak tercerabut dari akar budaya, melainkan tumbuh dari keberagaman yang dimiliki
bangsa.
Kewaspadaan nasional menjadi semakin penting dalam konteks global citizenship. Generasi
yang aktif di ruang global harus dibekali dengan kesadaran kritis agar tidak mudah
terpengaruh oleh ideologi asing yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Pendidikan harus
melatih mereka untuk memilah nilai-nilai yang membangun dan menolak infiltrasi yang
merusak. Dengan begitu, keterlibatan Indonesia di dunia global tidak melemahkan
kedaulatan, melainkan justru memperkuat posisi bangsa dalam mempertahankan
identitasnya.
Kepemimpinan nasional juga berperan sentral dalam mengawal pendidikan global citizenship.
Pemimpin yang visioner harus mampu memadukan kebijakan pendidikan dengan arah politik
luar negeri dan strategi pembangunan nasional. Mereka harus mendorong generasi muda
untuk berpartisipasi dalam forum global, namun tetap menjaga nasionalisme. Pemimpin yang
berakar pada nilai Pancasila akan memastikan bahwa globalisasi tidak menggerus jati diri,
tetapi menjadi jembatan untuk memperluas pengaruh Indonesia di dunia.
Menuju Indonesia Emas 2045, pendidikan untuk global citizenship dan ketahanan nasional
adalah panggilan heroik. Ia menuntut bangsa ini untuk melahirkan generasi emas yang
berpikir global tetapi berjiwa Pancasila. Generasi yang tangguh menghadapi krisis global,
cerdas memanfaatkan peluang internasional, dan teguh menjaga kedaulatan nasional.
Dengan generasi semacam itu, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati, berdaulat, dan
bermartabat, sekaligus menjadi mercusuar kebajikan di tengah dunia yang penuh gejolak.
16
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
Tabel
Pendidikan Global Citizenship dan Ketahanan Nasional
No. Dimensi Fokus Utama Indikator Kinerja Arah Kebijakan Nasional
1. Nasionalisme Penguatan
identitas
kebangsaan
Indeks nasionalisme
siswa & mahasiswa
Kurikulum Pancasila,
pendidikan bela negara,
program kebangsaan
2. Literasi Digital Ketahanan
menghadapi
disrupsi teknologi
Tingkat literasi
digital & keamanan
siber
Penguatan kurikulum digital,
literasi anti-hoaks,
pendidikan keamanan siber
3. Pendidikan
Lingkungan
Kesadaran
ekologis &
tanggung jawab
global
Jumlah program
pendidikan
lingkungan di
sekolah
Pendidikan iklim & bencana,
kurikulum hijau, sekolah
ramah lingkungan
4. Global
Citizenship
Kesiapan generasi
menjadi warga
dunia
Partisipasi siswa
dalam forum &
kompetisi
internasional
Diplomasi akademik,
pertukaran pelajar,
kolaborasi riset global
5. Ketahanan
Nasional
Pendidikan
sebagai benteng
daya tangkal
Indeks resilien
bangsa terhadap
ancaman global
Kurikulum bela negara,
pendidikan ideologi,
penguatan wawasan
kebangsaan
6. Kepemimpinan
Nasional
Pemimpin
visioner dengan
perspektif global
Jumlah pemimpin
muda dalam forum
global
Program kaderisasi global,
sekolah kepemimpinan
internasional, beasiswa
kepemimpinan
Dengan pendidikan yang menyiapkan global citizenship sekaligus memperkokoh ketahanan
nasional, Indonesia sedang membangun generasi emas yang tidak hanya mampu menjaga
tanah airnya, tetapi juga mampu memberi cahaya bagi dunia. Pendidikan menjadi senjata
lunak bangsa, yang menuntun anak-anak Indonesia untuk tumbuh menjadi warga dunia yang
berkarakter, berdaya saing, dan berjiwa kebangsaan. Inilah jalan menuju Indonesia Emas
2045, ketika bangsa ini berdiri tegak sebagai mercusuar peradaban global dengan martabat
dan kedaulatan penuh.
7. Pendidikan Vokasi dan Revolusi Industri 4.0
Pendidikan vokasi dan Revolusi Industri 4.0 adalah dua aspek yang saling terkait dalam
mempersiapkan generasi Indonesia menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas
2045. Dunia sedang bergerak menuju era digital yang penuh dengan disrupsi teknologi,
otomatisasi, kecerdasan buatan, big data, hingga Internet of Things. Era ini menuntut
keterampilan baru yang tidak bisa lagi dipenuhi oleh model pendidikan konvensional semata.
Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045 menegaskan pentingnya pendidikan vokasi yang
disinergikan dengan dunia industri, agar lahir tenaga kerja yang adaptif, produktif, dan inovatif.
17
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
Pendidikan vokasi bukan lagi pilihan sekunder, melainkan pilar strategis yang memastikan
Indonesia mampu berperan sebagai pemain utama dalam rantai pasok global.
Pendidikan vokasi yang kuat berarti menyiapkan peserta didik dengan keterampilan praktis
sesuai kebutuhan pasar kerja. Namun, lebih dari sekadar melahirkan pekerja terampil,
pendidikan vokasi di era Revolusi Industri 4.0 harus mampu membekali peserta didik dengan
kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, literasi digital, serta fleksibilitas untuk
beradaptasi dengan perubahan cepat. Dunia industri kini membutuhkan tenaga kerja yang
tidak hanya menguasai satu keahlian teknis, tetapi juga memiliki kemampuan kolaborasi,
komunikasi, dan kreativitas yang tinggi. Dengan demikian, pendidikan vokasi harus dirancang
dalam kemitraan erat dengan industri, agar kurikulum, fasilitas, dan pengalaman kerja benar-
benar relevan dengan kebutuhan nyata.
Dari perspektif geopolitik, pendidikan vokasi yang tangguh akan memperkuat daya saing
Indonesia dalam rantai pasok global. Negara-negara di kawasan Indo-Pasifik berlomba
membangun ekosistem industri berbasis teknologi, dan hanya bangsa dengan tenaga kerja
terampil yang mampu bertahan dan memimpin. Indonesia yang memiliki bonus demografi
besar tidak boleh hanya menjadi penyedia tenaga kerja murah, melainkan harus
menempatkan diri sebagai pusat keunggulan vokasi di kawasan. Dengan demikian, tenaga
kerja Indonesia dapat menjadi penggerak utama industrialisasi modern, sekaligus
memperkuat posisi tawar bangsa dalam percaturan ekonomi global.
Ketahanan nasional juga diperkuat dengan pendidikan vokasi yang relevan. Bangsa yang
mampu menguasai keterampilan industri strategis akan lebih mandiri dalam memenuhi
kebutuhan dalam negeri, mulai dari manufaktur, pertanian modern, energi terbarukan, hingga
teknologi digital. Ketergantungan pada tenaga kerja asing dapat dikurangi, dan kedaulatan
ekonomi semakin kokoh. Pendidikan vokasi menjadi instrumen penting untuk memastikan
bahwa pembangunan nasional berjalan dengan tenaga bangsa sendiri, sehingga setiap
capaian pembangunan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat
kemandirian bangsa.
Empat Konsensus Dasar bangsa juga tercermin dalam pendidikan vokasi. Pancasila menuntut
agar vokasi tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga menjunjung keadilan sosial
dengan membuka akses bagi seluruh lapisan masyarakat. UUD 1945 menjamin hak pendidikan
sebagai sarana setiap warga negara untuk meningkatkan taraf hidupnya. NKRI memastikan
bahwa pendidikan vokasi tersebar di seluruh wilayah, tidak hanya terpusat di kota besar.
Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa keberagaman kompetensi, budaya kerja, dan
potensi lokal adalah kekuatan untuk memperkaya ekosistem vokasi nasional. Dengan
demikian, pendidikan vokasi berfungsi sebagai alat perekat bangsa, bukan sekadar pencetak
tenaga kerja.
Wawasan Nusantara memberi arah bahwa pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan
potensi daerah. Di wilayah maritim, vokasi harus mengembangkan kompetensi di bidang
perikanan, pelayaran, dan logistik laut. Di daerah agraris, vokasi harus berfokus pada
pertanian modern, ketahanan pangan, dan agroindustri. Di kawasan perkotaan, vokasi harus
mendukung pengembangan industri kreatif, digital, dan manufaktur berteknologi tinggi.
Dengan pendekatan berbasis potensi wilayah, pendidikan vokasi akan memperkuat integrasi
nasional sekaligus mengoptimalkan keunggulan daerah untuk mendukung daya saing bangsa.
Kewaspadaan nasional juga sangat terkait dengan pendidikan vokasi. Dalam era digital,
ancaman seperti pengangguran akibat otomatisasi, eksploitasi tenaga kerja, dan
18
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
ketertinggalan teknologi dapat melemahkan stabilitas bangsa. Pendidikan vokasi menjadi
benteng untuk memitigasi ancaman ini dengan menyiapkan generasi yang siap menghadapi
perubahan. Dengan keterampilan yang relevan, generasi muda tidak akan menjadi korban dari
Revolusi Industri 4.0, tetapi justru menjadi penggerak utama. Pendidikan vokasi yang
berkualitas akan mengurangi pengangguran, mempersempit kesenjangan sosial, dan
memperkuat kohesi nasional.
Kepemimpinan nasional visioner sangat diperlukan untuk memastikan pendidikan vokasi
benar-benar menjadi prioritas. Pemimpin bangsa harus berani mendorong investasi besar
pada pendidikan vokasi, membangun politeknik unggulan di berbagai daerah, memperkuat
kerja sama dengan industri global, serta menjadikan vokasi sebagai jalur prestisius yang setara
dengan pendidikan akademik. Kepemimpinan yang mampu mengubah paradigma masyarakat
tentang vokasi akan memastikan bahwa jalur ini dihargai dan dipilih oleh generasi muda
sebagai jalan menuju masa depan.
Menuju Indonesia Emas 2045, pendidikan vokasi dan Revolusi Industri 4.0 adalah jalan heroik
yang harus ditempuh. Dengan tenaga kerja terampil, berkarakter, dan adaptif, Indonesia akan
mampu mengubah bonus demografi menjadi bonus produktivitas. Pendidikan vokasi yang
berakar pada nilai Pancasila, didukung riset dan inovasi, serta disinergikan dengan industri
global akan menjadikan bangsa ini mandiri, tangguh, dan bermartabat. Inilah generasi emas
yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap memimpin peradaban.
Tabel
Pendidikan Vokasi dan Revolusi Industri 4.0
No. Dimensi Fokus Utama Indikator Kinerja Arah Kebijakan Nasional
1. Kemitraan
Industri
Link and match
pendidikan vokasi
& industri
Persentase kurikulum
vokasi sesuai
kebutuhan industri
Program magang nasional,
kolaborasi industri-
universitas, revitalisasi SMK
2. Keterampilan
Digital
Literasi teknologi
& adaptasi
Revolusi 4.0
Tingkat literasi digital
tenaga kerja vokasi
Integrasi kurikulum digital,
pelatihan AI, IoT, big data,
dan cloud computing
3. Potensi Lokal Vokasi sesuai
keunggulan daerah
Jumlah program
vokasi berbasis
potensi lokal
Pendidikan maritim,
agroindustri, logistik
daerah, pariwisata
berkelanjutan
4. Ketahanan
Nasional
Kemandirian
tenaga kerja di
sektor strategis
Penurunan
ketergantungan
tenaga kerja asing
Pendidikan energi,
pertahanan, pertanian
modern, industri strategis
nasional
5. Kewaspadaan
Nasional
Mitigasi risiko
pengangguran &
otomatisasi
Tingkat penyerapan
lulusan vokasi &
penurunan TPT
Gerakan nasional reskilling
& upskilling, pendidikan
kewirausahaan, jaring
pengaman sosial
6. Kepemimpinan
Nasional
Pemimpin visioner
untuk transformasi
vokasi
Jumlah pemimpin
vokasi dengan visi
kebangsaan
Reformasi pendidikan
vokasi, insentif tenaga ahli,
pembangunan politeknik
unggulan
19
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
Dengan pendidikan vokasi yang kuat dan selaras dengan Revolusi Industri 4.0, Indonesia tidak
hanya mempersiapkan tenaga kerja masa depan, tetapi juga mempersiapkan generasi
pemimpin yang siap mengarahkan bangsa menuju puncak kejayaan. Inilah strategi
kebangsaan untuk memastikan bahwa pada 2045, Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa
yang mandiri, berdaulat, dan menjadi mercusuar peradaban dunia.
8. Pendidikan Keagamaan dan Pesantren sebagai Penjaga Moral Bangsa
Pendidikan keagamaan dan pesantren adalah salah satu warisan agung bangsa Indonesia yang
telah berperan besar dalam membangun moralitas, karakter, dan jati diri bangsa. Di tengah
arus globalisasi yang kerap membawa derasnya pengaruh budaya asing, pesantren hadir
sebagai benteng peradaban yang menjaga akhlak, menumbuhkan toleransi, serta
memperkokoh kohesi sosial. Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045 menegaskan bahwa
pendidikan keagamaan, khususnya pesantren, bukan hanya institusi pendidikan tradisional,
melainkan pusat pembentukan manusia seutuhnya yang berakar pada nilai spiritual, etika,
dan kebangsaan. Dengan penguatan sistem pendidikan pesantren dan rekognisi lulusan yang
setara dengan jalur formal, Indonesia sedang memastikan bahwa jalur pendidikan khas ini
tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diberdayakan untuk menyongsong Indonesia Emas
2045.
Pesantren adalah kawah candradimuka pembentukan generasi bangsa yang berakhlak mulia,
berilmu luas, dan berjiwa kepemimpinan. Nilai keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, serta
kebersamaan yang diajarkan di pesantren merupakan modal moral yang sangat penting dalam
membangun bangsa yang tangguh. Pendidikan keagamaan bukan sekadar pengajaran
dogmatis, melainkan internalisasi nilai-nilai universal yang sejalan dengan Pancasila:
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pesantren
menumbuhkan generasi yang beriman, bertakwa, sekaligus terbuka terhadap perbedaan,
sehingga melahirkan warga bangsa yang siap hidup dalam kemajemukan tanpa kehilangan
identitas.
Dalam konteks geopolitik, pesantren memainkan peran strategis sebagai penjaga stabilitas
sosial. Di tengah ancaman radikalisme, intoleransi, dan konflik horizontal yang dapat
melemahkan bangsa, pesantren hadir sebagai pusat moderasi beragama. Santri dididik untuk
memahami agama secara mendalam sekaligus menanamkan sikap toleran, cinta damai, dan
cinta tanah air. Dengan demikian, pendidikan pesantren bukan hanya melahirkan ulama,
tetapi juga kader bangsa yang siap membela NKRI dari ancaman ideologi transnasional yang
berusaha memecah belah bangsa. Pesantren berfungsi sebagai benteng ideologi,
memperkuat daya tangkal masyarakat terhadap penetrasi ideologi asing yang bertentangan
dengan Pancasila.
Empat Konsensus Dasar bangsa menemukan manifestasi nyata dalam pendidikan pesantren.
Pancasila menjadi ruh yang tercermin dalam pengamalan nilai-nilai religius yang humanis.
UUD 1945 menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk pendidikan
berbasis agama. NKRI dipertahankan melalui peran pesantren dalam menjaga persatuan umat
dan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika diwujudkan melalui pembiasaan santri untuk hidup
berdampingan dalam keberagaman. Dengan meneguhkan empat konsensus dasar, pendidikan
pesantren berfungsi sebagai perekat kebangsaan yang mengikat berbagai kelompok sosial
dalam satu identitas: Indonesia.
20
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
Wawasan Nusantara menegaskan pentingnya pesantren sebagai bagian dari jaringan
pendidikan nasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari kota besar hingga
pelosok desa, pesantren telah menjadi mercusuar moral yang menjangkau masyarakat luas.
Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengembangkan keterampilan
vokasi, kewirausahaan, bahkan literasi digital, agar santri siap menghadapi tantangan zaman.
Dengan peran ini, pesantren berkontribusi pada pemerataan akses pendidikan berkualitas di
seluruh nusantara, memperkuat integrasi nasional, dan mencegah kesenjangan sosial.
Dalam kerangka kewaspadaan nasional, pesantren berfungsi sebagai garda depan dalam
membangun imunitas ideologi bangsa. Pesantren mengajarkan nasionalisme religius, yaitu
perpaduan antara kecintaan kepada agama dan kecintaan kepada tanah air. Dengan demikian,
santri tidak hanya memahami syariat, tetapi juga memiliki kesadaran bela negara. Pesantren
mencegah lahirnya generasi yang mudah dipengaruhi propaganda radikal atau ajaran
intoleran. Dengan pembinaan karakter yang kokoh, lulusan pesantren menjadi aktor strategis
dalam menjaga harmoni sosial, mencegah konflik, serta memperkuat ketahanan nasional.
Kepemimpinan nasional juga sangat terkait dengan pendidikan pesantren. Banyak tokoh
bangsa, mulai dari pahlawan nasional hingga pemimpin kontemporer, lahir dari tradisi
pesantren. Mereka ditempa dengan disiplin, kecintaan kepada ilmu, dan komitmen terhadap
pengabdian. Kepemimpinan berbasis nilai moral inilah yang dibutuhkan untuk mengawal
bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Dengan memperkuat pesantren sebagai pusat
kaderisasi kepemimpinan, Indonesia memastikan bahwa generasi penerus bangsa tidak hanya
cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana secara spiritual dan bermoral.
Rekognisi lulusan pesantren sebagai setara dengan jalur pendidikan formal merupakan
langkah strategis yang menegaskan bahwa pendidikan pesantren bukan jalur kedua, tetapi
bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dengan rekognisi ini, santri dapat
melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, bersaing di pasar kerja global, serta tetap
membawa identitas pesantren sebagai modal sosial dan spiritual. Hal ini memastikan bahwa
kontribusi pesantren semakin nyata dalam pembangunan nasional.
Menuju Indonesia Emas 2045, pendidikan keagamaan dan pesantren adalah aset strategis
bangsa. Ia bukan hanya warisan budaya, melainkan instrumen modern untuk membangun
SDM unggul yang berakhlak, berilmu, dan berdaya saing. Pesantren adalah cahaya yang
menuntun generasi bangsa agar tidak tersesat dalam gelombang globalisasi, sekaligus obor
yang menyinari jalan menuju kejayaan bangsa. Dengan memperkuat pesantren, Indonesia
meneguhkan dirinya sebagai bangsa yang religius, toleran, dan berdaulat, yang mampu
menjaga persatuan di dalam negeri sekaligus berkontribusi pada peradaban dunia.
Tabel
Pendidikan Keagamaan dan Pesantren sebagai Penjaga Moral Bangsa
No. Dimensi Fokus Utama Indikator Kinerja Arah Kebijakan Nasional
1. Moral dan
Karakter
Penguatan akhlak
dan etika kebangsaan
Indeks karakter
santri &
masyarakat
Kurikulum akhlak,
pendidikan karakter religius,
pembiasaan nilai kejujuran
& disiplin
2. Moderasi
Beragama
Pencegahan
radikalisme &
intoleransi
Jumlah program
moderasi
Program deradikalisasi,
pendidikan toleransi, dialog
antaragama
21
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
No. Dimensi Fokus Utama Indikator Kinerja Arah Kebijakan Nasional
beragama di
pesantren
3. Empat
Konsensus
Dasar
Peneguhan Pancasila,
UUD 1945, NKRI,
Bhinneka
Indeks
internalisasi nilai
kebangsaan di
pesantren
Kurikulum kebangsaan,
pendidikan bela negara,
upacara kebangsaan rutin di
pesantren
4. Pemerataan
Akses
Pesantren sebagai
pusat pendidikan
merata
Jumlah pesantren
di daerah 3T &
perbatasan
Pembangunan pesantren
perbatasan, dukungan
infrastruktur, integrasi
kurikulum vokasi
5. Kewaspadaan
Nasional
Pesantren sebagai
benteng ideologi
bangsa
Indeks ketahanan
ideologi santri
Pendidikan bela negara,
literasi ideologi, penguatan
nasionalisme religius
6. Kepemimpinan
Nasional
Pesantren sebagai
kawah candradimuka
pemimpin bangsa
Jumlah pemimpin
nasional berlatar
pesantren
Kaderisasi santri pemimpin,
beasiswa kepemimpinan,
penguatan pendidikan tinggi
pesantren
Dengan pendidikan keagamaan dan pesantren yang diperkuat, Indonesia sedang menyiapkan
generasi emas yang tidak hanya siap bersaing di tingkat global, tetapi juga mampu menjaga
moralitas, persatuan, dan jati diri bangsa. Inilah jalan heroik menuju Indonesia Emas 2045:
menjadikan pesantren sebagai penjaga moral bangsa sekaligus mercusuar kebajikan yang
memancarkan cahaya ke dunia.
9. Literasi, Inovasi, dan Kewirausahaan sebagai Daya Ungkit
Literasi, inovasi, dan kewirausahaan adalah tiga daya ungkit utama yang akan menentukan
arah perjalanan Indonesia menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Peta Jalan Pendidikan
Indonesia 2025–2045 dengan tegas menekankan bahwa transformasi pendidikan harus
menghasilkan generasi yang tidak hanya melek aksara dan numerasi, tetapi juga memiliki
kecakapan literasi digital, literasi data, literasi sains, dan literasi keuangan. Literasi bukan
sekadar keterampilan dasar, melainkan fondasi untuk melahirkan individu yang mampu
berpikir kritis, adaptif, dan kreatif dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Dalam era
Revolusi Industri 4.0 dan transisi menuju Society 5.0, literasi adalah modal utama agar
generasi Indonesia tidak hanya menjadi konsumen informasi dan teknologi, tetapi juga
produsen pengetahuan yang berkontribusi pada kemajuan bangsa.
Penguatan literasi harus dilakukan sejak dini. Anak-anak perlu dibekali dengan kecakapan
membaca, menulis, berhitung, sekaligus keterampilan memahami informasi digital. Hal ini
penting agar generasi muda mampu membedakan informasi valid dari hoaks, serta mampu
menggunakan teknologi untuk tujuan produktif. Literasi digital dan keuangan menjadi
semakin relevan karena dunia kerja masa depan menuntut kemampuan mengelola data,
mengoptimalkan teknologi, serta membuat keputusan finansial yang cerdas. Dengan
masyarakat yang literat, Indonesia akan memiliki basis sosial yang kokoh untuk membangun
peradaban modern yang tidak mudah dipecah belah oleh arus disinformasi atau dilemahkan
oleh ketidakmampuan mengelola sumber daya.
22
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
Namun, literasi saja tidak cukup. Pendidikan harus melahirkan inovasi. Inovasi adalah
kemampuan untuk mengubah ide menjadi solusi nyata yang memberi nilai tambah. Peta Jalan
Pendidikan menekankan pentingnya integrasi riset dengan dunia industri agar hasil penelitian
tidak hanya berhenti di ruang akademik, melainkan menghasilkan produk, layanan, atau
sistem yang bermanfaat bagi masyarakat. Perguruan tinggi dan lembaga riset harus menjadi
pusat penciptaan teknologi, ide-ide baru, dan strategi pembangunan yang mendorong
kemandirian bangsa. Inovasi yang berakar pada nilai kebangsaan akan memastikan bahwa
modernisasi tidak membuat bangsa tercerabut dari jati dirinya, melainkan memperkuat
identitas Indonesia sebagai bangsa yang kreatif, adaptif, dan berkarakter.
Kewirausahaan adalah dimensi ketiga yang tak kalah penting. Perguruan tinggi dan sekolah
menengah kejuruan harus menanamkan semangat kewirausahaan sehingga lulusan tidak
hanya berorientasi menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Jiwa
kewirausahaan akan membentuk generasi muda yang berani mengambil risiko, tangguh
menghadapi kegagalan, serta mampu membaca peluang dari tantangan. Kewirausahaan yang
berbasis inovasi akan mempercepat transformasi ekonomi nasional, mengurangi
ketergantungan pada sektor-sektor tradisional, dan membuka jalan menuju ekonomi berbasis
pengetahuan. Dalam konteks global, wirausaha Indonesia akan menjadi agen penting dalam
membangun jaringan ekonomi yang memperkuat posisi bangsa dalam rantai pasok
internasional.
Dari perspektif geopolitik dan ketahanan nasional, literasi, inovasi, dan kewirausahaan adalah
strategi pertahanan lunak yang memperkokoh daya saing bangsa. Negara yang memiliki
masyarakat literat akan lebih sulit dipengaruhi oleh propaganda asing. Negara yang mampu
berinovasi akan lebih mandiri dalam teknologi dan industri. Negara yang memiliki wirausaha
tangguh akan lebih resilien terhadap krisis ekonomi global. Dengan demikian, tiga daya ungkit
ini bukan hanya instrumen pembangunan, tetapi juga instrumen ketahanan nasional. Mereka
menjadi benteng sekaligus mesin penggerak kemandirian bangsa.
Empat Konsensus Dasar bangsa memberikan fondasi kokoh bagi literasi, inovasi, dan
kewirausahaan. Pancasila memberikan arah etis agar inovasi dan kewirausahaan tidak semata
mengejar keuntungan, tetapi juga keadilan sosial. UUD 1945 memberikan legitimasi bahwa
pendidikan adalah hak setiap warga negara untuk meningkatkan taraf hidupnya. NKRI
memastikan bahwa literasi dan inovasi tersebar merata di seluruh wilayah, tidak hanya di
pusat kota besar. Bhinneka Tunggal Ika memastikan bahwa kewirausahaan memanfaatkan
keragaman budaya, sumber daya, dan kearifan lokal sebagai kekuatan kolektif. Dengan
demikian, daya ungkit pendidikan ini akan memperkokoh jati diri bangsa di tengah arus
globalisasi.
Wawasan Nusantara menegaskan bahwa literasi, inovasi, dan kewirausahaan harus
dikembangkan di seluruh wilayah Indonesia. Potensi daerah yang beragam harus diolah
dengan inovasi berbasis lokal. Literasi keuangan di pedesaan, inovasi pertanian di kawasan
agraris, inovasi maritim di wilayah pesisir, serta kewirausahaan kreatif di daerah perkotaan
adalah contoh nyata bagaimana pendidikan kontekstual mampu memperkuat pembangunan
nasional. Dengan pendekatan ini, Indonesia bukan hanya membangun pusat-pusat
pertumbuhan di wilayah tertentu, tetapi menciptakan keseimbangan pembangunan yang
memperkuat integrasi bangsa.
Kewaspadaan nasional juga erat kaitannya dengan penguatan literasi, inovasi, dan
kewirausahaan. Bangsa yang literat dan inovatif akan lebih siap menghadapi ancaman non-
23
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
tradisional seperti perubahan iklim, krisis energi, dan pandemi global. Wirausaha yang
tangguh akan menjadi pilar ekonomi rakyat yang mampu bertahan dalam kondisi krisis.
Pendidikan yang menekankan tiga daya ungkit ini akan menciptakan generasi emas yang siap
menghadapi ketidakpastian global dengan penuh keyakinan dan kreativitas.
Kepemimpinan nasional visioner sangat diperlukan untuk mengawal transformasi pendidikan
berbasis literasi, inovasi, dan kewirausahaan. Pemimpin bangsa harus berani mengarahkan
anggaran pendidikan pada program riset, start-up, serta pelatihan kewirausahaan. Mereka
harus mendorong ekosistem yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan
masyarakat sipil dalam menciptakan solusi bersama. Kepemimpinan berbasis nilai kebangsaan
akan memastikan bahwa literasi, inovasi, dan kewirausahaan tidak terjebak dalam logika pasar
bebas semata, tetapi selalu berpihak pada kepentingan rakyat.
Menuju Indonesia Emas 2045, literasi, inovasi, dan kewirausahaan adalah jalan heroik yang
harus ditempuh bangsa ini. Dengan generasi yang literat, inovatif, dan berjiwa wirausaha,
Indonesia akan melahirkan SDM unggul yang tidak hanya siap menghadapi tantangan global,
tetapi juga mampu menciptakan peluang baru bagi kejayaan bangsa. Inilah generasi emas
yang akan membawa Indonesia menjadi mercusuar peradaban dunia, bangsa yang berdaulat
secara ekonomi, tangguh secara politik, dan bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain.
Tabel
Literasi, Inovasi, dan Kewirausahaan sebagai Daya Ungkit
No. Dimensi Fokus Utama Indikator Kinerja Arah Kebijakan Nasional
1. Literasi Dasar &
Digital
Penguatan
kecakapan abad
ke-21
Indeks literasi dasar,
digital, dan keuangan
Program literasi digital,
kampanye literasi
keuangan, integrasi literasi
di kurikulum
2. Inovasi & Riset Transformasi ide
menjadi solusi
Jumlah paten,
publikasi, dan produk
riset terhilirisasi
Integrasi riset dengan
industri, pendanaan riset
nasional, techno-park
3. Kewirausahaan Penciptaan
lapangan kerja &
ekonomi berbasis
inovasi
Jumlah start-up,
UMKM inovatif,
lapangan kerja baru
Pendidikan kewirausahaan,
inkubator bisnis, akses
modal & teknologi untuk
UMKM
4. Ketahanan
Nasional
Daya ungkit
kemandirian
ekonomi &
teknologi
Indeks kemandirian
teknologi & resilien
ekonomi
Penguatan inovasi
strategis, pendidikan bela
negara berbasis ekonomi,
diversifikasi SDM
5. Pemerataan
Pembangunan
Literasi & inovasi
berbasis potensi
lokal
Jumlah inovasi
berbasis lokal &
wirausaha daerah
Pendidikan berbasis
kearifan lokal,
pengembangan maritim,
agroindustri, pariwisata
6. Kepemimpinan
Nasional
Generasi pencipta
solusi visioner
Jumlah pemimpin
muda berbasis
inovasi &
kewirausahaan
Beasiswa inovasi, sekolah
kepemimpinan, integrasi
pendidikan dengan
ekosistem start-up
24
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
Dengan literasi, inovasi, dan kewirausahaan yang diperkuat melalui transformasi pendidikan,
Indonesia sedang mempersiapkan generasi emas yang menjadi motor peradaban. Generasi
ini tidak hanya berkompetisi di kancah global, tetapi juga menjadi pemimpin yang membawa
Indonesia berdiri tegak, berdaulat, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045.
10. Pendidikan sebagai Strategi Kebudayaan Menuju Indonesia Emas 2045
Pendidikan adalah strategi kebudayaan yang paling fundamental dalam membangun bangsa.
Ia bukan sekadar sarana transfer pengetahuan atau keterampilan teknis, melainkan proses
panjang yang menanamkan nilai, membentuk identitas, dan memperkuat karakter
kebangsaan. Dalam konteks Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045, pendidikan
ditempatkan sebagai instrumen utama untuk menjaga identitas bangsa sekaligus
memperkokoh integrasi nasional. Pendidikan sebagai strategi kebudayaan memastikan bahwa
modernisasi dan globalisasi tidak mengikis jati diri, melainkan memperkaya peradaban
bangsa. Melalui pendidikan yang berakar pada nilai Pancasila, berlandaskan UUD 1945,
berpijak pada NKRI, dan menghormati keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,
Indonesia menyiapkan generasi unggul yang mampu menjadi motor peradaban menuju
Indonesia Emas 2045.
Pendidikan sebagai strategi kebudayaan adalah proses menginternalisasi nilai luhur yang
menjadi perekat kehidupan berbangsa. Pancasila bukan hanya diajarkan sebagai materi
hafalan, melainkan dihidupkan dalam praktik sehari-hari peserta didik. UUD 1945 tidak hanya
dipahami sebagai teks hukum, melainkan ditanamkan sebagai kesadaran konstitusional yang
menjamin hak dan kewajiban warga negara. NKRI tidak hanya dijelaskan sebagai entitas
geografis, tetapi ditanamkan sebagai ikatan emosional yang menyatukan seluruh anak bangsa.
Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi semboyan, melainkan menjadi sikap hidup yang
menghargai perbedaan sebagai kekuatan kolektif. Pendidikan yang demikian akan melahirkan
generasi yang tidak tercerabut dari akar budaya, sekaligus mampu berkontribusi pada dunia
modern dengan identitas kebangsaan yang kuat.
Dari perspektif geopolitik, pendidikan sebagai strategi kebudayaan adalah pertahanan lunak
(soft power) bangsa Indonesia. Bangsa yang memiliki budaya kuat dan identitas kokoh akan
lebih dihormati dalam percaturan global. Pendidikan yang mengajarkan toleransi, solidaritas,
dan humanisme menjadikan Indonesia aktor penting dalam diplomasi budaya dan
perdamaian dunia. Ketika bangsa lain terjebak dalam konflik identitas, Indonesia dengan
keberagaman budayanya dapat menunjukkan bahwa perbedaan dapat dikelola sebagai
kekuatan. Pendidikan berbasis kebudayaan inilah yang menjadikan Indonesia bukan sekadar
peserta, melainkan penentu arah dalam tata dunia yang baru.
Dalam kerangka ketahanan nasional, pendidikan berbasis kebudayaan memperkuat daya
tahan bangsa menghadapi ancaman nontradisional seperti radikalisme, disintegrasi, dan
dekadensi moral. Pendidikan yang menanamkan karakter kuat akan menghasilkan generasi
yang tidak mudah dipengaruhi ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila. Mereka
akan menjadi benteng moral yang menjaga keutuhan bangsa sekaligus menciptakan harmoni
sosial. Ketahanan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi
juga oleh daya tahan budaya yang ditopang oleh pendidikan.
Empat Konsensus Dasar bangsa adalah landasan moral pendidikan sebagai strategi
kebudayaan. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa menuntun arah etis dan filosofis dari
25
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
pendidikan. UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak atas
pendidikan yang bermutu. NKRI memastikan bahwa sistem pendidikan berlaku secara
nasional untuk menyatukan seluruh wilayah. Bhinneka Tunggal Ika meneguhkan bahwa
pendidikan harus menghargai keberagaman suku, agama, bahasa, dan adat, serta
mengelolanya menjadi kekuatan. Dengan demikian, pendidikan menjadi instrumen yang
mengikat seluruh elemen bangsa dalam satu tujuan bersama: mewujudkan Indonesia yang
maju, berdaulat, adil, dan makmur.
Wawasan Nusantara memberikan perspektif bahwa pendidikan sebagai strategi kebudayaan
harus mencakup seluruh wilayah nusantara secara merata. Pendidikan di Papua harus
mendapat perhatian yang sama dengan di Jawa, pendidikan di pulau terluar harus disejajarkan
dengan pendidikan di perkotaan. Dengan pemerataan pendidikan, integrasi nasional akan
semakin kokoh, dan tidak ada warga negara yang merasa terpinggirkan. Pendidikan yang
berpijak pada Wawasan Nusantara juga akan memastikan bahwa potensi lokal dihargai dan
dikembangkan sebagai bagian dari peradaban nasional.
Kewaspadaan nasional menuntut agar pendidikan sebagai strategi kebudayaan terus
diperkuat dalam menghadapi era globalisasi. Arus informasi dan budaya asing yang masuk
tanpa batas dapat menjadi ancaman jika tidak disaring dengan nilai kebangsaan. Pendidikan
harus menjadi filter yang cerdas, mampu menyerap unsur positif dari budaya global, tetapi
menolak unsur yang melemahkan moral bangsa. Dengan kewaspadaan yang tinggi,
pendidikan akan melahirkan generasi yang kritis, selektif, dan tetap setia pada identitas
nasionalnya.
Kepemimpinan nasional berperan sentral dalam mengarahkan pendidikan sebagai strategi
kebudayaan. Pemimpin bangsa harus memastikan bahwa kebijakan pendidikan selalu
berpihak pada penguatan nilai kebangsaan. Mereka harus berani melawan arus homogenisasi
budaya global yang dapat mengikis identitas bangsa. Kepemimpinan visioner yang berakar
pada tradisi kebangsaan akan memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan
tenaga kerja terampil, tetapi juga warga negara yang bermoral, toleran, dan berkarakter.
Menuju Indonesia Emas 2045, pendidikan sebagai strategi kebudayaan adalah jalan heroik
yang harus ditempuh. Generasi emas tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual, tetapi
juga dari keteguhan moral dan kedalaman budayanya. Pendidikan berbasis kebudayaan akan
melahirkan generasi yang percaya diri di panggung global, tetapi tidak kehilangan akar jati diri.
Generasi ini akan menjadi motor peradaban yang membawa Indonesia tampil sebagai bangsa
besar yang disegani dan dihormati dunia.
Tabel
Pendidikan sebagai Strategi Kebudayaan menuju Indonesia Emas 2045
No. Dimensi Fokus Utama Indikator Kinerja Arah Kebijakan Nasional
1. Identitas
Kebangsaan
Penguatan nilai
Pancasila, UUD
1945, NKRI,
Bhinneka
Indeks
internalisasi nilai
kebangsaan siswa
Integrasi kurikulum
kebangsaan, pendidikan
karakter, upacara dan
kegiatan nasional
2. Diplomasi
Budaya
Pendidikan
sebagai soft
power global
Jumlah partisipasi
dalam forum
Pertukaran pelajar,
diplomasi akademik,
26
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
No. Dimensi Fokus Utama Indikator Kinerja Arah Kebijakan Nasional
budaya
internasional
promosi budaya
Indonesia
3. Ketahanan
Nasional
Pendidikan
sebagai benteng
moral & ideologi
Indeks ketahanan
ideologi & kohesi
sosial
Pendidikan bela negara,
kurikulum wawasan
kebangsaan, literasi
ideologi
4. Pemerataan
Pendidikan
Wawasan
Nusantara
sebagai basis
pemerataan
Penurunan
disparitas
pendidikan
antarwilayah
Pembangunan sekolah di
3T, rekognisi potensi
lokal, integrasi
pendidikan berbasis adat
5. Kewaspadaan
Nasional
Filter budaya
global dengan
nilai kebangsaan
Indeks resistensi
terhadap
pengaruh negatif
global
Pendidikan literasi
digital, kurikulum filter
budaya, penguatan
karakter religius
6. Kepemimpinan
Nasional
Kaderisasi
pemimpin
berakar budaya
Jumlah pemimpin
muda dengan
basis kebudayaan
kuat
Sekolah kepemimpinan,
program kaderisasi,
pendidikan tinggi
berbasis kebangsaan
Dengan pendidikan sebagai strategi kebudayaan, Indonesia sedang menyiapkan fondasi
moral, ideologis, dan kultural untuk melahirkan SDM unggul yang menjadi motor peradaban
dunia. Inilah jalan panjang namun mulia menuju Indonesia Emas 2045: bangsa yang modern
sekaligus berakar pada budaya, kuat sekaligus bijak, dan berdaulat sekaligus terbuka bagi
peradaban dunia. Pendidikan adalah obor yang menerangi jalan bangsa menuju kejayaan,
menjadikan Indonesia mercusuar kebajikan yang memancarkan sinarnya ke seluruh dunia.
Daftar Pustaka
Altbach, P. G., Reisberg, L., & Rumbley, L. E. (2009). Trends in Global Higher Education:
Tracking an Academic Revolution. UNESCO.
Bappenas (2024). Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025-2045,
https://www.slideshare.net/slideshow/peta-jalan-pendidikan-indonesia-2025-
2045/283715090
Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational Leadership (2nd ed.). Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.
Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The Second Machine Age: Work, Progress, and
Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W. W. Norton & Company.
Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society (2nd ed.). Chichester: Wiley-Blackwell.
Darling-Hammond, L. (2017). Empowered Educators: How High-Performing Systems Shape
Teaching Quality Around the World. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Drucker, P. F. (2007). Management Challenges for the 21st Century. New York: Harper
Business.
27
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
Fullan, M. (2011). Change Leader: Learning to Do What Matters Most. San Francisco, CA:
Jossey-Bass.
Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). The Knowledge Capital of Nations: Education and
the Economics of Growth. Cambridge, MA: MIT Press.
Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). Professional Capital: Transforming Teaching in Every
School. New York: Teachers College Press.
OECD. (2019). Future of Education and Skills 2030. Paris: OECD Publishing.
OECD. (2023). Education at a Glance 2023: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.
Robinson, K. (2011). Out of Our Minds: Learning to be Creative. Chichester: Capstone.
Sahlberg, P. (2015). Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change
in Finland? New York: Teachers College Press.
Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum.
Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York: Knopf.
Stiglitz, J. E. (2019). People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of
Discontent. New York: W. W. Norton & Company.
UNESCO. (2015). Rethinking Education: Towards a Global Common Good? Paris: UNESCO
Publishing.
UNESCO. (2021). Futures of Education: Learning to Become. Paris: UNESCO Publishing.
World Bank. (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s
Promise. Washington, DC: World Bank.
Zhao, Y. (2012). World Class Learners: Educating Creative and Entrepreneurial Students.
Thousand Oaks, CA: Corwin.
Jakarta, 14 Oktober 2025
Dadang Solihin
28
Mempersiapkan SDM Unggul
The Series
Tentang Penulis
Sejak awal Januari 2022 Dadang Solihin memperkuat Lemhannas RI
sebagai Tenaga Ahli Profesional (Taprof). Wredatama ini menempuh
pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Ekonomi Pembangunan.
Gelar SE ia peroleh dari Fakultas Ekonomi Universitas Katolik
Parahyangan Bandung (1986), dan gelar MA ia peroleh dari University
of Colorado at Denver, USA (1996). Adapun gelar Doktor Ilmu
Pemerintahan ia peroleh dari FISIP Universitas Padjadjaran Bandung
(2011).
Kariernya sebagai PNS ia tekuni lebih dari 33 tahun. Dimulai dari
Bappenas sejak awal 1988, di mana ia pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Atas
pengabdiannya ini, negara menganugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya
melalui 3 Presiden RI, yaitu dari Presiden Gusdur (2020), Presiden SBY (2009) dan Presiden
Jokowi (2019).
Ia pernah menjadi Rektor PTS Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti 2015-
2018, dan sempat mendirikan Batalyon Bushido Resimen Mahasiswa Jayakarta. Pangkat
Akademiknya adalah Associate Professor/Lektor Kepala TMT 1 Oktober 2004. Ia juga pernah
menjadi Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2018-2022.
Jabatan terakhirnya sebagai PNS adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan
Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS golongan IV.e TMT 1 Desember 2021.
Di dunia kampus, saat ini ia menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Institut STIAMI.
Senior citizen yang setiap hari menikmati perjalanan Bike to Work ini adalah Peserta Terbaik
Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 yang diselenggarakan oleh
Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan Peserta Terbaik Program Pendidikan
Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan
Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan Lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan
Wibawa Seroja Nugraha.
Pada tahun 2019 Dadang Solihin mengikuti Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Tingkat
Utama yang diadakan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
(Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas RI bekerjasama dengan Lembaga Penyelidikan
Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI).
Ia dinyatakan lulus dengan memperoleh Nilai Terbaik dan Policy Papernya dijadikan standar
nasional dalam Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencana yang diatur dalam Peraturan
Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2022.