Jerat-Hukum-di-Ruang-Digital ITE new.pptx

Jerat-Hukum-di-Ruang-Digital

1. Jerat Hukum di Ruang Digital Mengenal Larangan Penting dalam UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024) Jaga Jempolmu, Jaga Dirimu! Memahami Batasan Hukum di Dunia Maya.

2. Dasar Hukum dan Fokus Pembahasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan landasan hukum utama yang mengatur aktivitas digital di Indonesia. Fokus kita adalah pada pasal-pasal yang melarang perbuatan pidana di dunia maya. Pasal 27 Ayat (1) Melanggar Kesusilaan Pasal 27A Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik (Pengganti Psl. 27 Ayat 3) Pasal 28 Ayat (1) Penyebaran Hoaks dan Kerugian Konsumen Pasal 32 Ayat (1) Perusakan dan Modifikasi Data Ilegal Perhatian: Pembahasan ini merujuk pada UU ITE Perubahan Kedua (UU No. 1 Tahun 2024), di mana Pasal 27 ayat (3) telah diubah dan dipindahkan menjadi Pasal 27A.

3. Larangan Pidana Digital Pertama Pasal 27 Ayat (1): Muatan Kesusilaan Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan . Contoh Pelanggaran Serius Menyebarkan atau mentransmisikan konten pornografi, ketelanjangan, atau aktivitas seksual lainnya. Konten yang bertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai moralitas masyarakat Indonesia.

4. Sanksi Keras untuk Pelanggaran Kesusilaan Pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (1) dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang berat, menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga moralitas di ruang digital. Ancaman Penjara Paling lama 6 Tahun Ancaman Denda Paling banyak Rp1 Miliar Sanksi pidana ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

5. Larangan Pidana Digital Kedua Pasal 28 Ayat (1): Hoaks Merugikan Konsumen Pasal ini menargetkan penyebaran informasi yang tidak benar dalam konteks ekonomi digital: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik. Fokus Utama Melindungi konsumen dari penipuan online, iklan palsu, atau berita bohong yang berakibat pada kerugian finansial/materiel saat melakukan transaksi elektronik. Sanksi bagi pelanggar Pasal 28 Ayat (1) (tercantum dalam Pasal 45A Ayat (1)) sama dengan Pasal 27 Ayat (1): Penjara 6 tahun dan Denda Rp1 Miliar.

6. Larangan Pidana Digital Ketiga - Paling Kontroversial Pasal 27A: Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pasal ini merupakan hasil revisi (UU No. 1 Tahun 2024), menggantikan Pasal 27 Ayat (3) yang lama. Tujuannya adalah memperjelas dan memperingan ancaman hukumnya. 1 Fokus Perbuatan Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum melalui Sistem Elektronik. 2 Perubahan Krusial 2024 Ancaman pidana diperingan secara signifikan. Status hukumnya kini menjadi Delik Aduan Absolut . Proses hukum hanya dapat dilakukan atas aduan korban, dan gugatan bisa dicabut (restorative justice). Sanksi Pidana (Pasal 45 Ayat 4): 2 Tahun Penjara Maksimal

7. Larangan Pidana Digital Keempat - Terberat Pasal 32 Ayat (1): Perusakan dan Modifikasi Data Ilegal Pasal ini berkaitan erat dengan keamanan sistem dan integritas data, menargetkan kejahatan siber serius. Perbuatan yang Dilarang Dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau publik. Contoh Pelanggaran Membobol sistem (hacking), menyebarkan malware, atau memodifikasi data/website suatu instansi/perusahaan tanpa memiliki izin yang sah (illegal access).

8. Konsekuensi Hukum Kejahatan Siber Perusakan data ilegal (Pasal 32 Ayat 1) membawa ancaman pidana terberat dalam rangkaian pasal-pasal yang dibahas, menegaskan perlindungan terhadap aset digital. Ancaman Penjara untuk Pasal 32 Ayat (1) adalah paling lama 8 (delapan) tahun dan Denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), berdasarkan Pasal 48 Ayat (1).

9. Waspada dan Bijak di Dunia Maya! Risiko hukum di ruang digital sangat serius. Setiap aktivitas online harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Jaga Etika dan Moralitas Hindari penyebaran konten yang melanggar kesusilaan (Pasal 27) dan jagalah kehormatan orang lain (Pasal 27A). Verifikasi Informasi Jangan pernah mendistribusikan informasi bohong atau menyesatkan, terutama yang dapat mengakibatkan kerugian finansial (Pasal 28). Hormati Hak Data Jangan pernah mencoba mengakses, mengubah, atau merusak data atau sistem elektronik milik orang lain tanpa izin (Pasal 32).

10. Tiga Pilar Warga Negara Digital Bertanggung Jawab Memahami dan mematuhi UU ITE adalah langkah awal untuk berpartisipasi secara positif di ruang digital. Integritas Data Tidak melakukan perusakan atau modifikasi ilegal. Etika Komunikasi Menghindari pencemaran nama baik dan muatan kesusilaan. Akurasi Informasi Tidak menyebarkan hoaks atau informasi menyesatkan. Kepatuhan Hukum Selalu mengikuti perkembangan UU ITE dan peraturan terkait. Lindungi Diri Anda, Pahami Hukumnya.