kapus - Posbankum Sebagai Bagian Upaya RJ-KSP.pptx

OK

1. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan

2. Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi Layanan Informasi dan Konsultasi Hukum Layanan Penyelesaian Konflik/Mediasi Layanan Rujukan Advokat Mengurangi beban perkara tanpa harus melalui proses Pengadilan MENUJU AKSES KEADILAN YANG LEBIH MERATA Memberi kemudahan akses keadilan bagi semua orang tanpa kecuali, untuk mendapatkan:

3. Setiap orang dan/atau kelompok orang miskin yang berhadapan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan  dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta  perlakuan yang sama di hadapan hukum Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa berperan dalam prakarsa pembentukan wadah yang dapat mendayagunakan desa termasuk menciptakan perdamaian di desa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; BAB IV PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN Rujukan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Pedoman Pembinaan Hukum di Wilayah Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang   Equality Before the Law Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat 4 huruf h dan l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa dan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa advokasi kebijakan dan pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa Permendagri Nomor 1 8 Tahun 20 18 tentang LKD dan LAD 135 HIR ( Herzien Inlandsch Reglement ) dan 156a RBG ( Rechtsreglement voor de Buitengewesten ) Hakim Pengadilan terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian secara damai di desa, sebelum upaya formal di pengadilan

4. SK Posbankum SK Kadarkum Syarat Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Surat Keputusan tentang Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kelompok Kadarkum) yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah tentang Kelompok Keluarga Sadar Hukum Surat Keputusan tentang Pembentukan Posbankum Desa/ Kelurahan dan Penugasan sebagai Paralegal di Posbankum Desa/Kelurahan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah  Surat Rekomendasi Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah untuk menjadi peserta Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kalimantan Barat Termasuk Pindai Lokasi Posbankum Desa/ Kelurahan pada Google Maps

5. POSBANKUM DESA/KELURAHAN 1 4 . 690 orang mengikuti Pelatihan Paralegal Posbankum Desa / Kelurahan 21.533 Posbankum Desa/ Kelurahan telah terbentuk 2.734 Layanan

6. JUMLAH POSBANKUM DESA/KELURAHAN 2025 Update data per Minggu , 21 September 2025 Pukul 10.00 WIB

7. Jenis Kasus yang Telah diberikan di Posbankum Desa / Kelurahan Kasus Perdata paling banyak diadukan pada Posbankum Desa / Kelurahan terdapat pada Provinsi : Jawa Tengah DK Jakarta Jawa Timur Kasus Pidana paling banyak diadukan pada Posbankum Desa / Kelurahan terdapat pada Provinsi : DK Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur

8. PENYELENGGARAAN PELATIHAN PARALEGAL SEBAGAI PEMBERI LAYANAN DI POSBANKUM DESA/KELURAHAN Bekerja sama dengan Organisasi Pemberi Bantuan Hukum ( PBH ) sebagai penyelenggara pelatihan paralegal 6.687 ( Juli ) Peserta yang telah diberikan Pelatihan Paralegal Pada Posbankum 8.405 (Juni) 14.692 Total Paralegal

9. Program Pembudayaan Hukum pada Posbankum Desa / Kelurahan Penyuluhan hukum adalah kegiatan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat mengenai isu hukum teraktual maupun peraturan perundang-undangan agar masyarakat melalui Paralegal Posbankum Desa/ Kelurahan bisa mengetahui isu hukum teraktual dan peraturan perungan-undangan yang berlaku . Penyuluhan Hukum 02 01 Pemberdayaan masyarakat di bidang hukum adalah kegiatan pemberdayaan hukum teknis agar masyarakat mampu mengadvokasi kebutuhan hukum dirinya . Adapun salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat yaitu pelatihan drafting dokumen dimana dengan melatih Paralegal Posbankum Desa / Kelurahan dan masyarakat untuk diberikan pengetahuan mengenai teknik menyusun produk hukum , dengan menggunakan bahasa dan struktur yang sesuai agar dokumen tersebut sah , jelas , dan dapat diberlakukan menurut hukum . Pelatihan drafting dokumen hukum berupa surat perjanjian, surat pernyataan, surat hibah, kontrak kerja, wasiat, dan dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemberdayaan Masyarakat

10. Sinergi dengan Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan NOTA KESEPAHAMAN PERJANJIAN KERJA SAMA Kementerian Dalam Negeri Kementerian Desa dan PDT Kementerian Hukum Mahkamah Agung Kementerian Dalam Negeri Kementerian Desa dan PDT Kementerian Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11. TERIMA KASIH BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA