KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN HAJI 2024.pptx

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN HAJI 2024.pptx

1. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN HAJI DISAMPAIKAN OLEH H. ILHAM ROHIM, S,Ag KASI PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMROH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA AULA KBIHU SYEKH ADLAN ALY JOMBANG, 25 PEBRUARI 2024

2. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20 19 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338 );

3. A dalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah , masyair , serta tempat , waktu , dan syarat tertentu . IBADAH HAJI

4. Adalah berkunjung ke Baitullah diluar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul . IBADAH UMRAH

5. JEMAAH HAJI Adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan .

6. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH NOMOR 358 TAHUN 2023, 13 November 2023 TENTANG KRITERIA JEMAAH HAJI YANG MASUK KUOTA JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

7. kesatu Kuota Jemaah Haji Reguler Tahun 1445 Hijriah /2024 Masehi diperuntukan bagi : Jemaah Haji yang masuk alokasi kuota keberangkatan musim haji tahun berjalan urutan nomor porsi terkecil sampai kuota terpenuhi berdasarkan data SISKOHAT ; b. Jemaah Haji lanjut usia yang diprioritaskan ; dan c. Jemaah Haji cadangan .

8. kedua jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a merupakan Jemaah Haji dengan kriteria : a . berstatus cicil aktif ; b. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 ( sepuluh ) tahun ; c. telah berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 13 Mei 2024 atau sudah menikah ; dan d. belum pernah diumumkan berhak lunas dan tidak melunasi Bipih sejak tahun 2019.

9. ketiga Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b memenuhi kriteria : a . urutan usia tertua di masing-masing provinsi; b. sekurang-kurangnya berusia 65 ( enam puluh lima) tahun pada tanggal 13 Mei 2024; dan c. telah mendaftar paling singkat 5 (lima) tahun sebelum keberangkatan haji kloter pertama atau telah mendaftar sebagai Jemaah haji paling singkat tanggal 13 Mei 2019.

10. Ke empat Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c merupakan Jemaah Haji dengan urutan nomor porsi berikutnya berdasarkan data SISKOHAT yang memenuhi kriteria : a . berstatus cicil aktif ; b. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 ( sepuluh ) tahun ; dan c. telah berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 13 Mei 2024 atau sudah menikah .

11. kelima Jemaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan sebesar 30% ( tiga puluh persen ) dari kuota masing-masing provinsi .

12. Ke enam Kriteria jemaah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA , Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT dijadikan sebagai pedoman bagi Direktorat Jenderal PenyelenggaraanHaji dan Umrah dalam menetapkan Jemaah Haji yang masuk kuota Jemaah Haji regular Tahun 1445 Hijriah /2024 Masehi .

13. ketujuh Daftar Jemaah Haji yang ditetapkan masuk kuota Jemaah Haji regular Tahun 1445 Hijriah /2024 Masehi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM disampaikan kepada : a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ; dan b. Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan

14. kedelapan Daftar Jemaah Haji yang ditetapkan masuk kuota Jemaah Haji regular Tahun 1445 Hijriah /2024 Masehi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melakukan pemeriksaan Istitha’ah kesehatan Jemaah Haji.

15. Penyelesaian dokumen 1 . Memberitahukan kepada Jemaah Haji yang belum memiliki paspor atau expired agar segera membuat paspor ; 2. Batas waktu expired paspor Jemaah Haji tahun 1445H/ 2024M minimal tanggal 16 Desember 2024; 3. Sehubungan dengan telah dibukanya menu Hajj pada aplikasi Saudi Visa Bio (SVB ), maka proses perekaman biometrik Jemaah Haji dapat segera dilakukan ; 4. Setelah melakukan perekaman pada aplikasi Visa Bio, agar segera meng - up load file notifikasi success diemail pada Aplikasi SISKOHAT Gen 2;

16. Rikes haji 1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota dan menginformasikan kepada Jemaah Haji . 2. Pemeriksaan kesehatan akan dimulai pada minggu ke-2 bulan Desember 2023 sampai dengan 7 ( tujuh ) hari kerja sebelum pelunasan Bipih berakhir ; 3. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Haji .

17. Cicilan Pembayaran Pelunasan BIPIH 1. Jemaah Haji dapat melakukan pelunasan Bipih secara cicil atau bertahap melalui rekening masing-masing . 2. Waktu pelunasan Bipih secara cicil sampai dengan waktu pelunasan dimulai . 3. Waktu pelunasan akan ditentukan dikemudian hari.

18. Kuota jatim 35.152

19. SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR JEMAAH HAJI REGULER MASUK ALOKASI KUOTA TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI Data Jemaah Haji Tahun 1445 Hijriah /2024 Masehi dengan kriteria sebagai berikut : 1. Jemaah Haji dengan urutan nomor porsi terkecil sampai kuota terpenuhi berdasarkan data SISKOHAT dengan ketentuan : a. berstatus aktif ; b. belum pernah menunaikan Ibadah Haji atau sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 ( sepuluh ) tahun kecuali pembimbing KBIHU dibuktikan dengan sertifikat pembimbing ; c. telah berusia paling rendah 18 tahun pada tanggal 12 Mei 2024 atau sudah menikah ; d. belum pernah diumumkan berhak lunas dan tidak melunasi Bipih paling singkat 2 ( dua ) tahun berturut-turut ; dan e. memenuhi syarat Istitha’ah Kesehatan .

20. LANSIA 2. Jemaah Haji lanjut usia diurutkan berdasarkan usia tertua dengan masa tunggu paling sedikit 5 (lima) tahun atau telah terdaftar sebagai Jemaah Haji sebelum tanggal 13 Mei 2019 sesuai jumlah kuota pada masingmasing provinsi , dengan usia minimal 65 ( enam puluh lima) tahun sebelum tanggal 12 Mei 2024.

21. 3. Bagi pembimbing KBIHU yang memiliki nomor porsi Haji Reguler dan masuk alokasi kuota tahun 1445 Hijriah /2024 Masehi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia; b. memiliki sertifikat pembimbing haji professional yang masih berlaku ; c. memiliki surat keterangan sehat dokter dan melampirkan bukti medical check-up dari Rumah Sakit Pemerintah ; d. membuat surat pernyataan kesanggupan membimbing Jemaah Haji lansia dan berkebutuhan khusus ; e. membuat surat pernyataan kesediaan untuk bersinergi dan berkoordinasi dalam pembinaan dan pelayanan dengan PPIH kloter dan PPIH Arab Saudi; dan f. memiliki jemaah bimbingan dibuktikan dengan daftar nama jemaah bimbingan , sekurang-kurangnya memuat nama Jemaah Haji , nomor porsi , alamat Jemaah Haji dan nomor telepon Jemaah Haji .

22. HAK JEMAAH HAJI

23. PEMERIKSAAN HAJI

24. KEWAJIBAN JEMAAH HAJI

25. PELUNASAN TAHAP I

26. ALUR TAHAP I

27. KONFIRMASI JEMAAH HAJI

28. TAHAP 2

29. RPH 2024

30. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYEENGGARAAN HAJI DAN UMRAH NOMOR 90 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MUTASI KEBERANGKATAN JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

31. Mutasi Keberangkatan Jemaah Haji 1 . Mutasi Jemaah Haji meliputi: a. antar provinsi antar embarkasi ; b. antar provinsi dalam satu embarkasi ; dan c. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi beda embarkasi; 2. Pengajuan mutasi dimulai sejak hari pertama pelunasan Bipih tahun 1445 Hijriah /2024 Masehi .

32. LANJUTAN 3. Jemaah haji tidak dapat melakukan mutasi dengan alasan bergabung dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). 4. Jemaah Haji Reguler tidak dapat melakukan mutasi ke Jemaah Haji Khusus ataupun sebaliknya .

33. B. Persyaratan Pengajuan Mutasi : Jemaah Haji dapat mengajukan mutasi dengan persyaratan sebagai berikut : 1. telah melakukan konfirmasi pelunasan atau pembayaran pelunasan Bipih tahun 1445 Hijriah /2024 Masehi ; 2. penggabungan suami / istri yang terpisah , dibuktikan dengan surat nikah ; 3. penggabungan anak kandung / orang tua yang terpisah , dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir ; 4. pindah tugas atau dinas , dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi yang bersangkutan; dan/atau 5. perpindahan domisili , dibuktikan dengan surat keterangan domisili , Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tempat domisili yang baru.

34. PENGAJUAN MUTASI Jemaah Haji Reguler : Jemaah Haji mengajukan surat permohonan mutasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat mendaftar disertai

35. PERPANJANGAN PELUNASAN TAHAP I TANGGAL 10 JANUARI 2024 S/D 23 PEBRUARI 2024 TAHAP II TANGGAL, 13 MARET 2024 S/D 26 MARET 2024 INPUT PENDAMPING LANSIA, PENGGABUNGAN MAHROM DAN PENDAMPINGAN DISABILITAS BERAKHIR 07 MARET 2024

36. RENCANA PERJALANAN HAJI TAHUN 1445 / 2024 M 11 MEI 2024 12 MEI 2024 10 JUNI 2024 10 JUNI 2024 15 JUNI 2024 16 JUNI 2024 22 JUNI 2024 22 JULI 2024 JEMAAH HAJI MASUK ASRAMA HAJI AWAL PEMBERANGKATAN KLOTER JEMAAH HAJI AKHIR PEMBERANGKATAN KLOTER JEMAAH HAJI CLOSING DATE (PUKUL 24.00 WAS) IDUL ADHA 1445 H AWAL KEDATANGAN JEMAAH HAJI AKHIR KEDATANGAN JEMAAH HAJI WUKUF DI AROFAH (HARI SABTU) OPERASIONAL PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN = 30 HARI GELOMBANG 1 = 12 HARI GELOMBANG 2 = 18 HARI MASA TINGGAL JEMAAH MAKSIMAL = 42 HARI

37. RPH 2024