Kebijakan-Pertanian-ekoper.pptxkgfkjfgkkfykify

hfxjjxfk

1. Kebijakan Pertanian Yuyunisari , S.P., M.Si

2. Kebijakan pertanian serangkaian tindakan yang telah , sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu . menjelaskan   serangkaian hukum terkait dalam pertanian domestik dan impor hasil pertanian . Snodgrass dan Wallace (1975) mendefenisikan kebijakan pertanian sebagai usaha pemerintah untuk mencapai tingkat ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih tinggi secara bertahap dan kontinu melalui pemilihan komoditi yang diprogramkan , produksi bahan makanan dan serat , pemasaran , perbaikan structural, politik luar negeri , pemberian fasilitas dan pendidikan

3. Tujuan kebijakan pertanian Memajukan pertanian   Mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif   Meningkatnya produksi & efisiensi produksi Tingkat pendapatan petani meningkat Tingkat kesejahteraan petani & masyarakat meningkat

4. peraturan kepmen kepres permen Regulating policies Pendapatan yang adil merata Distribusi pupuk Penentuan harga pokok beras

5. Campur tangan pemerintah disebut sebagai “ politik pertanian ” (agricultural policy) atau “ kebijakan pertanian ” Mubyarto (1987) menyebutkan bahawa politik pertanian   pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah untuk memperlancar dan mempercepat laju pembangunan pertanian , yang tidak saja menyangkut kegiatan petani , tetapi juga perusahaan-perusahaan pengangkutan , perkapalan , perbankan , asuransi , serta lembaga-lembaga pemerintah dan semi pemerintah yang terkait dengan kegiatan sektor pertanian Widodo (1983) mengemukakan bahwa politik pertanian adalah bagian dari politik ekonomi di sektor pertanian , sebagai salah satu sektor dalam kehidupan ekonomi suatu masyarakat . Dalam garis besarnya , politik ini minimum berurusan dengan pendapatan , stabilitas , dan kesempatan yang merupakan unsur utama dalam masalah-masalah usaha tani . 

6. Menurut Monke dan Pearson (1989), politik pertanian dalah campur tangan pemerintah di sektor pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan efesiensi yang menyangkut alokasi sumber daya untuk dapat menghasilkan output nasional yang maksimal dan memeratakan pendapatan , yaitu   mengalokasikan keuntungan pertanian antargolongan dan antardaerah , keamanan persediaan jangka panjang

7. 3 kebijakan dasar kebijakan pertanian   Kebijakan komoditi yang meliputi kebijakan harga komoditi , distorsi harga komoditi , subsidi harga komoditi , dan kebijakan ekspor . Kebijakan faktor produksi yang meliputi kebijkan upah minimum, pajak dan subsidi faktor produksi , kebijakan harga faktor produksi , dan perbaikan kualiatas faktor produksi . Kebijakan makro ekonomi yang dibedakan menjadi kebijakan anggaran belanja , kebijakan fiscal, dan perbaikan nilai tukar .

8. memutus rantai lingkaran kemiskinan yang tak berujung pangkal , merupakan gambaran hubungan keterkaitan timbal-balik dari beberapa karakteristik negara berkembang ( seperti Indonesia) berupa sumber daya yang ada belum dikelola sebagaimana mestinya , mata pencaharian penduduk yang mayoritas pertanian berlngsung dalam kondisi yang kurang produktif , adanya dualisme ekonomi ekonomi antara sektor modern yang mengikuti ekonomi pasar dan sektor tradisional yang mengikuti ekonomi subsistem serta tingkat pertumbuhan yang tinggi dengan kualitas sumber daya manusianya yang masih relative rendah .

9. Kebijakan vs politik politik pertanian merupakan sikap dan tindakan pemerintah atau kebijaksanaan pemerintah dalam kehidupan pertanian . Kebijaksanaan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah , sedang , dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu   seperti memajukan pertanian , mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif , produksi dan efesien produksi naik , tingkat hidup petani lebih tinggi , dan kesejahteraan menjadi merata . 

10. Ruang lingkup politik pertanian     Kebijakan produksi (production policy) Kebijakan subsidi (subsidy policy) Kebijakan investasi (investment policy) Kebijakan harga (price policy) Kebijakan pemasaran (marketing policy) Kebijakan konsumsi (consumption policy)

11. lingkup politik pertanian meliputi : ( mubyarto ) Politik stabilitas jangka pendek Peningkatan pertumbuhan pertanian    Pengaturan dan pengarahan perdagangan   Pengarahan dan peningkatan mobilitas faktor-faktor produksi pertanian Politik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi , serta pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian

12. KEBIJAKAN PRODUKSI ( PRODUCTION POLICY ) Masalah pangan merupakan salah satu masalah nasional yang sangat penting dari keseluruhan   proses pembangunan dan ketahanan nasional suatu bangsa Kedudukan pangan di Indonesia adalah salah satu sektor yang sangat strategis 1.    Banyaknya pihak yang terlibat dalam bidang produksi , pengolahan , dn distribusi 2. Meskipun terlihat ada kecenderungan menurunnya total pengeluaran rumh tangga yang dibelanjakan untuk konsumsi bahan pangan , namun masih merupakan bagian terbesar dari seluruh pengeluarannya , terutma untuk pangan beras

13. Ciri produksi pangan di Indonesia Adanya ketimpangan antara tempat yang berkaitan dengan kerumitan dalam pemasaran dan distribusinya .     Selain produksi pangan tidak merata menurut tempat , juga tidak merata menurut waktu yang pada akhirnya akan menimbulkan kendala tambahan dalam struktur distribusi , serta secara langsung akan berpengaruh terhadap harga yng akan diterima petani dan yang harus dibayarkan oleh konsumen   Produksi pertanian , khususnya padi-padian setiap tahun selalu berfluktuasi , dipengaruhi oleh kondisi cuaca , serangan hama dan penyakit tanaman , banjir , bencana alam dan lain-lain. Produksi berada ditangan jutaan petani kecil yang tersebar tidak merata dan umumnya mereka hanya mengusahakan lahan relative sempit kurang daro 0,5 Ha, sehingga menyulitkan pengumpulan untuk didistribusikan kedaerah laen yang memerlukannya .

14. konsumsi pangan di Indonesia mempunyai ciri-ciri  1. Adanya perbedaaan dalam pola konsumi antar tempat . Secara umum , pola konsumsi pangan di Indonesia digolongkan menjadi dua yaitu daerah yang masyarakatnya merupakan konsumen beras utama daerah yang masyarakatnya di samping mengkonsumsi beras juga mengkonsumsi bahan bukan beras sebagai bahan pokoknya 2.  Tingkat konsumsi yang berbeda antar tempat lebih mempersulit keadaan dalam alokasi dan distribusi pangan . 3.  Konsumsi pangan meningkat terus, khususnya beras. 4. Jumlah penduduk yang cukup besar dan meningkat terus membawa konsekuensi untuk terus meningkatkan penyeediaan kebutuhan pangan . Tidak meratanya penyebaran penduduk antar daerah membawa dampak terhadap masalah distribusi pangan .

15. Kebijakan Peningkatan Produksi Untuk Mencapai SwasembadaPangan untuk mancapai swasembada , pembangunan , pertanian , tanaman pangan juga dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tani dicapai melalui dicapai melalui peingkatan produksi . Kebijakan peningkatan produksi pangan ditempuh melalui penerapan inovasi panca usaha tani , seperti penggunaan benih varietas unggul , pemupukan , pengendalian hama terpadu , pengairan , peralatan untuk pengolahan lahan

16. Serangkaian kebijakan pemerintah   Kebijakan bidang pembenihan   Sarana produksi, pupuk, dan pestisida Kebijakan bidang perkreditan Kebijakan bidang perairan   Kebijakan diseversifikasi usaha tani Kebijakan bidang penyuluhan Kebijakan harga input dan output Kebijakan penanganan pasca panen

17. Diversifikasi Komodit Titik perhatian penentu kebijakan sejauh ini masih terpusat pda usaha untuk mencapai swasembada beras (1984) Pengembangan teknologi budi daya komoditi di luar padi masih juga tertinggal .   Kebijakan di bidang pemasaran masih condong pada pencapaian target komoditi padi .

18. Diversifikasi pertanian …??? pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan secara ekonomi maupun lingkungan . [1]   Sumber daya pertanian dapat berupa   lahan pertanian , bangunan ( kandang ,  lumbung ,  rumah tanaman , dan sebagainya ),  mesin pertanian , hingga input pertanian lainnya seperti   pupuk Diversifikasi tanaman dilakukan agar pertanian tidak hanya menghasilkan satu jenis tanaman . Contoh diversifikasi pertanian adalah sistem tumpang sari yaitu menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan pada lahan yang sama .

19. Rehabilitasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman tidak produktif lagi . Upaya-upaya ini misalnya memperbaiki sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi , mengganti tanamannya sudah tua dengan tanaman baru , dan mengganti tanaman yang tidak menguntungkan dengan tanaman yang lebih menguntungkan .

20. Intensifikasi upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada Upaya intensifikasi dilakukan dengan cara penggunaan pupuk , bibit unggul , pengairan , pemeliharaan , dan penyuluhan Intensifikasi lebih dikenal dengan nama pancausaha tani. Ekstensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian

21. Pembagian diversifikasi pertanian Diversifikasi horizontal, yaitu diversifikasi yang berkaitan dengan produksi , yang dalam hal ini harus ditumbuhkan kesediaan petani produsen untuk menanam berbagai tanaman di lahan yang dikuasainya dengan tetap memperhatikan prinsip keuntungan komparatif terhadap penggunaan sumber daya alam dan sosial ekonomi setempat .   Diversifikasi vertikal , yaitu yang berhubungan dengan sisi permintaan , yang lebih menekankan pada masalah penanganan lepas panen sejak dari tahap proses perdagangan sampai pada tahap konsumsinya .

22. Syarat diversifikasi adanya informasi yang akurat tentang sifat-sifat lahan , aspirasi dan kemampuan petani serta tersedianya sarana pendukung , seperti jalan , pasar,perkreditan , maupun peranan wilayah dalam perencanaan nasional .

23. Production Policy Ricky Herdiyansyah SP.,MSc

24. Production Policy Masalah pangan merupakan salah satu masalah nasional yang sangat penting dari keseluruhan   proses pembangunan dan ketahanan nasional suatu bangsa . Pangan menyangkut kesejahteraan hidup dan kelangsungan hidup suatu bangsa karena merupakan salah satu kebutuhan manusia , selama itu pula diperlukan pangan karena manusia tidak dapat bertahan hidup lama tanpa makan .

25. Kedudukan pangan di Indonesia adalah salah satu sektor yang sangat strategis karena : Banyaknya pihak yang terlibat dalam bidang produksi , pengolahan , dn distribusi Meskipun terlihat ada kecenderungan menurunnya total pengeluaran rumh tangga yang dibelanjakan untuk konsumsi bahan pangan , namun masih merupakan bagian terbesar dari seluruh pengeluarannya , terutma untuk pangan beras .

26. Penyediaan pangan yang cukup dapat lebih memantapkan stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional . Penyediaan pangan dan gizi menjadikan satu sarana yang harus selalu ditingkatkan sebagai landasan untuk pembangunan manusia Indonesia dalam jangka panjang . pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia pada tingkat harga yang layak , serta terjangkau oleh daya bermasyarakat .

27. Ciri produksi pangan di Indonesia antara lain: Adanya ketimpangan antara tempat yang berkaitan dengan kerumitan dalam pemasaran dan distribusinya . Selain produksi pangan tidak merata menurut tempat , juga tidak merata menurut waktu yang pada akhirnya akan menimbulkan kendala tambahan dalam struktur distribusi , serta secara langsung akan berpengaruh terhadap harga yng akan diterima petani dan yang harus dibayarkan oleh konsumen   Produksi pertanian , khususnya padi-padian setiap tahun selalu berfluktuasi , dipengaruhi oleh kondisi cuaca , serangan hama dan penyakit tanaman , banjir , bencana alam dan lain-lain. Produksi berada ditangan jutaan petani kecil yang tersebar tidak merata dan umumnya mereka hanya mengusahakan lahan relative sempit kurang daro 0,5 Ha, sehingga menyulitkan pengumpulan untuk didistribusikan kedaerah laen yang memerlukannya .

28. konsumsi pangan di Indonesia mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Adanya perbedaaan dalam pola konsumi antar tempat . Tingkat konsumsi yang berbeda antar tempat lebih mempersulit keadaan dalam alokasi dan distribusi pangan . Konsumsi pangan meningkat terus, khususnya beras.   Jumlah penduduk yang cukup besar dan meningkat terus membawa konsekuensi untuk terus meningkatkan penyeediaan kebutuhan pangan .   Tidak meratanya penyebaran penduduk antar daerah membawa dampak terhadap masalah distribusi pangan .

29. Kebijakan Peningkatan Produksi Untuk Mencapai Swasembada Pangan Peningkatan produksi pangan akan mempunyai dampak yang sangat luas terhadap laju pertumbuhan di Indonesia swasembada , pembangunan , pertanian , tanaman pangan juga dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tani . Semua dicapai dengan peningkatan produksi Usaha peningkatan bertujuan : meningkatkan produktivitas sumber daya alam dari area hutan , pengairan , dan pertanian , baik tanah sawah , sawah pasang surut , tanah kering , dan sebagainya dengan menggunakan segala sarana produksi , seperti air, benih unggul , pestisida , dan sebagainya .

30. Kebijakan peningkatan produksi pangan ditempuh melalui penerapan inovasi panca usaha tani : penggunaan benih varietas unggul , pemupukan , pengendalian hama terpadu , pengairan , peralatan untuk pengolahan lahan , tersedianya kredit tani “ Sapta Usaha Tani ”

31. kebijakan-kebijakan pemerintah : 1. Kebijakan bidang pembenihan 2.       Sarana produksi , pupuk , dan pestisida 3.       Kebijakan bidang perkreditan 4.       Kebijakan bidang perairan 5.       Kebijakan diseversifikasi usaha tani 6.       Kebijakan bidang penyuluhan 7.       Kebijakan harga input dan output 8.       Kebijakan penanganan pasca panen

32. Diversifikasi Komoditi Diversifikasi di sektor pertanian sebenarnya sudah merupakan kebijakan yang cukup lama, tetapi pengembangannya masih relatif tertinggal 1. Titik perhatian penentu kebijakan sejauh ini masih terpusat pda usaha untuk mencapai swasembada beras . 2. Pengembangan teknologi budi daya komoditi di luar padi masih juga tertinggal . 3.   Kebijakan di bidang pemasaran masih condong pada pencapaian target komoditi padi .

33. Diverkasi dalam bidang produksi 1. Diversifikasi horizontal diversifikasi yang berkaitan dengan produksi , yang dalam hal ini harus ditumbuhkan kesediaan petani produsen untuk menanam berbagai tanaman di lahan yang dikuasainya dengan tetap memperhatikan prinsip keuntungan komparatif terhadap penggunaan sumber daya alam dan sosial ekonomi setempat . 2.   Diversifikasi vertical yaitu yang berhubungan dengan sisi permintaan , yang lebih menekankan pada masalah penanganan lepas panen sejak dari tahap proses perdagangan sampai pada tahap konsumsinya .

34. Syarat Penting dalam Diversifikasi Adanya informasi yang akurat tentang sifat-sifat lahan , aspirasi dan kemampuan petani , serta tersedianya sarana pendukung , seperti jalan , pasar , perkreditan , maupun peranan wilayah dalam perencanaan nasional .

35. SUBSIDY POLICY : pembayaran sebagian harga oleh pemerintah sehingga harga dalam negeri lebih rendah daripada biaya rata-rata pembuatan suatu komoditi atau harga internasionalnya Subsidi harga produksi melindungi konsumen dalam negeri , artinya konsumen dala negeri dapat membeli barang yang harganya lebih rendah daripada biaya rata-rata pembuatannya atau harga internasionalnya . Subsidi harga faktor produksi bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri dan dilakukan untuk meningkatkan produksi dalam negeri . Bentuk subsidi harga faktor produksi dapat berupa biaya angkut faktor produksi ke pelosok atau perbedaan tingkat bunga bank dalam pengambilan kredit . melindungi produsen dan konsumen , kebijakan subsidi juga bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan produksi komoditas tertentu untuk mengurangi ketergantungan pada impor .

36. Subsidi Harga Produksi Subsidi ini bertujuan melindungi konsumen dalam negeri konsumen dalam negeri dapat membeli barang yang harganya lebih rendah daripada biaya rata-rata pembuatan suatu komoditas atau harga internasionalnya . seperti pupuk, pestisida, dan bibit

37. Subsidi Harga Faktor Produksi Kesulitan dalam mendapatkan pupuk Selisih antara bunga bank sesungguhnya dengan bunga yang harus ditanggung petani , dibayarkan oleh pemerinth dalam bentuk subsidi kepada petani . 

38. INVESTMENT POLICY Kebijakan investasi di Indonesia dikeluarkan oleh badan koordinasi penanaman modal (BKPM) dengan dukungan dari departemen-departemen teknis terkait BKPM menetapkan skala prioritas untuk usaha tertentu , misalnya pembukaan usaha besar diharapkan menghindari persaingan dengan usaha petani . tujuan untuk merangsang investasi baik oleh swasta nasional maupun swasta asing , namun sampai saat ini investasi dalam sektor pertanian masih relatif kecil disebabkan faktor keuntungan yang dapat diperoleh umumnya lebih kecil dibandingkan investasi disektor industri dan jasa serta berisiko lebih besar dibandingkan dengan sektor industri dan jasa .

39. PRICE POLICY Kebijakan harga produk pertanian bertujuan untuk mencapai salah satu atau kombinasi dari tujuan-tujuan berikut : 1.          Kontribusi terhadap anggaran pemerintah . 2.          Pertumbuhan devisa negara . 3.          Mengurangi ketidakstabilan harga . 4.          Memperbaiki distribusi pemasaran dan alokasi sumber daya . 5.          Memberikan arah produksi , serta meningkatkan taraf swasenbada pangan dan serat-seratan . 6.          Meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan penduduk .