Kelompok 1_Etika Profesi Akuntan Publik.pptx

sdfghj

1. KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK KELOMPOK 1 ANDREW DANIEL ARI ZAKARIA AWALUDDIN DEVI RATNASARI DEWI PUTRI SIAGIAN

2. KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK Sebagai langkah awal IAPI telah menetapkan dan menerbitkan kode etik profesi akuntan public, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2010. Untuk standar professional akuntan  public, dewan  standar profesi   sedang dalam  proses “adoption” terhadap International Standar on Auditing yang direncanakan akan selesai di tahun 2010, berlaku efektif 2011. Penggunaan sebutan Akuntan Publik mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Kode etik profesi akuntan public yang baru saja diterbitkan oleh IAPI menyebutkan 5 prinsip - prinsip dasar etika   profesi . Kode etik profesi akuntan publik adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan staf professional yang bekerja pada satu Kantor Akuntan Publik ( KAP ).

3. 5 PRINSIP DASAR ETIKA PROFESI Prinsip I ntegritas Prinsi p Objektivitas Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan ke hati-hatian Prinsi p Kerahasiaan Prinsi p Perilaku Professional

4. ATURAN PADA KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK Seksi 200 – Kategori Ancaman Kategori Ancaman : 1. Ancaman Kepentingan Pribadi 2. Ancaman Telaah Pribadi 3. Ancaman Advokasi 4. Ancaman Kedekatan 5. Ancaman Intimidasi

5. ATURAN PADA KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK Seksi 210 – Benturan Kepentingan 1. Berposisi sebagai manajemen 2. Melakukan aktivitas profesional 3. Menyusun informasi keuangan 4. Bertanggung jawab dalam memilih pemasok 5. Berposisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola Seksi 220 – Penyusunan dan Penyajian Informasi 1. Akuntan terlibat dalam penyusunan atau penyajian informasi keuangan 2. Kriteria menyusun informasi keuangan 3. Tindakan yang tepat untuk mencari penyelesaian permasalahan

6. ATURAN PADA KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK Seksi 230 – Bertindak dengan keahlian yang memadai 1. Aspek Prinsip Kompetensi dan kehati-hatian 2. Keadaan yang memunculkan ancaman dalam pelaksanaan prinsip kompetensi dan kehati-hatian Seksi 240 – Kepentingan yang terkait dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan 1. Akuntan tidak boleh memanipulasi informasi atau menggunakan informasi rahasia 2. Keadaan yang dapat memunculkan ancaman kepentingan pribadi Seksi 250 – Bujukan

7. ATURAN PADA KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK Seksi 260 – Ketidakpatuhan terhadap peraturan 1. Ketidakpatuhan 2. Merespon adanya ketidakpatuhan 3. Tanggung Jawab Seksi 270 – Tekanan untuk melanggar prinsip dasar etika 1. Larangan bagi Akuntan 2. Tekanan yang mengakibatkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika 3. Tahapan penyelesaian permasalahan tekanan

8. 01 02 03 04 Kewajiban seorang akuntan publik Bebas dari kecurangan (fraud), ketidakjujuran dan kelalaian serta menggunakan kemahiran jabatannya dalam menjalankan tugas profesinya 5 Menjaga kerahasiaan informasi / data yang diperoleh dan tidak dibenarkan memberikan informasi rahasia tersebut kepada yang tidak berhak Tentang pernyataan beragam standar pengendalian mutu 2008 yang telah ditetapkan oleh dewan standar professional akuntan publik Menjalankan PSPM04-2008 Memiliki staff/ tenaga auditor yang professional dan berpengalaman cukup Memiliki kertas kerja audit dan mendokumentasikannya dengan baik

9. KASUS KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK Berdasarkan kronologi kasus yang diterbitkan , tertanggal 30 April 2019 Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil para pelaku manajemen perusahaan terbuka yang telah berjalan selama 73 tahun hingga 2022 ini bersama pengurus Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata , Sutanto , Fahmi, Bambang dan seluruh rekan anggota organisasi audit internasional BDO yang bertugas sebagai auditor. Selain itu , Kemenkeu juga melakukan pemeriksaan atas Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan auditor pengelola KAP yang dipanggil oleh BEI. Kasus berlanjut dengan OJK yang meminta pihak Garuda dalam melakukan verifikasi pada 2 Mei 2019 untuk membenarkan informasi asimetri dari skandal Garuda ini . Kemudian , pada 21 Mei 2019, DPR memanggil Garuda Indonesia untuk dimintai keterangan yang menarik kesalahan klasifikasi penyusunan informasi keuangan . 14 Juni 2019, Kemenkeu menyelesaikan penyelidikan KAP beserta auditornya dan menemukan pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran ditetapkan terhadap Standar Audit (SA), KAP penanggungjawab dimana ditemukan tidak menguasai pengendalian mutu sebab adanya penilaian atas ketidaksesuaian standar prosedur pemeriksaan . Pelanggaran UndangUndang sebab peraturan OJK yang tidak luput dari pandangan Kemenkeu . Hingga akhirnya , 28 Juni 2019 Kemenkeu mengumumkan laporan keuangan tahunan 2018 perusahaan Garuda terbukti cacat dan dijatuhkan hukuman pada hari yang sama .

10. TERIMA KASIH