KELOMPOK 1 presentasi NFJKDSHFJKDHGKJF.pptx

PERSENTASI PROSES LEGISLASI

1. POLITIK LEGISLASI ANALISIS PROSES LEGISLASI PERATURAN DAERAH ISTIMEWA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN PRESENTED BY KELOMPOK 1 RISKA SAROFAH SITI HIDAYATUL JUMA’AH THALITA ANDWI ASWARI

2. OUTLINE PEMBAHASAN Kerangka Dasar Teori Pembahasan Pengantar (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) Kesimpulan Saran Dasar Hukum Prolegda

3. LATAR BELAKANG Terdapat beberapa tahap dalam pembuatan UU meunurt UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Tata cara mempersiapkan RUU Pembahsan RUU di DPR/DPRD Tahap Persetujuan Tahap Perundangan Terdapat faktor-fator yang memepengaruhi proses legislasi, yaitu: faktor tarik-menarik kepentingan, faktor politis, ataupun faktor-faktor penghambat lainnya.

4. RUMUSAN MASALAH Apa latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten? Bagaimana Proses Legislasi Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten? Apa saja kendala di dalam Proses Legislasi Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten?

5. TUJUAN Untuk mengetahui Proses Legislasi Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten. 2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi di dalam Proses Legislasi Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten.

6. Dasar Hukum Prolegda Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah .

7. Kerangka Dasar Teori Sapto Raharjo, 2008

8. Tahapan Penyusunan Prolegda BPHN, 2014

9. Teori Demokrasi Elitis-Populis (Ibrahim, 2008) Istilah elitis-populis menunjukkan bahwa antara elite kekuasaan dan rakyat memiliki kedudukan yang penting Gagasan ini memberikan dorongan agar elite politik menuju egalitarianisme Makna populis disini menekankan adanya partisipasi rakyat dalam keseluruhan proses politik dan pembuatan kebijakan Secara umum, rakyat menginginkan partisipasi rakyat dalam proses legislasi Kalangan elit dan masyarakat bekerja sama dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan Kebijakan dibuat tidak hanya bersifat top-down tetapi juga bottom-up secara timbal balik dan berkelanjutan, hingga mencapai titik temu yang memuaskan semua pihak.

10. Ibrahim, 2008

11. Implementasi Teori Demokrasi Elitis-Populis Setiap tahap legislasi Perda selalu melibatkan rakyat Setiap proses perencanaan Perda harus didahului dengan pembuatan naskah akademik Adanya tenaga perancang Perda yang berkualitas untuk menunjang kualitas rumusan Perda Setiap Raperda harus disebarluaskan kepada masyarakat Pada pembahasan Raperda, para elite daerah melibatkan elemen-elemen masyarakat sebanyak mungkin Raperda harus melalui uji publik dan konsultasi publik sebelum diputuskan, guna mendapatkan persetujuan publik. Apabila ada revisi atau pembatalan maka akan dimintakan pendapat lebih dahulu kepada masyarakat.

12. Latar Belakang Munculnya Perdais Pembahasan Amanat Pasal 35 UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY Munculya sengketa karena ketidakjelaskan batas wilayah Tanah Kesultanan dan Kadipaten

13. Ringkasan terkait Perdais Nomor 1 Tahun 2017

14. Ringkasan terkait Perdais Nomor 1 Tahun 2017

15. Proses Legislasi Perdais Nomr 1 Tahun 2017

16. Beberapa Latar Belakang Munculnya Naskah Akademik dalam Perdais Naskah Akademik Raperdais Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012   Nilai-nilai dan semangat keistimewaan DIY dalam tata ruang

17. 2. Pembahasan berupa diskusi publik draft awal Proses legislasi dimulai dengan Rapat kerja Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah)  DPRD DIY dengan agenda mendengarkan penjelasan dari eksekutif terhadap Raperdais (Rancangan Peraturan Daerah Keistimewaan) mengenai Tata Ruang.

18. 3. Pelaksanaan Publik Hearing dan Rapat Pansus

19. 3. Pembahasan Raperda melalui Pandangan Umum Fraksi

20. Keberatan Fraksi PAN terhadap substansi dan Materi Perdais Substansi Materi dan Isi Raperdais Judul Perdais yang sangat terbatas terhadap tanah kesultanan dan kadipaten B eberapa dasar hukum yang tidak tercantum dalam Perdais Hanya mencantumkan 3 asas dalam Perdais Hak Asal-Usul Dan Hak Atas Sultan Ground dan Pakualaman Ground . T umpang tindih terhadap klaim tanah desa

21. Pengesahan Raperdais Pengesahan Raperdais Hasil evaluasi dari Kemendagri Ditetapkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Kadipaten

22. Dampak dari ditetapkan Perdais Tidak terlibatnya masyarakat mulai dari awal pembahasan rancangan sampai pada pembahasan Munculnya konflik petani pesisir lahan pasir di pesisir Kulon Progo terkait penambangan pasir besi, rencana pembangunan bandara di Kulon Progo dan PKL Gondomanan Kota Yogyakarta yang digugat pengusaha dengan nilai di atas Rp 1 miliar.  Munculnya beberapa aksi dari masyarakat terhadap penolakan Perdais Pertanahan

23. ANALISIS BERDASARKAN TEORI Berdasarkan teori Demokrasi elitis-populis, maka proses legislasi Perdais Nomor 1 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

24. KESIMPULAN Terdapat beberapa tahapan dalam melakukan proses legislasi, khususnya legislasi di tingkat lokal atau daerah. Adapun tahapan-tahapan tersebut meliputi: tahap inventarisasi, tahap seleksi, tahap koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, tahap penetapan, dan tahap penyebarluasan proleg. Perdais Nomor 1 Tahun 2017 diajukan oleh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Kemudian dilakukan inventarisasi Raperdais ini pada biro hukum. Raperdais ini dibahas bersama dengan DPRD dengan membentuk Pansus. Pansus secara bersama dengan eksekutif membahas tentang Raperdais ini yang seharusnya melibatkan masyarakat dan elemen penting lainnya. Namun dapat dilihat bahwa public hearing yang dilakukan masih sangat minim partisipasi dari masyarakat.

25. References Sumber Jurnal: Dadang Supardan. 2015. Sejarah dan Prospek Demokrasi . SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal. Volume 2. Nomor 2. PP 125-135. Norisman Tumuhu. 2013. Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Indonesia (DPR-RI) . Jurnal Lex Administratum. Volume 1. Nomor 2. Pp 195-202   Sumber Disertasi:   Anis Ibrahim. 2008. Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Jawa Timur . Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro, H.1 . Sumber Dokumen: Badan Pembina Hukum Nasional. 2012. Pedoman Prolegda . Nota Keberatan Fraksi PAN dalam Pembahasan Raperdais Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Tahun 2016. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Istimewa Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. November 2016.

26. References (2)   Sumber Berita:   Ahmad Mustaqin. Perdais Pertanahan Bakal Banyak Timbulkan Konflik .diakses pada http://m.metrotvnews.com/jateng/peristiwa/ZkeW1J6N-perdais-pertanahan-bakal-banyak-timbulkan-konflik diakses pada tanggal 6 April 2017 pukul 15.00 WIB . Beri Legislasi Tanah Kasultanan dan Kadipaten . Radar Online Jogja Edisi 6 Februari 2017. diakses melalui https://www.radarjogja.co.id/beri-legalisasi-tanah-kasultanan-dan-kadipaten/ pada 7 April 2017 pukul 16.15 WIB . DPRD DIY Gelar Public Hearing Perdais Pertanahan . diakses melalui http://www.dprd-diy.go.id/dprd-diy-gelar-public-hearing-raperdais-pertanahan/ pada 7 April 2017 pukul 19.30 WIB . Forpeta NKRI Kritisi Perdais Pertanahan diakses di http://www.dprd-diy.go.id/forpeta-nkri-kritisi-raperdais-pertanahan/ tanggal 7 April 2017 pukul 13.00 WIB. KOPRA Gelar Aksi Unjuk Rasa Menolak Perdais Pertahanan . diakses pada http://www.dprd-diy.go.id/kopra-gelar-aksi-unjuk-rasa-menolak-perdais-pertahanan/ diakses pada 5 April 2017 pukul 15.30 WIB Ridwan Anshori. Sah. Perdais Pertanahan Diundangkan Koran Sindo .Edisi 21 Februari 2017 diakses pada http://koran-sindo.com/news.php?r=6&n=12&date=2017-02-21?r=6&n=12&date=2017-02-21 pukul 14.00 WIB .