Kelompok 1, SMK3.pptx .

Kelompok SMK3

1. KELOMPOK 1 PENETAPAN KEBIJAKAN K3 PERENCANAAN K3 Anggota : 04. Anuar Arief 12. Indah Setianingrum 14. Krisna Murti 17. M. Fathul Aienul R 19. Novan Haris S P rinsip Dasar Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3 ) Ketua : 24 Adhitama Sahid Sekretaris : 21 Nurlaela Moderator : 11 Indah Megita Auni

2. DASAR HUKUM PP No. 50 Tahun 2012 Pasal 7 dan 8 ( Penetapan Kebijakan K3) dan Pasal 9 ( Perencanaan K3) UU No. 1 Tahun 1970 - Keselamatan Kerja Permenaker No. 5 tahun 1996 - Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang - Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3 )

3. A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3 Isi pokok kebijakan K3 meliputi : Usaha pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Kepatuhan regulasi Perbaikan berkelanjutan

4. Pada PP No. 50 tahun 2012 pada Lampiran 1 Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui: T injauan awal kondisi K3; dan P roses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja / buruh .

5. Penetapan Kebijakan K3 harus : Disahkan oleh pimpinan perusahaan ; Tertulis , tertanggal dan ditanda tangani ; Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3; Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja / buruh , tamu , kontraktor , pemasok,dan pelanggan ; Terdokumentasi dan terpelihara dengan baik ; Bersifat dinamik ; dan Ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan .

6. Untuk melaksanakan ketentuan sebelumnya , pengusaha dan / atau pengurus harus : menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan ; menyediakan anggaran , tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3; menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab , wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3; membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi ; melakukan penilaian kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3

7. Ketentuan tersebut d iatas, diadakan peninjauan ulang secara teratur . Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan . Setiap pekerja / buruh dan orang lain yang berada ditempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan pelaksanaan K3.

8. B. PERENCANAAN K3 P enyusun an rencana K3 berdasarkan : Hasil penelaahan awal Identifikasi potensi bahaya,penilaian dan pengendalian risiko Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya Sumber daya yang dimiliki

9. Rencana K3 yang disusun paling sedikit memuat Tujuan dan Sasaran Skala Prioritas Upaya Pengendalian Bahaya Penetapan Sumber Daya Jangka Waktu Pelaksanaan I ndikator Pencapaian Sistem Pertanggung Jawaban Berdasarkan PP No. 50 Tahun 2012

10. CONTOH DILAPANGAN Case Genset (Resiko Bahaya Kebakaran, Resiko Kebisingan, Perawatan dan Pengoperasian Genset) Kompetensi Personil : 1. Sertifikasi K3 Listrik (Permenaker No 12 tahun 2015 tentang keselamatan dan kesehatan kerja listrik ditempat kerja) 2. Penanggulangan Kebakaran Kelas D ( Permenaker No 186 tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran , seorang pemimpin wajib mencegah , melakukan mitigasi kebakaran dan memadamkannya , serta melakukan latihan penanggulanggan kebakaran di tempat kerja) 3. Sertifikasi AK3U (UU No 1 tahun 1970) Izin Alat : SLO ( Sertifikat Layak Operasi ) Genset List Prosedur : 1. SOP Pengoperasian Genset, SOP Pengecekan dan Maintenance Genset 2. SOP Tanggap Darurat Kebakaran 3. Instruksi Kerja Penggunaan APAR 4. SOP Ruang Terbatas

11. CONTOH DILAPANGAN Pesan : 1. Sosisalisasi penggunaan APD 2. Pelatihan cara pengoperasian genset 3. Pelatihan simulasi tanggap darurat kebakaran 4. Pelatihan tenaga kerja tentang Alat kebakaran Api Ringan (APAR) Uraian Pelaksanaan : M elakukan HIRADC untuk penentuan Hazard dan Risk dilingkungan perusahaan Menetapkan SOP (Document Information) Memasang rambu-rambu kerja terkait SMK3 Budgeting biaya SMK3 Pembentukan P2K3

12. HAMBATAN SMK3 1.Pengetahuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat minim baik dari perusahaan ataupun karyawannya . ... 2.Terbatasnya Anggaran modal dalam memberi pelayanan K3. …

13. SOLUSI 1. Sosialisasi kebijakan SMK3 di lingkungan management dan kepada seluruh karyawan 2. Anggaran Perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3, secara menyeluruh antara lain untuk : l) K eberlangsungan organisasi K3 ;, 2 ) P elatihan SDM dalam mewujudkan kompetensi kerja ; dan 3) P engadaan prasarana dan sarana K3 termasuk alat evakuasi , peralatan pengendalian , peralatan pelindung diri 4) Nama baik perusahaan meningkat 5) Memastikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tenaga kerja diperusahaan

14. TERIMA KASIH