Kelompok 5 - MUHAMMAD Sebagai Seorang Pedagang.pdf

Kelompok 5 - MUHAMMAD Sebagai Seorang Pedagang.pdf

1. MUHAMMAD
Sebagai Seorang
PedagangNendita Syalwa N - 170620250001
Heryanto - 170620250013
Laksita Alyaa Ardhani - 170620250010
Iis Yati Mulyati - 170620250016
BUSINESS GOVERNANCE
Dosen :
Dr. Muhamad Rizal, S.H., M.Hum.

2. PERTUKARAN HARTA

3. PERTUKARAN HARTA
Menurut hukum Islam adalah pengalihan suatu
benda sebagai pengganti pada benda yang lain
atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

4. PENTINGNYA PERTUKARAN KEKAYAAN
Zaman dahulu pertukaran dilakukan hanya ada barter
(barang dagangan dengan barang dagangan),
khususnya pada masa Arab kuno.
Di banyak wilayah terbelakang, barter masih
digunakan meskipun kurang efisien.
Zaman modern pertukaran dilakukan melalui uang karena lebih praktis.

5. METODE PERTUKARAN
Beberapa hadits menyebutkan larangan menukar barang sejenis
dengan takaran yang tidak seimbang, seperti menukar dua sa’
(takaran) dengan satu sa’ kurma bagus
Rasulullah ﷺ menyarankan agar barang jelek dulu dijual, lalu
uang itu digunakan membeli barang yang lebih baik

6. METODE PERTUKARAN
Rasulullah ﷺ tidak menganjurkan sistem
barter, karena sistem barter riba dan adanya
ketidak adilan dalam penilaian barang.
Beliau menyuruh masyarakat untuk
menggunakan uang sebagai alat tukar yang
sah dan adil.

7. TUJUAN PENGGUNAAN UANG
Mencegah riba
Mendukung
keadilan dalam
transaksi
Mendorong
kemajuan ekonomi
umat

8. DISTRIBUSI KEUANGAN

9. DISTRIBUSI KEKAYAANSistem ekonomi yang bertujuan menjaga
keseimbangan, keadilan, serta menjamin
kesejahteraan masyarakat

10. PRINSIP-PRINSIP DISTRIBUSI1.Kapitalisme : Paham ekonomi yang membolehkan kepemilikan pribadi
dalam bidang produksi, sehingga distribusi kekayaan akan
menimbulkan ketidakmerataan
2.Komunisme : Paham ekonomi yang menolak kepemilikan pribadi dalam
bidang produksi, menghapus kebebasan individu dalam ekonomi, dan
menekankan pemerataan kekayaan bagi seluruh masyarakat
3.Islam : Paham yang menempuh jalan tengah antara kapitalisme
dan komunisme, yaitu mengakui kepemilikan pribadi dengan
batasan syariat serta menekankan distribusi kekayaan yang adil
melalui mekanisme tolong-menolong, zakat, dan larangan
eksploitasi.

11. Kekayaan cenderung terpusat pada individu atau
kelompok yang memiliki modal.
Prinsipnya: siapa yang punya modal, ia bisa
mengakumulasi lebih banyak kekayaan.
Akibatnya, sering terjadi kesenjangan ekonomi
antara kaya dan miskin.
KAPITALISME

12. KOMUNISME
Kekayaan diusahakan agar terdistribusi secara
merata.
Negara berperan besar dalam mengatur
kepemilikan dan distribusi.
Tujuannya menekan kesenjangan, meskipun
kadang mengurangi insentif berproduksi

13. ISLAM
Menolak penumpukan kekayaan pada
segelintir orang (QS. Al-Hasyr: 7).
Menekankan keseimbangan: individu
boleh memiliki harta, tetapi ada
kewajiban sosial (zakat, infak,
sedekah).
Distribusi diatur agar ada keadilan
sekaligus tetap menghargai usaha
individu

14. SEWA TANAH

15. Sifat Sewa Menyewa
Kelebihan dari sebidang tanah yang tersisa setelah dikurangi biaya
pengelolaan.
Bagian dari hasil produksi tanah yang tersisa setelah pembayaran biaya-
biaya pengelolaannya dilunasi
Pemberian bebas, yang mendatangankan keuntungan tanpa
mempergunakan tenaga apapun karena kondisi alamiah / kebetulan
menguntungkan

16. Apabila penghasilan tidak lebih dari cukup untuk
memenuhi kebutuhan, maka sewa tidak dikenakan.
“Sesunguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku
adil dan berbuat kebajikan pada kaum kerabat”
(QS 16 : 90)
Ketentuan Sewa
1.Keadilan (Dipungut sesuai kemampuan membayar)
2.Kebajikan (Dipungut setelah menghasilkan lebih dari
yang dibutuhkan)
Guna melindungi kepentingan penyewa dan pengelola,
negara islam mempertimbangkan :
1.Produktivitas Tanah
2.Pengelola Tanah dan Kesejahteraannya
3.Biaya pengelolaan sebelum ditetapkan sewa tanah

17. Keteladanan dalam Sewa-menyewa
Pada Masa Nabi
Rosulullah memeperhatikan dan memelihara hak pengelola dalam
menentukan sewanya
Petani Yahudi berkata “Inilah keadilan dan keseimbangan yang menjaga
langit dan bumi”
Pada Masa Khalifah Umar
Umar menekankan pada para pegawainya
agar berbuat adil dan jujur dalam
menetapkan sewa tanah
Mengumpulkan sewa dari pada pengelola
tanah dengan cara mudah, ringan dan tidak
menyusahkan bagi yang membayarnya

18. Keteladanan dalam Sewa-menyewa
Pada Masa Khalifah Ali
Prinsip / ketentuan sewa dipakai dengan ketat
Mengumpulkan hanya harta yang tersisa setelah
memenuhi kebutuhan para pengelola tanah
Pada Masa Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz
Apapun yang dibayarkan dari sewa, maka terimalah, jika itu sisa
pemenuhan kebutuhannya
Setiap penguasa akan ditanya tentang rakyatnya, karena itu hendaknya
menjaga sesuatu yang bermanfaat bagi mereka
Jangan mengumpulkan sewa tanah lebih dari yang ditetapkan, kesenangan
dan kemudahan pengelola tanah harus dipertimbangkan

19. Sifat Tanah
a.Tanah subur maka sewa tanah tinggi
b.Tanah kurang subur, sewa tanah lebih rendah
c.Tanah tandus, sewa tanah tidak dikenakan
Sifat Hasil Panen
Tanah yang menghasilkan panen banyak, dikenakan sewa
lebih tinggi dari tanah yang menghasilkan panen lebih sedikit
Sifat Irigasi
Semakin besar modal irigasi, maka semakin sedikit sewanya
Pembayaran Bagi Tenaga Pengelola
Tanah yang memerlukan lebih banyak tenaga kerja membayar
sewa lebih rendah
Prinsip Sewa Tanah

20. MASALAH-MASALAH UPAH

21. Upah = harga yang dibayarkan kepada tenaga kerja atas jasa
produksi.
Prof. Benham: Upah adalah sejumlah uang berdasarkan kontrak
majikan-pekerja sebagai imbalan jasa yang diberikan.
Penting Upah:
Menentukan taraf hidup pekerja.
Menentukan stabilitas sosial dan ekonomi negara.
Upah tidak adil → mogok, konflik, perpecahan masyarakat.
Upah adil → kesejahteraan, produktivitas, persaudaraan
majikan-pekerja.
Definisi Upah

22. Ekonomi Konvensional
Sebagian ahli: upah ditentukan oleh tingkat mata pencaharian
minimum.
Sebagian lain: ditentukan oleh produktivitas pekerjaannya.
Pandangan Islam:
Upah ditetapkan dengan cara adil & layak, tanpa menzalimi
pekerja maupun majikan.
Majikan → wajib membayar hak pekerja sesuai kontribusi.
Pekerja → tidak boleh menuntut melebihi kemampuan majikan.
Prinsip keadilan ditegaskan dalam Al-Qur’an:
“Janganlah kamu berbuat zalim dan engkau tidak dizalimi.”
(QS. al-Baqarah: 279)
Bagaimana Cara
Menentukan Upah

23. Tingkat Upah
Dalam masyarakat Muslim, upah ditentukan melalui negosiasi
antara Pekerja, Majikan dan Negara
Negara Islam bertugas menjamin keadilan:
Upah tidak boleh terlalu rendah → agar kebutuhan dasar
pekerja terpenuhi.
Upah tidak boleh terlalu tinggi → agar tidak membebani
majikan.
Untuk membangun sistem upah yang layak:
Harus ada upah minimum.
Kebutuhan pekerja yang berubah-ubah harus diperhitungkan.
Upah minimum harus ditinjau kembali secara berkala sesuai
perubahan harga & biaya hidup.
Tingkat upah minimum ditetapkan berdasarkan kontribusi
pekerja, sehingga akan berbeda-beda antar kelompok.

24. Posisi pekerja lemah → Islam melindungi dengan kewajiban majikan menetapkan upah
minimum.
Upah minimum harus mencukupi kebutuhan dasar: Makanan, pakaian, perumahan,
pendidikan & kesehatan keluarga.
Prinsip-prinsip Islam
Upah layak → hak asasi pekerja.
Majikan Muslim sejati → dermawan, memberi lebih demi ridha Allah.
Hubungan majikan-pekerja = persaudaraan, bukan tuan-budak.
Tidak boleh bebankan tugas melebihi kemampuan tanpa kompensasi tambahan.
Tingginya Upah
Islam mencegah upah jatuh di bawah minimum dan mencegah tuntutan upah di
luar kontribusi.
Majikan wajib memberi kompensasi cukup; menahan hak pekerja = zalim.
Upah maksimum = sesuai sumbangan dalam produksi (QS. An-Najm 53:39)
Muslim sejati bahkan dianjurkan memberi lebih dari hak pekerjanya demi ridha
Allah.
Tingkat Upah Minimum

25. Islam menetapkan batas minimum (untuk pekerja) &
maksimum (untuk majikan).
Upah nyata bergerak di antara batas ini, dipengaruhi
oleh taraf hidup, kekuatan organisasi pekerja, iman
majikan, serta hukum penawaran–permintaan.
Negara Islam wajib intervensi jika upah < minimum
Prinsip Rasulullah: “Bekerjalah untuk saudaramu seperti
engkau menginginkan untuk dirimu sendiri.”
Upah pegawai negeri menjadi tolok ukur nasional →
harus adil & cukup tinggi agar menjamin hidup layak,
kejujuran, dan efisiensi.
Tingkat Upah Sebenarnya

26. Masa Rasulullah
Masa Rasulullah
Menetapkan prinsip dasar upah
pegawai negeri:
Jika belum menikah: 40
dirham.
Hak memiliki rumah, kuda, &
gaji tetap bagi pekerja publik.
Upah harus sesuai kebutuhan
hidup wajar; tidak boleh meminta
lebih dari yang dibutuhkan.
Tidak ada kesenjangan besar
antara pegawai tinggi & rendah.
Masa Kekhalifahan
Umar bin Khattab menetapkan upah
berdasarkan:
Jasa untuk Islam, kesulitan yang dialami,
lama pengabdian, kebutuhan riil, jumlah
tanggungan.
Perbedaan gaji wajar (rasio 1:10) → tetap cukup
menutup kebutuhan dasar.
Tujuan: mencegah kesenjangan sosial & korupsi.
Upah pejabat tinggi → hanya tunjangan
secukupnya, tanpa kemewahan.
Khalifah & pejabat wajib hidup sederhana, dekat
dengan rakyat, dan adil dalam pelayanan.

27. Stabilitas
Upah
Islam menjaga stabilitas upah dengan
kebebasan mobilitas tenaga kerja:
Pekerja bebas berpindah daerah
untuk mencari upah lebih tinggi.
Tidak ada pembatasan dalam
memilih pekerjaan atau lokasi kerja.
Hasilnya:
Tenaga kerja tersebar merata sesuai
kebutuhan.
Jarang terjadi kelebihan/kekurangan
pekerja di satu wilayah atau sektor.
Stabilitas upah nasional terjaga
secara adil & proporsional.

28. TERIMA
KASIH