Kelompok 9_PPT_Aspek Hukum Dalam Bisnis_Wanprestasi.pptx

Aspek hukum bisnis

1. WANPRESTASI Kelompok 9 Bukhari (180105010319) Fathur Rozi (180105010173) Rizky Amalia (1801005010283) Dosen Pengampu Dr. Syaugi S.Ag ., MA. Mata Kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis Lokal A 2018 Ekonomi Syariah

2. Pembahasan A Pengertian Wanprestasi 2 3 4 B C D E F Wujud Wanprestasi Somasi Wanprestasi Sebab dan Akibat Wanprestasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Sanksi dan Ganti Rugi Terhadap Wanprestasi

3. A. Pengertian Wanprestasi Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur . Menurut Kamus Hukum , Wanprestasi berarti kelalaian , kealpaan , cidera janjii , tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian . Wanprestasi terdapat dalam pasal 1234 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “ penggantian biaya , rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan , barulah mulai diwajibkan , apaila si berutang setelah dinyatakan lalai emmenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat hanay dapat diberikan atau dibuat daam tenggang waktu yang telah dilampaukannya .” Wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya .

4. B. Wujud Wanprestasi Menurut R.Subekti adapun wujud Wanprestasi seseorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa : Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukanya . Artinya , debitur tidak memenuhi kewajiban untuk dipenuhi dalam suatu perjanjianatau tidak memnuhi kewajiban yang ditetapkan udang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang . Melaksanakan apa yang dijanjikan , tetapi tidak sesuai dengan janjinya . Artinya , debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentkan oleh undang-undang , tetapi tidak sebagaiana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang . Melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi kadaluwarsa . Artinya , debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat , waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi . Melakukan sesuatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan .

5. C. Somasi Wanprestasi Somasi diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata sebagai berikut : “ Si berutang adalah lalai , apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai , atau demi perikatannya sendiri , ialah jika ini menetapkan , bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan . ”. Di dalam Pasal 1238 KUHPerdata menunjukkan ada 3 ( tiga ) bentuk Somasi , yaitu : Surat Perintah , berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan . Akta Sejenis , berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris Tersimpul Dalam Perikatan itu sendiri , maksudnya yaitu sejak pembuatan perjanjian kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi

6. D. Sebab dan Akibat Wanprestasi Sebab Wanprestasi terjadi disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut : Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri . Unsur kesengajaan ini , timbul dari pihak itu sendiri . Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi , maka faktornya adalah : Tidak memiliki itikad baik , sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali ; Faktor keadaan yang bersifat general; Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa ; Menyepelekan perjanjian . 2. Adanya keadaan memaksa ( overmacht ), keadaan memaksa ada dua jenis yaitu keadaan memaksa bersifat Objektif dan Keadaan emmaksa relatif bersifat Subjektif

7. D. Sebab dan Akibat Wanprestasi Akibat Ada 4 ( empat ) akibat adanya wanprestasi yaitu sebagai berikut : Perikatan tetap ada , Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi , apabila ia terlambat memenuhi prestasi . Disamping itu , kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya . Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya . Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur ( Pasal 1243 KUH Perdata ). Beban resiko beralih untuk kerugian debitur , jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi , kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur . Oleh karena itu , debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa . Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik , kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata .

8. E. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Terkadang mengatakan seseorang itu lalai atau tidak bukanlah suatu hal yang mudah karena seringkali hal yang dijanjikan tidak tepat untuk seseorang itu kapan diwajibkan melakukan wanprestasi . Di pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya  (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan overmacht . Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti berikut Overmacht . Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya . Kelalaian kreditur . Jika debitur tidak terbukti melakukan wanprestasi, maka kreditur tidak bisa menuntut apa-apa dari debitur tersebut. Tetapi jika yang diucapkan kreditur di muka pengadilan terbukti, maka kreditur dapat menuntut:

9. E. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Menuntut hak pemenuhan perjanjian . Menuntut hak pemenuhan perjanjian berikut dengan ganti rugi sesuai Pasal 1246 KUH Perdata yang menyatakan,  “biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya” . Berdasarkan pasal 1246 KUH Perdata tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tesebut dipenuhi dan ganti rugi bunga ( interst ). Pembatalan perjanjian Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi Meminta / menuntut ganti rugi saja Dan hak-hak yang dituntut oleh kreditur dicantumkan pada bagian petitum dalam surat gugatan . Jika debitur tidak bisa membuktikan bahwa ia tidak melakukan wanprestasi tersebut , maka biaya perkara seluruhnya dibayar oleh debitur .

10. F. Sanksi Terhadap Wanprestasi Debitur yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi , yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur , pembatalan perjanjian , peralihan resiko , dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan . Ganti Rugi , Kewajiban    membayar    ganti rugi ( schade vergoeding ) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian , melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai ( ingebrekestelling ) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya . Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUH  Perdata . Ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur . Pembatalan Perjanjian , Menurut KUH Perdata pasal 1266: Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik , manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya . Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum , tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian . Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan , atas permintaan si tergugat , memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya , jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan .

11. F. Sanksi Terhadap Wanprestasi 3. Peralihan Resiko Akibat wanprestasi yang berupa peralihan risiko ini berlaku pada perjanjian yang objeknya suatu barang , seperti pada perjanjian pembiayaan leasing. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada pasal 1237 KUH Perdata ayat 2 yang menyatakan ‚ Jika si berutang lalai akan menyerahkannya , maka semenjak saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungannya .

12. Thank you Any Question?