Kelompok7-Banjir-Ilmu mitigasi bencana.pptx

tugas

1. Strategi Pemerintah dan Swasta dalam Mitigasi Bencana Banjir di Wilayah Riau Oleh Kelompok 7: Alzaky Septiandri (2307127073) Haifa Husna Arza (2401114796) Nabila Syifa Z (2401135798) Riska Mailestari (2405111394) Ulya Hilmiya (2401113143)

2. Mitigasi Bencana Banjir di Riau: Strategi Pemerintah dan Swasta (2019-2025) Presentasi ini mengulas upaya mitigasi banjir di Riau (2019-2025), menyoroti peran pemerintah dan swasta. Banjir adalah masalah serius di Riau, menyebabkan kerugian ekonomi ± Rp 500 Miliar/tahun (BNPB, 2019-2023) dan mengancam 40% wilayah (Dinas PUPR Riau). Kami akan membahas strategi dan rekomendasi untuk masa depan. Dengan pemahaman dan kolaborasi, kita dapat mengurangi dampak banjir dan menciptakan Riau yang lebih aman. Mari kita mulai.

3. Latar Belakang Masalah Banjir di Riau Faktor Penyebab Curah hujan tinggi Drainase buruk Alih fungsi lahan Sedimentasi sungai Studi Kasus Banjir besar tahun 2021 melanda 7 kabupaten/kota, menyebabkan lebih dari 20.000 orang mengungsi. Perubahan Iklim Dampak terhadap intensitas curah hujan di Riau (referensi: laporan BMKG tentang proyeksi iklim). Masalah banjir di Riau kompleks, dipicu oleh curah hujan tinggi, sistem drainase yang buruk, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan sedimentasi sungai yang parah. Banjir besar tahun 2021 menjadi pengingat yang menyakitkan, menyebabkan puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Perubahan iklim memperburuk situasi ini dengan meningkatkan intensitas curah hujan.

4. Strategi Pemerintah Provinsi Riau dalam Mitigasi Banjir Normalisasi Sungai Target normalisasi 10 sungai utama di Riau hingga 2025, realisasi 60%. Infrastruktur Pengendali Pembangunan tanggul, waduk, dan pompa air. Contoh: Pembangunan tanggul di Sungai Siak sepanjang 15 km. Sistem Peringatan Dini Pemasangan 50 alat pengukur curah hujan dan ketinggian air di titik-titik rawan banjir. Pemerintah Provinsi Riau telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mitigasi banjir, termasuk program normalisasi sungai untuk meningkatkan kapasitas sungai, pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul dan waduk, serta pemasangan sistem peringatan dini untuk memberikan informasi tepat waktu kepada masyarakat yang berisiko. Realisasi program normalisasi sungai telah mencapai 60% dari target.

5. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Drainase Alokasi anggaran rata-rata Rp 10 Miliar per kabupaten/kota per tahun untuk pemeliharaan drainase. Penataan Ruang Penerbitan Perda tentang RTRW yang lebih ketat dan pengawasan implementasi di lapangan. Edukasi Masyarakat Program pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat di daerah rawan banjir. Pemerintah kabupaten/kota memainkan peran penting dalam mitigasi banjir melalui pemeliharaan drainase perkotaan, penataan ruang yang ketat dan pengendalian alih fungsi lahan, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana. Alokasi anggaran untuk pemeliharaan drainase menunjukkan komitmen terhadap pengurangan risiko banjir di tingkat lokal. Program pelatihan juga sangat penting.

6. Keterlibatan Sektor Swasta dalam Mitigasi Banjir Program CSR Dukungan perusahaan perkebunan dan kehutanan dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan rehabilitasi lahan. Contoh: PT. RAPP berinvestasi Rp 5 Miliar dalam pembangunan sistem drainase di Pekanbaru. Teknologi Mitigasi Investasi perusahaan teknologi dalam pengembangan sistem peringatan dini berbasis IoT. Asuransi Banjir Penawaran produk asuransi banjir oleh perusahaan asuransi untuk mengurangi risiko kerugian finansial. Tingkat penetrasi asuransi banjir di Riau: <5%. Sektor swasta juga berkontribusi melalui program CSR, investasi dalam pengembangan teknologi mitigasi banjir, dan penawaran produk asuransi banjir. Contohnya, PT. RAPP berinvestasi dalam pembangunan sistem drainase. Inovasi teknologi, seperti sistem peringatan dini berbasis IoT, menawarkan solusi yang lebih efektif. Tingkat penetrasi asuransi banjir yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran akan risiko finansial akibat banjir.

7. Studi Kasus 1: Program Sungai Siak Lestari Kolaborasi Pemerintah Provinsi Riau, Pemkab Siak, dan perusahaan swasta. Hasil Peningkatan kualitas air sungai, pengurangan risiko banjir, dan pengembangan ekowisata. Investasi Rp 20 Miliar (50% dari pemerintah, 50% dari swasta). Program Sungai Siak Lestari adalah contoh sukses kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaan sungai. Program ini menghasilkan peningkatan kualitas air sungai, pengurangan risiko banjir, dan pengembangan ekowisata. Investasi yang seimbang antara pemerintah dan swasta menunjukkan komitmen bersama terhadap keberlanjutan lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

8. Studi Kasus 2: Sistem Peringatan Dini Berbasis Komunitas di Kampar Pengembangan BPBD Kampar dengan dukungan dari NGO dan masyarakat setempat. 1 Hasil Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan pengurangan dampak banjir. 2 Waktu Evakuasi Rata-rata 2 jam setelah peringatan dini dikeluarkan. 3 Pengembangan sistem peringatan dini berbasis komunitas di Kampar, dengan dukungan dari BPBD, LSM, dan masyarakat setempat, telah meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan mengurangi dampak banjir. Waktu evakuasi rata-rata 2 jam setelah peringatan dini menunjukkan efektivitas sistem dalam memberikan informasi tepat waktu dan memungkinkan tindakan pencegahan yang cepat.

9. Tantangan dalam Mitigasi Bencana Banjir 1 Koordinasi Antar instansi pemerintah belum optimal. 2 Anggaran Terbatas dan ketergantungan pada APBN. 3 Kesadaran Masyarakat masih rendah tentang mitigasi. 4 Penegakan Hukum Lemah terhadap pelanggaran tata ruang. Mitigasi bencana banjir menghadapi berbagai tantangan, termasuk koordinasi antar instansi pemerintah yang belum optimal, anggaran yang terbatas dan ketergantungan pada APBN, kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya mitigasi bencana, dan penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran tata ruang. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas upaya mitigasi banjir.

10. Rekomendasi 1 Koordinasi Peningkatan koordinasi dan sinergi antar instansi. 2 Anggaran Alokasi anggaran yang lebih besar untuk mitigasi. 3 Peran Serta Peningkatan peran serta masyarakat. 4 Penegakan Hukum Tegas terhadap pelanggaran tata ruang. 5 Inovasi Pengembangan inovasi teknologi. Untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas mitigasi banjir, direkomendasikan peningkatan koordinasi dan sinergi antar instansi pemerintah, alokasi anggaran yang lebih besar untuk mitigasi bencana, peningkatan peran serta masyarakat dalam program mitigasi banjir, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan, serta pengembangan inovasi teknologi dalam mitigasi banjir.

11. Kesimpulan 1 Kerjasama Mitigasi banjir butuh kerjasama solid pemerintah dan swasta. 2 Investasi Mitigasi adalah investasi masa depan Riau yang aman. 3 Aksi Aksi nyata sekarang untuk Riau bebas banjir di masa depan. Mitigasi banjir membutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah dan swasta. Investasi dalam mitigasi bencana adalah investasi untuk masa depan Riau yang lebih aman dan berkelanjutan. Mari kita mengambil aksi nyata sekarang untuk mewujudkan Riau bebas banjir di masa depan.