kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah.

standar akutansi pemerintah

1. Standar Akuntansi Standar Akuntansi
Pemerintahan Sesuai PP No.71 Pemerintahan Sesuai PP No.71
tahun 2010tahun 2010
Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri
Hotel Ibis Mangga Dua Jakarta, 07 – 11 Oktober 2013

2. KERANGKA KERANGKA
KONSEPTUALKONSEPTUAL

3. Hal-hal yang dibahas dalam Kerangka Konseptual:
Tujuan kerangka konseptual
Lingkungan akuntansi pemerintah
Pengguna & kebutuhan informasi
Entitas pelaporan
Peranan, tujuan pelaporan keuangan
Asumsi dasar, karakteristik kualitatif, prinsip-
prinsip, & kendala
Definisi, pengakuan, dan pengukuran

4. Komponen Laporan KeuanganKomponen Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan atas Laporan Keuangan

5. Asumsi DasarAsumsi Dasar
 Kemandirian entitas
 Kesinambungan entitas
 Keterukuran dalam satuan uang
(monetary unit)

6. Karakteristik kualitatifKarakteristik kualitatif
 Relevan
 Andal
 Dapat dibandingkan
 Dapat dipahami

7. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan KeuanganPrinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Basis akuntansi Basis akuntansi  kas, akrual kas, akrual

Nilai historisNilai historis

RealisasiRealisasi

Substansi mengungguli bentuk formalSubstansi mengungguli bentuk formal
Periodisitas
Konsistensi
Pengungkapan lengkap
Penyajian wajar

8. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

MaterialitasMaterialitas

Pertimbangan biaya dan manfaatPertimbangan biaya dan manfaat

Keseimbangan antar karakteristik Keseimbangan antar karakteristik
kualitatifkualitatif

9. NERACANERACA

10. NeracaNeraca
Neraca menggambarkan posisi
keuangan suatu entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu

11. Neraca mencantumkan sekurang-
kurangnya pos-pos berikut:
 kas dan setara kas
 investasi jangka pendek
 piutang pajak dan bukan pajak
 persediaan
 investasi jangka panjang
 aset tetap
 kewajiban jangka pendek
 kewajiban jangka panjang
 ekuitas dana

12. LAPORAN REALISASI LAPORAN REALISASI
ANGGARANANGGARAN

13. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan
informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja,
transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu
entitas pelaporan yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam
satu periode
Laporan Realisasi AnggaranLaporan Realisasi Anggaran

14. Pos-pos yang harus ada dalam LRA:Pos-pos yang harus ada dalam LRA:
Pendapatan
Belanja
Transfer
Surplus atau defisit
Penerimaan pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan neto
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
(SiLPA / SiKPA)

15. Informasi yang Disajikan dalam LRA atau dalam
Catatan Atas Laporan Keuangan
Klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan
disajikan dalam LRA, rincian lebih lanjut jenis pendapatan
disajikan pada CaLK
Klasifikasi belanja menurut jenis belanja disajikan dalam
LRA
Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam
LRA atau di CaLK
Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam CaLK

16. Klasifikasi BelanjaKlasifikasi Belanja

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja
yang didasarkan pada jenis belanja untuk yang didasarkan pada jenis belanja untuk
melaksanakan suatu aktivitas melaksanakan suatu aktivitas

Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi
belanja berdasarkan unit organisasi pengguna belanja berdasarkan unit organisasi pengguna
anggaran. anggaran.

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang
didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah
pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakatmasyarakat

17. LAPORAN ARUS KASLAPORAN ARUS KAS

18. ManfaatManfaat
Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus
kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai
kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat
sebelumnya.
Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban
arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode
pelaporan.
Memberikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi
perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas
pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk
likuiditas & solvabilitas).

19. Klasifikasi Arus KasKlasifikasi Arus Kas
aktivitas operasi
investasi aset nonkeuangan
pembiayaan
nonanggaran

20. CATATAN ATAS LAPORAN CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGANKEUANGAN

21. Informasi yang disajikan Informasi yang disajikan
a.Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian
target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan
yang dihadapi dalam pencapaian target
b.Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
c.Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi
dan kejadian-kejadian penting lainnya
d.Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
e.Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja
dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas
f.Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

22. Susunan CaLKSusunan CaLK
a.a.Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang
APBN/Perda APBDAPBN/Perda APBD
b.b.Ikhtisar pencapaian kinerja keuanganIkhtisar pencapaian kinerja keuangan
c.c.Kebijakan akuntansi yang penting:Kebijakan akuntansi yang penting:
i.i.Entitas pelaporanEntitas pelaporan
ii.ii.Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuanganBasis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
iii.iii.Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuanganBasis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan
iv.iv.Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-
ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas
pelaporanpelaporan
v.v.setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan
keuangankeuangan
d.d.Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
i.i.Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan KeuanganRincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan
ii.ii.Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan KeuanganPemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan
e.e.Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan
basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis
kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrualkas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual
f.f.Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.Informasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.

23. End of Presentation End of Presentation