Kewarganegaraan KEWARGANEKonstitusi.pptx

KEWARGANEGARAAN

1. Konstitusi

2. Konstitualisme Carl J Friedrich : Mengandung gagasan bahwa “ pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwasanya kekuasaan yang diselenggarakan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah .” Pembatasan yang dimaksud terdapat dalam konstitusi

3. Konstitusionalisme adalah suatu gagasan / paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi / undang-undang dasar harus memiliki fungsi khusus yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara Dalam gagasan Konstitusionalisme , isi konstitusi negara mempunyai ciri-ciri : a. Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa b. Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara

4. Pengertian Konstitusi Konstitusi berasal dari kata constituer ( bahasa Perancis ) yang artinya membentuk . Dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi sebagai peraturan dasar / awal mengenai negara. Sebagai dasar pembentukan negara, landasan penyelenggaraan bernegara .

5. Pendapat Ahli Herman Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga : Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis . Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan . Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis . Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara.

6. K.C. Wheare Konstitusi sebagai “ keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk , mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara”. Prof. Prayudi Atmosudirdjo , merumuskan konstitusi sebagai berikut : Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan . Konstitusi suatu negara adalah perumusan dari filsafat , cita-cita , kehendak , dan perjuangan bangsa Indonesia Konstitusi adalah cermin dari jiwa , jalan pikiran , mentalitas , dan kebudayaan suatu bangsa .

7. Jadi, Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat Negara .

8. Kedudukan dan Ruang Lingkup Konstitusi Kedudukan konstitusi dalam negara sangat penting karena negara tanpa konstitusi tidak memiliki kejelasan bentuk dan tata cara penyelenggaraan pemerintahannya . Konstitusi merupakan hukum dasar yang menentukan arah perjalanan negara. Arah negara ditentukan oleh konstitusinya , baik tertulis maupun tidak tertulis .

9. Kedudukan Formal Konstitusi sebagai Hukum Dasar Berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi Mempunyai kedudukan lebih tinggi (superior) terhadap aturan-aturan lainnya ( aturan lain yang dibuat harus sesuai atau tidak bertentangan UUD

10. Isi, Tujuan , dan Fungsi Konstitusi Negara Prof. Hamid S. Attamimi “ Kontitusi atau UUD merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas , sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan ”. Hal – hal yang diatur dalam konstitusi negara : - Pembagian kekuasaan negara - Hubungan antar Lembaga negara - Hubungan negara dengan warga negara

11. Menurut Miriam Budiardjo , konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut : a. Organisasi negara b. Hak asasi manusia c. Prosedur mengubah undang-undang dasar d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu

12. Tujuan Konstitusi : Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang Melindungi HAM Pedoman penyelenggaraan Negara

13. Fungsi Kontitusi Negara Menurut C.F. Strong pada prinsipnya fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah , untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat . Fungsi Konstitusi Negara secara umum , yaitu : Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara Fungsi pengatur hubungan antara organ negara dengan warga negara Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan atau kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara

14. UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA Kontitusi yang pernah berlaku di Indonesia UUD 1945 ( Periode 18 Agustus – 27 Desember 1949) UUD RIS ( periode 27 Des 1949 – 17 Agustus 1950) UUDS 1950 ( periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) UUD 1945 ( peridoe 5 juli 1959 - sekarang )

15. Lembaga – Lembaga Negara

16. Tata Urutan Perundang-undangan

17. Selesai -- 