kk20252 (1).pptx hshshshshjzhshzhsjjdnnx hxhshxhxhdhh

dhhshsjsnansnnznznznznnzbzvsgs

1. KEBIJAKAN KRIMINAL 2

2. Kebijakan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah policy . Secara etimologi atau asal katanya berasal dari bahasa Y unani , Sanskerta dan Latin. Akar kata policy menurut bahasa Y unani dan Sanskerta adalah polis yang artinya N egara Kota. Kata ini kemudian dikembangkan dalam bahasa latin menjadi politia yang artinya negara . Kemundian dikembangkan dalam bahasa I nggris menjadi policie , dengan definisi berarti menangani masalah-masalah publik atau adminstrasi pemerintaham ( ira sharkansky ).

3. Asal usul kata policy juga sama dengan dua kata lain yaitu police dan politics. Sehingga banyak bahasa modern (missal Jerman , Rusia ) yang mempunyai satu kata untuk dua pengertian policy dan politics. Di dalam kamus Bahasa Belanda politik mengandung arti beleid . Kata beleid dalam bahasa I ndonesia dapat dipadankan dengan kata kebijakan (policy ) yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan , kepemimpinan dan cara untuk bertindak ( kamus umum Belanda -Indonesia).

4. Kamus besar bahasa I ndonesia, menyebut kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan , kepemimpinan dan cara bertindak pemerintahan , organisasi dan sebagainya , pernyataan , cita-cita , tujuan , prinsip , atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai tujuan .

5. KBBI juga mengartikan kebjiakan sebagai berikut : 1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (system pemerintahan dan dasar pemerintahan ) 2. Segala urusan dan tindakan ( kebijakan , siasat dll ) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. 3. Cara bertindak ( dalam menghadapi atau menangani suatu masalah ) 4. Suatu kebijakan yang diambil pemerintah .

6. Di dalam bahasa Indonesia, kebijakan berasal dari kata bijak yang berarti pandai , mahir selalu menggunaka akal budinya . Kebijakan dapat dikatakan sebagai kepandaian , kemahiran berupa rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam melaksanakan uatu pekerjaan , kepemimpinan dan cara untuk bertindak .

7. Miriam Budiardjo , kebijakan atau politik ( politics ) adalah usaha menentukan peraturan yang dapat diterima dengan baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yan harmonis . Untuk mencapai menyangkut bermacam kegiatan menyangkut proses penentuan tujuan dari sietem serta cara-cara melaksanakan tujuan .

8. Satjipto R ahardjo , kebijakan dapat diartikan sebagai jantung dari peraturan hukum yang merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum yang menjadi grand desain dan dasar rencana dalam pelaksanaan dari pengejawantahan pengembangan tugas dan fungsi pekerjaan kepemimpinan dalam pemerintahan maupun organisasi .

9. David L. Sills, kebijakan dapat dimaknai sebagai suatu perencanaan dari pembuat kebijakan mengenai apa saja yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan suatu yang telah direncanakan . Kebijakan dalam arti luas adalah prinsip-prinsi dan pedoman yang harus diikuti oleh pembentuk undang-undang atau oleh pengadilan sebagai landasan bernegara dan bermasyarakat .

10. Kebijakan dalam arti sempit adalah suatu prinsip bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan yang cenderung dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan kepada masyarakat luas . Terdapat pengartian policy sebagai kebijaksanaan seperti dikemukakan Girindro Priggodigdo . Menurutnya , policy sama dengan kebijaksanaan sedangkan wisdom diartikan sebagau kebijakan .

11. Gerindro menyebut kebijaksanaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang direncanakan di bidang hukum untuk mencari tujuan atau sasaran yang dikehendaki . Orientasinya tentang penegakkan hukum masa kini dan masa depan .

12. Sedangkan kebijakan adalah tindakan atau kegiatan eketika dengan melihat urgensi serta situasi atau kondisi yang dihadapi berupa pengambilan keputusan di bidang hukum yang dapat bersifat pengaturan ( tertulis ) atau keputusan tertulis atau lisan yang antara lain berdasarkan kewenangan atau kekuasaan diskresi .

13. Philipus M H adjon menyebut kebijaksanaan merupakan produk perbuatan tata usaha negara yang bertujuan untuk memperlihatkan suatu kebijakan keluar secara tertulis