Konsep Dasar HUKUM TATA NEGARA (Baru).pptx

Konsep Dasar HTN

1. TINJAUAN UMUM/KONSEP DASAR HUKUM TATA NEGARA DEPARTEMEN PPKN FKI USK

2. Pengertian HTN Obyek Kajian HTN Istilah HTN Ruang Lingkup HTN Hub HTN dengan Ilmu Lain Sub Materi

3. Belajar HTN bertujuan untuk membekali mhs untuk memahami konsep ketatanegaraan secara baik , benar dan menjadi warga negara yang baik ( melek konstitusi dan politik ) mampu mengajarkan konsep-konsep ketatanegaraan dalam mata pelajaran PKn persekolahan .

4. Kedudukan HTN kaitannya dengan persekolahan HTN merupakan salah satu sumber keilmuan mapel PKn persekolahan. PKn ditopang oleh : HTN, IN, I.Pol, Sispolin, PIH/PHI, IKN/PKn HTN

5. Kedudukan dalam keilmuan ditopang oleh ilmu politik kenegaraan dan ilmu hukum . HTN

6. Istilah Hukum Tata Negara Constitutional Law Droit Constitutionnel Verfassungsrecht StaatRecht Inggris Perancis Jerman Belanda

7. Pengertian Hukum Tata Negara

8. Etimologis Hukum HTN cabang ilmu hukum yang membahas mengenai tatanan stuktur kenegaraan , mekanisme hubungan antar struktur-struktur organ atau struktur kenegaraan , serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara Hukum Tata Negara Negara Tata

9. Van Vollenhoven Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dimana masing-masing akan menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, badan-badan negara dan fungsinya, susunan serta wewenangnya masing-masing yang berkuasa dalam masyarakat hukum itu.

10. Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Logemann Hukum Tata Negara adalah serangkaian peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungan satu dengan lainnya dan hubungannya dengan individu-individu (dalam aktivitasnya) Van der Pot

11. Apeldoorn Apeldoorn memakai istilah Hukum Negara dalam arti sempit yang sama artinya dengan istilah Hukum Tata Negara dalam arti sempit, untuk membedakan dengan Hukum Negara dalam arti luas yang meliputi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara itu sendiri. Maka ia mengatakan bahwa Hukum Negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya. Ia tidak banyak membicarakan tentang Hukum Tata Negara kecuali hanya mengenai tugas, hak dan kewajiban alat-alat perlengkapan negara dan tidak menyinggung tentang kewarganegaraan maupun hak azasi manusia.

12. Dicey merumuskan Consitutional Law sebagai berikut : as the term is used in England, appers to include all rules which directly or inderecly affect the distribution or exercise of the souvereign power in the state . A.V. Dicey Hukum Tata Negara mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antar alat perlengkapan negara itu. Wade and Phillips

13. Kusumadi Pudjosewojo Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal) dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat hukum atasan ataupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya ( hierarchi ), yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunannya (terdiri dari seseorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkataan imbangan dari dan antara alat perlengkapan itu.

14. Suitable for all categories business and personal presentation, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae business and personal presentation, eaque ipsa quae Hukum Tata Negara adalah ilmu yang termasuk salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum publik Definisi Hukum Tata Negara telah dikembangkan oleh para ahli hukum sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait dengan mekanisme hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara

15. Obyek Kajian Hukum Tata Negara 75% 90% 70% 55% Obyek Hukum Tata Negara : NEGARA T erikat pada tempat , keadaan dan waktu tertentu Negara dalam hal ini dipandang dalam sifat dan pengertiannya yang konkrit . Contoh : mempelajari HTN Inggris , Jepang,dll

16. Dari pengertian negara yang demikian kemudian dipelajari lebih mendalam tentang susunannya, alat-alat perlengkapannya, wewenangnya, kewajibannya dan sebagainya. Jadi dalam Hukum Tata Negara, yang dikaji adalah aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara.

17. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara Pola-pola dasar ketatanegaraanyang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian organisasi , pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara serta mekanisme kerja organisasi negara Prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara beserta hak-hak dan kewajiban asasi manusia , bentuk-bentuk dan prosedur pengambilan keputusan hukum , serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum Konstitusi sebagai hukum dasar beserta berbagai aspek perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan , proses pembentukannya dan perubahannya , kekuatan mengikatnya , cakupan atau substansinya . Struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ-organ kelembagaan negara baik secara vertilal ataupun horisontal dan diagonal .

18. Hubungan HTN dengan Ilmu Lain Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai obyek kajiannya ( Contoh : ???) Hukum Tata Negara termasuk keluarga ilmu hukum kenegaraan Bagaimana hubungan HTN dengan ilmu lain yang menjadikan negara sebagai obyek kajiannya ?

19. HTN dengan Ilmu Negara Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok mengenai negara Sehingga ilmu negara merupakan ilmu pengantar untuk mempelajari hukum tata negara , hukum administrasi negara , dll Yang diutamakan dalam ilmu negara adalah nilai teoritis-ilmiahnya sedangkan dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara terkait pula dengan norma hukumnya dalam arti positif

20. Sehingga ilmu negara sering disebut seinswissenschaft , sedangkan hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara nerupakan normwissenschaft Ilmu negara juga tidak mempunyai nilai yang praktis , orang yang mempelajari ilmu negara tidak memperoleh hasil yang dapat langsung dipakai dalam praktik Obyek penyelidikan ilmu negara adalah asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara sedangkan obyek hukum tata negara sebagai ilmu adalah hukum positif yang berlaku pada suatu waktu di suatu tempat

21. HTN dengan ILMU POLITIK Hukum Tata Negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan n egara, sedangkan Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Setiap produk Undang-Undang merupakan hasil dari proses politik ataukeputusan politik karena setiap Undang-Undang pada hakekatnya disusun dan

22. Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara. Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik/kekuasaan. dibentuk oleh Lembaga-Lembaga politik, sedangkan Hukum Tata Negara melihatUndang-Undang adalah produk hukum yang dibentuk oleh alat-alat perlengkapan Negara yang diberi wewenang melalui prosedur dan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara.

23. Dengan kata lain Ilmu Politik melahirkan manusia-manusia Hukum Tata Negara sebaliknya Hukum Tata Negara merumuskan dasar dari perilaku politik/kekuasaan.

24. HTN dengan HAN Di kalangan para sarjana ada perbedaan tentang masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa HTN dan HAN itu berbeda secara prinsip (seperti Van Vollen Hoven dan Logemann ). Van Vollen Hoven dan Logemann mengatakan bahwa antara kedua bidang ilmu tersebut adalah berbeda. Ada yang mengatakan bahwa HTN dan HAN tidak berbeda secara prinsip (seperti Kranenburg dan Vander Pot ). Menurut Kranenburg hubungan HTN dan HAN ini tidaklah prinsip karena yang satu bersifat umum dan yang lain (hanya) bersifat khusus seperti halnya hubungan antara Hukum Perdata dengan Hukum Dagang.

25. Perhatian pokok Hukum Tata Negara adalah menyangkut struktur hukum dan kehidupan bernegara, sedangkan Hukum Administrasi Negara memusatkan perhatian pada substansi sistem pengambilan keputusan dalam kegiatan berpemerintahan

26. Terima kasih