konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

engineering

1. Peran Strategis UKPBJ dalam Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa Tim Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I

2. PERUBAHAN PARADIGMA PENGADAAN

3. KONDISI SAAT INI

4. Proses Pengadaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Persiapan Pengadaan Perencanaan Pengadaan Persiapan Pemilihan Proses Pelaksanaan pemilihan Pelaksanaan Kontrak Serah Terima proses perumusan kegiatan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan , penetapan barang / jasa , cara Pengadaan Barang / Jasa , jadwal Pengadaan Barang / Jasa , anggaran Pengadaan Barang / Jasa . Proses persiapan oleh PPK Pelaksanaan tender/ seleksi / pengadaan langsung / penunjukan langsung / swakelola Proses persiapan oleh Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan Dimulai dari penetapan SPPBJ sd sebelum serah terima barang / jasa Penyerahan hasil pekerjaan setelah 100% sesuai dengan kontrak Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN / APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan , sampai dengan serah terima hasil pekerjaan Perlem LKPP No. 7 Tahun 2018 Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018

5. Pasal 1 angka 51 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 “ Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa adalah Strategi Pengadaan Barang / Jasa yang Menggabungkan Beberapa Paket Pengadaan Barang / Jasa Sejenis ”

6. KONSOLIDASI Pengadaan Barang / Jasa Implementasi Merupakan upaya atau strategi yang bertujuan untuk menaikkan value for money dari proses pengadaan barang / jasa dengan mempertimbangkan berbagai aspek ekosistem pengadaan seperti : Konsolidasi muncul sebagai bentuk pendekatan tambahan untuk optimalisasi dan implementasi regulasi

7. Siapa pelaksana konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) huruf e PA memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa Pengguna Anggaran (PA) Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) UKPBJ Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Pasal 21 ayat ( 2 )

8. Konsolidasi Pengadaan TAHAPAN PROSES

9. Pelaksanaan e-Purchasing Penayangan e- Katalog TAHAPAN PROSES KONSOLIDASI

10. CONTOH ANALISA BELANJA PROVINSI BALI TAHUN 2017 - 2019

11. Pasar Penyedia/ Industri yang sejenis Lokasi penyedia / Industri terpusat Kondisi Pasar Oligopoli / Monopoli Pembelian oleh banyak pengguna Kebutuhan rutin dan/ atau berulang Spesifikasi standar atau dapat distandarisasi KRITERIA BARANG/JASA POTENSIAL KONSOLIDASI PENGADAAN

12. PERAN SENTRAL UKPBJ KONSOLIDASI PENGADAAN

13. SDM PENGADAAN CENTER OF EXCELLENCE UKPBJ DATA HISTORY PENGADAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA SPSE

14. Persiapan Pemilihan Penyedia Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018 Dokumen Persiapan Review UKPBJ /PP Menetapkan Metode Pemilihan , evaluasi dan cara penyampaian Dokumen Pemilihan Menyusun Dokumen Pemilihan Jadwal Pemilihan Pokja Pemilihan menetapkan metode pemilihan Penyedia dengan memperhatikan jenis barang / jasa , Spesifikasi Teknis / KAK dan kompleksitas pekerjaan , Pagu Anggaran / HPS , rancangan kontrak , hasil analisis pasar dan / atau hasil KONSOLIDASI

15. Model/ Bentuk Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa

16. Kontrak Payung Katalog Tender Bersama Tender Itemized Standarisasi Spesifikasi Standarisasi HPS Penggabungan volume Penggabungan paket sejenis Pemusatan Pengelolaan Penggabungan Volume Kebutuhan Standarisasi Kebutuhan MODEL KONSOLIDASI PERENCANAAN PENGADAAN PERSIAPAN PENGADAAN PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA KONTRAK

17. Tender/ Seleksi Itemized *) Yang dimaksud dengan item yaitu satu kesatuan barang , kualifikasi penyedia , lokasi , dan sebagainya sesuai ketentuan Dokumen Pemilihan TENDER ITEMIZED TENDER BIASA

18. Tender/ Seleksi Bersama Merupakan proses tender/ seleksi antara beberapa PPK untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu , sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani kontrak . Penjelasan mengenai tanggung jawab dan pembagian beban anggaran diatur dalam kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan

19. Kontrak Payung Pasal 27 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

20. Katalog - Purchasing Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 1 2 3 KATALOG LOKAL   Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.   Kriteria : barang / jasa dibutuhkan oleh Perangkat Daerah; barang / jasa standar atau dapat distandarkan ; dan kebutuhan barang / jasa bersifat berulang .   KATALOG NASIONAL   Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah .   Kriteria : barang / jasa dibutuhkan oleh beberapa Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah; barang / jasa standar atau dapat distandarkan ; dan kebutuhan barang / jasa bersifat berulang . KATALOG SEKTORAL   Katalog Elektronik yang disusun dan dikelola oleh Kementerian / Lembaga .   Kriteria : barang / jasa dibutuhkan oleh Kementerian / Lembaga ; barang / Jasa standar atau dapat distandarkan ; dan kebutuhan barang / jasa bersifat berulang .  

21. Tantangan Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa

22. Kelompok Kerja Pemilihan Lorem ipsum dolor sit amet Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Penggunaan strategi pemilihan penyedia dengan konsolidasi pengadaan barang / jasa , perlu diputuskan antara para pihak yang akan melakukan konsolidasi pengadaan barang / jasa mengenai siapa yang akan melakukan proses tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia Pelaksana pemilihan dapat berupa salah satu kelompok kerja / UKPBJ dengan melihat tingkat ekspertise ( biasa melakukan pemilihan sejenis ) ataupun dari bagian nilai konsolidasi yang terbesar Pelaksanaan pemilihan dapat pula menggunakan kelompok kerja / UKPBJ gabungan dengan terlebih dahulu menempuh tahapan administrasi seperti penerbitan Surat Keputusan (SK), dan seterusnya Penugasan Pokja mana yang melakukan pelaksanaan pemilihan Bagaimana proses administrasinya Bagaimana bentuk penugasannya Apresiasi Bagaimana perhitungan honor/ tunjangannya Bagaimana perhitungan kinerjanya

23. Harga Perkiraan Sendiri Keterjangkauan Bagaimana menghitung HPS apabila strategi konsolidasi tidak berada pada KLPD yang sama Pertimbangan definisi keterjangkauan Iklim Usaha Nilai konsolidasi paket pengadaan Sebaran pelaku usaha Jenis pasar Kondisi pasar Kapasitas pelaku usaha Jumlah pelaku usaha Sumber Data Terdapat beberapa aspek yang dipengaruhi seperti antara lain keberadaan pelaku usaha ( produsen , distributor, retailer, dsb ) Spesifikasi Teknis Perbedaan kebutuhan yang tertuang dalam spesifikasi teknis / KAK Justifikasi perbedaan kebutuhan

24. Tantangan dalam rangka Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa Dalam pelaksanaan konsolidasi , terdapat beberapa tantangan dari aspek spesifikasi teknis / KAK Spesifikasi Teknis Standarisasi kebutuhan yang tertuang dalam KAK Jumlah kebutuhan Waktu kebutuhan Lokasi kebutuhan

25. Rancangan Kontrak Jenis Kontrak Dalam hal konsolidasi melibatkan lebih dari 1 PPK , terdapat kemungkinan perbedaan jenis kontrak yang digunakan Tata Cara Pembayaran Kemungkinan dapat terjadi sebagai akibat konsolidasi yang melibatkan lebih dari 1 PPK , terdapat PPK yang memilih cara bayar secara sekaligus , termin atau bulanan Mekanisme Denda Pada bagian apabila terjadi denda keterlambatan apakah 1‰ ( satu permil ) per hari dari harga bagian Kontrak atau nilai total kontrak Terdapat paling kurang 3 (tiga) tantangan aplikasi konsolidasi: Sumber : UN Procurement Practitioner’s Handbook, 2006

26. The End This’s NOT Beginning This’s NEW

27. Terima Kasih KONSULTASI.LKPP.GO.ID