Koordinasi Kelembagaan Setda Provinsi.pptx

Peran serta sekretariat daerah

1. Anwar Harun Damanik , S.STP, M.M Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Jakarta, 24 Juni 2025 RAPAT KOORDINASI KELEMBAGAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI dengan tema “ Penguatan Sekretariat Daerah Dalam Mendukung Kinerja Pemerintah Daerah”

2. Fenomena Sekretaris Daerah di Pemerintah Daerah

3. 3 8 PROVINSI dan 514 K A B/KOTA KEMENDAGRI (Pasal 374 dan 375 UU No. 23/2014) Pembagian Urusan Pemerintahan; KELEMBAGAAN DAERAH; KEPEGAWAIAN PADA PERANGKAT DAERAH; Keuangan Daerah; Pembangunan Daerah; PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH; Kerja Sama Daerah; KEBIJAKAN DAERAH; Kepala Daerah dan DPRD; dan 10. Pembinaan dan Pengawasan Lain Sesuai dengan Ketentuan PUU. BINWAS UMUM MENDAGRI MENTERI TEKNIS/ KA LPNK 3 8 PROVINSI BINWAS UMUM BINWAS TEKNIS 3 8 GWPP BINWAS UMUM BINWAS TEKNIS 514 KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DIKOORDINASIKA N OLEH MENDAGRI (Pasal 8 dan 373 UU 23/2014) KORBINWAS PEMDA OLEH MENTERI DALAM NEGERI (Pasal 8 dan 373 UU 23/2014 ttg Pemda dan Pasal 11 dan 15 PP 12/2017 ttg Binwas Pemda)

4. konsep HENRY MINTZBERG, Structure In Five, Designing Effective Organizations (1983)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Pusat Tugas Sekda membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrative . Fungsi Sekda pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya Peran Sekda sebagai koordinator, fasilitator, dan dinamisator dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut Pemerintah Daerah Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota P embinaan secara umum kelembagaan sekretariat daerah provinsi, dan pembinaan secara teknis kelembagaan sekretariat daerah provinsi dilaksanakan melalui Sekretaris Jenderal Pemerintah Pusat melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Pembinaan secara teknis kelembagaan sekretariat daerah antara lain memfasilitasi penataan kelembagaan , Penyusunan Anjab ABK dan TPP

6. KEDUDUKAN DAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH (UU 23/2014 DAN PP 18/2016) TUGAS SEKRETARIAT DAERAH : Membantu gubernur /bupati/walikota dalam : P enyusunan kebijakan ; P engoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah ; P elayanan administratif . HAL INI MENJADI DASAR DALAM PENETAPAN NOMENKLATUR DAN TUPOKSI SEKRETARIAT DAERAH

7. DASAR PEMBAGIAN NOMENKLATUR DAN TUPOKSI BIRO PADA SETDA Nomenklatur dan tupoksi Biro menggambarkan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Fungsi dari Dinas dan Badan; Bersifat Pendukung Pelaksanaan Tugas KDH; Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah ; Bersifat Pelayanan kepada KDH; dan Tupoksi tidak tumpang tindih dengan tupoksi perangkat daerah .

8. PENGERTIAN DAN TUJUAN KOORDINASI KOORDINASI : Adalah Menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak ( Perangkat Daerah) dengan pihak ( Perangkat Daerah) yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama . Koordinasi adalah proses mensinergikan dan menyeimbangkan segala ak tivitas dalam pekerjaan antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk meraih tujuan tiap-tiap pihak sekaligus tujuan bersama . MENJADI KONSEP DASAR DALAM RUMUSAN TUPOKSI SEKRETARIAT DAERAH: KATA KUNCINYA ADALAH: MENYELARASKAN MENYEIMBANGKAN MENSINERGIKAN

9. BENTUK KOORDINASI SEKDA Koordinasi eksternal merupakan koordinasi yang termasuk koordinasi fungsional , dalam koordinasi eksternal bersifat fungsional , koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan koordinasi eksternal yang bersifat diagonal. Koordinasi vertikal adalah koordinasi yang dilakukan oleh seorang kepala wilayah yang melaksanakan kegiatan pembangunan antar dinas maupun antar pimpinan dinas-dinas lain, seperti rapat staf , rapat kerja dan rapat pimpinan . Koordinasi horizontal adalah dimana seorang kepala atau pimpinan senantiasa berhubungan dengan dinas-dinas lain yang dianggap ada kaitannya atau hubungannya dengan masalah-masalah pembangunan yang dilaksanakan di dalam wilayah kerjanya . DAPAT DIELABORASI MENJADI TUPOKSI SEKDA

10. KOORDINASI SEKRETARIAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH Koordinasi Untuk membantu KDH dalam merumuskan dan mengambil kebijakan , sebagai pedoman Perangkat Daerah melaksanakan Tugas ; Mensinergikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam rangka membantu KDH agar dapat mencapai visi dan misi KDH; dan Menyelaraskan pelaksanaan tugas perangkat daerah . Bentuk Koordinasi yang dilaksanakan Sekretariat Daerah: Rapat Pimpinan Perangkat Daerah; Rapat Kerja ; dan Rapat Staf .

11. Kemend agri Kemendagri_RI Kemend agri www.kemendagri.go.id Kemend agri RI K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I TAHU N 2 2 5 Terima Kasih BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA KEMENTERIAN DALAM NEGERI