Koordinasi Penerbitan AIW Bersama PPAIW .pptx

alur penerbitan AIW dan kumpulan pertanyaan seputar penerbitan AIW beserta jawaban

1. Koordinasi Penerbitan AIW Bersama PPAIW DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

2. 1 Landasan Hukum Proses Penerbitan AIW/APAIW Pelaksanaan Penerbitan AIW/APAIW melalui SIWAK 01. Kep. Dirjen Nomor 564 Tahun 2022 02. Kep. Dirjen Nomor 565 Tahun 2022 Jenis dan format blanko perwakafan Kep. Dirjen Nomor 102 Tahun 2025 Pemeriksaan oleh Tim Kendali Mutu 03. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

3. 1 Tahapan Penerbitan AIW/APAIW di SIWAK DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA Akun Publik KUA / Kankemenag / Kanwil PPAIW Tim KMD Wakaf

4. 1 Bagian 1. Akta Wakaf dan PPAIW DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

5. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang Akta Wakaf 1 Q : Apa saja regulasi yang mengatur wakaf tanah?   A : UU Nomor 41 Tahun 2004, PP Nomor 42 Tahun 2006, PP Nomor 25 Tahun 2018, Permen Agama Nomor 73 Tahun 2013, dan Permen Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2017, Kep. Dirjen Nomor 800 Tahun 2014, Kep. Dirjen Nomor 564 Tahun 2022, dan Kep. Dirjen Nomor 565 Tahun 2022 2 Q : Ada berapa jenis akta wakaf yang diterbitkan oleh Kementerian Agama?   A : Ada 2 (dua), yakni Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) 3 Q : Dalam kondisi apa AIW diterbitkan?   A : AIW diterbitkan jika pemilik tanah/wakif masih hidup pada saat pendaftaran tanah wakaf 4 Q : Dalam kondisi apa APAIW diterbitkan?   A : APAIW diterbitkan jika wakif sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya, namun tanah wakaf tersebut belum pernah diterbitkan AIW oleh PPAIW, berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 41 Tahun 2004 5 Q : Siapa yang menerbitkan dan menandatangani AIW benda tidak bergerak berupa tanah?   A : Kementerian Agama melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu Kepala KUA dan/ atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, berdasarkan Pasal 37 PP Nomor 42 Tahun 2006 dan dengan ketentuan berlaku berdasarkan Kep. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 6 Q : Jika Kepala KUA pensiun, belum defitinitf, atau tidak ada KUA setempat, siapa yang menjadi PPAIW dalam ikrar wakaf tanah di Kecamatan tersebut?   A : Pejabat penyelenggara urusan wakaf tingkat Kab/Kota atau Provinsi yang menjadi PPAIW berdasarkan Kep. Dirjen Nomor 564 Tahun 2022.

6. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang Akta Wakaf 7 Q : Apakah akta wakaf dibubuhi stempel?   A : Ya, dari unit kerja PPAIW 8 Q : Regulasi apa yang mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kementerian Agama?   A : Regulasi terakhir saat tulisan ini disusun adalah Kep. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 9 Q : Bagaimana bentuk blangko baru wakaf tanah?   A : Regulasi terakhir saat tulisan ini disusun adalah Kep. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 565 Tahun 2022 10 Q : Apakah AIW/APAIW perlu dibubuhi materai?   A : Berdasarkan P P Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Bea Meterai, disebutkan pada huruf a ayat (1) Pasal 4 termasuk wakaf. Pada Pasal 4, referensi dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b. yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial yang tidak bersifat komersial. Selain tujuan tersebut, maka AIW/APAIW bermaterai 11 Q : Bagaimana cara mendaftarkan tanah wakaf di Kemenag?   A : Didaftarkan melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang beralamat di https://siwak.kemenag.go.id berdasarkan Kep. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 564 Tahun 2022 12 Q : Siapa yang dapat mendaftarkan akta wakaf di SIWAK?   A : Siapa saja bisa mendaftarkannya dengan membuat akun pemohon secara mandiri di SIWAK

7. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang Akta Wakaf 13 Q : Siapa saja yang wajib hadir dalam pelaksanaan Ikrar Wakaf?   A : Wakif, Nadzir, dua orang saksi, mauquf alaih dan PPAIW 14 Q : Apakah pelaksanaan ikrar wakaf tanah harus bertempat di Kecamatan domisili tanah tersebut berada?   A : Tidak ada larangan ikrar wakaf dilaksanakan diluar kecamatan 15 Q : Apakah Pelaksanaan Ikrar wakaf harus di KUA?   A : Tidak harus, boleh dimanapun sesuai kesepakatan 16 Q : Berapakah biaya penerbitan AIW/APAIW?   A : Sampai tulisan ini disusun belum ada ketentuan biaya yang dibayarkan untuk penerbitan AIW/APAIW 17 Q : Apakah dokumen persyaratan pendaftaran dapat diberikan dengan lembar fotokopian?   A : Tidak boleh, pemohon menunjukkan dokumen asli kepada KUA/Kementerian Agama dan mengunggah scan dokumen asli tersebut pada formulir di Sistem Informasi Wakaf 18 Q : Bagaimana kualitas scan dokumen AIW/APAIW yang diunggah di SIWAK?   A : Diunggah 4 halaman keseluruhan, dapat terbaca dengan baik, terlihat nomor halaman, dan terlihat nomor blangko walkaf

8. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang Akta Wakaf 19 Q : Bagaimanakah tatacara pembacaan ikrar wakaf?   A : Pada Ketentuan Umum UU Nomor 41 Tahun 2004, Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. PPAIW dapat menyesuaikan pembacaan ikrar wakaf dengan wilayah atau adat masing-masing. 20 Q : Apakah ikrar wakaf perlu dibuat dalam bentuk tulisan dan ditandatangani?   A : Pada Ketentuan Umum UU Nomor 41 Tahun 2004, Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/ atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya . Penggunaan kata dan/ atau dapat diartikan tulisan saja , lisan saja , atau tulisan dan lisan

9. 1 Bagian 2. Wakif dan Pelapor DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

10. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang Wakif 1 Q : Siapakah yang disebut dengan Wakif?   A : Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, berdasarakan pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 2 Q : Ada berapa jenis wakif?   A : Wakif meliputi wakif perseorangan, organisasi dan badan hukum, berdasarakan pasal 7 UU Nomor 41 Tahun 2004 3 Q : Apakah syarat-syarat seorang bisa menjadi wakif?   A : Dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf, berdasarkan pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 2004 4 Q : Apakah yang dimaksud Dewasa sebagai syarat Wakif untuk melakukan perbuatan hukum wakaf tanah?   A : Sebagaimana tercantum pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dewasa adalah mereka yang mencapai umu r 21 tahun atau sudah menikah walau belum berusia 21 tahun 5 Q : Bagaimana jika salah satu pemilik tanah masih kecil atau belum kategori Dewasa?   A : Harus menyertakan surat pernyataan perwalian. Surat perwalian turut dilampirkan dan diunggah pada SIWAK 6 Q : Jika wakif posisi diluar kota/luar pulau karena sakit, sudah tua, atau tidak memungkinkan hadir dalam ikrar wakaf, apakah Ikrar wakaf dapat dilaksanakan?   A : Bisa dilaksanakan dengan cara Wakif membuat Surat Kuasa kepada keluarganya/orang lain yang turut ditandatangani 2 (dua) saksi berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 41 Tahun 2004

11. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang Wakif 7 Q : Pada kasus wakif dengan Surat Kuasa, apakah data wakif adalah pemilik tanah atau perlu diganti ke penerima kuasa?   A : Tidak perlu diganti, karena penerima kuasa mewakili dalam mengikrarkan dan menandatangani atas nama wakif, atau sesuai ketentuan tercantum dalam Surat Kuasa tersebut 8 Q : Apakah Wakif boleh lebih dari 1 (satu) orang?   A : Boleh, dengan melengkapi dokumen Surat Pernyataan Wakaf Bersama (kode dokumen WT.B) 9 Q : Apa yang yang dimaksud dengan Surat Pernyataan Wakaf Bersama? A : Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh pemilik tanah bahwasanya tanah hendak diawakafkan 10 Q : Bagaimana cara membuat Surat Pernyataan Wakaf Bersama? A : Surat pernyataan dapat dibuat didalam aplikasi siwak.kemenag.go.id melalui menu Wakaf Tanah > WT.B 11 Q : Bagaimana jika salah satu pemilik tanah menolak menandatangani Surat Pernyataan Wakaf Bersama?   A : Pengajuan wakaf tersebut tidak dapat diproses 12 Q : Jika salah satu dari pemilik tanah yang tercantum pada alashak meninggal, bagaimana cara mencantumkan dalam Surat Pernyataan Wakaf Bersama?   A : Seluruh ahli waris dari pemilik yang meninggal tersebut menandatangani Surat Pernyataan Wakaf Bersama, dilengkapi dengan surat keterangan waris 13 Q : Jika tanah yang dibeli bersama/patungan dari masyarakat, siapakah yang dianggap wakif?   A : Dibuatkan surat penunjukan/kuasa mewakili para pembeli untuk menandatangani akta ikrar wakaf 14 Q : Bagaimana jika para pembeli tanah secara patungan, tetap ingin dicantumkan menjadi wakif?   A : Dibuatkan surat Pernyataan Wakaf Bersama mencantumkan seluruh pembeli tanah berdasarkan dokumen jual beli dan alashak yang diakui keabsahannya oleh hukum berlaku

12. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang Wakif 15 Q : Apakah Wakif dan Nadzir boleh orang yang sama?   A : Boleh, secara syariat dan regulasi tidak ada larangan 16 Q : Bolehkah Non Muslim Berwakaf?   A : Boleh, syarat menjadi wakif sebagaimana tercantum pada Pasa 8 UU Nomor 41 Tahun 2004, yakni : (a). Dewasa ; (b) berakal sehat ; (c) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum ; dan (d) pemilik sah harta benda wakaf 17 Q : Jika salah satu dari pemilik tanah tidak diketahui keberadaannya, bagaimana cara mencantumkan dalam Surat Pernyataan Wakaf Bersama?   A : Dilakukan pemecahan terlebih dahulu memisahkan bagian dari pemilik yang tidak diketahui keberadaannya untuk meminimalisir potensi gugatan jika yang bersangkutan kembali 18 Q : Bagaimana mendaftarkan tanah wakaf jika wakif sudah meninggal atau tidak diketahui keberadaanya dan belum pernah diterbitkan AIW, sedangkan peristiwa ikrar wakaf sudah terjadi secara lisan/tertulis dan diketahui oleh masyarakat setempat?   A : Masyarakat yang mengetahuinya, mendaftarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) dengan menyertakan Qarinah/Petunjuk tentang peristiwa wakaf yang telah terjadi, sebagaimana disebutkan Pasal 31 dan Pasal 35 dari PP Nomor 42 Tahun 2006 19 Q : Apa itu Petunjuk/Qarinah?   A : Semua Bukti atau persaksian masyarakat yang menunjukan telah terjadi peristiwa wakaf di masa lampau 20 Q : Apa saja contoh yang bisa dijadikan Qarinah/petunjuk telah terjadi peristiwa wakaf di masa lampau?   A : Dokumentasi foto, video, surat-surat/dokumen, pernyataan ahli waris, pernyataan kesaksian, dan sejenisnya 21 Q : Berapa jumlah Qarinah yang dibutuhkan? A : Minimal dua Qarinah 22 Q : Siapakah yang menjadi Pemohon/pelapor pada pengajuan pembuatan APAIW?   A : Pelapor boleh keluarga wakif, Tokoh Masyarakat, saksi peristiwa wakaf, atau siapapun pihak yang mengetahui telah terjadi peristiwa wakaf pada masa lampau

13. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang Wakif 23 Q : Apa saja dokumen yang dibutuhkan oleh wakif dalam pengajuan permohonan ikrar wakaf?   A : KTP asli, surat pernyataan tidak dalam sengketa dan dokumen pendukung yang diperlukan 24 Q : Bagaimana jika data wakif di KTP berbeda dengan data di dokumen kepemilikan, sedangkan yang dimaksud adalah satu orang yang sama?   A : Wajib melampirkan surat keterangan dari desa/kelurahan yang menyatakan dua nama tersebut adalah satu orang yang sama 25 Q : Bagaimana jika dokumen ktp wakif rusak tidak terbaca?   A : Melampirkan dokumen pendukung berupa KK atau surat dari pemerintah daerah setempat 26 Q : Bagaimanakah Surat Tidak Sengketa yang dapat diakui?   A : Memenuhi standar minimum sebagai berikut : 1. Dibuat dan ditandatangani oleh Wakif di atas materai dan 2 (dua) orang saksi. 2. Dibuat / diterbitkan dan ditanda tangani pemerintah daerah setempat, dibuat dengan kertas kop dan stempel 30 Q : Apakah harta warisan dengan wasiat bisa diwakafkan?   A : Berdasarkan peraturan Pasal 25 UU RI No 41 Tahun 2004 tentang harta wakaf, boleh mewakafkan harta warisan dengan wasiat sesuai ketentuan paling banyak 1/3 dari jumlah harta warisan setelah dikurangi hutang pewasiat, kecuali ada persetujuan seluruh ahli warisnya. 31 Q : Sebidang tanah ingin di wakafkan dengan surat tanahnya adalah Sertipikat Hak Milik, pemiliknya tertulis 3 (tiga) orang nama yakni Yana, Yani dan Yono. Bagaimanakah cara pengajuan proses wakafnya? dan siapakah yang menjadi wakifnya?   A : Wakif adalah pemilik sah harta benda wakaf, bisa ketiganya sebagai wakif, salah satu sebagai wakif dengan melampirkan surat kuasa penunjukan wakif, atau dengan membuat Surat Pernyataan Wakaf Bersama (kode WT.B) di SIWAK

14. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang Wakif 32 Q : Seseorang pernah berikrar secara lisan atau tulisan untuk mewakafkan tanahnya tetapi belum mendaftarkan wakafnya ke KUA, kemudian wakifnya meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, bisakah didaftarkan wakaf di KUA?   A : Bisa, sesuai No 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan PP No 42 Tahun 2006, dengan membuat APAIW 33 Q : Apabila suatu tanah diyakini sebagai wakaf dari seseorang pada masa lampau namun tidak diketahui identitas apapun dari pemiliknya, tidak ada ahli waris yang menyatakan kepemilikan atas tanah tersebut, dan tidak tercatat di buku pemerintah daerah setempat, siapakah yang tercatat sebagai wakif pada pengajuan akta wakaf?   A : Tanah tersebut dapat dibuatkan APAIW dengan pencatatan wakif adalah Hamba Allah dengan disertai minimal 2 (dua) qarinah yang kuat

15. 1 Bagian 3. Alas Hak dan Peralihan Hak DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

16. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang alas hak dan peralihan hak 1 Q : Apakah setiap bidang tanah wakaf harus didaftarkan?   A : Iya, berdasarkan UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria pasal 19 dan PP No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 87 2 Q : Apakah dibolehkan 1 (satu) AIW/APAIW diterbitkan atas 2 (dua) atau lebih alashak yang tersedia?   A : Tidak boleh, 1 (satu) AIW hanya untuk 1 (satu) alashak 3 Q : Apa yang dimaksud alas hak?   A : Bukti kepemilikan hak atas tanah yang diakui keabsahannya 4 Q : Apa saja contoh alas hak selain sertifikat yang diakui oleh Negara?   A : Contohnya Girik, Petok D, Letter C, Surat Rinjik, Surat Ijon, Hak Ulayat, Eigendomferbonding, opstaal, gogolan, gebroik, erfpachat, bruikleen, Sporadik, dan sejenisnya yang diakui hukum berlaku 5 Q : Apa yang dimaksud peralihan Hak?   A : Dokumen perpindahan kepemilikan atas tanah 6 Q : Apa saja contoh peralihan hak?   A : Contohnya Akta Jual Beli, Akta Hibah, Akta Penetapan Waris dari Notaris untuk tanah yang bersertipikat dan sejenisnya 7 Q : Jika alas hak bukan sertifikat apa dokumen peralihan hak yang diakui selain yang diterbitkan akta notaris?   A : Surat pernyataan jual beli yang ditanda tangani oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau Surat Keterangan Riwayat Tanah yang diterbitkan pemerintah desa 8 Q : Apa saja contoh sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN yang bisa diwakafkan?   A : Sertipikat Hak Milik (SHM), Sertipikat Hak Pakai (SHP), Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) , dan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) 9 Q : Bagaimana cara mewakafkan tanah yang tidak memiliki Alas hak? A : Dibuktikan kepemilikan atas bidang tanah tersebut dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya dua orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan (Berdasarkan Permen Agraria/BPN No 3 Tahun 1997 Pasal 76 ayat 2 dan 3)

17. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang alas hak dan peralihan hak 10 Q : Bagaimana cara mewakafkan tanah yang didapat dari warisan? A : Jika tanah sudah bersertipikat maka harus dibuatkan akta waris di Notaris. Jika belum bersertipikat maka cukup dibuatkan keterangan ahli waris oleh kepala desa 11 Q : Apa pengertian Surat Keterangan Tanah (SKT) ?   A : Alas Hak atau Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah bukti fisik penguasaan atas tanah yang telah sejak lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan sejarah sebelum adanya UUPA No.5 Tahun 1960, SKT merupakan surat yang menunjukan bahwa sebidang tanah telah dikuasai oleh seseorang. 12 Q : Apakah fungsi dari Surat Keterangan Tanah (SKT) ?   A : Alat bukti tertulis yang dapat dijadikan bukti alas hak untuk penerbitan sertipikat berdasarkan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 13 Q : Apakah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bisa dijadikan bukti kepemilikan?   A : Tidak bisa , SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan, namun hanya bukti bayar setor pajak 14 Q : Apa perbedaan alas hak kepemilikan tanah dengan peralihan hak?   A : alas hak kepemilikan atas tanah adalah dokumen yang berisikan penetapan hak, keterangan pemilikan, pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sedangkan peralihan hak adalah dokumen yang berisi keterangan peralihan hak yang disebabkan waris, jual beli, hibah atau peralihan lainnya 15 Q : Jika tidak ditemukan dokumen alas hak, dokumen apa yang dapat menjelaskan alas hak atas wakif?   A : Dapat dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan hak milik berupa SPORADIK 16 Q : Apa yang dimaksud dengan SPORADIK? A : Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah yang ditandatangani minimal oleh pemerintah desa setempat dan/atau dua orang saksi 1 7 Q : Bagaimana cara mewakafkan tanah yang didapat dari warisan? A : Jika tanah sudah bersertipikat maka harus dibuatkan akta waris di Notaris. Jika belum bersertipikat maka cukup dibuatkan keterangan ahli waris oleh kepala desa

18. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang alas hak dan peralihan hak 1 8 Q : Siapakah yang berwenang membuat Akta Waris, Akta Jual Beli, dan Akta Hibah?   A : Notaris, PPAT, atau PPATS 1 9 Q : Apakah sertifikat HGB, HGU, dan Hak Pakai dapat langsung diwakafkan?   A : Jika sertifikat tersebut diterbitkan di atas Hak Pengelolaan Lahan milik pemerintah daerah setempat, maka perlu mekanisme izin pelepasan hak dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik. PPAIW dapat meminta surat pertimbangan berupa Surat Izin atau Surat Keterangan dari Pemda atau BPN setempat kepada Wakif 20 Q : Apa yang dimaksud tanah negara ?   A : Tanah yang langsung di kuasai oleh negara dan dimiliki tidak secara pribadi 2 1 Q : Apakah tanah negara dapat diwakafkan?   A : Bisa, dengan mekanisme pelepasan hak terlebih dahulu 2 2 Q : Siapa yang menjadi wakif dari perwakafan Tanah Negara A : Pemerintah tidak bisa menjadi wakif secara langsung, perlu pelepasan hak dan pemerintah setempat menunjuk kuasa wakif atas tanah tersebut 2 3 Q : Apa beda bukti hak dan alas hak?   A : tidak ada bedanya 2 4 Q : Jika pemilik tanah tidak memiliki bukti berupa Letter C, Pethuk, Pipil, Segel apakah bisa mewakafkan tanah yang dikuasai?   A : Bisa, berdasarkan PP no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 24 ayat 2 2 5 Q : Apa saja regulasi terkait alashak tanah yang ada di Indonesia?   A : 1. UU No.5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, 2. PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, 3. permen agraria /BPN No.3 Tahun 1997 Tentang pelaksanaan, 4. PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, 5. Permen ATR BPN No 16 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga Permen ATR BPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah , 6. PP No. 24 Tahun 1997 Tentang PP Pendaftaran Tanah, 7. PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak atas tanah, Satuan Rumah Susun dan pendaftaran tanah

19. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang alas hak dan peralihan hak 2 6 Q : Bagaimana cara mewakafkan sebagian tanah yang alas haknya berupa SHM?   A : Terhadap tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu kemudian di daftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir (PMA No.73 Tahun 2013 Pasal 25) 2 7 Q : Bagaimana cara mewakafkan tanah yang alas hak berupa letter C atas nama orang tua yang sudah meninggal?   A : Dilengkapi surat keterangan waris dari pemerintah daerah setempat atau akta waris dari notaris 2 8 Q : Apa sajakah proses yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang akan mendaftarkan wakaf ke KUA, jika tanah berupa Leter C dan luas yang diwakafkan hanya sebagian tanah saja?   A : Dilakukan pemisahan/pemecahan pencatatan letter C di kantor Desa dan penerbitan Surat Keterangan Tanah oleh kepala Desa yang memisahkan bagian untuk wakaf 2 9 Q : Apakah Kutipan Leter C yang dibuat di Desa/Kelurahan cukup dengan format 1 lembar halaman saja?   A : Dapat dibuat 1 lembar dengan catatan dokumen tersebut tertulis jelas perihal pemilik alas hak, luas tanah, dan bertandatangan pemerintah daerah setempat. Jika lembar LetterC memiliki penulisan yang tidak baik, dilengkapi dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Tanah, Riwayat Tanah, atau sejenis nya yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat 30 Q : Izin apa yang diperlukan untuk mewakafkan tanah bersetipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMRS)?   A : Sesuai dengan permen ATR BPN No.2 Tahun 2017 Pasal 10 Ayat 2, harus melampirkan : surat permohonan, SHM atas nama satuan rumah susun bersangkutan.dan mengikuti regulasi pertanahan 3 1 Q : Apakah Akta Jual Beli (AJB) bisa dijadikan alas hak oleh Pembeli untuk menjadi Wakif dalam proses pembuatan AIW?   A : AJB merupakan bukti peralihan hak atas tanah bukan alas hak, sehingga perlu dilengkapi dengan alas hak yang tercantum di dalam nya. 3 2 Q : Apakah sertipikat tanah disertai dengan akta notaris peralihan hak bisa langsung diwakafkan tanpa melalui proses balik nama ?   A : Bisa dengan menyertakan akta notaris bersama sertipikat tersebut sehingga nama pemegang hak pada akta bertindak sebagai wakif, untuk lebih lanjut dapat menimbang kebijakan pertanahan wilayah setempat, PPAIW dapat berkoordinasi dengan BPN setempat 3 3 Q : Apakah 2 (dua) alas hak bidang tanah dapat disatukan dalam satu akta wakaf?   A : Kemenag tidak memiliki kewenangan menyatukan bidang tanah, satu akta wakaf diterbitkan atas satu alas hak bidang tanah

20. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang alas hak dan peralihan hak 3 4 Q : Apakah setiap peralihan hak dari sertipikat harus menggunakan akta notaris?   A : Ya 3 5 Q : Jika tanah belum bersertipikat/terdaftar apakah peralihannya harus menggunakan akta notaris?   A : Tidak harus, namun lebih kuat dengan akta notaris 3 6 Q : Bagaimana cara mendapatkan surat penetapan ahli waris?   A : Ahli waris Mengajukan permohonan Penetapan ahli waris kepada pengadilan agama untuk yang beragama Islam (UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama pasal 49 Huruf b) atau yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. 3 7 Q : Apakah surat keterangan waris/surat hibah dapat diterima sebagai bukti alas hak?   A : Tidak, karena surat keterangan waris/surat hibah termasuk peralihan hak 3 8 Q : Seseorang akan mewakafkan sebidang tanah tetapi nama yang tercantum pada dokumen alas hak masih atas nama orang lain, apa yang harus dilakukan?   A : Wakif melampirkan dokumen peralihan hak atas tanah, baik peralihannya berdasarkan waris, hibah, jual beli atau lainnya 3 9 Q : Seseorang memiliki tanah yang sangat luas dengan bukti kepemilikan SHM, tetapi orang tersebut hanya akan mewakafkan sebagian tanah tersebut. Bolehkah orang tersebut mewakafkan sebagian luas yang tertera pada SHM?   A : Sesuai dengan PP. No.42 Tahun 2006, Pasal 39 Ayat 1 poin b, dan Permen ATR BPN No.2 Tahun 2017, Pasal 4 Ayat 1, harus dilakukan pemecahan SHM dahulu ke BPN 40 Q : Pada SHM tertulis nama pemilik berjumlah lebih dari seorang dan semua bersepakat untuk mewakafkan tanah SHM tersebut, apa yang harus dilakukan ?   A : Jika semua pemilik dalam SHM bersepakat mewakafkan semua tanahnya (sesuai luas dalam SHM) maka dapat ditempuh prosedur wakaf bersama sesuai aturan yang berlaku 4 1 Q : Pada alas hak SHM tertulis nama pemilik berjumlah lebih dari seorang. Bagaimanakah cara mendaftarkan wakafnya jika hanya sebagian pemilik saja yang menjadi wakif?   A : SHM dengan nama pemilik dkk/ lebih dari seorang, sedangkan hanya sebagian yang akan mewakafkan maka tanah SHM tersebut harus dilakukan pecah sertifikat terlebih dahulu

21. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang alas hak dan peralihan hak 4 2 Q : Telah terjadi di masa masih hidup wakif dan nazhir bahwa tanah mesjid telah diwakafkan secara lisan dan diketahui oleh jema'ah. Ketika ada proses pendataan tanah oleh desa kepemilikan di Leter C sudah atas nama ahli waris tunggal. Bagaimana prosedur yang harus ditempuh untuk pendaftaran wakaf tanah mesjid tersebut?   A : Dibuatkan APAIW atas nama wakif, dokumen letter C dilengkapi Surat Ketarangan Riwayat Tanah dari pemerintah daerah setempat 4 3 Q : Jika nama pemilik tanah pada KTP dan sertipikat berbeda, sedangkan pemilik tanah sudah tidak berdomisili pada lokasi letak tanah wakaf, Kelurahan mana yang menerbitkan surat keterangan beda nama?   A : Kelurahan setempat atau tempat domisili dapat menerbitkannya 4 4 Q : Jika alashak atas nama suami dan dibeli setelah menikah, apakah perlu izin dari istri?   A : Dalam hal harta dibeli setelah menikah, maka perlu persetujuan dari pasangan 4 5 Q : Jika sertipikat HGB atas nama Yayasan atau Perusahaan, apakah bisa langsung diwakafkan?   A : Dalam hal demikian, PPAIW dapat meminta pertimbangan status sertipikat dari BPN atau Pemda setempat, terdapat hal-hal yang tidak memperbolehkan tanah HGB untuk langsung diwakafkan, seperti kewenangan pemanfaatan tanah 4 6 Q : Telah terjadi di masa masih hidup wakif dan nazhir bahwa tanah mesjid telah diwakafkan secara lisan dan diketahui oleh jema'ah. Ketika ada proses pendataan tanah oleh desa kepemilikan di Leter C sudah atas nama ahli waris tunggal. Bagaimana prosedur yang harus ditempuh untuk pendaftaran wakaf tanah mesjid tersebut?   A : Dibuatkan APAIW atas nama wakif, dokumen letter C dilengkapi Surat Ketarangan Riwayat Tanah dari pemerintah daerah setempat

22. 1 Bagian 4. Kenazhiran DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

23. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang kenazhiran 1 Q : Siapa yang berwenang menunjuk nazhir?   A : Sesuai PP 42 tahun 2006 pasal 4, nazhir ditunjuk wakif. Apabila wakif tidak menunjuk nazhir, yang menunjuk nazhir boleh dari unsur lain seperti Kepala Desa atau Kepala KUA 2 Q : Apa saja kategori nazhir yang diijinkan untuk ditunjuk?   A : Perseorangan, Organisasi, atau Badan Hukum, berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 2004 3 Q : Apa perbedaan Organisasi dengan Badan Hukum pada regulasi perwakafan?   A : Berdasarkan ayat (1) Pasal 10 UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Ormas dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum. Pada regulasi wakaf, Organisasi merupakan ormas tidak berbadan hukum, sedangkan Badan Hukum merupakan ormas berbadan hukum 4 Q : Bagaimana mengenali nazhir Organisasi?   A : Dokumen legal administrasi yang dimiliki adalah Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan Kemendagri sesuai skala. Skala nasional diterbitkan Kemendagri pusat, skala provinsi diterbitkan Pemerintah Provinsi, dan skala kab/kota diterbitkan Pemerintah Kab/Kota. SKT hanya berlaku 5 (lima) tahun. 5 Q : Apabila jangka waktu SKT sudah habis, apakah masih bisa ditunjuk sebagai nazhir Organisasi?   A : Tidak bisa, nazhir wajib memperpanjang masa berlaku terdaftar 6 Q : Bagaimana mengenali nazhir Badan Hukum?   A : Memiliki surat pengesahan dari Kementerian yang menangani bidang hukum. Pengesahan Badan Hukum tidak memiliki batas waktu dan berlaku secara nasional 7 Q : Apakah Surat Pernyataan Kesediaan Nazhir dan Surat Pernyataan Bersedia diaudit harus bermaterai?   A : Tidak 8 Q : Bagaimana format Surat Kesediaan Menjadi Nazhir dan Surat Pernyataan Bersedia Diaudit?   A : Tidak ditentukan format baku bentuk dan format surat tersebut, namun yang utama surat tersebut memuat subtansi penyataan dari pihak Nazhir. Bagi Nazhir Perseorangan, minimal 3 (tiga) orang tercantum menandatanganinya, sedangkan Nazhir Organisasi atau Badan Hukum, diwakili dan di atasnamakan kepada salah satu nazhir pelaksana.

24. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang kenazhiran 9 Q : Apakah Surat Pernyataan Kesediaan Nazhir dan surat Pernyataan Bersedia Diaudit bagi Nazhir Perseorangan cukup ditandatangi hanya oleh Ketua? A : Tidak boleh, semua nazhir tercantum dalam akta wakaf menandatangi surat tersebut 10 Q : Siapakah yang menandatangani Surat Pernyataan Bersedia Diaudit bagi Nazhir Organisasi/Badan Hukum? A : Perwakilan nazhir pelaksana yang ditunjuk oleh Badan Hukum/Organisasi terkait 11 Q : Apa yang dimaksud nazhir perseorangan,dan berapa minimal nazhir perseorangan?   A : Nazhir perseorangan adalah nazhir yang terdiri dari beberapa orang yang ditunjuk oleh Wakif dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang 12 Q : Bolehkah nazhir perseorangan menge l ola tanah wakaf di luar domisilinya?   A : Boleh, namun salah seorang harus dalam domisili di satu lokasi kecamatan tanah wakaf berdasarkan PP Nomor 42 tahun 2006 pasal 4 ayat 6 13 Q : Apa syarat menjadi Nazhir perorangan?   A : Warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 14 Q : Apa saja persyaratan administrasi yang wajib dilampirkan untuk nazhir perseorangan?   A : scan KTP asli, surat pernyataan bersedia menjadi nazhir yang ditanda tangani oleh semua anggota nazhir, dan surat pernyataan bersedia di audit yang ditanda tangani oleh semua anggota nazhir 15 Q : Apakah nazhir perseorangan boleh mengelola tanah wakaf dengan peruntukan yayasan?   A : Boleh 16 Q : Apakah nazhir perseorangan boleh perempuan? A : Boleh

25. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang kenazhiran 17 Q : Apa saja persyaratan administrasi yang wajib dilampirkan untuk nazhir organisasi / badan hukum?   A : Scan KTP asli perwakilan Surat legalitas dari instansi terkait yang masih berlaku (Badan Hukum dari Kemenkumham, sedangkan Organisasi dari kemendagri). SK yang memuat nama perwakilan organisasi/badan hukum atau surat kuasa asli bermaterai yang diterbitkan Badan Hukum/Organisasi tersebut Akta pendirian anggaran dasar/rumah tangga yang diterbitkan notaris SK kepungurusan yang diterbitkan organisasi/badan hukum, Dokumen program kerja pengembangan wakaf, Dokumen kekayaan/harta benda di atas tanah wakaf tanah terpisah dari kekayaan badan hukum/organisasi, dan Surat penyataan bersedia diaudit 18 Q : Apa saja tugas Nazhir?   A : Sesuai dengan Pasal 11 UU No. 41 tahun 2004, nadzir mempunyai 4 tugas utama yaitu, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia 19 Q : Apakah kategori Nazhir bagi Persyarikatan Muhammadiyah dan Perkumpulan Nahdlatul Ulama?   A : Persyarikatan Muhammadiyah dan Perkumpulan NU adalah Nazhir Badan Hukum sesuai dokumen legal administrasi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menangani bidang hukum 20 Q : Apakah lembaga hukum otonom bisa menjadi nazhir badan hukum? contoh seperti Muslimat (NU) dan Aisyiah (Muhammadiyah)   A : Boleh, jika memiliki AHU tersendiri/terpisah dan mengikuti anggaran dasar dari badan hukum terkait 21 Q : Apakah wakif boleh menjadi nazhir? A : Boleh, secara syariah dan regulasi hukum positif tidak ada larangan 22 Q : Apakah nazhir bisa diwariskan?   A : Tidak boleh, jika salah satu nazhir perseorangan meninggal, maka dilakukan mekanisme penggantian nazhir di BWI

26. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang kenazhiran 23 Q : Apakah lembaga pemerintah bisa menjadi Nazhir ?   A : Saat ini tidak ada regulasi yang mengatur pemerintah sebagai nazhir tanah wakaf 24 Q : Apakah nazhir yang menandatangani akta wakaf harus ketua organisasi/badan hukum?   A : Tidak harus, ketua dapat menunjuk pihak lain berdasarkan keputusan pengurus organisasi atau badan hukum 25 Q : Pada pendaftaran Nazhir Badan Hukum, manakah nomor AHU yang dimasukan dalam aplikasi SIWAK?   A : Nomor tercantum pada dokumen yang diterbitkan AHU Kemkumham dapat dimasukan ke dalam pendaftaran di aplikasi SIWAK, namun sebaiknya adalah nomor AHU paling terbaru/terakhir 26 Q : Apa dibolehkan mengganti Nazhir yang masih hidup?   A : boleh, apabila salah satu persyaratan menjadi nazhir tidak terpenuhi, mengundurkan diri, atau tidak bisa melaksanakan tugas yang di berikan sejak 1 (satu) tahun ditetapkan 27 Q : Hal apa saja yang dapat membatalkan seseorang untuk menjadi nazhir?   A : Tidak amanah, terlibat dengan hukum pidana, dan meninggal dunia 28 Q : Berapa lama masa jabatan nazhir yang ditunjuk?   A : Masa bakti nazhir tidak ditentukan selama tidak terjadi hal yang dapat menggugurkan hak kenazhirannya 29 Q : Apakah Non Muslim bisa menjadi nazhir?   A : Non Muslim tidak boleh menjadi Nazhir Wakaf, sebagaimana diatur dalam UU 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 10 bahwa Nazhir harus memenuhi syarat diantaranya beragama Islam. 30 Q : Bolehkah perempuan menjadi Nazhir?   A : Boleh

27. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang kenazhiran 31 Q : Adakah sanksi buat nazhir yang merubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin dari pihak yang berwenang? "   A : Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) 32 Q : Apakah SK kepengurusan nazhir boleh diisi dengan SK Kemenkumham/AHU?   A : Tidak, SK Kepengurusan Nazhir yang menerbitkan adalah Organisasi/ Badan Hukum dimaksud 33 Q : Apakah semua barang atau bangunan yang ada di atas tanah wakaf dimasukan kedalam harta kekayaan tanah wakaf?   A : Ya, daftar bangunan dan harta benda di atas tanah wakaf termasuk yang diwakafkan, dimasukan dalam dokumen daftar kekayaan/harta benda di atas tanah wakaf saat pendaftaran 34 Q : Berapa syarat usia minimal menjadi nazhir?   A : Salah satu syarat menjadi nazhir adalah dewasa, dalam KUHAP Pasal 330 disebutkan berumur minimal 21 tahun atau sudah menikah 35 Q : Apakah Surat Bersedia Diaudit dan Surat Kesediaan Menjadi Nazhir perlu dibubuhi materai?   A : Tidak apa-apa jika tidak dibubuhi materai 36 Q : Dalam hal nazhir ditunjuk adalah Organisasi atau Badan Hukum, bagaimanakah bentuk dokumen Anggaran Dasar yang diunggah pada pendaftaran?   A : Scan dokumen Anggaran Dasar yang diterbitkan oleh Notaris

28. 1 Bagian 5. Saksi DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

29. DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA No Tanya jawab tentang saksi 1 Q : Apakah syarat menjadi saksi ikrar wakaf?   A : Pada Pasal 20 UU Nomor 41 Tahun 2004, saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan : a. dewasa ; b. beragama Islam; c. berakal sehat ; dan d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum . 2 Q : Apakah perempuan dapat menjadi saksi?   A : Tidak ada larangan perempuan menjadi saksi 3 Q : Jika nazhir perseorangan 5 orang dan tercantum pada AIW adalah 3 orang, bolehkah 2 orang lainnya tandatangan sebagai saksi pada AIW?   A : Tidak boleh, saksi bukan dari bagian wakif ataupun nazhir yang sedang bertransaksi wakaf

30. Diskusi dan Tanya Jawab

31. Terima Kasih