LKPM materi bimtek pemerintahan indonesiapptx

LKPM materi bimtek pemerintahan indonesia

1. PELAPORAN LKP M

2. Dasar Hukum Kewajiban Penyampaian LKPM Undang- undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15: Setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 5 huruf c : Setiap Pelaku Usaha berkewajiban: menyampaikan LKPM Pasal 32 ayat (1): Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 173 ayat (1) huruf c: Hak akses kepada Pelaku Usaha diberikan untuk: menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal 2

3. PRINSIP PENYAMPAIAN LKPM What? LKPM adalah laporan mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan, dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal. LKPM juga merupakan alat atau media komunikasi antara Pelaku usaha dengan Pemerintah terkait perkembangan realisasi penanaman modal termasuk permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha di Lokasi Proyek dalam menjalankan kegiatan usahanya. Who? Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5/2021 Pasal 32 ayat (4): Pelaku usaha kecil Rp 1 – 5 miliar (per semester); Pelaku Usaha menengah Rp 5 – 10 miliar dan Pelaku Usaha besar > Rp 10 miliar (per triwulan). When? Pelaku Usaha kecil (dengan investasi Rp1 -5 Milyar) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) Pelaku Menengah (dengan investasi Rp.5 – 10 Milyar ) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) Pelaku Menengah (dengan investasi diatas Rp.10 Milyar) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan)

4. Hal yang Perlu diperhatikan Pelaku Usaha LKPM perlu perbaikan dapat diperbaiki selama periode masa pelaporan Pelaku usaha dikatakan telah memenuhi kewajiban pelaporan LKPM ketika LKPM telah disetujui Pelaku Usaha tidak diizinkan memiliki KBLI atas Perdagangan Besar dan Perdagangan Eceran secara bersamaan dalam 1 (satu) entitas Pelaku Usaha dengan KBLI single purpose tidak diizinkan memiliki lebih dari 1 (satu) KBLI Pelaku Usaha (PMA) wajib merealisasikan nilai minimum investasi sebesar Rp. 10 (sepuluh) Miliar (Pasal 12 Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021) Pelaku Usaha agar merealisasikan rencana investasinya dalam waktu maksimal 1 (satu) tahun sejak NIB diterbitkan 5

5. PRINSIP PENYAMPAIAN LKPM Login melalui laman website oss.go.id Login OSS Username Password

6. Data Kegiatan Usaha Realisasi Penanaman Modal Modal Tetap Pengadaan tanah Pembangunan Bangunan Gedung Pengadaan Peralatan/Sarana/Mesin Lain- lain (biaya operasional selama kegiatan konstruksi Modal Kerja untuk 1 turn over Penggunaan Tenaga Kerja Tenaga Kerja Indonesia Tenaga Kerja Asing Produksi Barang/Jasa dan Pemasaran per tahun (untuk LKPM tahap Produksi) Kewajiban Perusahaan (untuk LKPM tahap Produksi) Kewajiban Divestasi BPJS Ketenagakerjaan Kemitraan dengan UMKM Pelatihan Tenaga Kerja Tanggungjawab sosial perusahaan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan 4. Permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha KOMPONEN LKPM

7. TAHAPAN REALISASI INVESTASI PERSIAPAN KONSTRUKSI PRODUKSI PERLUASAN/ RESTRUKTURISASI Pembelian lahan, Pra feasibility study, Biaya Persiapan Bangunan, Pembelian mesin, dan peralatan, Instalasi mesin, dan lain- lain Operational cost , Biaya maintenance , Biaya lain- lain Penambahan kapasitas dan faktor produksi lainnya, penggantian mesin- mesin lama, replanting , dan lain- lain Melibatkan: Tenaga kerja langsung, tenaga kerja outsourcing, tenaga kerja dari para sub- contractor .

8. Tanah Bangunan Mesin/ sarana/ Peralatan Lain- lain MODAL TETAP Biaya pengeluaran atas nilai perolehan untuk pengadaan dan pematangan tanah ( land clearing , cut and fill , dan lain- lain) dalam lokasi proyek Biaya pengeluaran atas nilai perolehan bangunan gedung termasuk konstruksi baru, renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang serta biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, khusus, penunjang, dan fasilitas lainnya Biaya yang dikeluarkan atas nilai perolehan untuk pembelian, penggantian/ penambahan mesin/peralatan baru baik yang diimpor maupun pembelian lokal, termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, serta biaya pengiriman dan instalasi Biaya Feasibility Study, biaya persiapan, biaya untuk sewa tanah/bangunan/ sewa kendaraan, biaya operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pembelian kendaraan,serta pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial Pencatatan realisasi penanaman modal berdasarkan harga perolehan dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset PELAPORAN LKPM TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN Pencatatan Realisasi Penanaman Modal

9. Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya overhead perusahaan *) Satu turnover adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali) Pencatatan Tenaga Kerja Tenaga kerja yang diinput adalah tenaga kerja perusahaan diluar jabatan Komisaris dan Direksi, yang meliputi pencatatan data TKI, TKA, serta tenaga kerja lokal setempat Pencatatan Permasalahan Pelaku Usaha Pelaku Usaha dapat mencatat permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usahanya

10. Pelaporan LKPM Tahap Konstruksi/Persiapan Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya overhead perusahaan *) Satu turnover adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali) 11 Pencatatan Tenaga Kerja Tenaga kerja yang diinput adalah tenaga kerja perusahaan diluar jabatan Komisaris dan Direksi, yang meliputi pencatatan data TKI, TK6, serta tenaga kerja lokal setempat Pencatatan Permasalahan Pelaku Usaha Pelaku Usaha dapat mencatat permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usahanya Pencatatan Realisasi Modal Kerja

11. Modal Tetap Modal Kerja Setelah operasional/produksi komersial, tidak ada lagi tambahan realisasi modal tetap, kecuali atas pembelian capital expenditure (capex) berupa tanah, bangunan, mesin produksi, kendaraan, ataupun aset perusahaan lainnya Khusus bagi non UMK, realisasi modal kerja berupa nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), dan biaya overhead perusahaan tidak diinput dalam LKPM OSS berbasis risiko PELAPORAN LKPM TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL Pencatatan Realisasi Penanaman Modal

12. Pencatatan Realisasi Produksi/Jasa dan Pemasaran Realisasi produksi/jasa diisi atas produksi barang/jasa yang dihasilkan dalam satu tahun Pencatatan realisasi ekspor dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US$) selama satu tahun dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dilaksanakannya ekspor Pencatatan Kewajiban Pelaku Usaha Kewajiban divestasi BPJS Ketenagakerjaan Kemitraan Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing Tanggung jawab sosial perusahaan Kewajiban pengelolaan lingkungan Kewajiban lainnya yang dipersyaratkan

13. ALUR VERIFIKASI LKPM LKPM SUDAH DIPERBAIKI Pelaku Usaha telah memenuhi kewajiban pelaporan LKPM LKPM TERKIRIM PELAPORAN LKPM PROSES VERIFIKASI LKPM PERLU PERBAIKAN LKPM DISETUJUI LKPM dikembalikan ke Pelaku Usaha untuk diperbaiki LKPM diperbaiki Pelaku Usaha dan dikirimkan kembali

14. Peringatan Tertulis Penghentian Sementara Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha Dikenakan bagi Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran ringan, salah satunya karena: Tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut- turut Menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut- turut dengan nilai realisasi nihil Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran ringan Dikenakan apabila Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban atas sanksi pelanggaran sedang Peringatan Pertama (30 hari kerja) Peringatan Kedua (15 hari kerja) Peringatan Ketiga (10 hari kerja) Penghentian Sementara (30 hari kerja) Pencabutan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan usaha Sanksi dinyatakan gugur bila memenuhi kewajiban dan memberikan tanggapan ke sistem OSS. Apabila tidak, akan diberikan sanksi administratif selanjutnya TENGGAT WAKTU SANKSI DAPAT DIKENAKAN SECARA BERJENJANG SANKSI ADMINISTRATIF

15. KEPATUHAN PELAKU USAHA DALAM PENYAMPAIAN LKPM MEMBENTUK PROFIL PELAKU USAHA Kriteria kepatuhan pelaku usaha Sangat baik Baik Kurang baik DATA KEPATUHAN Bidang Usaha, Lokasi Usaha, Produk/Jasa yang dihasilkan, Kapasitas Produksi/Jasa, Nilai Investasi, Tenaga Kerja, Jumlah Bangunan, Perizinan Berusaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal DATA KEGIATAN USAHA Informasi dan data terkait pelaku usaha (Nama Pelaku Usaha, Alamat, NPWP, Status Penanaman Modal (PMA/PMDN), Data Permodalan, Susunan Pemegang Saham, Maksud dan Tujuan) DATA LEGALITAS DATA SHARING

16. SANKSI AKAN MENGURANGI NILAI KEPATUHAN