MATERI 14. KONEKTIVITAS PEMBANGUNAN PARIWISATA.pptx

konektivitas dalam pembangunan pariwisata

1. KONEKTIVITAS PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN ZAINI BUSTAMAN, SH, MM Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Malang – Jawa Timur, 12 Februari 2018

2. OUTLINE CARA SINGKAT MEMAHAMI PARIWISATA SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PARIWISATA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN ‹#›

3. ‹#› CARA SINGKAT MEMAHAMI PARIWISATA

4. ‹#›

5. ‹#› National Branding, Regional Branding, Local Branding By Customer, By Product, By Event Travel Mart, Direct Sale, Festivals Wisatawan Mancanegara Wisatawan Nusantara TV Komersial Promosi Indonesia Untuk Pasar China Iklan di Korea Selatan (Samsung) BRANDING ADVERTISING SELLING PEMASARAN

6. ‹#› ATRAKSI AKSESIBILITAS AMENITAS INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI & INFRA INFORMASI Udara Laut Darat ( Listrik, air, Pengelolaan Limbah & Telekomunikasi) ( Perbankan, Parkir, Toilet, RS & Polisi Pariwisata) DESTINASI ALAM BUDAYA BUATAN (Akomodasi , Restoran , TIC, Papan Informasi & Souvenir)

7. ‹#› SDM MASYARAKAT PENINGKATAN KAPASITAS & SERTIFIKASI PROFESI SADAR WISATA & MASYARAKAT PELAKU USAHA PARIWISATA STANDAR & SERTIFIKASI USAHA SDM INDUSTRI

8. ‹#› SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PARIWISATA DALAM DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL

9. ‹#› STRATEGI PEMBANGUNAN NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA TIGA (3) DIMENSI PEMBANGUNAN QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN & KEWILAYAHAN KONDISI PERLU Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB Pendidikan Kesehatan Perumahan Antar kelompok Pendapatan Antar wilayah: (1) Desa, (2) Pinggiran, (3) Luar Jawa, (4) Kawasan Timur Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi & Ketenagalistrikan Kemaritiman dan Kelautan Pariwisata dan Industri Membangun untuk manusia dan masyarakat; Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar; Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Mental / Karakter

10. ‹#› BUKU I RPJMN 2015-2019 I. SASARAN II. SASARAN PEMBANGUNAN Meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi. RKP 2017 -2018 SASARAN PEMBANGUNAN PARIWISATA NO URAIAN SASARAN BASELINE 2014*) 2015 2016 2017 2018 2019 1 Kontribusi terhadap PDB Nasional 4,2 % n.a n.a n.a n.a 8,0 % 2 Wisatawan Mancanegara (orang) 9,3 Juta 9,7 Juta 12,0 Juta 15,0 Juta 18,0 Juta 20,0 Juta 3 Wisatawan Nusantaran (kunjungan) 250 Juta 255 Juta 260 Juta 265 Juta 270 Juta 275 Juta 4 Devisa (Rp Triliun) 120,0 150 172,8 185,9 217,5 260,0 Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP 2015, RKP 2016, RKP 2017 dan estimasi sementara untuk 2018

11. ‹#› PEMBANGUNAN PARIWISATA INDONESIA DALAM RKP 2017 Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata Indonesia WONDERFUL INDONESIA 1. Promosi Wisata Indonesia 2. Pengembangan 10 Destinasi Wisata 3. SDM dan Kelembagaan Pariwisata 4. Layanan Kemudahan Wisman Masuk 5. Penciptaan Ekonomi Lokal dan Sikap Masyarakat 6. Jaminan Keselamatan, Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Destinasi Wisata Arah Kebijakan: Pemasaran Pariwisata Nasional: Mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan mancanegara; Pembangunan Destinasi Pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri; Pembangunan Industri Pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran; Pembangunan Kelembagaan Pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional. Kebijakan terkait Revolusi Mental: Membentuk masyarakat yang ramah dan lingkungannya yang nyaman bagi pelancong; Petugas yang ramah dan melayani; Penegakan hukum dan disiplin . Sumber: Peraturan Presiden No.45 Tahun 2016 tentang RKP 2017

12. ‹#› PEMBAGIAN KEWENANGAN (Undang-Undang No mor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan)

13. ‹#› PEMBAGIAN KEWENANGAN (Undang-Undang No mor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan)

14. ‹#› PEMBAGIAN KEWENANGAN (Undang-Undang No mor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan)

15. ‹#› PEMBAGIAN PELAKSANAAN URUSAN PARIWISATA (Undang-Undang No mor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

16. ‹#› PEMBAGIAN PELAKSANAAN URUSAN PARIWISATA (Undang-Undang No mor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

17. ‹#› RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

18. ‹#› LANDASAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN INDONESIA Asas Pembangunan Kepariwisataan Manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kekeluargaan Adil dan merata Keseimbangan antara daya dukung dan daya tampung Kemandirian Kelestarian Partisipasi Berkelanjutan Demokratis Kesetaraan kesatuan Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya Menjunjung tinggi HAM, keragaman budaya, dan kearifan lokal Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup Memberdayakan masyarakat setempat Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah dan antar pemangku kepentingan Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia Memperkukuh keutuhan NKRI Cakupan Pembangunan Kepariwisataan Pembangunan industri pariwisata Pembangunan destinasi pariwisata Pembangunan pemasaran pariwisata Pembangunan kelembagaan kepariwisataan

19. ‹#› KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Definisi Arahan pembangunan yang dirumuskan dan ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan kepariwisataan, dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah Fungsi 1. Sebagai dasar dalam perumusan strategi pembangunan kepariwisataan. 2. Memberikan arah bagi perumusan rencana pengembangan kawasan pariwisata. 3. Memberikan arah bagi perumusan program pembangunan destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. 4. Sebagai dasar dalam perumusan ketentuan pengendalian kepariwisataan. Dirumuskan Berdasarkan 1. Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisataan 2. Tujuan Pembangunan Kepariwisataan 3. Peraturan perundang-undangan yang terkait

20. ‹#› KERANGKA MUATAN RIPPARPROV DAN RIPPARKAB/KOTA

21. ‹#› Event Base Program Base B A S Branding Advertising Selling #2 #2 PROMOTION STRATEGY P O S Paid Media Owned Media Social Media E Endorser + #3 MEDIA STRATEGY P O P Pre Event On Event Post Event #4 PROMOTION TIME * Timing Promosi Paling Penting D O T Destination Origin Timeline MARKETING STRATEGY #1 International Event : H-2 Bulan Regional Event : H-1 Bulan Regional Event (Border) : H-1 Minggu STRATEGI PEMASARAN

22. ‹#› Implementasi Strategi Pemasaran Menurut Pendekatan ‘DOT’ D ESTINATION (DESTINASI) Great Bali, Great Jakarta, Great Batam O RIGIN (ASAL) China, Singapore, Malaysia, Australia, dan Jepang T IME (WAKTU) Market Seasonality (Pola Musiman Pasar)

23. ‹#› B RANDING - 20% (National Branding, Regional Branding, Local Branding) A DVERTISING - 30% (By Customer, By Product, By Event) S ELLING – 50% ( Travel Mart, Direct Sale, Festivals) Implementasi Strategi Pemasaran Menurut Pendekatan ‘BAS’

24. ‹#› Implementasi Strategi Pemasaran Menurut Pendekatan ‘POP’

25. ‹#› Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Pendekatan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Produk) ATRAKSI Nature Culture Man Made AKSESIBILITAS Darat Laut Udara AMENITAS Prasarana Umum Fasilitas Umum Fasilitas Pariwisata

26. ‹#› MENCIPTAKAN “10 BALI BARU” Danau Toba Tanjung Kelayang Tanjung Lesung Kepulauan Seribu Borobudur Bromo Tengger Semeru Mandalika Wakatobi Morotai Labuan Bajo

27. ‹#› Danau Toba Sumatera Utara LOKASI 10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS KSPN/Kawasan Strategis Pariwisata Nasional KEK/Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Kelayang Bangka Belitung Kepulauan Seribu DKI Jakarta Tanjung Lesung Banten Wakatobi Sulawesi Tenggara Pulau Morotai Maluku Utara Mandalika Nusa Tenggara Barat Komodo Nusa Tenggara Timur Borobudur Jawa Tengah Bromo Tengger Semeru Jawa Timur

28. ‹#› Strategi Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata SERTIFIKASI PROFESI Bidang Hotel dan Restoran Perjalanan Wisata Kepemanduan Wisata GERAKAN SADAR WISATA Masyarakat Umum Akademisi Pengusaha SERTIFIKASI USAHA Usaha Hotel dan Restoran Usaha Perjalanan Wisata Usaha Kepemanduan Wisata

29. ‹#› HIERARKI RENCANA KEPARIWISATAAN

30. ‹#› JENIS RENCANA KEPARIWISATAAN RENCANA UMUM RENCANA KHUSUS/SPESIFIK RENCANA RINCI NAMA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA RENCANA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA FUNGSI MEWUJUDKAN ‘CITA-CITA’ PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN (VISI, MISI) MEMBANGUN KESESUAIAN TEMA UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN DAYA SAING MEWUJUDKAN FUNGSI KESTRATEGISAN KAWASAN

31. ‹#› CONTOH : RIPPARNAS, RENCANA INDUK DPN, RENCANA KSPN RENCANA UMUM RENCANA KHUSUS RENCANA RINCI NAMA RIPPARNAS RENCANA INDUK DPN RENCANA KSPN FUNGSI MEWUJUDKAN ‘CITA-CITA’ PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL MEMBANGUN KESESUAIAN TEMA UNTUK MENDUKUNG PENGUATAN DAYA SAING MEWUJUDKAN FUNGSI KESTRATEGISAN KAWASAN SECARA NASIONAL. MISAL: KSPN BOROBUDUR DSK “PERLINDUNGAN TERHADAP WARISAN BUDAYA DUNIA” LINGKUP 4 ASPEK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN: DESTINASI, INDUSTRI, PEMASARAN, KELEMBAGAAN 4 ASPEK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN: DESTINASI, INDUSTRI, PEMASARAN, KELEMBAGAAN FOKUS DAN RINCI PADA ASPEK DESTINASI DAN KELEMBAGAAN ASPEK INDUSTRI DAN PEMASARAN MENGACU KE RIPPARPROV DAN KAB. MAGELANG SIFAT RENCANA INDUK: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, STRATEGI, INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN RENCANA INDUK: TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, STRATEGI, INDIKASI PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA AKSI/TINDAK: TARGET, STRATEGI, ROAD MAP PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS

32. ‹#› KEDALAMAN MUATAN RIPPAR (DESTINASI PARIWISATA) KOMPONEN RIPPARPROV RIPPARKAB/KOTA PERWILAYAHAN PARIWISATA Penentuan DPP, KPPP, KSPP Membangun keterkaitan internal (antar DPP, KPPP, KSPP) dan eksternal (DPP-KPPP-KSPP, dengan KSPN/ KPPN/KSPK/KPPK sekitar Penentuan KPPP dan KSPP Membangun keterkaitan internal (antar KPPK, KSPK) dan eksternal (KPPP-KSPP, dg KSPN/ KPPN/KSPP/KPPP sekitar DAYA TARIK WISATA Penentuan DTWP Pengembangan DTWP Membangun keterkaitan antara DTWP dengan DTW kab/kota, DTWP provinsi lain, DTWN Penentuan DTW unggulan kab/kota Membangun keterkaitan antara DTW unggulan kab/kota dengan DTWP dan DTWN Mengembangkan sumber daya wisata menjadi daya tarik wisata Mengaitkan antara daya tarik wisata dengan sumber daya wisata

33. ‹#› KEDALAMAN MUATAN RIPPAR (DESTINASI PARIWISATA) KOMPONEN RIPPARPROV RIPPARKAB/KOTA AKSESIBILITAS pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung pembangunan kepariwisataan PROVINSI pengembangan sistem jaringan transportasi internal dan eksternal untuk mendukung pembangunan kepariwisataan KAB/KOTA FASILITAS PARIWISATA Pengembangan fasilitas transportasi wisata yang menghubungkan DPP-KPPP-KSPP Pengembangan pusat informasi pariwisata provinsi peningkatan kualitas pusat informasi pariwisata kabupaten/kota penetapan arahan lokasi fasilitas pariwisata (kualifikasi di setiap lokasi, KPP, dan KSP kabupaten/kota) penetapan kuota fasilitas pariwisata sesuai dengan kebutuhan pelayanan wisatawan dan penduduk kabupaten/kota.

34. ‹#› KEDALAMAN MUATAN RIPPAR (DESTINASI PARIWISATA) KOMPONEN RIPPARPROV RIPPARKAB/KOTA FASILITAS UMUM peningkatan kualitas pelayanan bandara, terminal antarkota, stasiun kereta api, dan pelabuhan; peningkatan kualitas pelayanan angkutan umum darat, laut, sungai, udara, antarkota. pengembangan fasilitas umum yang paling dibutuhkan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di kabupaten/kota peningkatan kualitas fasilitas umum yang sudah ada untuk mendukung pengembangan kepariwisataan kabupaten/kota, PRASARANA UMUM Penerapan standar nasional pembangunan dan pengelolaan prasarana umum di DPP Pengembangan sistem jaringan prasarana umum untuk mendukung pariwisata di KSPK/KPPK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pengembangan organisasi masyarakat di tingkat provinsi Pelibatan masyarakat di KSPK dan KPPK PENGEMBANGAN INVESTASI Pengembangan investasi pariwisata di DPP Pengembangan investasi pariwisata di kabupaten/kota PENGELOLAAN LINGKUNGAN Pengelolaan lingkungan di DPP, KSPP, KPPP Pengelolaan dampak akibat perkembangan pariwisata

35. ‹#› KEDALAMAN MUATAN RIPPAR (INDUSTRI PARIWISATA) KOMPONEN RIPPARPROV RIPPARKAB/KOTA STRUKTUR INDUSTRI PARIWISATA pembangunan struktur industri pariwisata, mencakup fungsi, hierarki, dan hubungan antarmata rantai pembentuk industri pariwisata lintas kabupaten/kota pembangunan struktur industri pariwisata, mencakup fungsi, hierarki, dan hubungan antarmata rantai pembentuk industri pariwisata di kabupaten/kota DAYA SAING PRODUK PARIWISATA pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat di bidang pariwisata dan yang terkait sebagai elemen produk pariwisata berdaya saing nasional dan internasional pengelolaan industri pariwisata di kabupaten/kota untuk memenuhi standar-standar pelayanan nasional dan internasional pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat di bidang pariwisata dan yang terkait sebagai elemen produk pariwisata berdaya saing provinsi dan nasional

36. ‹#› KEDALAMAN MUATAN RIPPAR (INDUSTRI PARIWISATA) KOMPONEN RIPPARPROV RIPPARKAB/KOTA KEMITRAAN USAHA PARIWISATA pengembangan kemitraan industri pariwisata lintas kabupaten/kota pengembangan kemitraan usaha pariwisata di kabupaten/kota KREDIBILITAS BISNIS peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata skala nasional dan internasional di provinsi peningkatan kredibilitas bisnis industri pariwisata di kabupaten/kota TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN ALAM DAN SOSIAL BUDAYA pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha pariwisata di tingkat provinsi dalam rangka membangun iklim persaingan yang sehat dan menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan pengendalian perkembangan usaha pariwisata dalam rangka membangun iklim persaingan yang sehat dan menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan kabupaten/kota

37. ‹#› KEDALAMAN MUATAN RIPPAR (PEMASARAN PARIWISATA) KOMPONEN RIPPARPROV RIPPARKAB/KOTA PENGEMBANGAN PASAR PARIWISATA segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata provinsi evaluasi keberhasilan pengembangan pasar pariwisata provinsi segmentasi dan pemilihan pasar sasaran pariwisata kabupaten/kota evaluasi keberhasilan pengembangan pasar pariwisata kabupatn/kota PENGEMBANGAN CITRA PARIWISATA penempatan strategik posisi (positioning) provinsi sebagai destinasi pariwisata nasional atau internasional bauran pemasaran pariwisata provinsi sebagai destinasi pariwisata nasional atau internasional (termasuk, namun tidak terbatas pada produk, distribusi, dan promosi) Evaluasi keberhasilan pengembangan citra pariwisata penempatan strategik posisi (positioning) provinsi sebagai destinasi pariwisata provinsi, nasional, atau internasional bauran pemasaran pariwisata provinsi sebagai destinasi pariwisata provinsi, nasional, atau internasional (termasuk, namun tidak terbatas pada produk, distribusi, dan promosi) Evaluasi keberhasilan pengembangan citra pariwisata KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA kemitraan pemasaran pariwisata provinsi kemitraan pemasaran pariwisata kabupaten/kota

38. ‹#› KEDALAMAN MUATAN RIPPAR (KELEMBAGAAN PARIWISATA) KOMPONEN RIPPARPROV RIPPARKAB/KOTA ORGANISASI KEPARIWISATAAN strategi pengembangan sumber daya kelembagaan tingkat provinsi yang lebih efektif pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, dan profesi tingkat provinsi yang mendukung pembangunan kepariwisataan pengembangan sumber daya kelembagaan tingkat kabupaten/kota yang lebih efektif pengembangan organisasi birokrasi, organisasi swasta, pendidikan, profesi, dan organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota yang mendukung pembangunan kepariwisataan SUMBER DAYA MANUSIA peningkatan kompetensi sumber daya manusia pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan seluruh kabupaten/kota di dalam provinsi serta swasta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan swasta di kabupaten/kota REGULASI DAN MEKANISME OPERASIONAL regulasi untuk membangun iklim yang kondusif bagi investor, pengendalian perencanaan tingkat provinsi, serta pembinaan karir di bidang kepariwisataan regulasi untuk membangun iklim yang kondusif bagi investor, pengendalian perkembangan fisik untuk pariwisata, serta pembinaan karir di bidang kepariwisataan

39. ‹#› Sekian dan Terima Kasih