Materi 6. Hukum Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan.ppt

Hukum jaminan mutu dan keamanan produk perikanan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Sistem ini bertujuan untuk memastikan produk perikanan yang dihasilkan dari praproduksi hingga distribusi aman dan bermutu untuk kesehatan manusia.
Peraturan Utama
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015: Mengatur sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta peningkatan nilai tambah produk perikanan. Aturan ini menjadi dasar untuk sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan secara keseluruhan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 8 Tahun 2024: Merupakan peraturan terbaru yang lebih rinci mengenai pengendalian pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di tingkat pelaksana, mulai dari verifikasi pembinaan, pengendalian, hingga pengawasan mutu.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan: Merupakan dasar hukum utama untuk pengelolaan perikanan di Indonesia, yang juga mencakup aspek penegakan hukum terkait jaminan mutu dan keamanan produk.
Tujuan dan Ruang Lingkup
Tujuan: Memberikan jaminan mutu dan keamanan pada produk perikanan agar layak jual dan aman dikonsumsi. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar internasional.
Ruang Lingkup: Sistem jaminan mutu dan keamanan berlaku mulai dari tahap praproduksi, penangkapan/pemanenan, pengolahan, hingga distribusi dan pemasaran.
Mekanisme Pengendalian
SISJAMU: Sistem ini diterapkan melalui berbagai kegiatan seperti pembinaan, pengendalian, dan pengawasan mutu untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan.
Verifikasi: Otoritas kompeten yang berwenang akan melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan sistem ini pada pelaku usaha.
Sertifikasi: Hasil verifikasi dapat berujung pada penerbitan sertifikat seperti Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), serta sertifikat lainnya untuk memastikan standar mutu dan keamanan telah terpenuhi.
Pengendalian pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu (SISJAMU ...
6 Okt 2024 — Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut SISJAMU, merupakan rangkaian upay...
favicon
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

keputusan kepala badan pengendalian dan pengawasan mutu
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan H...
favicon
KKP | Kementerian Kelautan dan Perikanan

Peraturan Perundang-undangan - JDIH Provinsi DKI Jakarta
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah P...
favicon
JDIH Provinsi DKI Jakarta
Tampilkan semua

1. JAMINAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Chomariyah
FH UHT
2025
Chomariyah
UHT
2024

2. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah
upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan
dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian
untuk menghasilkan Hasil Perikanan yang bermutu dan aman
bagi kesehatan manusia  
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) adalah sistem
manajemen keamanan pangan yg mendasarkan kesadaran
bahwa bahaya dapat timbul pd tahap-tahap proses, namun dapat
dikendalikan melalui tindakan pencegahan & pengendalian titik
kritis

BEBERAPA ISTILAH TERKAIT JAMINAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN

3.  Program
Persyaratan Dasar (
Pre Requisite Programs)

adalah
persyaratan dasar penerapan higiene pada
semua
unit dan atau sarana yg terkait pada
penanganan
& pengolahan hasil perikanan.
GMP
(
Good Manufacturing Practices)
adalah pedoman
persyaratan
& tata cara berproduksi yg baik bagi
suatu
unit pengolahan ikan
SSOP
(
Standar Sanitation Operating Procedure)
adalah
pedoman
persyaratan sanitasi unit pengolah ikan 

4. PENGERTIAN HASIL PERIKANAN

5. Definisi SKP
Sertifikat Kelayakan
Pengolahan adalah
Sertifikat Yang Diberikan
Kepada Pelaku Usaha
Industri pengolahan Ikan
Terhadap setiap Unit Yang
telah Menerapkan GMP
dan SSOP
SKP diterbitkan oleh
Direktur Jenderal
Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan
Perikanan sebagai hasil
pembinaan terhadap UPI

6. Sertifikat
Kelayakan Pengolahan (SKP). SKP diberikan
kepada
Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah
menerapkan
Cara Pengolahan Ikan yang Baik (GMP) dan
memenuhi
persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar
(SSOP).

8. Manfaat SKP
Memberikan jaminan
mutu dan keamanan hasil
perikanan pada produk
perikanan yang
diproduksi, diimpor, dan
diedarkan di wilayah
Negara Republik
Indonesia sehingga
memenuhi persyaratan
mutu dan keamanan hasil
perikanan sesuai dengan
standar yang
dipersyaratkan

9. Pelaku Usaha
Pelaku
usaha Industri Pengolahan Ikan yaitu
setiap
orang & pengumpul/pemasok yg
melakukan
kegiatan usaha penanganan & atau
pengolahan
HP dan atau keg usaha yg berkaitan
dgn
usaha tsb
Ruang Lingkup SKP
-Penerbitan SKP
-Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan
-Pembinaan dan
-Pengawasan Mutu
Pengguna Layanan SKP

10. STANDAR LAYANAN SKP

11. 1.UU No. 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan jo UU No. 45 Tahun
2009 Pasal 20 ayat 1:
Ayat (3)
Setiap orang yang melakukan penanganan
dan pengolahan ikan wajib memenuhi
dan menerapkan persyaratan kelayakan
pengolahan ikan, sistem jaminan mutu
dan keamanan hasil perikanan
Ayat (4)
bahwa setiap orang yang memenuhi dan
menerapkan persyaratan kelayakan
pengolahan ikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), memperoleh
Sertifikat Kelayakan Pengolahan
(SKP)
DASAR HUKUM SKP

12. 2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan
3.Peraturan Pemerintah Nomor 57
Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
serta Peningkatan Nilai Tambah
Produk Hasil Perikanan
4.Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pengendalian Pelaksanaan
Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan
Hasil Kelautan dan Perikanan
5.Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 16 Tahun 2024.
Pengendalian dalam penerbitan
sertifikat jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan.
DASAR HUKUM SKP

13. DASAR HUKUM SKP
•Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
17/PERMEN-KP/2019
tentang Persyaratan dan Tata
Cara
Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan
•Keputusan
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu,
Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 25 Tahun
2023
Tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Sistem Jaminan
Mutu
Dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses
Produksi
Perikanan Budidaya Dan Perikanan Tangkap

14. •`Peraturan
Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik
Indonesia
Nomor 51 /Permen-KP/2018
Tentang
Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan
Sertifikat
Penerapan Program Manajemen Mutu
Terpadu/Hazard
Analysis And Critical Control
Point

DASAR HUKUM SKP

15. Persyaratan SKP UPI Menengah-
Besar
Persyaratan
Mengajukan rekomendasi SKP
1.FC
IUP atau Ijin Usaha di bidang Pengolahan Perikanan
2.FC
SIUP
3.FC
Identitas Pemohon
4.FC
akte pendirian Industri pengolahan ikan bagi perusahaan
5.FC
perjanjian sewa menyewa (Min 2 tahun)
6.SP
melakukan proses produksi scr aktif
7.Bukti
kepemilikan
8.Dok
panduan mutu GMP dan SSOP
9.Fotocopi
SPI atau keterampilan dibidang keamanan pangan yg
setara
untuk penanggung jawab mutu

16. Persyaratan SKP UPI Mikro Kecil
Persyaratan Mengajukan rekomendasi SKP
1.FC IUP atau Ijin Usaha di bidang Pengolahan Perikanan
atau SIUP atau surat keterangan dari kelurahan/kantor
desa
2.FC Identitas Pemohon
3.FC perjanjian sewa menyewa (Min 2 tahun)
4.SP melakukan proses produksi scr aktif
5.Bukti kepemilikan
6.Dok panduan mutu GMP dan SSOP
7.Fotocopi SPI atau keterampilan dibidang keamanan
pangan yg setara untuk penanggung jawab mutu

17. Persyaratan Tambahan SKP
Persyaratan tambahan:
•Produk lobster, kepiting, rajungan harus melampirkan
surat penyataan bahwa produk yang dihasilkan sesuai
ketentuan Permen KP 01/2015
•Produk Hiu/cucut melampirkan surat penyataan bahwa
tidak menggunakan hiu/cucut yang dilarang sesuai Permen
KP 59/2014 (Hiu koboi dan Hiu Martil) dan CITES dan
melampirkan uji DNA
•Produk Kekerangan melampirkan surat pernyataan bebas
marine biotoksin (PSP, DSP, dll)

18. PEMBINA MUTU
DAERAH
PENGECEKAN
PROSES PEMBINAAN
REKOMENDASI PENERBITAN SKP dari
Pembina Mutu ke Sekr Pusat melalui
Dinas KP Prov
Rekomendasi
Penerbitan SKP
Penerbitan
SKP
UPI
Proses
Penerbita di
Pusat
Proses
Pembinaan di
daerah
Prosedur Penerbitan SKP
Dirjen PDS melalui
Sekretraiat Pusat
UPI
Dinas KP
Prov

19. Jangka Waktu Penyelesaian SKP
Paling lama 7 hari kerja sejak
diterimanya permohonan yang
dinyatakan telah sesuai
Tidak dikenakan biaya
Biaya SKP

20. Masa Berlaku SKP
SKP A dilakukan pembinaan kembali paling
sedikit dalam waktu 2 tahun.
SKP B dilakukan pembinaan kembali paling
sedikit dalam waktu 1 tahun.
SKP C dilakukan pembinaan kembali paling
sedikit dalam waktu 6 bulan.

21. Tempat Pelayanan SKP
Nama
Layanan
Ruang Pelayanan SKP Tujuan
Pelayanan
Penerbitan
SKP
Loket pelayanan SKP
bertempat di Gedung
Mina Bahari 4 Loket 16,
Jl. Medan Merdeka Timur
No. 16 Jakarta Pusat
Jam Layanan: 08.00 –
15.00 WIB
Penerbitan SKP
Membantu pelaku
usaha pengolahan
memenuhi
persyaratan kualitas
ekspor dan
penjualan retail
dalam negeri

22. Pengaduan SKP
No Sarana
Pengaduan SKP
1 Telp Layanan
Pengaduan 021 - 3513326
2email pengaduan
[email protected]
3kotak pengaduan Gedung Mina Bahari 3
4 Formulir
Keluhan
Pelanggan SKP
Loket 16 PTSP

23. Jaminan Pelayanan SKP
Sesuai prosedur pelayanan penerbitan SKP yang telah
dibuat
Penerimaan layanan SKP dilakukan di ruang PTSP yang
dilengkapi dengan AC dan penerangan yang cukup
Ruangan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran
Tersedia tangga untuk jalur evakuasi
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
SKP

24. Evaluasi Kinerja Pelaksana Layanan SKP
1.Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai oleh atasan
langsung
2.Evaluasi pencapaian sasaran melalui rapat kerja
teknis
3.Sistem dokumentasi database
4.Evaluasi pelayanan SKP secara periodik per triwulan

25. Pelaksana Layanan SKP
•Tim Teknis SKP/Pantek: 11 orang
•Sekretariat: 6 orang
Ketua dan anggota Pantek SKP:
memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan dan
mutu produk perikanan.
memahami sistem administrasi yang baik;
memiliki pengetahun tentang keamanan pangan
dan mutu produk perikanan; dan
mampu mengoperasikan sarana kerja.

26. Petugas Pembina Mutu SKP
Kompetensi: memahami penerapan HACCP, GMP dan SSOP
1.melaksanakan bimbingan teknis penerapan persyaratan
kelayakan pengolahan serta sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan kepada pelaku usaha;
2.melakukan verifikasi lapangan;
3.melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan kelayakan
pengolahan;
4.memberikan saran perbaikan;
5.melakukan evaluasi hasil tindakan perbaikan;
6.melakukan pendampingan atau asistensi dan pelatihan dalam
menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan;
7.menginformasikan masa berlaku SKP kepada pelaku usaha
industri pengolahan ikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
berakhir masa berlaku sertifikat Kelayakan Pengolahan; dan
8.membuat laporan hasil pembinaan mutu.

27. Terima Kasih