Materi-Bankum-di-UMY-tgl-26-Oktober-2019-dg-aisiyah-diy.ppt

JJ

1. Disampaikan oleh
WSR. Aris Suprihadi, SH.,MH
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JL. GEDONGKUNING NO.146 . TELP. [phone] - 373195

2. Nama: WSR. Aris Suprihadi, S.H.,M.H
NIP : 19620412 198303 1 001
Pangkat : Pembina IV/a TMT 1 April 2013
Jabatan: JFT Ahli Madya Kanwil Kemenkumham DIY
Jabatan non Struktul Wakil Ketua Majelis Pengawas Notaris Kulon Progo.
Pengalaman Jabatan ;
Th. 1990-1999 Penyiar RRI Yogyakarta
Th. 2000-2005 Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian Dep. Kehakiman & HAM
Th. 2005-2009 Kepala Humas dan Protokol Kemenkumham DIY
Th. 2009-2013 Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumahm DIY
Th. 2013-2016 Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham DIY
Th. 2016 – sekarang sbg JFT Luhkum Kanwil Kemenkumham DIY
Jabatan non kedinasan Dosen tidak tetap pada Fak. Hukum UWMY
Jabatan organisasi Muhammadiyah sbg Sekretaris PRM Tamantirto Utara
(2x)
Alamat Jl. Peleman RT 04 No. 31 Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY
HP. 081328301076

3. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Negara
Indonesia adalah Negara Hukum, Dalam Negara Hukum
Negara mengakui, melindulingi hak asasi manusia bagi
setiap individu termasuk atas hak Bantuan Hukum.
Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk
mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama
dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak
asasi manusia.
Negara bertanggungjawab terhadap pemberian
bantuan hukum bagi orang miskin/tidak mampu
sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

4. Penyelenggaraan Bankum kepada warga negara
merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus
sebagai implementasi negara hukum yang
mengakui dan melindungi serta menjamin hak
asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap
keadilan dan kesamaan dihadapan hukum.
Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini
menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga
negara khususnya bagi orang atau kelompok orang
miskin untuk mendapatkan askes keadilan dan
kesamaan dihadapan hukum.

5. Keadilan
Persamaan kedudukan di dalam hukum
Keterbukaan
Efisiensi
Efektifitas
Akuntabilitas

6. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum
yang diberikan secara Cuma-Cuma
oleh Pemberi Bantuan Hukum
kepada Penerima Bantuan Hukum

7. Pendampingan hukum baik di luar
maupun di dalam pengadilan oleh
Advokad (Penasehat Hukum) atau
Paralegal dalam rangka membantu
penyelesaian permasalahan hukum yang
dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

8. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima
Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses
keadilan;
Mewujudkan hak konstitusional segala warga
negara sesuai dengan prinsip persamaan
kedudukan di dalam hukum;
Menjamin kepastian penyelenggaraan
Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata
di seluruh wilayah Negara Republik lndonesia;
dan
Mewujudkan peradilan yang efektif , efisien,
dan dapat dipertanggungjawabkan

9. Bantuan Hukum meliputi masalah
hukum keperdataan, pidana dan tata
usaha negara baik litigasi maupun non
litigasi,
Bantuan hukum meliputi juga kuasa,
mendampingi, mewakili, membela dan
atau melakukan tindakan hukum lain
untuk kepentingan hukum, penerimaan
Bankum.

10. Menyusun dan menetapkan kebijakan
penyelenggaraan Bankum;
Menyusun dan menetapkan standar Bankum
berdasarkan asas-asas pemberian Bankum;
Menyusun rencana Bankum;
Mengelola anggaran Bankum secara efektif,
efisien, transparan dan akuntabel;
Menyussun dan menyampaikan laporan
penyelenggaraan Bankum kpd DPR RI pada
setiap akhir tahun anggaran.

11. Pemda dapat mengalokasikan
anggaran penyelenggaraan Bankum
dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD);
Ketentuan lebih lanjut mengenai
Bankum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan
Daerah.

12. 1.PBKH FH UNIV.JANABADRA
2.LBH SEMBADA
3.YPBH NYI AGENG SERANG
4.LBH HARAPAN
5.LBH SENOPATI
6.YL ERLINDUNGAN ANAK
7.LBH DHARMA YUDHA
8.LSM RIFKA ANISA WOMEN CRISIS CENTER
9.LKBH FAK HUKUM UII
10.PKBH FAK HUKUM UAD
11. YLBHI LEMBAGA BANKUM YOGYAKARTA

13. 11. PKBH FH UMY
12. LSBH FAK HUKUM UJB
13. LSBH FAK SYARIAH DAN HUKUM UII
14. YPBH PERADI BANTUL
15. YPBHI WILAYAH YOGYAKARTA
16. YPBH APIK YOGYAKARTA
17. LKKK SEKAR MELATI RUMAH BANKUM
18. RUMAH BANKUM YAYASAN AFTA
19. LKBH FH JANABADRA
20. YL KONSULTASI DAN BANKUM HANDAYANI
21.YAYASAN LEMBAGA BANKUM SIKAP
22. LBH AL - KHAUTSAR

14. Adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak
memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak
dasar tersebut meliputi hak atas pangan, sandang,
layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan
berusaha, dan/atau perumahan.
Ditunjukkan dengan SKTM (Surat Keterangan Tidak
Mampu) dari Kepala Desa/Lurah atau Kartu Miskin
(Jamkesmas, KMS, Kartu BLT, dll)

15. 1.Mengajukan Permohonan tertulis yang berisi
sekurang-kurangnya berisi identitas pemohon
dan uraian singkat mengenai pokok persoalan;
2.Melampirkan Identitas KTP/ Kartu Keluarga
3.SKTM dari Lurah/Kepala Desa atau Kartu Miskin
4.Dokumen yang berkaitan dengan perkara

16. SKTM (Surat Keterangan Miskin)
Bila tidak ada SKTM, pemohon dapat
melampirkan :
a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
b. kartu bantuan langsung tunai;
c. kartu keluarga sejahtera;
d. kartu beras miskin;
e. kartu indonesia pintar;
f. kartu indonesia sehat;
g. kartu keluarga sejahtera;
h. kartu perlindungal sosial; atau
i. dokumen lain sebagai pengganti surat
keterangan miskin.

17. Mendapatkan bantuan hukum hingga
masalahnya selesai dan/atau perkaranya telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, selama
penerima bankum tidak mencabut surat kuasa;
Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan
Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode
Advokad;
Mendapatkan informasi dan dokumen yang
berkaitan dengan pelaksanaan bankum sesuai
dengan perundang-undangan

18. Pemberi Bantuan Hukum dilarang
menerima atau meminta pembayaran
dari Penerima Bantuan Hukum
dan/atau pihak lain yang terkait dengan
perkara yang ditangani pemberi
bantuan hukum

19. SEKIAN DAN TERIMA KASIH