MATERI BIMBINGANA TEKNIS PTPS PEMILU TAHUN 2024

materi bimtek ptps dp

1. PENGAWASAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Peraturan Bawaslu Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Keputusan KPU No 66 Tahun 2024 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu DASAR HUKUM

3. APA SAJA YANG DIAWASI PTPS SAAT PENGHITUNGAN SUARA? PENGAWASAN JELANG PEMUNGUTAN SUARA SELESAI MENYELESAIKAN PEMUNGUTAN SUARA PENGAWASAN PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA PENGAWASAN PROSES PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA PENGAWASAN SETELAH PENGHITUNGAN SELESAI PENGAWASAN PENGISIAN SALINAN HASIL PENGAWASAN PENGUMUMAN PENGHITUNGAN SUARA PENGAWASAN PENYERAHAN KOTAK SUARA LANGKAH-LANGKAH PENGAWASAN TATA CARA DOKUMENTASI PENGAWASAN

4. 1. PENGAWASAN JELANG PEMUNGUTAN SUARA SELESAI Tepat pukul 12.00 WIB, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS sepanjang surat suara masih ada, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pemilih DPT dan DPTb yang telah hadir . Apabila surat suara telah habis KPPS mengarahkan pemilih DPK ke TPS terdekat yang masih dalam 1 ( satu ) wilayah desa / kelurahan . Pada saat waktu pemberian suara selesai , ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir atau telah hadir dan sedang dalam antrian untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir . Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara , Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS

5. 2. PENGAWASAN MENYELESAIAN PEMUNGUTAN SUARA PTPS Memastikan : KPPS mengumpulkan dan mengelompokkan serta mencatat surat suara yang tidak terpakai dan surat suara rusak untuk setiap jenis pemilihan dengan memberitahukan kepada Pengawas TPS dan Saksi mengenai jumlah surat suara yang tidak terpakai dan surat suara rusak . KPPS menghitung jumlah (termasuk L+P) kehadiran pemilih pada formulir daftar hadir pemilih, daftar hadir pemilih tambahan dan daftar hadir pemilih khusus . KPPS Menghitung jumlah (termasuk L+P) pemilih disabilitas yang hadir pada formulir daftar hadir pemilih, daftar hadir pemilih tambahan dan daftar hadir pemilih khusus dengan memberitahukan kepada Pengawas TPS dan Saksi.

6. 3. PENGAWASAN PERSIAPAN PENGHITUNGAN SUARA Waktu penghitungan suara di TPS dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Jika belum selesai, penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara. Rapat penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dan dapat dihadiri oleh Saksi dan /atau Pengawas TPS Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara Cermati proses yang dilakukan oleh KPPS, Berikan saran kepada KPPS jika menemukan : Penyiapan sarana dan prasarana belum dilakukan Masih ada sarana dan prasarana yang belum disiapkan

7. DENAH PENGHITUNGAN SUARA

8. Sebelum penghitungan suara dimulai, Perhatikan secara cermat proses penghitungan berikut : Jumlah pemilih dalam salinan DPT yang menggunakan hak pilih nya Jumlah Pemilih dalam DPTb yang menggunakan hak pilih nya Jumlah Pemilih dalam DPK yang menggunakan hak pilih nya Jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar yang menggunakan hak pilih nya Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis surat suara Jumlah Surat Suara yang dikembalikan Pemilih karena Rusak/ Keliru coblos Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis surat suara; dan Jumlah Surat Suara yang digunakan Jika Pengawas TPS menemukan ketidakcocokan/ketidaksesuaian antara jumlah yang dicatatkan dengan jumlah yang sebenarnya (tidak sesuai dengan catatan Pengawas TPS terhadap Peserta Pemilu yang hadir), Pengawas TPS: Memberikan saran untuk pemeriksaan hasil pencatatan dan melakukan pembetulan Jika saran pembetulan diabaikan dicatat dalam Formulir Model A sertakan bukti berupa foto/video atau dokumen pendukung lainnya Melaporkan ke Panwaslu Kecamatan melalui PKD    

9. 4. PENGAWASAN PROSES PENGHITUNGAN SUARA PTPS memastikan : Ketua KPPS mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan penghitungan suara dimulai. Penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI , DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis pemilu dengan cara: Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemi l ih yang hadir. Anggota KPPS membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan surat suara tersebut kepada Ketua KPPS dan ketua KPPS melakukan: meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara menunjukkan surat suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau pemilu atau masyarakat/pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah. menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang jelas, dan mengumumkan hasil perolehan suara dengan suara yang terdengar jelas. Penghitungan perolehan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapatkan penerangan yang cukup. Anggota KPPS mencatat perolehan suara dengan tulisan yang jelas dan terbaca ke dalam formulir hasil yang ditempel pada papan atau tempat tertentu.

10. Apabila KPPS menemukan surat suara yang dikeluarkan tidak sesuai dengan jenis pemilihan, ketua KPPS menunjukkan surat suara tersebut kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu dan masyarakat/pemilih yang hadir dan memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak sesuai dengan jenis pemilu dengan ketentuan : Apabila surat suara yang ditemukan belum dihitung, maka KPPS memasukkan surat suara tersebut ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilunya. Apabila surat suara sudah dihitung, maka KPPS memeriksa pemberian tanda coblos dan mencatat ke dalam formulir C.Hasil dalam ukuran Plano sesuai jenis pemilunya serta melakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan.

11. SUARA SAH DAN TIDAK SAH

12. Surat Suara dinyatakan tidak sah apabila : 1 . Surat Suara tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS. 2. Tanda coblos 1 ( satu ) atau lebih di luar kolom . 3. Tanda coblos lebih dari 1 ( satu ) kali dalam kolom yang berbeda . 4. surat suara yang terdapat tulisan dan / atau catatan lain. 5. surat suara dicoblos tidak menggunakan alat coblos 6. Surat suara tidak di coblos . Tanda coblos tembus ke partai lain atau tembus ke luar kolom . dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan . Catatan : Pengawas TPS melihat secara cermat pembukaan dan pemeriksaan tanda coblos surat suara yang ditunjukan oleh Ketua KPPS atau Anggota KPPS kepada saksi dan warga masyarakat/pemilih yang hadir dan diakui sah oleh saksi peserta pemilu Jika surat suara sah dinyatakan tidak sah oleh Ketua KPPS atau surat suara tidak sah dinyatakan oleh ketua KPPS sebagai surat suara sah, Pengawas TPS menyampaikan saran perbaikan berdasarkan kriteria surat suara sah dan tidak sah

13. SUARA SAH PARTAI SUARA SAH CALON tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politikserta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, nama Partai Politik, atau gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon tanda coblos pada kolom nomor urut calon, atau nama calon; tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan

14. RUMUS AKURASI PENGHITUNGAN SUARA Jumlah Suara Sah + Jumlah Suara Tidak Sah = Jumlah Pemilih yang Memberikan Suara. Jumlah Suara Sah + Jumlah Suara Tidak Sah + Surat Suara Rusak + Surat Suara Tidak Terpakai = Jumlah seluruh surat suara yang diterima ada di TPS Jumlah seluruh Surat Suara yang digunakan = Jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah. Jumlah surat suara sah = jumlah perolehan suara sah seluruh peserta. Jumlah seluruh surat suara yang digunakan = jumlah seluruh pengguna hak pilih.

15. 5. PENGAWASAN SETELAH PENGHITUNGAN SELESAI Setelah penghitungan suara selesai Ketua KPPS dan anggota KPPS menandatangani formulir hasil serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani. Apabila terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir, wajib dicatat dalam kejadian khusus atau keberatan saksi dengan mencantumkan alasannya. Formulir hasil pemungutan yang telah ditandatangani dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap dan disampaikan ke KPU. Setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau Masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir hasil setiap jenis pemilu, DPT, DPTb dan DPK dalam bentuk foto atau video.

16. 6. PENGAWASAN PENGISIAN SALINAN HASIL KPPS mengisi formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilu, mengisi keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam pemungutan dan penghitungan suara. Jika terjadi kesalahan penulisan pada formulir hasil salinan, Ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret. Ketua KPPS serta saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus. KPPS menggandakan formulir salinan menggunakan alat penggandaan yang disediakan di TPS dan ditandatangani oleh Ketua KPPS, Anggota KPPS serta Saksi yang hadir. Jika saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir maka ditandatangani oleh saksi yang bersedia menandatangani dan waji b dicatat dalam catatan kejadian khusus. KPPS wajib menyampaikan hasil penggandaan formulir salinan kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS yang hadir pada hari yang sama. Apabila KPPS tidak dapat melakukan penggandaan formuli r salinan, KPPS dapat menggunakan dokumen elektronik dari Sirekap. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan formulir hasil dan salinan hasil pemungutan dan penghitungan suara masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel yang selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong ziplok atau kantong plastik yang mempunyai rel atau klip diatasnya yang dapat dibuka dan ditutup kembali.

17. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan formulir kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, DPT, DPTb, Daftar Hadir, pendamping, pemberitahuan masing-masing ke dalam 1 (satu) sampul kertas dan disegel. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyusun dan memasukkan surat suara untuk semua jenis pemilihan yang dinyatakan sah, dinyatakan tidak sah, tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, dan rusak dan/atau keliru coblos masing-masing ke dalam sampul kertas dan disegel. Pada bagian luar kotak suara ditempel label, disegel dan dipasang gembok atau alat pengaman lainnya sebagai bahan untuk rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat kecamatan atau nama lain. KPPS wajib menyegel, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara untuk semua jenis pemilihan setelah rapat penghitungan suara di TPS. Dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap digunakan untuk keperluan publikasi dan alat bantu rekapitulasi penghitungan suara. Pengawas TPS memberikan saran perbaikan terhadap prosedur penghitungan suara yang melanggar ketentuan perundang-undangan atau menerima laporan dari pihak lain terkait dugaan pelanggaran dan melakukan tindak lanjut. Pengawas TPS menuliskan kejadian lainnya dari hasil pengawasan penghitungan suara.

18. FOKUS PENGAWASAN : Pengawas TPS melihat secara langsung proses pengisian Berita Acara dan lampirannya dilakukan oleh Ketua dan/atau Anggota KPPS Jika pengisian berita acara dilakukan oleh selain Ketua dan Anggota KPPS, pengawas TPS menyampaikan saran perbaikan kepada ketua KPPS. Jika saran perbaikan diabaikan oleh KPPS, Pengawas TPS mencatat dalam Form Model A dengan melampirkan bukti dokumen/foto dan bukti pendukung lainnya. Pengawas TPS dan saksi peserta pemilu masing-masing menerima salinan hasil dari KPPS Jika KPPS tidak memberikan salinan C Hasil Kepada Pengawas TPS dan Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS Mengingatkan hak Pengawas PTS dan Saksi Peserta Pemilu untuk mendapatkan salinan hasil dan jika tidak diberikan catat dalam Formulir Model A Pengawas TPS melakukan pengecekan dan pencermatan pada Berita Acara dengan membandingkan hasil pencatatan di formulir C.HASIL

19. 7. PENGAWASAN PENGUMUMAN PENGHITUNGAN SUARA PTPS memastikan : KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilu kepada PPS dalam sampul kertas dan disegel pada hari dan tanggal pemungutan suara. Penyampaian formulir juga dilakukan dengan menggunakan dokumen elektronik melalui Sirekap. PPS wajib mengumumkan formulir hasil salinan dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan formulir hasil di tempat umum pada kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. Apabila KPPS dengan sengaja tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil salinan untuk setiap jenis pemilu sampai batas waktu yang ditetapkan, KPPS dikenai sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain formulir hasil salinan pemungutan dan penghitungan suara, KPPS dalam menyampaikan formulir DPT, DPTb, DPK dan kejadian khusus dan/atau keberatan dalam bentuk dokumen elektronik. KPPS dilarang memberikan formulir hasil salinan untuk setiap jenis pemilihan kepada siapapun dan/atau pihak manapun kecuali kepada setiap saksi, pengawas TPS, dan PPK melalui PPS.

20. 8. PENGAWASAN PENGAWASAN PENYERAHAN KOTAK SUARA PTPS memastikan : KPPS menyerahkan kotak suara dan salinan formulir hasil salinan untuk semua jenis pemilihan pada hari dan tanggal pemungutan suara kepada PPK melalui PPS. Penyerahan kotak suara kepada PPS diawasi oleh Saksi dan/atau Pengawas TPS. PPS meneruskan kotak suara dari seluruh TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai. Apabila PPS tidak dapat disampaikan pada hari yang sama, PPS menyampaikan kotak suara ke PPK paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

21. 9. LANGKAH – LANGKAH PENGAWASAN Mengawasi adanya potensi kekurangan surat suara pada pemungutan suara menjelang akhir waktu pemungutan suara. Mengawasi dugaan pelanggaran dengan mencoblos surat suara sisa. Mengawasi penutupan pemungutan suara dilakukan dengan memastikan tidak ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat. Mengawasi saksi yang tidak bersedia menandatangani formulir C.HasilKPU. P TPS mengawasi penyampaian salinan C.Hasil-KPU yang diberikan kepada Pengawas TPS dan Saksi. P TPS memberikan saran perbaikan terhadap prosedur pemungutan suara yang melanggar ketentuan perundang-undangan atau menerima laporan dari pihak lain terkait dugaan pelanggaran dan melakukan tindak lanjut. Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam persiapan pemungutan suara maka PTPS menuangkannya dalam Formulir A. PTPS mengirimkan informasi hasil pengawasan melalui Siwaslu dengan mengisi FORM A.4 tentang Pengawasan Penghitungan Suara dan Ketidaksesuaian. Pelaporan melalui Siwaslu dilaksanakan pada tanggal 14 Februari pukul 10.00 s/d selesai proses penghitungan. FORM A.4 Pengawasan Penghitungan Suara & K

22. 10. TATA CARA DOKUMENTASI PENGAWASAN Memastikan mendapatkan salinan C.Hasil -KPU dari KPPS untuk setiap jenis pemilu . Menfoto C.HASIL-KPU dalam bentuk plano untuk seluruh jenis pemilu dengan jelas dan terbaca Memasukkan data dan informasi dari C.HASIL-PPWP dengan memasukkan angka : a. Perolehan suara Paslon 01, Paslon 02, dan Paslon 03 b. Jumlah DPT PPWP c. Jumlah DPTB PPWP d. Jumlah DPK PPWP e. Jumlah Suara Sah PPWP f. Jumlah Suara Tidak Sah PPWP g. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah PPWP

23. PEMUNGUTAN SUARA ULANG Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan dimana pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Pemungutan suara ulang hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan. KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.

24. PENGHITUNGAN SUARA ULANG Penghitungan suara di TPS dapat diulang jika terjadi hal sebagai berikut: kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; Penghitungan suara dilakukan secara tertutup; Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya; Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas; Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; Saksi, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas; Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih. Jika terjadi kedaan diatas, Saksi atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.

25. PELAPORAN HASIL PENGAWASAN MENGGUNAKAN SIWASLU DAN FORM A Siwaslu adalah Sistem Pengawasan Pemilihan Umum yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil pemilu. Pengawasan menggunakan Siwaslu (Sistem Pengawasan Pemilihan Umum) adalah menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang nelalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional Aplikasi SIWASLU dapat diunduh di Playstore dengan kata kunci SIWASLU 2024 Form A merupakan alat kerja Pengawas Pemilu. Setiap peristiwa wajib dicatat dalam Formulir Model A.

26. JADWAL PENGGUNAAN SIWASLU BAGI PTPS

27. TERIMA KASIH