Materi Bina Bangda Kemendagri_Singkronisasi Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi PJPK.pdf

Materi Bina Bangda Kemendagri_Singkronisasi Penyusunan dan Implementasi Rencana Aksi PJPK.pdf

1. @kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri
Oleh:
Dr. Paudah, M.Si
DIREKTUR SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH IV
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SINKRONISASI PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI RENCANA AKSI
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TINGKAT PUSAT DAN DAERAH

2. KONDISI BONUS DEMOGRAFI INDONESIA
Pemerintah telah menyusun strategi untuk memaksimalkan potensi
bonus demografi melalui kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Program penguatan ekonomi kreatif, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM), serta pengembangan infrastruktur menjadi fokus
utama.
Penguatan sistem kesehatan nasional menjadi prioritas untuk
memastikan tenaga kerja produktif tetap sehat dan mampu berkontribusi
maksimal.
Tantangan Bonus Demografi:
1.Tingginya jumlah angkatan kerja harus diimbangi dengan
ketersediaan lapangan kerja yang memadai.
2.Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat untuk memastikan Indonesia memanfaatkan momentum
Bonus Demografi.
3.Membentuk generasi muda yang tidak hanya menjadi tenaga kerja,
tetapi juga pelopor inovasi dan penggerak perubahan menuju
Indonesia Emas 2045.
Tantangan bonus demografi:
Peningkatan pengangguran:
Jika lapangan kerja tidak dapat menyerap jumlah tenaga kerja yang
meningkat, dapat terjadi peningkatan angka pengangguran.
Ketidakseimbangan kualitas dan kualifikasi SDM:
Jumlah tenaga kerja yang besar dapat menyebabkan persaingan
yang ketat, dan jika kualitas pendidikan tidak memadai, dapat
mengakibatkan ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki
tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.
Penuaan penduduk(aging population):
Jika bonus demografi tidak dimanfaatkan dengan baik, dapat terjadi
peningkatan jumlah penduduk usia lanjut di masa depan, yang dapat
membebani sistem jaminan sosial dan layanan kesehatan.
2

3. PROYEKSI PENDUDUK DAN DEMOGRAFI
3

4. Kode Provinsi
Tahun
Berakhir
11Aceh 2043
12SumateraUtara 2037
13SumateraBarat 2030
14Riau 2044
15Jambi 2041
16SumateraSelatan 2042
17Bengkulu 2040
18Lampung 2039
19Kep.BangkaBelitung 2042
21Kep. Riau 2043
31DKIJakarta 2039
Kode Provinsi
Tahun
Berakhir
32JawaBarat 2043
33JawaTengah 2034
34DIYogyakarta 2033
35JawaTimur 2034
36Banten 2046
51Bali 2033
52NTB 2043
53NTT 2045
61KalimantanBarat 2045
62KalimantanTengah 2044
63KalimantanSelatan 2039
64KalimantanTimur 2050
Kode Provinsi
Tahun
Berakhir
65KalimantanUtara 2046
71SulawesiUtara 2035
72SulawesiTengah 2045
73SulawesiSelatan 2039
74SulawesiTenggara 2045
75Gorontalo 2044
76SulawesiBarat 2033
81Maluku 2049
82MalukuUtara 2048
91PapuaBarat 2048
94Papua 2042
Peningkatan Kualitas Penduduk
sebelum atau sesudah memasuki era
bonusdemografi:
•InvestasiPendidikandanketrampilan
•Pekerjasehatproduktifdanberkecukupanpangandangizi
•Peningkatanpeluangkerja
•Penyediaansaranaprasarana daninfrastrukturpendukung
TAHUN BERAKHIRNYA BONUS DEMOGRAFI
4

5. 1.Taraf pendidikan rendah
Banyaknya penduduk miskin
2.Tingkat kesehatan rendah
Persebaran penduduk tidak merata
3.Pertumbuhan penduduk tinggi
Besarnya jumlah penduduk
4.Tingginya perkawinan di bawah umur
Banyaknya pengangguran
5.Rendahnya asupan nutrisi
Tingginya tindak kejahatan
6
4
7
3
1
5
2
8
9
10
TANTANGAN MASALAH
KEPENDUDUKAN
5

6. PEMANDUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
Peningkatan kapasitas dan kapabilitas
kelembagaan dan institusi pendidikan
dari pusat, provinsi serta kabupaten
dan kota dalam pembangunan
kependudukan
Pengembangan
Kebijakan Pembangunan
Kependudukan untuk
seluruh tingkatan wilayah
di Indonesia
Penguatan sinergitas
kebijakan
penyelenggaraan
pembangunan
kependudukan
Peningkatan
pemanfaatan data dan
informasi kependudukan
Menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
pembangunan kependudukan dalam rangka mencapai,
mempertahankan, dan memanfaatkan bonus demografi
6

7. TRANSFORMASI GDPK MENJADI DBPK & PJPK
1.Pengendalian Kuantitas Penduduk
2.Peningkatan Kualitas Penduduk
3.Pembangunan Keluarga
4.Penataan persebaran dan
pengarahan mobilitas penduduk
5.Penataan administrasi
kependudukan
5 Pilar GDPK
Grand Design Pembangunan
Kependudukan (GDPK)
2011-2035
(Perpres 153 tahun 2014)
Update Data
Perubahan Kebijakan
Perubahan Kewenangan
Perubahan Nomenklatur
Desain Besar Pembangunan
Kependudukan (DBPK)
2025-2045
(Revisi Perpres 153 Tahun 2014)
1.Pengelolaan Kuantitas Penduduk
2.Peningkatan Kualitas Penduduk,
Pembangunan Keluarga dan
Inklusi Sosial
3.Penataan persebaran penduduk
3 Pilar DBPK
Peta Jalan Pembangunan
Kependudukan (PJPK)
1.Pengendalian Kuantitas Penduduk
2.Peningkatan Kualitas Penduduk
3.Pembangunan Keluarga
4.Penataan persebaran dan
pengarahan mobilitas penduduk
5.Integrasi Data Kependudukan
5 Sasaran
7

8. 1.Telah dilaksanakan rangkaian pembahasan rancangan peraturan presiden tentang DBPK. Draf
disertai dengan pengusulan izin prakarsa pada tanggal 22 Juli 2025. Selanjutnya, PJPK telah
diluncurkan pada 25 September 2025 bertepatan dengan World Population Summit.
2.Struktur kelembagaan DBPK diusulkan dibentuk dengan Tim Pengarah yang beranggotakan 3
Menteri Koordinator (Menko) sebagai penanggung jawab indikator utama. Struktur kelembagaan
DBPK dan PJPK Nasional diintegrasikan dengan mengusung Ketua Pelaksana I dan Ketua Pelaksana
II yang memiliki ruang lingkup dan bidang tanggung jawab berbeda.
3.DBPK disusun di tingkat Pusat/Nasional (jangka panjang 20 tahun). PJPK disusun oleh Pemerintah
Daerah (Provinsi/Kab/Kota) (jangka menengah 5 tahun) yang didalamnya terdapat Renaksi (jangka
pendek 1 tahun).
4.Arahan bagi Pemerintah Daerah:
a)Bagi Pemerintah Daerah yang sudah menyusun GDPK, dapat dilanjutkan menyusun PJPK dan
Renaksi
b)Bagi Pemerintah Daerah yang belum atau masih berproses menyusun dan legalisasi GDPK,
prosesnya tetap dapat dilanjutkan dan paralel menyusun PJPK dan Renaksi.
ISU & KONDISI TERKINI
8

9. Indikator Sasaran Strategis Satuan 2025 2026 2027 2028 2029
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per wanita
usia subur (15-49 tahun)
Rata-rata anak per
Wanita
2,11 2,11 2,1 2,1 2,1
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Indeks
(Skala 0-100)
64,1 65,8 67,5 69,2 70,9
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
Indeks
(Skala 0-100)
63,0 65,0 67,0 69,0 71,0
Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara
KB Modern
% 84,7 85,3 85,9 86,5 87,1
Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) % 11,3 10,9 10,6 10,3 10,0
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific
Fertility Rate (ASFR 15-19)
Kelahiran per 1000 WUS
15-19 tahun
19,4 19,0 18,6 18,2 17,8
INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS URUSAN DALDUK & KB TAHUN 2025-2029
Surat Ka.Rorenkeu Kemenduk Bangga/BKKBN
No. 1726/RC.01/B1/2025
Usulan Tambahan Indikator Outcome Prioritas
Urusan Dalduk KB:
•Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja
•Indeks Lansia Berdaya
•Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri
Bagian dari Indikator DBPK dan PJPK
9

10. Lanjutan…
10

11. SINKRONISASI INDIKATOR PJPK DALAM RENSTRA K/L
DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
No Indikator
Sasaran 1
1. TFR
2. ASFR
3. Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi
Sasaran 2
4. RLS
5. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi
6. Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian
7. Prevalensi Stunting
8. A K B
9. A K I
10.Tingkat Kemiskinan
11.TPAK Wanita
12.Persentase Pekerja Informal
13
Persentase Penyandang Disabilitas yang
Bekerja
14.Gini Ratio
15.PDRB Perkapita
16.Tingkat Pengangguran Terbuka
No Indikator
Sasaran 3
17.Persentase Kepemilikan NPWP
18.Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)
19.Indeks Perlindungan Anak
20.
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak,
Terjangkau, dan Berkelanjutan
21.Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
22.Indeks Lansia Berdaya
23.Indeks Pengasuh Keluarga yang Memiliki Remaja
24.Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Sasaran 4
25.Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri
26.Rate Nett Recent Migrasi
Sasaran 5
27.Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita
28.Cakupan Kepemilikan Akta Cerai
29.Cakupan Kepemilikan Akta Nikah
30.Cakupan Kepemilikan Akta Kematian
30 INDIKATOR PJPK
11
Kementerian/Lembaga pengampu :
1.Kemenko Bid. Perekonomian
2.Kemenko Bid. Pemberdayaan
Masyarakat
3.Kemendagri
4.Kemen Kesehatan
5.Kemenduk Bangga/BKKBN
6.Kemen Ketenagakerjaan
7.Kemen PPPA
8.Kemen Sosial
9.Kemen Diktisaintek
10.Kemen Dikdasmen
11.Kemen Agama
12.Kemen Keuangan
13.Kemen Pera
14.Kemen PU
15.Badan Nasional Sertifikasi
Profesi
16.BPJS Kesehatan
•30 Indikator PJPK masuk kedalam Renstra K/L Tahun
2025-2029.
•Renstra K/L menjadi acuan daerah dalam menyusun
renstra OPD.
•Indikator tersebut telah disepakasi K/L yang terlibat yang
dicantumkan dalam BA pada 23 Juni 2025.

12. KEDUDUKAN DBPK & PJPK
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RPJPN RPJMN RKP
RENSTRA K/L RENJA K/L
DBPK (20
Tahunan)
RPJPD Prov. RPJMD Prov. RKPD Prov.
RENSTRA
SKPD-Prov.
RENJA
SKPD-Prov.
RPJPD K/K RPJMD K/K RKPD K/K
RENSTRA
SKPD-K/K
RENJA
SKPD-K/K
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(Kabupaten/Kota)
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(Provinsi)
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
Rencana Aksi
Prov & Kab/Kota
(Tahunan)
*Garis Merah
PJPK Prov &
Kab/Kota
(5 Tahunan)
12

13. PERAN PROVINSI
PERANPROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN PJPK
Sosialisasi, advokasi, dan koordinasi dalam
pelaksanaan penyusunan dan pemanfaatan
PJPK dan Renaksi Kependudukan.
Fasilitasi dukungan kebijakan dalam
rangka penyusunan dan pemanfaatan
PJPK dan Renaksi Kependudukan.
Penguatan koordinasi lintas OPD serta
pemangku kepentingan terkait dalam
penyusunan & pemanfaatan PJPK serta Renaksi
Kependudukan.
Pelaporan dokumen & pelaksanaan PJPK
dan Renaksi Kependudukan secara
berjenjang.
Pembinaan dan pengawasan dalam
Penyusunan dan Pemanfaatan PJPK dan
Renaksi Kependudukan.
PERAN KAB/KOTA
Sosialisasi, advokasi, dan koordinasi dalam
penyusunan dan pemanfaatan PJPK dan Renaksi
Kependudukan di Kab/kota.
Mendorong komitmen Bupati/walikota untuk menyusun, dan
memanfaatkan PJPK dan Renaksi Kependudukan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Penguatan koordinasi lintas OPD serta pemangku
kepentingan terkait dalam penyusunan &
pemanfaatan PJPK serta Renaksi Kependudukan.
Pembinaan, bimbingan dan supervisi kepada
kabupaten/kota dalam Penyusunan dan Pemanfaatan
PJPK dan Renaksi Kependudukan.
Pelaporan Dokumen & Pelaksanaan PJPK dan
Renaksi Kependudukan.
Fasilitasi dukungan kebijakan dalam rangka
penyusunan dan pemanfaatan PJPK dan Renaksi
Kependudukan.
13

14. TERIMA KASIH
DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
K E M E N D A G R I
14