Materi DISIPLIN KODE ETIK & NETRALITAS PPPK.pptx

Materi DISIPLIN KODE ETIK & NETRALITAS PPPK KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT

1. DISIPLIN, KODE ETIK, DAN NETRALITAS BAGI PPPK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023 1

2. Kebijakan terkait Kinerja Permenpan RB Nomor 89 tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Permenpan RB Nomor 06 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN Permenpan RB Nomor 07 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Per menpan RB Negara Nomer 1 tahun 202 3 tentang Jabatan Fungsional ; PP Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS UU Nomer 5 Tahun 2014 Tentang ASN

3. Tantangan dan Permasalahan Tingginya Ekspektasi Masyarakat terhadap pelayanan publik Tuntutan Instansi Pemerintahan yang berorientasi hasil Belum ada keselarasan Kinerja Individu dengan Kinerja Organisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan belum selaras dengan Outcome yang dicapai Masih terjadi ego sektoral antar perangkat daerah

4. Siklus Pengelolaan Kinerja

5. Perjanjian Kinerja Matriks Peran Hasil Dialog Kinerja SKP yang ditetapkan ?

6. Penetapan dan Klarifikasi Ekspektasi Pemberian Penghargaan Berdasarkan Kinerja Pegawai Evaluasi Kinerja Pegawai Pengembangan Kinerja Pegawai Melalui On Going Feedback Gambaran Umum Pengelolaan Kinerja

7. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

8. Hari Kerja Instansi Pemerintah sebanyak 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Hari Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Pasal 3

9. Jam Kerja lnstansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN sebanyak 37 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat. Jam Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada point (1) dimulai pukul 07.30 zona waktu setempat. 02 04 01 Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 jam 30 menit dalam 1 minggu tidak termasuk jam istirahat. 03 Jam Kerja lnstansi Pemerintah di bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud pada point (21 dimulai pukul 08.00 zona waktu setempat. 05 Jam istirahat sebagaimana dimaksud pada point (1) yaitu: a. hari Jumat selama 9O menit; b. selain hari Jumat selama 60 menit. 06 Jam istirahat sebagaimana dimaksud point (2) yaitu: a. hari Jumat selama 60 menit; b. selain hari Jumat selama 30 menit. Pasal 4

10. Rincian Hari Kerja Instansi Pemerintah, Jam Kerja Instansi Pemerintah, dan Jam Kerja Pegawai ASN serta jam istirahat Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN ditetapkan oleh PPK atau pimpinan instansi. Hari Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja lnstansi Pemerintah dikecualikan bagi unit kerja pada Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan: a. dukungan operasional Instansi Pemerintah; dan/atau b. langsung kepada masyarakat Pasal 5 - 7

11. Pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada point (1) meliputi fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu Pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN secara fleksibel, termasuk kriteria jenis pekerjaan diatur dengan Peraturan Menteri. PPK atau pimpinan instansi menetapkan jenis pekerjaan dan Pegawai ASN di lingkungan instansinya yang dapat menerapkan fleksibel secara lokasi dan/atau fleksibel secara waktu 01 02 03 04 Pasal 8

12. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan pada jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 8 wajib memenuhi ketentuan jumlah jam kerja dalam 1 minggu dan mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai Hari Kerja Instansi Pemerintah, Jam Kerja lnstansi Pemerintah, dan Jam Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hari kerja dan jam kerja bagi pegawai dan instansi yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibentuk guna melaksanakan tugas tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 dan 10

13. PELANGGARAN TERHADAP DISIPLIN ASN 15 Disiplin PPPK berdasarkan PP 49 2018: Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas , PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

14. pelanggaran atas kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja 16 DISIPLIN RINGAN 3 hari kerja teguran lisan 4 s.d 6 hari kerja teguran tertulis 7 s.d 10 hari kerja pernyataan tidak puas secara tertulis DISIPLIN SEDANG 11 s.d 13 hari kerja pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan 14 s.d 16 hari kerja pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan 17 s.d 20 hari kerja pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan DISIPLIN BERAT 21 s.d 24 hari kerja penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan 25 s.d 27 hari kerja pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan 28 hari kerja atau lebih pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS 10 hari kerja terus menerus pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

15. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat: Jangka waktu perjanjian kerja berakhir Meninggal dunia Atas permintaan sendiri Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban

16. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena: Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana; Melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

17. Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena: 01 02 03 04 Melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum

18. Hak Cuti PPPK Cuti Melahirkan Lamanya cuti melahirkan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan 3 Cuti Bersama Cuti Bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan Cuti Bersama bagi PNS. 4 Cuti Tahunan PPPK yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja. 1 Cuti Sakit PPPK yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK dengan melampirkan surat keterangan dokter. 2

19. Kode Etik ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bogor Tahun 2022

20. SE MENPAN RB NO 20 TAHUN 2021 Core Values ( nilai-nilai dasar ) ASN BerAKHLAK Employer Branding ASN adalah Bangga Melayani Bangsa

21. BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan , yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat Akuntabel , yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan Kompeten , yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas Harmonis , yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara Adaptif , yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan Kolaboratif , yaitu memnbangun kerja sama yang sinergis

22. Panduan perilaku ( kode etik ) BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan : Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ramah, cekatan , solutif , dan dapat diandalkan Melakukan perbaikan tiada henti Akuntabel : Melaksanakan tugas dengan jujur , bertanggungjawab , cermat , disiplin dan berintegritas tinggi Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan Kompeten : Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Membantu orang lain belajar Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

23. Panduan perilaku ( kode etik ) BerAKHLAK ( lanjutan ) Harmonis : Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Suka menolong orang lain Membangun lingkungan kerja yang kondusif Loyal: Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah Menjaga nama baik sesame ASN, pimpinan , imstansi , dan negara Menjaga rahasia jabatan dan negara Adaptif : Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas Bertindak proaktif

24. Panduan perilaku ( kode etik ) BerAKHLAK ( lanjutan ) Kolaboratif : memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

25. NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA 27

26. PERAN ASN 28 Peran Aparatur Sipil Negara berdasarkan UU 5 2014: Pegawai ASN berperan sebagai perencana , pelaksana , dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang professional, bebas dari intervensi politik , serta bersih dari praktik korupsi , kolusi , dan nepotisme .

27. NETRALITAS ASN 29 Netralitas PNS berdasarkan PP 94 2021: PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden /Wakil Presiden , Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, atau Calon Anggota DPRD dengan cara : Ikut kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara Membuat keputusan dan/ atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum , selama , dan sesudah masa kampanye

28. NETRALITAS ASN ( Lanjutan ) 30 Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum , selama , dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan , ajakan , himbauan , seruan , atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya , anggota keluarga , dan masyarakat Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk .

29. ASN yang akan mencalonkan 31 Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden ; Ketua , Wakil Ketua , dan Anggota DPR; Ketua , Wakil Ketua , dan Anggota DPD; Ketua , Wakil Ketua , dan Anggota DPRD; Gubernur dan Wakil Gubernur ; Bupati / Walikota dan Wakil Bupati /Wakil Walikota WAJIB menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon .

30. PELANGGARAN TERHADAP NETRALITAS ASN 32 PNS dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang Apabila : Memberikan dukungan kepada Calon Presiden /Wakil Presiden , Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, atau Calon Anggota DPRD dengan cara : Ikut kampanye Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS

31. PELANGGARAN TERHADAP NETRALITAS ASN 33 PNS dijatuhi Hukuman Disiplin Berat Apabila : Memberikan dukungan kepada Calon Presiden /Wakil Presiden , Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, atau Calon Anggota DPRD dengan cara : Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara Membuat keputusan dan/ atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum , selama , dan sesudah masa kampanye Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum , selama , dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan , ajakan , himbauan , seruan , atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya , anggota keluarga , dan masyarakat Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk .

32. SKB Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN Menpan RB Mendagri Kepala BKN KASN Bawaslu

33. Bentuk Pelanggaran dan jenis sanksi atas pelanggaran Netralitas ASN BEN'TUK PELANGGARAN DASAR HUKUM SANKSI / HUKUMAN A. Pelanggaran Kode Etik l Memasang spanduk/ baliho/ alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan Pasal 1 I huruf c PP 42/ 2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup / Pernyataan Secara Terbuka Pasal 15 ayat ( 1), (2) dan (3) PP 42/ 2004 (1 ) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dam dinyatakan oleh Pejabat Pembiria Kepegawaian.

34.       Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1] berupa: pernyataan secara tertutup; atau pernyataan secara terbuka. 2. Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Bakal Calon JPresiden/Wakil Presiden/ DPR/DPD/ DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/ Bupati/Wakil Bupati/ Wali Kota/Wakil Wali Kota) Pasal 9 angka 2 UU 5/2014: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pasal 11 huruf c PP 42/ 2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/Pernyataan Secara Terbuka Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004 Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: pernyataan secara tertutup; atau pernyataan secara terbuka. 3. Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan/dukungan secara aktif Pasal 11 huruf c PP 42 / 2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup/ Pernyataan Secara Terbuka Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.

35.       Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) berupa: pernyataan secara tertutup; atau pernyataan secara terbuka. 4. Membuat posting, comment, shnre, like, bergabung/bottom dalam grotip/ akun pemenangan bakal ralon / (Presiden / Wakil Presiden / DPR/ DPD / DPRD/ Gubernur/ Wakil Gu bern u r/ Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota) Pasal 11 huruf c PP 42 J 2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup / Pernyataan Secara Terbuka Pasal 15 ayat ( 1), ( 2) dan ( 3) PP 42 / 2004 Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian . (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) berupa : pernyataan secara tertutup; atau pernyataan secara terbuka. 5. Memposting pada media sosial/ media lain yang dapat Pasal 11 huruf c PP 42/ 2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup / Pernyataan Secara Terbuka

36. 52 Terima kasih