Materi FGD II Final Renja_OK_7 Agust 2024.ppt

FGD Penyusunan Renja Setda

1. Pembahasan Finalisasi RENJA
Sekretariat Daerah
Provinsi NTT Tahun 2025
Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. NTT
Juniwita W. Dillak, ST., M.Kom
Analis Perencana, Evaluasi dan Pelaporan
Rabu, 7 Agustus 2024

2. PEDOMAN UMUM
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun
Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi,
dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat
Daerah dan RKPD

3. TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA
Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
1.Persiapan penyusunan;
2.Penyusunan rancangan awal;
3.Penyusunan rancangan;
4.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5.Perumusan rancangan akhir; dan
6.Penetapan.

4. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA
PERANGKAT DAERAH
•Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
•Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
•Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat
Daerah
•Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan
Daerah berdasarkan SIPD

5. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
RENJA PERANGKAT DAERAH
1.Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman
pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat
Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah
tahun berjalan
2. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, disajikan
dengan sistematika paling sedikit memuat:
a. pendahuluan;
b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
e. penutup.

6. PENYUSUNAN RANCANGAN
RENJA PERANGKAT DAERAH
•Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan
proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat
Daerah.
•Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan
dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
•Rancangan Renja Perangkat Daerah provinsi disampaikan kepada
kepala BAPPEDA provinsi untuk diverifikasi dan dijadikan
sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD
menjadi rancangan RKPD.
•BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja
Perangkat Daerah untuk dapat menjamin rancangan Renja
Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.

7. PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS
PERANGKAT DAERAH
•Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 131 ayat (2) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan
BAPPERIDA
•Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan
yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
•Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan
dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan
kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah
•Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/
lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani
•oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat
Daerah/lintas Perangkat Daerah

8. PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
RENJA PERANGKAT DAERAH
•Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah dilakukan untuk mempertajam program,
kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah
berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif
yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

9. Penetapan Renja Perangkat Daerah
•Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala
Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi
•Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, disampaikan paling lambat 1 (satu)
minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan
•Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif
Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah
tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya
•BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
untuk ditetapkan dengan Perkada
•Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan
setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan
•Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam
menyusun RKA Perangkat Daerah

10. Penginputan Anggaran pada Aplikasi SIPD-RI
Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. NTT

11. Terima Kasih
Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. NTT