Materi HUKUM PAJAK Pajak Pertambahan Nilai

Untuk dapat dikenai pajak, maka wajib pajak paling tidak
harus memenuhi syarat tertentu, yaitu :
1. Syarat Subyektif/ Kewajiban Pajak Subyektif (KPS)
2. Syarat Obyektif/ Kewajiban Pajak Obyektif (KPO)
Yang termasuk Syarat Subyektif (KPS), yaitu : penduduk
Indonesia (SPDN) atau bukan Penduduk Indonesia tetapi mendapat
penghasilan di Indonesia (SPLN). Sedangkan yang termasuk dalam
Syarat Obyektif (KPO), yaitu syarat yang melekat pada sasaran yang
akan dikenai pajak, misalnya untuk PPh yaitu jika seseorang telah
mempunyai penghasilan yang melebihi PTKP dan untuk sebuah
badan usaha tersebut mendapat laba bersih.
Orang atau badan usaha yang telah memenuhi KPS dan KPO
maka mereka berstatus sebagai Wajib Pajak dan dalam kenyataannya
benar-benar dipungut pajak. Jika hanya memenuhi KPS saja maka ia
berstatus sebagai subyek pajak dan potensial untuk dikenai pajak
dikemudian hari

1. Materi Kuliah: Pajak Penghasilan (PPh) Pengertian, Dasar Hukum, Subjek, Objek, dan Tarif Disertai Contoh Perhitungan

2. Pengertian Pajak Penghasilan • Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. • Termasuk pajak langsung, berdasarkan prinsip ability to pay. • Dapat dikenakan pada orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Dasar hukum utama: UU No.7 Tahun 2021 (HPP).

3. Dasar Hukum PPh • UU No.7 Tahun 2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). • Ketentuan pelaksanaan: PP, PMK, PER DJP. • Pedoman teknis DJP: Buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26.

4. Subjek Pajak Penghasilan • Orang Pribadi (dalam negeri & luar negeri). • Badan (PT, CV, koperasi, yayasan, dll). • Warisan yang belum terbagi. • Bentuk Usaha Tetap (BUT).

5. Objek Pajak Penghasilan • Penghasilan = tambahan kemampuan ekonomis. • Bentuk: gaji, upah, honorarium, bunga, dividen, sewa, royalti, keuntungan usaha, penjualan harta. • Ada pengecualian (misalnya: bantuan tertentu, hibah). • Beberapa bersifat final (PPh Final UMKM, dividen tertentu).

6. Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tarif progresif (Pasal 17 UU HPP): • ≤ Rp 60.000.000 : 5% • > Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000 : 15% • > Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000 : 25% • > Rp 500.000.000 – Rp 5.000.000.000 : 30% • > Rp 5.000.000.000 : 35%

7. Tarif Pajak Penghasilan Badan • Tarif umum: 22% (berlaku sejak 2022). • Berlaku untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT. • Ada fasilitas tarif khusus bagi WP tertentu.

8. Langkah Perhitungan PPh Orang Pribadi 1. Hitung penghasilan bruto. 2. Kurangi biaya jabatan/iuran. 3. Dapatkan penghasilan neto. 4. Kurangi PTKP (sesuai status). 5. Hasil = PKP. 6. Terapkan tarif progresif. 7. Hasil = PPh terutang.

9. Contoh Perhitungan PPh OP Kasus: Gaji Rp 15.000.000/bulan, status TK/0. 1. Bruto setahun = Rp 180.000.000. 2. Biaya jabatan = Rp 6.000.000. 3. Neto = Rp 174.000.000. 4. PTKP = Rp 54.000.000. 5. PKP = Rp 120.000.000. 6. Lapisan 1 (5% x 60jt) = 3jt. 7. Lapisan 2 (15% x 60jt) = 9jt. Total PPh = Rp 12.000.000/tahun (± Rp 1.000.000/bulan).

10. Tugas / Latihan 1. Hitung PPh setahun untuk pegawai dengan gaji Rp 8.500.000/bulan, status K/1. 2. Sebutkan 2 contoh penghasilan objek PPh yang diperlakukan final. 3. Buat analisis singkat (300 kata) dampak tarif PPh badan 22% terhadap investasi perusahaan.