Materi ini Materi sosialisasi izin perceraian ASN.pptx

abinul hakim

1. IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

2. UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS SE Kepala BAKN No, 08/SE/1983 tentang Juknis PP No. 10 Tahun 1983 SE Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tentang Juknis PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 SE Gubernur Jateng No. 800/0017855 tanggal 22 November 2017 tentang Pembinaan Cerai Terpadu SE Gubernur Jateng No. 800/03838/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Ketentuan Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai dalam Pengajuan Permohonan Izin Cerai bagi PNS REGULASI

3. REGULASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PPPK Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Disiplin ASN Pegawai ASN wajib menaati ketentuan perkawinan dan perceraian sesuai dengan ketentuan PNS Pegawai ASN yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin Tingkat berat

4. Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa Perkawinan sah , apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan , dicatat menurut peraturan perundang-undangan PNS yang telah melangsungkan perkawinan pertama & PNS janda / duda yang melangsungkan perkawinan lagi wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hirarki paling lambat 1 tahun sejak pernikahan dilakukan . ( Pasal 2) PRINSIP PERKAWINAN

5. PERCERAIAN PNS Pasal 3 PNS yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai Penggugat , wajib memperoleh izin tertulis dari Pejabat ; PNS yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai Tergugat wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami / istrinya kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan dalam waktu selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah diterimanya gugatan perceraian .

6. KEBIJAKAN PERCERAIAN PNS Perceraian PNS bukan bentuk pelanggaran disiplin bila mengikuti prosedur/ketentuan Bila penyebab perceraian karena ada dugaan pelanggaran disiplin, diproses sesuai PP 94 Tahun 20 21 PNS yang melanggar prosedur / ketentuan perkawinan dan perceraian bagi PNS dijatuhi salah satu Hukuman Disiplin Tingkat Berat

7. ALASAN PERCERAIAN PNS 1. Salah satu pihak berbuat zinah , dibuktikan dengan : Keputusan Pengadilan Surat pernyataan dari minimal 2 orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinahan dan diketahui / disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat Apabila tertangkap tangan oleh suami / istri pihak yang mengetahui membuat laporan . 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut , dibuktikan dengan surat pernyataan Lurah / Kades yang disahkan oleh Camat .

8. ALASAN PERCERAIAN PNS 3. Salah satu pihak dipidana penjara 5 tahun atau lebih dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap 4. Salah satu pihak menjadi pemabuk , pemadat atau penjudi dibuktikan dengan : Surat pernyataan dari 2 orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan tersebut dan diketahui / disahkan oleh Camat Surat keterangan dokter atau Polisi yang bersangkutan telah menjadi pemabuk , pemadat , penjudi yang sukar disembuhkan .

9. ALASAN PERCERAIAN PNS 5 . Salah satu pihak melakukan kekejaman , penganiayaan berat dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter Pemerintah 6 . Antara suami / istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam Rumah tangga , dibuktikan dengan surat pernyataan Lurah / Kades yang disahkan oleh Camat

10. Pembinaan Cerai Terpad u Penasehatan perkawinan BP4 / rekomendasi gereja Mediasi atasan langsung dengan mempertemukan kedua belah pihak Konseling Psikolog BKD Prov. Jateng (alasan pertengkaran) Koordinasi akhir oleh BKD Prov. Jateng dengan atasan langsung dan unsur perangkat daerah untuk memberikan rekomendasi Perceraian sebagai Opsi terakhir , karena dapat berpengaruh pada masa depan anak-anak SE Gubernur Jateng No. 800/03838/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Ketentuan Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai dalam Pengajuan Permohonan Izin Cerai bagi PNS PNS Penggugat wajib memperoleh keputusan izin cerai dari PPK, sebelum mengajukan gugatan cerai ke PA/PN Kesepakatan cerai bermaterai dapat dikecualikan bila dari hasil klarifikasi, penyebab pertengkaran bukan kesalahan pihak PNS, dibuktikan : hasil BAPK saksi, pernyataan saksi, bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan

11. Penggugat Laporan tertulis Atasan panggil suami-istri u/ mediasi / BAPK berhasil ==> RUJUK tidak berhasil Pejabat Saran dan pertimbangan PPK mengambil keputusan (max.3 bln setelah terima permohonan) Pengantar BKD Cek Berkas a. Surat permohonan ybs b. BAPK dari SKPD c. BP4/rekomendasi gereja d. Surat pengantar kelurahan e. Kesepakatan cerai bermaterai f. Pernyataan pembagian 1/3 gaji (PNS pria) f. Fc surat nikah g. Fc SK jabatan h. Fc SK pangkat terakhir i. Fc KTP Konseling dan klarifikasi (BAPK) Cek ulang berkas TL ==> Surat ke SKPD Lengkap PPK Surat Izin Cerai Laporan cerai max. 1 bulan dari tgl akta cerai Alasan : a. Slh 1 pihak berbuat zinah b. Slh 1 pihak pemabok, pemadat,penjudi c. Slh 1 pihak pergi 2 th berturut-turut tanpa ijin d. Slh 1 pihak penjara 5 th / lebih berat e. Slh 1 pihak melakukan kekejaman / penganiayaan berat f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Ka. BKD (gol.I/II) Gub (gol.III/IV) Pengantar dari BKD Penolakan Cerai Alur Pengajuan Izin Perceraian Sidang Cerai

12. Tergugat Laporan tertulis (max.6 hr kerja setelah terima relaas) Atasan panggil suami-istri u/ mediasi / BAPK berhasil ==> RUJUK tidak berhasil Pejabat Saran dan pertimbangan PPK mengambil keputusan (max.3 bln setelah terima permohonan) Pengantar BKD Cek Berkas a. Surat permohonan ybs b. BAPK dari SKPD d. Surat pengantar kelurahan e. Fc relaas pertama f. Fc surat nikah g. Fc SK jabatan h. Fc SK pangkat terakhir i. Fc KTP Cek ulang berkas TL ==> Surat ke SKPD Lengkap PPK (Ka. BKD) Surat Keterangan Cerai Pengantar dari BKD Laporan cerai max. 1 bulan dari tgl akta cerai Alur Pengajuan Keterangan Cerai

13. Permohonan Izin Melakukan Perceraian a. Ditolak , apabila : 1) Bertentangan dengan ajaran / peraturan agama / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa 2) Tidak ada alasan yang sah 3) Bertentangan dengan Peraturan Per-UU-an yang berlaku 4) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat . b. Diberikan , apabila : 1) Tidak bertentangan dengan ajaran / peraturan agama / kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa 2) Ada alasan yang sah 3) Tidak Bertentangan dengan Peraturan Per- uu yang berlaku 4) Alasan yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat .

14. Pemberitahuan adanya Gugatan Perceraian Pejabat harus memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian bagi PNS yang mengajukan surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian Atasan Pejabat yg menerima surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti halnya menerima permintaan izin perceraian ( wajib merukunkan kembali , memanggil atau meminta keterangan pihak-pihak ybs ).

15. KEWAJIBAN PASKA PERCERAIAN PNS Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria wajib menyerahkan gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya dengan membuat surat pernyataan ; Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri dari : g aji p okok , t unjangan k eluarga , t unjangan j abatan , t unjangan perbaikan penghasilan dan t unjangan lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan yang berlaku , setelah dipotong iuran wajib . Apabila anak ikut bekas istri , maka pembagian gajinya sbb : d. apabila perkawinan tidak menghasilkan anak , maka gaji dibagi 2, yaitu : 1/3 gaji untuk PNS pria ybs ; 1/3 gaji untuk bekas istrinya ; 1/3 gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya 1/2 gaji untuk PNS pria ybs ; 1/2 gaji untuk bekas istrinya ; 1. M elaporkan perceraiannya dalam jangka waktu 1 bulan terhitung mulai terbitnya AKTA CERAI 2. Pemberian nafkah kepada mantan isteri dan anak-anak

16. KEWAJIBAN PASKA PERCERAIAN PNS 1/3 gaji untuk PNS pria ybs ; 1/3 gaji untuk bekas istri ; 1/3 gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada PNS pria ybs . Bekas istri kawin lagi Anak telah berusia 21 tahun atau 25 tahun , apabila anak tersebut masih sekolah , telah / pernah kawin atau telah punya penghasilan sendiri Apabila anak ikut PNS ybs , maka pembagian gaji ditetapkan sbb : Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian tanpa menunggu lebih dahulu pengambilan gaji oleh PNS bekas suaminya Bekas istri dapat mengambil secara langsung bagian gaji yang menjadi haknya dari bendaharawan gaji , atau dengan surat kuasa atau meminta dikirimkan kepadanya Pembayaran gaji dihentikan : Perceraian atas kehendak bersama , maka pembagian gaji menurut kesepakatan bersama

17. tidak diberikan apabila perceraian terjadi karena istri terbukti tetap diberikan apabila alasan istri mengajukan gugatan cerai karena dimadu atau suami terbukti telah berzinah melakukan penganiayaan berat baik lahir / batin penjudi yang sukar disembuhkan meninggalkan 2 th berturut-turut tanpa izin & alasan sah hal lain di luar kemampuannya Hak atas bagian gaji untuk mantan isteri

18. PNS YANG AKAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG (POLIGAMI) Pasal 4 ayat (1) 1. Wajib memperoleh izin tertulis dari Pejabat dan Izin diberikan apabila : a. Memenuhi salah satu syarat alternatif , yaitu : 1 ) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri dalam arti menderita penyakit jasmani atau rohani yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah ; Istri mendapat cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan dalam arti penyakit badan yang menyeluruh dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah ± 10 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah

19. PNS YANG AKAN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG (POLIGAMI) Pasal 4 ayat (1) b. Memenuhi semua syarat Kumulatif , yaitu : 1) Ada persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh isteri PNS yang bersangkutan , disahkan oleh atasan PNS, serendah-rendahnya eselon IV ; 2) Mempunyai penghasilan cukup ; 3) Ada jaminan tertulis dari PNS akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya 2. Pertimbangan Mengizinkan / Menolak Permohonan a. Bertentangan / Tidak dengan ajaran / peraturan Agama / kepercayaan terhadap Tuhan YME ; b. Memenuhi / Tidak salah satu syarat alternatif & semua syarat kumulatif ; c. Bertentangan / Tidak dengan Per-UU-an yang berlaku ; d. Alasan - alasan bertentangan / Tidak dengan akal sehat ; e. Mengganggu / Tidak pelaksanaan tugas kedinasan yang dinyatakan dalam surat keterangan atasan langsung serendah-rendahnya Pejabat eselon IV yang setingkat

20. PNS WANITA Pasal 4 ayat (2) PNS Wanita tidak diijinkan menjadi istri II / III / IV. HIDUP BERSAMA ( Pasal 14 ) PNS dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah . Hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga .

21. Salah satu hukuman disiplin tingkat berat : PNS tidak melaporkan perkawinan kpd Pejabat ybw PNS melakukan perceraian tanpa izin / surat keterangan PNS tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu 1 bulan terhitung mulai terjadinya perceraian PNS pria beristri lbh dr 1 tanpa izin Pejabat ybw PNS hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah Pejabat tidak melakukan pemeriksaan thd PNS yg hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah PNS menolak pembagian gaji akibat perceraian 2. Hukuman disiplin pemberhentian TDh sebagai PNS : PNS wanita menjadi istri II,III,dst. HUKUMAN DISIPLIN

22. Keluarga yang baik akan dimulai dengan CINTA , dibangun dengan rasa KASIH SAYANG , dan dipelihara dengan penuh KESETIAAN TERIMA KASIH