Materi JakTim untuk Kepegawaian Di Lingkungan Sekolah

Materi JakTim untuk Kepegawaian Di Lingkungan Sekolah

1. J J BADAN KEPEGAWAIAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Peraturan Pemerintah Nomor 10 T ahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan & Perceraian PNS

2. PERKAWINAN SAH Menurut UU Perkawinan . Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Azas Formil dan Azas Materil Perkawinan dalam Pandangan Kepegawaian.

3. AZAS PERKAWINAN Azas Monogami. Dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami . Namun seorang pria dimungkinkan beristri lebih dari seorang apabila sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4. PERLUNYA MENGATUR IZIN PERKAWINAN PERCERAIAN Untuk menjamin hak-hak istri dan anak jika terjadi perkawinan (tunjangan istri dan anak). Untuk menjamin hak-hak istri dan anak jika terjadi perceraian (pembagian penghasilan). Untuk menjamin hak-hak yang adil bagi istri dan anak jika pns pria beristri lebih dari seorang. Untuk menjamin/menjaga kelancaran tugas PNS agar tidak banyak terganggu dengan permasalahan keluarga.

5. PELAPORAN PERKAWINAN IZIN PERCERAIAN IZIN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG PELAPORAN PERCERAIAN HAL YANG DIATUR Di dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo . PP Nomor 45 Tahun 1990     Kepada pejabat ( hierarki ) paling lambat 1 tahun sejak tgl pernikahan . Kepada pejabat ( hierarki ) paling lambat 1 bulan sejak putusan perceraian yg inkrach . Wajib memperoleh izin / keterangan secara tertulis dari Pejabat . Permohonan izin cerai ( Penggugat ) / permintaan keterangan digugat ( Tergugat ) Wajib memperoleh izin tertulis dari Pejabat .

6. HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN MENJADI ISTRI KEDUA HAL YANG DILARANG Di dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo . PP Nomor 45 Tahun 1990   PNS wanita / pria dilarang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah . Pasal 14 PNS Wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua / ketiga / keempat dst . Pasal 4 ayat 2

7. Persetujuan tertulis istri pertama. Suami memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak. Dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak. Syarat Kumulatif Istri menderita sakit jasmani dan rohani yang sulit disembuhkan . Istri cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Istri tidak dapat melahirkan min 10 tahun. Syarat Alternatif IZIN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG Ada 2 syarat izin ke Pyb yang diajukan PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang . Izin dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya 1 syarat alternatif dan 3 syarat kumulatif .

8. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut . Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih . Antara suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran. Syarat Kumulatif Salah satu pihak berbuat zina (Putusan Pengadilan/Surat pernyataan saksi/tertangkap tangan salah satu pihak). Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sulit disembuhkan. Syarat Alternatif IZIN PERCERAIAN PNS Perceraian dapat disetujui apabila ada alasan-alasan yang sah yaitu : Izin dapat disetujui apabila memenuhi 1 syarat alternatif dan tidak bertentangan dengan peruuan .

9. PNS PRIA WAJIB MENYERAHKAN SEBAGIAN PENGHASILANNYA PNS PRIA TIDAK WAJIB MENYERAHKAN SEBAGIAN PENGHASILANNYA Hak-Hak dalam hal terjadi perceraian Di dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo . PP Nomor 45 Tahun 1990   PNS pria menggugat cerai dan dilatarbekangi perbuatan negatifnya . Istri yg menggugat cerai tetapi dilatarbekangi perbuatan negatif suaminya . (PNS Pria ) PNS pria menggugat cerai dan dilatarbekangi perbuatan negatif istri . Istri yg menggugat cerai tetapi dilatarbekangi perbuatan negatifnya sendiri . Mantan istri telah menikah lagi .

10. TENGGANG WAKTU PEJABAT MEMBERIKAN IZIN BERISTRI LEBIH DARI SEORANG ATAU PERCERAIAN PNS Dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu 3 bulan (sejak ia mulai menerima permintaan izin). Disertai alasan dan pertimbangan.

11. SANKSI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT PNS wanita yang melanggar ketentuan Pasal menjadi istri kedua dijatuhi HD pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS; ( Pasal 15 ayat 2 PP 10/1983/ Jo. PP 45/1999 ) PNS yang melanggar ketentuan dalam Pasal peraturan ini . Dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan “ Peraturan disiplin ” ( Pasal 15 ayat 1 PP 10/1983/ Jo. PP 45/1999 ) Atasan yang tidak menyampaikan ( meneruskan ) dan memberikan pertimbangan atas permintaan izin beristri lebih dari seorang / cerai Kepada Pejabat & Pejabat yang tidak mengambil keputusan atas permintaan izin poligami / izin cerai , dijatuhi salah satu HD berat berdasarkan “ peraturan disiplin ”; ( Pasal 15 ayat 3 PP 10/1983/ Jo. PP 45/1999 PNS yang menolak melaksanakan ketentuan pembagaian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu HD berat berdasarkan “ peraturan disiplin ” – Pasal 16 PP 10/1983 Jo. PP 45/1999 Wanita yang menjadi Istri Kedua Sebelum atau Setelah Diangkat CPNS/ PNS Dilarang Menjadi PNS / Diberhentikan Tidak Dengan Hormat . (PP 10/1983 Jo. PP 45/1999 Jo. SE BKN No.48/SE/1990)

12. thank y o u !