Materi Jenjang kepangkatan dan eselon jabatan ASN di lingkungan KPU.pptx

Materi Jenjang Kepangkatan

1. Materi Jenjang Kepangkatan dan Eselon Jabatan ASN di Lingkungan KPU Parhumas dan SDM KPU Lotim Selong , 11 Agustus 2025

2. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Peraturan Menteri PanRB Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

3. Pegawai ASN P N S PPPK

4. Asas, Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara) Penyelenggara kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan asas : Kepastian Hukum; P rofesionalisme; P roporsionalitas; Keterpaduan; Pendelegasian; Netralitas; Akuntabilitas; Efektivitas dan Efisiensi; Keterbukaan; Nondiskriminasi; Persatuan dan Kesatuan; Keadilan dan Kesetaraan; dan Kesejahteraan. Pegawai ASN mengimplementasi Nilai Dasar ASN terdiri dari : Berorientasi Pelayanan; A kuntabel; K ompeten; H armonis; L oyal; Adaptif; dan Kolaboratif. Kode Etik dan Kode Perilaku dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku sebagai berikut : Berorientasi Pelayanan yaitu komitmen yang memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat A kuntabel yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan K ompeten yaitu terus belajar & mengembangkan kapabilitas H armonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan L oyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dlm menggerakkan serta menghadapi perubahan Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis.

5. JABATAN ASN Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 pasal 13 menyatakan Jabatan ASN terdiiri dari : J abatan Manajerial Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. J abatan manajerial terdiri atas : Jabatan pimpinan tinggi utama; J abatan pimpinan tinggi madya; Jabatan pimpinan tinggi pratama; Jabatan administrator dan Jabatan pengawas. 2. J abatan Non Manajerial J abatan Non Manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggungjawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. J abatan Non Manajerial terdiri atas : Jabatan fungsional; J abatan pelaksana.

6. Eselon dan Pangkat Eselon adalah tingkatan jabatan struktural dalam pemerintahan. Setiap eselon memiliki rentang pangkat (golongan/ruang) yang sesuai.  Pangkat menunjukkan hierarki kedudukan PNS dalam sistem kepegawaian, yang juga menjadi dasar penggajian.  Contoh Hubungan Eselon dan Pangkat: Eselon II.b biasanya dijabat oleh PNS dengan pangkat IV/c. Eselon III.a biasanya dijabat oleh PNS dengan pangkat IV/b. Eselon IV.a biasanya dijabat oleh PNS dengan pangkat III/d. 

7. Nama dan Susunan Pangkat serta Golongan Ruang Pegawai (PNS) PP.11/2017 Jo PP. 17/2020  

8. Eselon dan Susunan Pangkat serta Golongan Ruang Pegawai (PNS)

9. Sistem Kenaikan Pangkat Kenaikan Pangkat Reguler : Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan. Kenaikan Pangkat Pilihan : Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi Kenaikan Pangkat Anumerta : Kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas Kenaikan Pangkat Pengabdian : Kenaikan pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai atas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

10. Pangkat Golongan PPPK

11. Fungsi Staf pada Sekretariat KPU Sec.Umum Staf dalam struktur KPU, yang meliputi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, memiliki fungsi utama sebagai pendukung (support system) bagi pelaksanaan tugas dan wewenang KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Mereka memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional agar KPU dapat menyelenggarakan pemilu dengan lancar dan efektif.  Fungsi Staf KPU: Dukungan Administratif dan Teknis: Staf KPU bertugas memberikan dukungan administratif seperti pengelolaan surat-menyurat, tata usaha, kepegawaian, dan keuangan. Secara teknis, mereka membantu dalam penyusunan program dan anggaran, pengadaan logistik Pemilu, serta fasilitasi berbagai kegiatan KPU. Penyusunan Dokumen: Staf KPU berperan dalam penyusunan berbagai dokumen penting seperti rancangan peraturan, keputusan KPU, laporan kegiatan, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu. Pelaksanaan Kegiatan Pemilu: Mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan berbagai tahapan Pemilu, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pengelolaan Data dan Informasi: Staf KPU bertanggung jawab atas pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta informasi terkait Pemilu, termasuk data pemilih. Hubungan Masyarakat dan Sosialisasi: Mereka juga berperan dalam kegiatan hubungan masyarakat dan sosialisasi Pemilu kepada publik. Pembinaan dan Pengawasan: Staf KPU terlibat dalam pembinaan dan pengawasan internal di lingkungan KPU, serta memastikan pelaksanaan sistem pengendalian internal berjalan efektif. Koordinasi dan Kerjasama: Mereka melakukan koordinasi antar berbagai unit kerja di lingkungan KPU, serta menjalin kerjasama dengan pihak eksternal terkait pelaksanaan Pemilu. 

12. Pembagian Tupoksi by Aplikasi

13. TERIMA KASIH Parhumas dan SDM Selong, 11 Agustus 2025