Materi Ke 8 tentang Hukum Acara Perdata.pptx

Hukum pidana

1. Materi Ke 8 PUTUSAN (VONIS)

2. Putusan Hasil akhir dari pemeriksaan perkara gugatan di pengadilan disebut Putusan / Vonis Hasil akhir dalam pemeriksaan perkara permohonan dipengadilan disebut dengan Penetapan

3. Pengaturan Putusan Hakim HIR Kentuan- ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman

4. HIR Pasal 178 (2) Setiap bagian tuntutan atau petitum harus diadili Pasal 178 (3) Seorang Hakim dilarang memberikan putusan melebihi dari yang dituntut Pasal 179 (2) Apabila ada yang tidak hadir pada waktu putusan dijatuhkan, maka harus diberitahukan pada pihak yang tidak hadir tersebut Pasal 181 dan 182 harus dicantumkan biaya perkara Pasal 185 para pihak diperbolehkan meminta salinan putusan dengan biaya tertentu

5. Ketentuan Pokok Kehakiman Tugas Hakim menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaiakan perkara perdata yang diajukan kepadanya Seorang Hakim dalam menegakkan hukum harus berdasarkan Pancasila, memiliki kebebasan sehingga terhindar dari campur tangan pihak- pihak lain diluar kekuasaan kehakiman Seorang Hakim dilarang menolak mengadili perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau belum jelas hukumnya Seorang Hakim dalam memutus perkara harus obyektif dan tidak memihak Setiap putusan yang sah harus diucapkan dalam suasana sidang terbuka untuk umum

6. Putusan Menurut Sifatnya Konstitutif / mengatur Putusan yang menetapkan mengenai sesuatu , seolah - olah membuat suatu kaidah / ketentuan baru . mis, Putusan yang menetapkan batas tanah milik A sebelah selatan ……. sebelah barat.. Deklaratif / pernyataan Putusan yang memberi pernyataan mengenai sesuatu Mis, Menyatakan bahwa Abdullah lahir di Surakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 Codemnatif Putusan yang isinya menghukum mis, Menghukum tergugat untuk membayar hutangnya beserta bunga sebesar Rp…….

7. Jenis - Jenis Putusan Putusan Sela / Interlocotoir yaitu , putusan yang bukan putusan akhir - Putusan Provisionil - Putusan Preparatoir - Putusan insidentil Putusan Akhir - Neit Onverkelijk Verklaart / NO/ Tidak dapat diterima

8. Lanjutan putusan akhir Gugatan dikabulkan Gugatan ditolak

9. Isi Putusan Syarat Formal - Selalu dimulai dengan kata- kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” - Memuat tanggal putusan diambil dan diucapkan - Putusan harus dibacakan dalam siding pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum

10. Lanjutan Syarat Substansial - Memuat tentang duduk perkaranya - Memuat tentang hukumnya - Memuat Amar Putusanya

11. Cara Mengambil Putusan Verstek Putusan yang diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir di persidangan atau menyuruh hadir seseorang kuasannya dan tidak ada pemberitahuan kepada pengadilan Contradiktoir Putusan yang diambil ketika para pihak dalam perkara , yakni tergugat dan pengugat atau salah satu dari tergugat hadir dipersidangan .

12. Saat Pelaksanaan Putusan Hakim Uit Voerbaar Bij Voorrad / UVB Berarti Putusan Pengadilan dapat dilaksanakan serta merta tanpa menunggu putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap In Kracht / Berkekuatan Hukum Tetap Berarti Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat dilakukan pihak yang dikalahkan dalam perkara itu

13. Kekuatan Putusan Hakim Kekuatan Mengikat Artinya Putusan hakim mengikat kedua belah pihak yang berperkara yaitu pengugat dan tergugat Kekuatan Pembuktian Artinya Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian baik bagi para pihak maupun bagi pihak ketiga , meskipun bagi pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan mengikat Kekuatan untuk Dilaksanakan Artinya Putusan hakim mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan secara paksa , atas permohonan pihak yang menang ketika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara suka rela

14. UPAYA HUKUM Pengertian Sarana / alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam Putusan Hakim Macam Upaya Hukum - Upaya Hukum Biasa - Upaya Hukum Luar Biasa / Istimewa

15. Upaya Hukum Biasa Banding Pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak yang tidak puas terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri

16. Tata cara Permohonan Banding Permohonan banding disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan Putusan Tingkat pertama Membayar biaya banding yang jumlahnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan Menandatangani akta banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri

17. Putusan Banding Menguatkan Putusan Hakim PN Membatalkan atau memperbaiki putusan Hakim PN

18. Upaya Kasasi Pengertiannya adalah pemeriksaan terakhir dan tertinggi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap penerapan hukum dari putusan Hakim Pengadilan yang ada dibawahnya Alasan kasasi - Tidak Berwenangnya / melampaui batas wewenang - Salah menerapkan / melanggar hukum yang berlaku - Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Peraturan PerUU yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan

19. Upaya Hukum Istimewa Peninjauan Kembali Derden Verset

20. PK/ Peninjauan Kembali Pengertian , sebagai upaya hukum luar biasa / istimewa yang merupakan sarana untuk memperbaiki putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap / Inkract van gewijsde Alasan PK - Apabila putusan didasarkan atas kebohongan yang baru diketahui setelah perkara diputus - Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut / lebih dari yang dituntut - Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab - sebabnya - Apabila antar pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama tingakannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain - Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim yang nyata

21. Derden Verset Adalah suatu perlawanan terhadap putusan yang dilakukan oleh pihak ketiga , yang semula tidak ada sangkut pautnya dalam perkara karena putusan merugikan pihak ketiga Misal : A mengugat B mengenai sebuah mobil yang sesungguhnya adalah milik C. Pengadilan mengabulkan gugatan A tersebut , maka untuk mencegah dilakukanya eksekusi , C mengajukan Derden Verset terhadap putusan tsb .

22. Pelaksanaan Putusan / Eksekusi Pengertian , Realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan / yang kalah , untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang tercantum dalam putusan hakim Macam Eksekusi - Eksekusi yang berupa Perintah membayar sejumlah uang - Eksekusi yang berupa perintah untuk melakukan / tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu - Riel Eksekusi

23. Aanmaning Pernyataan / teguran dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk menjalankan isi putusan dengan suka rela dalam waktu paling lama 8 hari setelah di aanmaning

24. Selesai