Materi KEBIJAKAN DTSEN-03Agustusi2025.pptx

Kebijakan

1. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL (D T SEN) TERHADAP KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL DAN PBI JK

2. Dasar Hukum I nstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Melakukan sinkronisasi Bersama Badan Pusat Statistik untuk mendukung pemutakhiran data Tunggal sosial dan Ekonomi Nasional sebagai acuan utama dalam penetapan pemberian bantuan dan/atau pemberdayaan sosial.

3. Dasar Hukum I nstruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Menteri Sosial melakukan : Pemutakhiran data penerima bantuan dan/atau pemberdayaan sosial untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional; Menyalurkan bantuan dan/atau pemberdayaan sosial kepada target sasaran pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan hasil asesmen; Mengelola data penyaluran bantuan dan/atau pemberdayaan sosial serta data kondisi para penerima manfaat yang tergolong miskin dan miskin ekstrem; Membentuk dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem; Menyiapkan dan menyusun kurikulum Sekolah Rakyat berasrama yang berlandaskan pada sekolah formal dan sekolah karakter; Menyiapkan sarana prasarana dan asrama Sekolah Rakyat , membentuk tim formatur program sekolah rakyat;

4. Permensos Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kepmensos Nomor 79/HUK/ 2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. PERATURAN DAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL SALINAN

5. D T SEN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL DTSEN adalah adalah basis data tunggal individu dan/ atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan . DTSEN untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian , lembaga dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan . DTSEN dibangun dari 3 sumber data utama : DTKS, P3KE, REGSOSEK yang kemudian ditunggalkan dan dipadupadankan dengan Dukcapil

6. Pemeringkatan ( Desil ) Dinamis: Pemeringkatan berubah dalam kurun waktu 3 bulan sekali akibat pemutakhiran data; Inclusion Errors : mereka yang seharusnya tidak menerima bansos tetapi menerima (desil atas); Exclusion Errors: mereka yang seharusnya menerima namun tidak menerima (desil bawah); Penerima Bansos Berubah Selalu ada yang keluar dan ada yang menggantikan; Siapa yang keluar: yang inclusion errors , yang masuk daftar negative list, yang bansosnya disalahgunakan (judol), yang sudah sejahtera (graduasi); Siapa yang masuk: yang exclusion errors, dan yang sesuai dengan kriteria program; Penerimaan Bansos Daerah Berubah Kuota bansos Nasional tidak berubah : 10 juta KPM PKH, 18,3 Juta KPM Sembako , 96,8 Juta Jiwa PBI JK Distribusi penerima bantuan daerah berubah : mengikuti proporsi jumlah penduduk miskin di daerah , semakin banyak penduduk miskin semakin banyak kuota bansos ; ( azas keadilan ); Daerah yang kurang dari kuota akan ditambah , daerah yang over kuota akan berkurang ; Mitigasi Resiko Terjadi protes bagi mereka yang awalnya menerima bansos , akhir nya tidak menerima . Mitigasi : dipersilahkan mengajukan usulan / sanggahan melalui aplikasi cek bansos ; Terjadi perubahan penerima PBI di Daerah, sehingga capaian UHC daerah berubah . Mitigasi : realokasi kuota PBI daerah menggunakan azas keadilan ; Layanan kesehatan kepada masyarakat terhambat . Mitigasi : disiapkan mekanisme reaktivasi PBI dengan cepat untuk mereka yang benar-benar miskin; KONSEKUENSI PENGGUNAAN DTSEN

7. WILAYAH TINGKAT KESEJAHTERAAN KONDISI TEMPAT TINGGAL KEPEMILIKAN ASET DAYA LISTRIK IDENTITAS PEKERJAAN KESEHATAN PENDIDIKAN VARIABEL LENGKAP DTSEN

8. Jumlah Penduduk Miskin Daerah Jumlah Penduduk Miskin Nasional X 100% X Kuota Bansos Isu dan Temuan Realokasi Kuota PBI-JKN Daerah Banyak usulan daerah untuk menambah PBI, sedangkan kuota PBI Nasional (96,8 Jt Jiwa) telah terpenuhi ; Distribusi penerima PBI belum mencerminkan proporsi penduduk miskin tiap daerah . Mereka yang dikeluarkan dari PBI Mereka yang berada pada desil 6-10 (hasil Ground Check) dan tidak pernah mengakses layanan kesehatan, sejumlah 2.306.943 ; Mereka yang berada diluar DTSEN sejumlah 5.090.334 : 1.841.873 tidak padan Dukcapil 3.248.461 NIK non aktif (tidak rekam KTP, NIK Ganda, tidak ada transaksi dalam kurun waktu lama) Pada Tahap II dikeluarkan lagi sebanyak 864.524 jiwa (Desil 6 sd 10) Mereka yang dilaporkan meninggal, menjadi PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/anggota DPR, DPRD; SK Penerima PBI-JKN ditetapkan oleh Kemensos berdasarkan usulan Kepala Daerah; Alokasi Anggaran Premi PBI-JKN berada di Kemenkes; Kuota Nasional 96,8 Juta Jiwa Anggaran 1 Tahun Triliun 48,787 Total yang dikeluarkan (Mei-Juni) 8.261.801 Penerima PBI, maka dilakukan redistribusi kuota PBI di Daerah, dengan mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk miskin; Mereka yang dikeluarkan digantikan kepada mereka yang berada di desil 1 (miskin extrem dan miskin); EXERCISE TERHADAP PBI JK

9. Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 PROPORSI JUMLAH PENDUDUK MISKIN PROVINSI TERHADAP NASIONAL (%) September 2024 52,45 % PENDUDUK MISKIN ADA DI PULAU JAWA Jawa Timur = 3,89 Juta Orang Jawa Barat = 3,67 Juta Orang Jawa Tengah = 3,40 Juta Orang 9,56 % 7,08 % 9,58 % Jumlah Penduduk % Penduduk

10. PROPORSI KUOTA PBI PROVINSI TERHADAP KUOTA PBI NASIONAL (%) (sebelum realokasi bulan April 2025) PROPORSI KUOTA PBI PROVINSI TERHADAP KUOTA PBI NASIONAL (%) (setelah realokasi Juni 2025)

11. PERBANDINGAN SEBARAN PENERIMA PBI-JKN DENGAN KUOTA PBI / PROPORSI PENDUDUK MISKIN Sebelum Sesudah Keterangan: Garis Merah adalah proporsi Kuota Nasional PBI JK terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Titik Orange dan Biru adalah sebaran penerima PBI sebelum dan setelah realokasi. Jika titik di atas garis maka jumlah Penerima PBI JK lebih tinggi dari seharusnya, jika di bawah garis meka lebih rendah dari seharusnya. Dari grafik dapat dilihat bahwa titik biru semakin mendekati garis merah yang artinya adan perbaikan proporsi penerima PBI terhadap angka kemiskinan daerah . Garis Proporsi Penduduk Miskin = Kuota Penerima PBI Sebaran distribusi penerima PBI-JKN

12. Kab. Jember mendapatkan tambahan sebesar 10.511 Kab. Jombang mendapatkan pengurangan sebesar -6.803 CONTOH REDISTRIBUSI ALOKASI PBI JK

13. JENIS USULAN DATA USULAN BANSOS Usulan Bantuan Sosial dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan merupakan usulan yang disampaikan untuk mendapatkan program bantuan sosial dan/atau menjadi peserta penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan, bagi individu atau keluarga yang telah ditentukan dalam DTSEN, namun belum terdaftar sebagai penerma bantuan yang diusulkan. PEMBARUAN DATA Usulan Pembaruan DTSEN merupakan usulan terhadap individu dan/atau keluarga baik yang sudah terdapat dalam DTSEN maupun belum terdapat dalam DTSEN. Usulan pembaruan meliputi: Perubahan atau pembaruan terhadap atribut data dalam DTSEN yang tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini atau masih belum lengkap. Sanggahan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi Cek Bansos mobile ; dan/atau Usulan bantuan bagi individu atau keluarga yang berada di luar Peringkat Kesejahteraan Keluarga yang telah ditetapkan oleh Menteri. MEKANISME USULAN Keluarga yang diusulkan menerima bansos Apakah desil sesuai atau tidak ? YA, Usulan Bansos TIDAK, Pembaruan Data APLIKASI SIKS-NG Pada menu Usulan Bansos akan muncul nama-nama kepala keluarga desil 1-5 (disesuaikan dengan kriteria bansos) yang belum menerima bansos. { Saat ini di aplikasi harus menginput NIK atau No. KK) Keluarga tersebut dapat diusulkan untuk menerima bansos . Keluarga yang tidak muncul dalam daftar nama yang dapat diusulkan bansos maka harus melakukan usulan pembaruan .

14. PROSES USULAN DATA Permensos Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial RT/RW Kepala Lingkungan 2. Kepala Desa/Lurah/Dusun/Nama lain 3. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Keluarga (PSKS) 4. Masyarakat ke Perangkat Desa/Kel./Nama lain. Proses Usulan Data (Bab II Bagian Kedua Proses Usulan Data) Kementerian Sosial Pemerintah Daerah Masyarakat Usulan Daerah Melalui Aplikasi SIKS-NG User Pengisi Data Desa/Kelurahan (Pasal 4) Usulan Data melalui Aplikasi Cek Bansos Usulan Data melalui Aplikasi SIKS- CC Usulan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Usulan Daerah Melalui Aplikasi SIKS-NG User Pengisi Data Kabupaten/Kota Musyawarah Desa/kelurahan Kementerian Sosial. Jalur Formal Jalur Partisi p atif (Pasal 10) (Pasal 5) (Pasal 9) Penentuan Tingkat Kesejahteraan (Pasal 5-ayat 2) Badan Pusat Statistik (BPS) Pengesahan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 8 ) (Pasal 11 ) Verval Pendamping Sosial/PSKS/Pemda

15. PROSES USULAN BANSOS DAN PEMBARUAN Miskin/Tidak Miskin Usulan Bansos Ya (Pasal 5) Desil Sesuai? Tidak Pengisian Variabel Ground Check Musdes/Muskel atau SPTJM Verifikasi Dinas Sosial Ya Tidak Pengesahan Bupati/ Walikota Finalisasi Usulan Pembaruan Kementerian Sosial BPS Musdes/Muskel atau SPTJM Verifikasi Dinas Sosial Ya Tidak Usulan Pembaruan Finalisasi Usulan Bansos

16. TIMELINE USULAN BANSOS DAN PEMBARUAN DTSEN Tanggal

17. PENERAPAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN UNTUK PENETAPAN DATA PENERIMA PROGRAM * Penetapan data penerima program mempertimbangkan alokasi distribusi pemenuhan program dan kriteria khusus sesuai dengan jenis program masing-masing. Penetapan peringkat kesejahteraan ini dapat dievaluasi di masa yang akan datang Kepmensos Nomor 79/H UK /2025 Pada DIKTUM KEEMPAT MENERAPKAN

18. PENERAPAN PEMENUHAN PROGRAM TIDAK DAPAT DIPENUHI DARI INDIVIDU DAN/ATAU KELUARGA DENGAN KRITERIA Bekerja sebagai ASN/TNI/POLRI/ BUMN/BUMD/Pejabat Negara Alamat Tidak Ditemukan Individu Tidak Ditemukan Meninggal Dunia Keluarga ASN/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/ Pejabat Negara Sesuai DIKTUM KETUJUH Kepmensos Nomor 79/ HUK /2025 Tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan kementerian sosial .

19. PENETAPAN DATA PENERIMA PROGRAM DAPAT DILAKSANAKAN TANPA MEMPERTIMBANGKAN PERINGKAT KESEJAHTERAAN DAN/ATAU KEBERADAAN DATA DALAM DTSEN Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Dan/Atau Arahan Presiden /Wakil Presiden . Situasi Kebencanaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani Kondisi Lain yang Mengancam Keselamatan atau Kedaruratan Sesuai Pasal 16 Ayat 2 Permensos Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

20. 2 1 Mekanisme Reaktivasi PBI-JKN sesuai S-645/MS/DI.01/7/2025 Reaktivasi merupakan proses untuk mengembalikan status kepesertaan agar menjadi aktif kembali. Tujuannya adalah agar peserta yang sempat dinonaktifkan dapat kembali memperoleh dan mengakses layanan jaminan kesehatan gratis yang ditanggung oleh pemerintah. peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang akan diaktifkan kembali merupakan peserta yang masih layak membutuhkan layanan kesehatan dan memenuhi kriteria sebagai penerima penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dinas sosial daerah kabupaten/kota harus menerbitkan surat keterangan mengenai pengaktifan kembali sebagai dasar pengajuan pengaktifan kembali kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan; dinas sosial daerah kabupaten/kota dalam mengajukan permohonan pengaktifan kembali kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan disertai dengan surat keterangan layak membutuhkan layanan kesehatan dari fasilitas kesehatan; dan REAKTIVASI PBI-JK dinas sosial daerah kabupaten/kota dapat mengaktifkan kembali peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang telah dihapuskan mulai dari periode Bulan Mei Tahun 2025; dinas sosial kabupaten/kota harus melakukan perbaikan terhadap data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang telah diaktifkan kembali paling lambat 2 (dua) periode pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional. 3 4 5

21. Melaui Mekanisme Bagi Pakai Data BAGAIMANA DAERAH MENDAPATKAN DTSEN? Mekanisme diatur oleh Kepmen Bappenas Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai DTSEN; PermenPPN terkait Bagi-Pakai DTSEN sedang tahap harmonisasi pada Kementerian Hukum; Pemda (melalui wali data daerah) dapat mengajukan Penggunaan dan Pemanfaatan DTSEN melalui portal Satu Data Indonesia. Melaui Mekanisme Pemadanan Data Mekanisme diatur oleh Kemensos (Permensos 3/2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan DTSEN untuk Bansos, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial); Pemda mengajukan pemadanan data (BNBA) kepada Pusdatin Kemensos; Kemensos akan memberikan data balikan DTSEN sesuai kebutuhan;

22. Dibutuhkan upaya bersama, untuk mendukung pensasaran Bansos tepat sasaran; Dibutuhkan komitmen semua pihak untuk aktif berpedoman pada DTSEN sebagai referensi tunggal pensasaran program pembangunan; Kemensos memperhatikan azas keadilan atau redistribusi seimbang dalam memberikan kuota PBI-JKN Daerah; Kemensos memprioritaskan masyarakat yang berada pada desil 1 (miskin dan miskin extrem) sebagai penerima realokasi PBI-JKN; Mendorong Pemda dan BPJS Kesehatan untuk aktif dalam menggalang kepesertaan mandiri bagi mereka yang berkategori mampu. KESIMPULAN

23. TERIMA KASIH Pusdatin@2025