MATERI_KOMISI_II_DPR_RI_rekap_Edit 4.pptx

KOMISI 2

1. Kab upaten Semarang, 17 September 2025 PERCEPATAN SISTEM DIGITALISASI DI LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH

2. VISI MISI JAWA TENGAH 2025 - 2029 Meningkatkan Layanan Dasar yang inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri , Kompetitif dan Berwawasan Global Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif , Mandiri dan Berkelanjutan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan , melalui perencanaan tata ruang yang responsif Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal , serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif , kolaboratif dan terintegrasi JAWA TENGAH MAJU JAWA TENGAH BERKELANJUTAN VISI JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045 MISI FOKUS KERJA JATENG SIGAP Transformasi Tata Kelola JATENG MAKMUR Transformasi Ekonomi JATENG NYAMAN Transformasi Sosial PROGRAM PRIORITAS Program unggulan yang menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi misi 11 PROGRAM INTERVENSI Program yang melibatkan berbagai organisasi pemerintah daerah ( memungkinkan kolaborasi bersama pemerintah pusat ) yang memiliki ruang lingkup dan dampat multidimensi sehingga mampu menjadi penopang keberhasilan pembangunan daerah 22 PROGRAM AKSI Program strategis untuk menopang keberhasilan program prioritas yang dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah 61 PROGRAM TAKTIS Program taktis merupakan bagian dari perencanaan strategis yang lebih rinci , cepat dan jangka pendek 42

3. Digitalisasi Pelayanan Publik P enanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. ALUR PROSES PELAYANAN PERIZINAN OSS RBA DAN NON OSS RBA O SS RBA NON O SS RBA Pelaku Usaha Pendampingan oleh Gerai Investasi Kab . Pati Kab . Jepara Kab . Batang Kota Tegal Kota Magelang Kab . Banyumas Kota Surakarta TRACKING SYSTEM & SMS GATEWAY SIAP JATENG OPD Teknis DPMPTSP Online Verifikator Verifikasi Disetujui Perbaikan Persyaratan Penolakan Risiko Rendah & Menengah Rendah terbit otomatis berdasar pernyataan mandiri pelaku usaha Risiko Menengah Tinggi, Risiko Tinggi & UMKU Unit Perizinan Disetujui Perbaikan Persyaratan Penolakan Verifikasi Kadis Disetujui Perbaikan Persyaratan Penolakan DPMPTSP OPD Teknis Online E- Arsip Front Office Back Office Kadis BO Penyerahan Dokumen Verifikasi Persyaratan Verifikasi & Perm. Rekomtek Persetujuan Elektronik (TTE) Verifikasi Teknis Penyusunan Rekomtek Disetujui Penolakan

5. Merupakan kegiatan yang ditujukan untuk nelayan kecil dibawah 5 GT dengan kolaborasi stakeholder terkait dengan didukung oleh IOJI (Indonesia Ocean Justice Initiative). Tujuan kegiatan agar nelayan kecil dibawah 5 GT memiliki perizinan sbg legalitas usaha berupa NIB dan sertifikat standar dan elektronik buku kapal perikanan nelayan kecil / e BKP NK. Merupakan pengintegrasian semua layanan yang ada di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah dalam satu lokasi yang meliputi layanan pendampingan perizinan OSS RBA dan Non OSS, pendampingan LKPM, pendampingan kepeminatan , pendampingan regulasi PM dan layanan pengaduan yang didukung oleh kompetensi SDM, sarana prasarana dan anggaran. PENA SI JOHAN Pekan Layanan Investasi Jos dan Handal JEBOL IKAN Jemput Bola Perizinan Kapal Nelayan Inovasi & Digitalisasi Pelayanan Publik

6. SIAP JATENG merupakan aplikasi berbasis web yang memfasilitasi pengurusan perizinan berusaha yang belum terakomodir dalam Online Single Submission (OSS) yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan Mengakomodir layanan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melakukan tracking perizinan yang telah diajukan oleh pemohon Memberikan informasi terkait dengan perizinan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada para pemohon . Dampak Kepada Masyarakat Masyarakat dapat mengakses layanan perizinan dan non perizinan Dimana dan kapan saja . SIAP JATENG Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah

7. CJIP merupakan website khusus untuk memfasilitasi para investor dalam memperoleh informasi investasi di Jawa Tengah. Terdapat beberapa fitur untuk memudahkan para calon investor untuk menyatakan minat investasi (Letter of Intent/ Lol), kemitraan usaha , dan pengajuan inesntif bagi para pengusaha Tujuan Memberikan Gambaran umum tentang investasi di Jawa Tengah kepada para calon investor; Mempromosikan peluang dan potensi investasi di Jawa Tengah yang meliputi Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek investasi yang siap ditawarkan (Investment Project Ready to Offer/ IPRO), proyek investasi prospektif dan potensial , serta peluang investasi di dalam Kawasan industri . Dampak Kepada Masyarakat CJIP memberikan kemudahan kepada para calon investor untuk menemukan peluang / potensi investasi yang diminati CJIP Central Java Investment Platform

8. LAYANAN BAGI DISABILITAS Dukung UMKM Disabilitas DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pendampingan pelaku usaha difabel yang tergabung dalam Komunitas Sahabat Difabel (KSB) Semarang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu legalitas atas hasil karya rekan kerja difabel yang meliputi usaha warung makan hingga jasa desain , selain itu merupakan implementasi bahwa layanan perizinan berusaha menyentuh seluruh lapisan Masyarakat dan tidak ada diskriminatif .

9. REKAP IZIN TERBIT DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016-2024 9

10. Jumlah Total Pelayanan 142.505

11. PMA (56%) PMDN (44%) Rp. 25,63 Triliun Rp. 19,95 Triliun Penambahan Tenaga Kerja Indonesia 222.373 Penambahan Jumlah Proyek 59.100 58,19% Capaian Semester I Tahun 2025 Rp. 45,58 T dari target 2025 Rp. 78,33 Triliun Capaian Realisasi Investasi: Semester I 2025

12. PERMASALAHAN PENYELESAIAN MEKANISME Kurangnya pemahaman masyarakat/ pelaku usaha tentang persyaratan dan ketentuan perizinan Kurangnya literasi digital masyarakat/ pelaku usaha Kurangnya antusias masyarakat/pelaku usaha terhadap sistem perizinan secara online Peningkatan pengetahuan masyarakat / pelaku usaha melalui sosialisasi & pendampingan perizinan online Pengaturan jumlah pemohon melalui pengambilan nomor antrian secara online Pengajuan perizinan secara online Pelayanan konsultasi melalui no help desk Pelayanan pendampingan secara online MEDIA PENGADUAN RUANG PENGADUAN SIAP JATENG KOTAK SARAN Whistle Blowing System LAPOR GUB Inovasi & Digitalisasi Pelayanan Publik Permasalahan, Mekanisme Dan Penyelesaiannya

13. 97,89 Sangat Baik Pengaduan Langsung : 68 aduan Total 161 Pengaduan Tidak Langsung : 78 aduan Selesai ditindaklanjuti seluruhnya Pengaduan Langsung : 83 aduan Total 109 Pengaduan Tidak Langsung : 41 aduan Selesai ditindaklanjuti seluruhnya 2024 Semester I 2025 Survei Kepuasan Masyarakat 98,15 Sangat Baik Survei Kepuasan Masyarakat Rekapitulasi Pengaduan , Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dan Penghargaan

14. Penghargaan Dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 Nominasi Penilaian Kinerja d ari Kementrian Investasi dan Hilirisasi Tahun 2024 Badan Publik Informatif Layanan sudah Tersertifikasi ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI

15. DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

16. *DKB Semester 1 tahun 2025 JUMLAH PENDUDUK JAWA TENGAH 38,562,958 jiwa PEREMPUAN 19,160,769 JIWA LAKI-LAKI 19,402,189 JIWA PEREMPUAN 49,69 % LAKI - LAKI 50,31%

17. *cut off 12 September 2025 WAJIB KTP EL EKTRONIK 29,328,355 jiwa BELUM PEREKAMAN 416,135 JIWA SUDAH PEREKAMAN 28,912,220 JIWA SUDAH PEREKAMAN 99,58 % BELUM PEREKAMAN 0,42 % PEREKAMAN KTP EL EKTRONIK

18. IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (I K D) Manfaat Akses Mudah: IKD memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik secara online tanpa perlu membawa dokumen fisik. Efisiensi Waktu: Dengan IKD, masyarakat dapat menghemat waktu dalam mengurus dokumen dan layanan publik. Keamanan Data: IKD menggunakan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data pribadi masyarakat.

19. *cut off 12 September 2025 PROGRESS KEPEMILIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) 2,386,106 Akun (8,25%) Persentase Tertinggi KOTA MAGELANG (36,17%) Jumlah Terbanyak KAB. WONOGIRI (247,908 Akun)

20. INOVASI D I JAWA TENGAH PELAYANAN DI DESA / KELURAHAN Dinas Permades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah mendorong Dukcapil Kabupaten Kota untuk melakukan pendekatan pelayanan hingga level Desa/Kelurahan Jenis Layanan yang dibuka di Desa / Kelurahan : Akte Kelahiran, Akte Kematian, Pengajuan / Cetak Kartu Keluarga Aktifasi IKD, Pengajuan KIA dan KTP EL

21. Hambatan Layanan online pada IKD belum mencakup semua dokumen Aktivasi IKD masih membutuhkan tatap muka dengan petugas Dukcapil, kurang maksimalnya Teknologi Face Recognition (pengenalan wajah) Solusi Jemput bola pelayanan IKD di OPD, Kampus dan Event CFD dan Hari Jadi Jawa Tengah Sosialisasi melalui Media Sosial dan Baliho.

22. DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK PENDAPATAN DAERAH

23. PAPARAN SAMBUTAN WAGUB http://www.free-powerpoint-templates-design.com 24 7 LOKASI SAMSAT 651 LAYANAN INOVASI SAMSAT 37 SAMSAT INDUK 10 SAMSAT PEMBANTU 3 1 SAMSAT PATEN 19 SAMSAT GERAI 8 SAMSAT DRIVE THRU 71 SAMSAT KELILING 51 SAMSAT SIAGA 20 SAMSAT MPP BAPENDA PROV JATENG LAYANAN INOVASI : 74 SAMSAT KELILING SORE DAN MALAM, CFD, MINGGU / LIBUR 7 SAMSAT GERAI SORE / MALAM 28 SAMSAT SIAGA SORE / MALAM , DI PERUSAHAAN DAN DESA 4 SAMSAT CEPAT PAGI / MALAM SAMSAT DRIVETHRU HARI MINGGU /LIBUR 104 SAMSAT BKK 424 SAMSAT BUMDES 2 SAMSAT KOPERASI 7 SAMSAT KORPORATE

24. Samsat Induk dan Samsat Pembantu (47 lokasi ) Samsat 2 (dua) loket Samsat Induk (2 Loket di Induk ) Samsat Keliling Samsat Gerai (Mall) Samsat Drive Thru Samsat PATEN ( Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ) Pembayaran NonTunai

25. Transaksi Non Tunai

26. Samsat Badan Usaha Digital Mandiri ( Samsat Budiman) Kerjasama Badan Usaha Berbadan Hukum BUMDes Perusahaan Swasta ( Samsat Corporate) BPR/BKK Badan Usaha Berbadan Hukum Lainnya 75 656 178 2022 2023 2024 32 2025 Data Juni 2025

27. Transaksi NewSakpole

28. ISSUE(S) Literasi Digital Budaya Lokal Transaksi Tunai Kelembagaan SDM Terbatas Upaya dan Solusi Sosialisasi kemudahaan dalam pembayaran Pajak via Digital ( aplikasi New Sakpole ) dan kanal-kanal pembayaran lain kepada Masyarakat ; Penyesuaian kelambagan dalam rangka mendukung regulasi yang baru dalam rangka optimalisasi pelayanan ; Memperbanyak dan mengembangkan sarana dan prasarana dalam rangka mendekatkan dan mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak .

29. DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

30. 2014 - Pembentukan Tim GRMS, Pembangunan LaporGub 2016 - Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi (e-budgeting, e-project planning, e-HSB, e-penatausahaan, e-delivery, e-controlling, e-monev dan GPH) 2017 - SIAP Jateng (Perijinan Online) 2018 - Laporgub mobile & medsos, Indeks SPBE 3,68 (Peringkat 1) 2019 - Smart Province 2020 - Laporgub v2, Launching Jatengprov Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 2021 - Blangkon Jateng, Telemedicine SayDoc (RSUD Prof Dr Margono Soekarjo) 2022 - Satu Data Jawa Tengah 2023 - Indeks SPBE 4,26 (Peringkat 1), Data Center (sertifikasi TIA-942 Design Tier 3 & ISO 27001), Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 6x Berturut-turut, Terbaik 1 Pengelola JDIH, Kategori Pengelolaan Keamanan Informasi BSSN Award, Dashboard Big Data Sektor Pertanian 2024 - Internet Desa 2020 Pembentukan Jatengprov Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 2021 Blangkon Jateng, Telemedicine SayDoc (RSUD Prof Dr Margono Soekarjo) 2022 Satu Data Jawa Tengah 2023 Indeks SPBE 4,26 (Peringkat 1), Data Center (sertifikasi TIA-942 Design Tier 3 & ISO 27001), Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 6x Berturut-turut, Terbaik 1 Pengelola JDIH, Penghargaan BSSN Award Kategori Pengelolaan Keamanan Informasi, Dashboard Big Data Sektor Pertanian 2024 Internet Desa ISO 20000-1:2018 Sistem Manajemen Layanan TI 2025 Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) Portal Layanan Publik Terintegrasi : FITUR LAYANAN Call Center 24 Jam Bursa Kerja Pajak Kendaraan Layanan Dukcapil Aduan Masyarakat Berita Jateng Layanan Kesehatan Kartu Zilenial Trans Jateng Event Jateng

31. Indeks SPBE Baik Baik Memuaskan Memuaskan

32. DATA CENTER DAN JARINGAN INTRA JAWA TENGAH TERKONEKSI DENGAN 35 KAB/KOTA DI JAWA TENGAH Total Bandwidth 13.000 Mbps 24 Rak 74 To tal Server Server Kab/Kota Server SKPD Provinsi Server Diskominfo Jaringan Fiber Optik Mandiri menghubungkan 96 lokasi se- Jawa Tengah Memiliki jaringan Metro untuk menghubungkan 35 Kab /Kota se- Jawa Tengah Memiliki jaringan Internet Desa yang terpasang di 170 titik * * tahun 2025

33. Keamanan SPBE Penerapan Kebijakan dan Standar SMKI Peningkatan Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur Edukasi Kesadaran Keamanan Informasi Penilaian Kerentanan Keamanan Audit Keamanan Informasi Penanganan Insiden Bimtek CSIRT Penanganan Insiden Literasi Keamanan Informasi . Literasi Kesadaran dan Keamanan Digital di Sekolah . Webinar Waspada Kebocoran/Pencurian Data. Flyer KAMISAN (Keamanan Informasi dan Persandian) - awareness keamanan informasi periodik setiap hari kamis. Vulnerability assessment & P enetration Testing mandiri. IT Security Assessment oleh BSSN. VVIP-Program BSSN Koordinasi tindak lanjut temuan kerentanan sistem elektronik. Pemanfaatan TTE pada proses bisnis sistem elektronik. Firewall, Antivirus , dan Enkripsi data. Pergub 25/2023 tentang SMKI Pemerintah Daerah ISO/IEC 27001:20 22 Koordinasi penanganan insiden siber melalui JatengProv -CSIRT. Pemulihan sistem elektronik dan layanan elektronik yang terdampak serangan siber. Audit ISO 27001:20 22 - Upgrade dari versi sebelumnya (2013) Penilaian Indeks KAMI v.5 - 855 Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber - 3. 5 8 Penilaian Tingkat Kematangan Persandian - 3.56

34. SK Sekda Prov. Jateng No. 555/0601279 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pembentukan JatengProv-CSIRT Literasi Keamanan Informasi Peningkatan Kualitas SDM CSIRT Monitoring Anomali Serangan Siber dan Patroli Siber Tahun 2023 tercatat sebanyak 254.445.334 serangan Tahun 2024 tercatat sebanyak 81.390.994* serangan Januari s.d Maret 2025 tercatat sebanyaj 1.026.280 serangan ( berdasarkan sensor Honeynet) Memberikan Notifikasi Keamanan kepada OPD maupun CSIRT lain Pengujian keamanan aplikasi dan mengirimkan hasilnya kepada OPD pemilik sistem Mendorong dan membina pembentukan CSIRT Kab/Kota serta CSIRT di sekelilingnya (termasuk CSIRT UDINUS). Pemerintah Provinsi yang Kab/Kota nya sudah 100% terbentuk CSIRT Berkolaborasi dengan agen siber/agen CSIRT dalam penanganan insiden Pembentukan JatengProv-CSIRT Kegiatan Preventif JatengProv-CSIRT Kegiatan Represive JatengProv-CSIRT Struktur Organisasi CSIRT Kegiatan Responsif JatengProv-CSIRT Ketua CSIRT : Kadiskominfo Prov. Jateng Anggota : Seluruh Bidang di Diskominfo sesuai tugas dan fungsinya sehari-hari dan Agen Insiden Siber/CSIRT (tim teknis perwakilan masing-masing OPD) JatengProv -CSIRT

35. DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK SERTIPIKAT ELEKTRONIK

36. Perpres 95/2018 Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Permen ATR/KBPN No. 23/2021 Penyelenggaraan SPBE Kementerian ATR/BPN UU NO. 11/2008 Informasi dan Transaksi Elektronik PP 71/2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Permen ATR/KBPN No. 7/2019 Perubahan Kedua PMNA 3/1997 ( Penyampaian Akta Secara Elektronik ) Permen ATR/KBPN No. 5/2020 Pelayanan HT Terintegrasi Secara Elektronik ( HT- el ) Permen ATR/KBPN No. 19/2020 Pelayanan Informasi Secara Elektronik Permen ATR/KBPN No. 3/2019 Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) UU 11/2020 Cipta Kerja PP 18/2021 HPL, HAT, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah PERPUU NO. 2/2022 Cipta Kerja Permen ATR/KBPN No. 3/2023 Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah Informasi Elektronik , Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. ( Pasal 5 ayat 1 & ayat 2) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk : surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis ; dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang - Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta . ( Pasal 5 ayat (4)) Pasal 147 Tanda bukti hak atas tanah , hak milik atas satuan rumah susun , hak pengelolaan , dan hak tanggungan , termasuk akta peralihan dan pembebanan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik Pasal 175 angka 3 ( Perubahan UU 30/2014 Admintrasi Pemerintahan Keputusan Berbentuk Elektronis berkekuatan hukum sama dengan Keputusan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya Keputusan tersebut oleh pihak yang bersangkutan . Dalam hal keputusan dibuat dalam bentuk elektronis , maka tidak dibuat keputusan dalam bentuk tertulis Milestone Sertipikat berbentuk dokumen elektronik Bentuk dan Format Sertipikat Elektronik beserta Dokumen Pertanahan lainya Dasar Hukum Layanan Pertanahan Elektronik Kerangka Pemikiran Penerapan Elektronik 36

37. Tampilan Sertipikat Elektronik Hasil Cetak Dokumen Elektronik Sertipikat Elektronik dicetak pada kertas spesifikasi khusus (Security Paper) dilengkapi dengan beberapa fitur keamanan (Salinan Resmi ) Setiap edisi hanya dicetak 1 kali, terlebih dahulu memasukkan nomor seri Security Paper Hasil Pencatatan Hak Tanggungan pada Sertipikat-el Hak Atas Tanah tidak perlu dicetak salinan resminya . Pemegang Hak Tanggungan diberikan Sertipikat-el Hak Atas Tanah melalui brankas elektronik Lambang Burung Garuda Emas Invisible Fluorescent Ink Green Invisible Hidden Image Salinan Resmi Dicetak Menggunakan Secur ity Paper Diproteksi dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi

38. Manfaat Sertipikat Elektronik Keuntungan Penerapan Elektronik Pada Sertipikat Hak Atas Tanah Manfaat untuk Internal (Kementerian) Manfaat untuk Eksternal (Masyarakat) Mengurangi jumlah arsip analog yang terus menerus dihasilkan oleh kegiatan pelayanan Meningkatkan efisien , kecepatan dan transparansi layanan pertanahan Mempersempit ruang gerak mafia tanah dengan digitalisasi dan layanan elektronik Menjalankan fungsi mitigasi atas bencana alam Meningkatkan keamanan data pertanahan : pengiriman , pencatatan , dan penyimpanan data secara terdesentralisasi , transparan , aman , dan tidak dapat diubah Mengurangi kewajiban Masyarakat untuk datang ke kantor pertanahan , sehingga dapat mengurangi antrian hingga 80% Meniadakan resiko kehilangan Sertipikat baik karena pencurian , bencana alam , kerusakan M enjamin keaslian Sertipikat / tidak ada lagi Sertipikat Palsu (Data Asli Sertipikat Elektronik disimpan oleh Kementerian) Kemudahan akses Sertipikat elektronik dan informasi data pertanahan yang lebih terjamin Terjaga keaslian dokumen : pencetakan dengan Secure Paper

39. OMBUDSMAN PROVINSI JAWA TENGAH

40. BAGAIMANA OMBUDSMAN MENGAWASI PELAYANAN PUBLIK? MENERIMA LAPORAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN MENINDAKLANJUTI LAPORAN INVESTIGASI ATAS PRAKARSA SENDIRI KOORDINASI DAN KERJA SAMA MEMBANGUN JARINGAN KERJA MELAKUKAN PENCEGAHAN MALADMINISTRASI MELAKUKAN TUGAS LAINNYA SESUAI UU

41. - Jumlah Laporan & Dugaan Maladministrasi Th. 2025 TAHUN KELOMPOK INSTANSI TERLAPOR J UMLAH (KONSULTASI, RCO, LAPORAN MASYARAKAT) 2025 ( s.d. Agustus ) Pemerintah Daerah 240 Kepolisian 50 Instansi Pemerintah / Kementerian 35 Lembaga Pendidikan Negeri 31 Badan Pertanahan Nasional 30 Perbankan 21 Badan Swasta/Perorangan 18 BUMN/BUMD 18 Lembaga Pemerintah Non Kementerian 12 Lembaga Pendidikan Swasta 8

42. Matur Nuwun