MATERI KONSEP MODERASI BERAGAMA + CV.pptx

rthrth

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara Dr. H. Nopian Gustari , S.Pd.I., M.Pd.I KONSEP MODERASI BERAGAMA Disampaikan dalam : Sosialisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Tahun 2024 Narasumber Oleh :

2. 2 Curriculum Vitae Nama : Dr. H. Nopian Gustari , S.Pd.I ., M.Pd .I Tgl Lahir : Tumbu`an , 04 Nov 1983 Pangkat/Gol : Pembina / IV .a Pendididikan : S.1 : STAIN Bengkulu T ahun 2006   S.2 : IAIN Bengkulu Tahun 2011 S.3 : UIN Fatmawati Tahun 20 2 1 Riwayat Pekerjaan : Pegawai Tata Usaha pada MIN Penago II Kab . Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu tahun 2005 Staf Kepegawaian Kantor Departemen Agama Kab. Seluma Provinsi Bengkulu Tahun 2006 Kepala KUA Kec. Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun Tahun 2012 Kepala Seksi Pondok Pesantren Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Kepala KUA Kec. Seluma Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Tahun 20 18 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Hukum Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Plh . Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu Tahun 2023 s.d sekarang

3. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 29 ayat (2) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 22 ayat (2) Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Pasal 2 Program Prioritas memperkuat moderasi beragama, yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, menjadi tanggung jawab Kementerian Agama Lampiran III Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong Lampiran I 4 Dasar Hukum

4. Peraturan Presiden ( Perpres ) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Moderasi Beragama telah secara resmi TERTULIS sebagai salah satu Program Prioritas (PP) Negara. Perpres tersebut telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 17 Januari 2020, dan telah diundangkan pada tanggal 20 Januari 2020. D alam 5 tahun ke depan , Moderasi Beragama akan menjadi salah satu Arah Kebijakan Negara untuk mengukuhkan toleransi , kerukunan , dan harmoni sosial . Kebijakan ini ditempuh sebagai bagian dari revolusi mental dalam rangka mewujudkan pembangunan sumber daya manusia , sesuai arahan Presiden . 02 01 02 Kementerian Agama diberi amanah sebagai Instansi Pelaksana untuk menyusun kerangka dan strategi implementasi Moderasi Beragama , yang dapat diterapkan di Kemenag maupun di Kementerian dan Lembaga lain 03

5. REVITALISASI KUA CYBER ISLAMIC UNIVERSITY KEMANDIRIAN PESANTREN R ELIGIOSITY INDEX PENGUATAN MODERASI BERAGAMA TRANSFORMASI DIGITAL TAHUN TOLERANSI 2022 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN AGAMA Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara

6. Demografi Pertumbuhan Penduduk Muda, Kelas Menengah , dan Perkotaan Teknologi Penetrasi pengguna Internet dan Media Sosial yang semakin besar Pendidikan Kualitas Pendidikan keagamaan yang belum merata (madrasah dan pesantren ) Pelayanan Tuntutan publik terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat . Moderasi Beragama Masih berkembangnya cara pandang keagamaan yang mengesampingkan maslahat kemanusiaan Tantangan Indonesia yang terkait dengan Kementerian Agama 2 Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara

7. Arah Kebijakan 17 Penguatan Moderasi Beragama dalam RPJMN 2020-2024 Kebijakan memperkuat Moderasi Beragama didasarkan pada paradigma: Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama dari negara, bukan pula negara yang diatur berdasarkan agama tertentu. Indonesia adalah negara yang kehidupan warga dan bangsanya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama. Karenanya, negara memfasilitasi kebutuhan kehidupan keagamaan warganya sesuai amanah konstitusi. Negara memposisikan diri “ in between ”: tidak boleh terlalu jauh campur tangan, tapi juga tidak boleh terlalu jauh lepas tangan. Negara berlandaskan dan berorientasi pada nilai-nilai agama, yaitu terwujudnya kemaslahatan bersama menuju kedamaian dan kebahagiaan. 4 Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara

8. Peta Jalan Penguatan pelibatan pemangku kepentingan dengan fasiitasi program masyarakat untuk implementasi Moderasi Beragama Peningkatan fasilitasi program masyarakat sesuai tugas dan fungsi 26 Penguatan Moderasi Beragama pada Kementerian Agama 2021 2022 2023 2024 Penguatan Perspektif Moderasi Beragama dalam Institusi Penyelenggaraan Layanan dan Program Keagamaan berperspektif MB Penguatan Peran Masyarakat dalam PMB Peneguhan dan Apresiasi Negara dan Bangsa Berperspektif MB Pengembangan kerangka kerja tingkat Pusat dan Daerah Penyiapan Instrumen implementasi Penguatan Moderasi Beragama Pemenuhan anggaran Program Penguatan MB berbasis tugas dan fungsi Peningkatan kapasitas ASN Kemenag Pengembangan dan penguatan pelayanan publik berperspektif Moderasi Beragama Pelibatan pemangku kepentingan dalam implementasi Moderasi Beragama Tercapainya indeks-indeks sesuai target Pemenuhan regulasi akan hak sipil berbasis Moderasi Beragama Penurunan jumlah kasus konflik atas nama agama Apresiasi implementasi Moderasi Beragama 5 Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara

9. 2023 Implementasi penguatan Moderasi Beragama oleh penyelenggara negara. Peningkatan pelibatan tokoh publik dan organisasi berpengaruh dalam penguatan Moderasi Beragama Kebijakan afirmasi penguatan Moderasi Beragama Pengarusutamaan Perspektif Moderasi Beragama dalam Kehidupan Keberagamaan Indonesia di semua lini 2021 Sosialisasi dan penyelarasan konsep dan kerangka kerja Moderasi Beragama Penguatan regulasi perspektif Moderasi Beragama Penguatan dukungan kebijakan dan anggaran Kementerian/Lembaga di tingkat pusat sampai pemerintah daerah Pengembangan kelembagaan Moderasi Beragama Pengembangan Infrastruktur Penguatan Perspektif Moderasi Beragama 2022 Peningkatan perspektif dan kapasitas penyelenggara negara. Pelibatan kelompok-kelompok kunci dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kajian awal Program Pengarusutamaan Moderasi Beragama pada target utama RPJMN Penguatan Perspektif dan Kapasitas Penyelenggara Negara & Lembaga Keagamaan dalam Pengarusutamaan Perspektif Moderasi Beragama 2024 Tercapainya Indeks KUB, Indeks Kesalehan Umat Beragama, dan Indeks Penerimaan Umat Beragama atas keragaman budaya Rekognisi dan afirmasi kepada pelaku Moderasi Beragama Tercapainya target rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran. Perspektif Moderasi Beragama menjadi perspektif utama dalam dunia pendidikan. Media masa menjadi agen Penguatan Moderasi Beragama Peneguhan Kerukunan Umat Beragama dan Kehidupan Keberagamaan Berperspektif Moderasi Beragama Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama pada Lingkup Nasional 27 6 Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara

10. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS MODERASI BERAGAMA DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (1) 10 Kebijakan dalam meningkatkan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dititikberatkan pada penguatan moderasi beragama dalam rangka mempererat kerukunan dan menyelesaikan konflik intra dan antarumat beragama KEBIJAKAN STRATEGI Peningkatan peran penyuluh agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga diklat dalam menginternalisasi dan menyebarkan nilainilai agama yang moderat, substantif, inklusif, dan toleran; Penyusunan literasi keagamaan yang moderat selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk elektronik yang disimpan dalam clearing house yang mudah diakses; Pengkajian literatur dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang moderasi beragama; Penguatan muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama dan budi pekerti diseluruh jenjang dan jenis pendidikan; Peningkatan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan yang melibatkan peserta didik dan pendidik, lintas agama/daerah/negara; Peningkatan kualitas perilaku toleransi dan etika peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; Pembentukan kelompok kerja yang menyusun konsep, kebijakan, strategi implementasi dan mereviu konten literatur moderasi beragama;

11. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (2) 11 STRATEGI P eningkatan kapasitas guru agama/penyiar agama dalam pembelajaran dan pemberian contoh praktik moderasi beragama; Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama; Peningkatan peran rumah ibadah sebagai pusat syiar moderasi beragama; Peningkatan kualitas dan frekuensi penyiaran moderasi beragama pada lembaga keagamaan dan institusi media massa; Peningkatan frekuensi forum dialog antartokoh agama yang mendiskusikan praktik moderasi antarumat beragama; Peningkatan frekuensi dialog kerukunan intraumat beragama dalam pencegahan dan penyelesaian konflik; Peningkatan pemahaman tentang indikator dan potensi terjadinya konflik masyarakat yang bersumber dari paham keagamaan; dan Peningkatan kapasitas anggota FKUB di daerah dalam menyampaikan pesan dan contoh kerukunan antarumat beragama.

12. Kebijakan Prioritas Khusus MODERASI BERAGAMA RESPONSIVE COVID 19 KITA CINTA PAPUA LAYANAN AGAMA DAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA LAYANAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN TATA KELOLA LAYANAN 1 2 3 1 2 3

13. Perspektif Jalan Tengah ( Wasathiyyah ) Pengembangan dakwah untuk perdamaian dan kemaslahatan umat ; Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru; pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa. Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama ; Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB ) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong. Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan; Peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga; Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan Peningkatan kualitas penyelenggaran haji dan umrah. Pemberdayaan dana sosial keagamaan; Pengembangan kelembagaan ekonomi umat; dan Pengelolaan dana haji secara profesional, transparan, dan akuntabel. Literasi Keag ama an Implementasi Moderasi Beragama Kerukunan Umat Beragama Moderasi Beragama

14. Tantangan Saat Ini Berkembangnya cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan (ekstrem), yang mengesampingkan martabat kemanusiaan Berkembangnya klaim kebenaran subyektif dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik Berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI Tantangan 3 Tantangan 1 Tantangan 2 Merawat Keindonesiaan Memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat Mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Di Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah ber-Indonesia dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama Moderasi Beragama Moderasi Beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran sehingga Indonesia maju. Toleran, Harmonis, Damai

15. Moderasi Beragama Moderasi beragama bukanlah upaya memoderasi agama, melainkan memoderasi pemahaman dan pengamalan kita dalam beragama. MODERASI , menurut kamus bahasa: Bahasa Indonesia : 1. pengurangan kekerasan dan 2. penghindaran keekstreman. Bahasa Latin: ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Bahasa Inggris : core (inti, esensi), standard (etika). Bahasa Arab : wasath atau wasathiyah , yang memiliki padanan makna dengan kata tawassuth (tengah-tengah), i’tidal (adil), dan tawazun (berimbang). Cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama – yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum – berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa

16. mencederai nilai luhur kemanusiaan melanggar ketentuan hukum yang menjadi panduan bermasyarakat dan bernegara ATAS NAMA AGAMA: 3 1 BATASAN EKSTREM cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan 2 bertentangan kesepakatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 1 INDIKATOR Moderasi Beragama Komitmen kebangsaan Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi: UUD 1945 dan regulasi di bawahnya Toleransi Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kesetaraan dan sedia be kerjasama. 2 Anti kekerasan Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan 3 Menghargai tradisi Ramah & penghargaan terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama 4

17. Ekosistem MASYARAKAT Praktik keberagamaan, budaya, keluarga, keterlibatan, kepeloporan, perempuan, dan anak muda NEGARA Ideologi, paradigma konstitusional, kebijakan, program dan layanan, regulasi dan penegakan hukum, desentralisasi, sistem ekonomi, aktor negara PENDIDIKAN Penanaman nilai-nilai agama, pendidikan formal dan nonformal, pendidikan masyarakat (informal), pendidik, pengelola pendidikan, bahan ajar MEDIA Komodifikasi kasus agama, kemerdekaan berpendapat, distorsi informasi, disrupsi otoritas keagamaan KEAGAMAAN Pemuka agama, organisasi berbasis keagamaan, rumah ibadah, penyiaran agama, pendidikan agama, komodifikasi agama POLITIK Praktik politik kekuasaan dan kebangsaan, populisme Moderasi Beragama dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bertautan. Setiap faktor berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk sebuah sistem yang kompleks. Penguatan Moderasi Beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas kerja sama. Penguatan Moderasi Beragama

18. Terdapat 7 kelompok yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Penguatan Moderasi Beragama pada ketujuh kelompok ini akan mempercepat pengarusutamaan Moderasi Beragama di Indonesia. 7 Kelompok Strategis Penguatan Moderasi Beragama Partai Politik Penguatan praktik politik bermartabat nir-SARA Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta penegakan hukum dengan perspektif pemenuhan hak konstitusi dan perspektif Moderasi Beragama Pengayaan literasi masyarakat sebagai pembentuk nilai-nilai kolektif, pengurangan sentimen kebencian Dunia Pendidikan Media Birokrasi Dunia Bisnis TNI/Polri Masyarakat Sipil Penanaman nilai-nilai Moderasi Beragama dan pengelolaan institusi pendidikan secara non diskriminatif Penguatan perspektif Moderasi Beragama bagi birokrat, untuk pemenuhan hak sipil dan hak beragama warga negara Indonesia Penguatan peran & kapasitas tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, budayawan, organisasi berbasis agama, pengelola rumah ibadah, ormas sipil, keluarga, perempuan, dan anak muda Pengembangan ekonomi inklusif dan keterlibatan dunia bisnis dalam penguatan Moderasi Beragama 1 5

19. Anti Kekerasan Menghargai Tradisi Ruang Publik Indeks Moderasi Beragama 17 Moderasi Beragama sebagai modal sosial pembangunan dalam mewujudkan cita-cita bangsa sesuai amanat konstitusi. Toleransi Komitmen Kebangsaan Indikator Moderasi Beragama K emanusiaan K emaslahatan umum Adil B erimbang T aat konstitusi K omitmen kebangsaan T oleransi A nti kekerasan dan P enghormatan terhadap tradisi Kata Kunci Moderasi Beragama

20. Target Pelaksanaan Pelayanan Publik Berperspektif Moderasi Beragama

21. TERIMA KASIH