materi kuliah SPIP untuk mahasiswa kontrak audit sektor publik

materi kuliah SPIP untuk mahasiswa kontrak audit sektor publik

1. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH ( SPIP ) 1

2. 2 LATAR BELAKANG Sistem pengelolaan Keuangan Negara harus akuntabel dan transparan . Penyelenggaraan pemerintahan sejak Perencanaan , Pelaksanaan , Pengendalian sampai dengan pertanggung jawaban harus tertib , terkendali serta efisien dan efektif . Untuk itu diperlukan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya agar efisien dan efektif , melaporkan pengelolaan kekayaan negara secara handal , mengamankan aset negara dengan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan . P erlu mendapat pengawasan secara sistematik agar terkendali , efisien , dan efektif 2

3. SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien , keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ( PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1) SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ( PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2) 5 Apa sebenarnya SPI dan SPIP ?

4. Latar Belakang Dibutuhkannya SPI Memenuhi ketentuan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 12 yang menyatakan bahwa “ Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan / atau kinerja , pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pemerintah ”. Berdasarkan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 1 menyatakan bahwa “BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ”. 3

5. Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) . Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara m enyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah . DASAR HUKUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4

6. 6 PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (1) Berpedoman kepada SPIP Untuk menyampai pengelolaan keuangan negara yang efektif , efisien , transparan dan akuntabel , Menteri / Pimpinan Lembaga , Gubernur dan Bupati /W alikota WAJIB melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN PEMERINTAH ADA PADA MANAJEMEN

7. 7 U ntuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya : Efektivitas dan Efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara Keandalan Laporan Keuangan Pengamanan aset negara Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. TUJUAN SPIP PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (3)

8. 8 UNSUR SPIP

9. SPIP DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SPIP PEMERINTAH Tertib Terkendali Efisien Efektif Keyakinan Memadai Paket Undang-Undang Keuangan Negara: 1. UU 17/2003 2. UU 1/2004 3. UU 15/2004 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pusat Daerah Akuntabel Transparan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara PUBLIK Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Proses Terintegrasi Pertanggungjawaban UU 33/2004 Kegiatan yang Efektif & Efisien Keandalan Pelaporan Keuangan Pengamanan Aset Negara Ketaatan terhadap Peraturan

10. PENGENDALIAN INTERN PENGAWASAN MELEKAT vs SPIP NO URAIAN WASKAT SPIP 1 Definisi Alat Proses 2 Sifat Statis Dinamis 3 Framework 8 Unsur Sisdalmen 5 Unsur 4 Tanggungjawab Pelaksanaan Atasan Langsung Seluruh pegawai dalam organisasi 5 Keberadaan Berdiri Sendiri Terintegrasi 6 Penekanan Pengawasan Atasan Langsung Pengawasan Fungsional Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko

11. Pengawasan Intern Seluruh proses kegiatan audit, reviu , evaluasi , pemantauan , dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik . PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 1 angka 3

12. 12 PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 47 ayat (1) Menteri / pimpinan lembaga , gubernur , dan bupati / walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing . pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara Pembinaan penyelenggaraan SPIP ( PP 60/2008, Ps. 47 ayat (2)) Dilakukan oleh : APIP ( PP 60/2008, Ps. 48 ayat (1))

13. BPKP ; Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; Inspektorat Propinsi ; dan Inspektorat Kabupaten /Kota ( PP 60/2008, Ps. 49 ayat (1)) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Nega ra ; dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden . ( PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2)) 5 Siapakah APIP?

14. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP Sosialisasi SPIP Pendidikan & pelatihan SPIP Pembimbingan & konsultansi SPIP Peningkatan kompetensi auditor APIP ( PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1) ) 5 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP Dilakukan oleh : BPKP ( PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1) )

15. 15 Kegiatan yang Bersifat Lintas Sektoral : Merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara / lembaga , provinsi , atau kabupaten / kota karena keterbatasan kewenangan . ( Penjelasan PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2) huruf a) Pengawasan Intern dilakukan melalui : a. audit ; b. reviu ; c. evaluasi ; d. pemantauan ; dan e. kegiatan pengawasan lainnya . ( PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2)) Audit terdiri atas : a. Audit Kinerja ; dan b. Audit dengan Tujuan Tertentu . ( PP 60/2008, Ps. 50 ayat (1))

16. RPJP RPJM RKP VISI MISI TINDAKAN & KEGIATAN YG INTEGRAL SPIP Tools MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA RA Melalui: Kegiatan yg Efektif & Efisien Keandalan Lap Keu Pengamanan Aset Ketaatan Peraturan INSPEKTORAT PROV/KAB/KOT ITJEN/INS K/L Support PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP PENGAWASAN INTERN REVIEW LKPP REVIEW LKKL & TELAAH SEJAWAT REVIEW LKPD & TELAAH SEJAWAT FRAMEWORK PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PASCA PP SPIP 1 2 BPKP 3

17. Peran dan Fungsi Pengawasan Intern PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu melakukan pengawasan intern yang mengarah pada counseling partner Bukan hanya mencari daftar kesalahan tetapi menjadi penyedia daftar solusi nyata Bukan lagi pengawasan kantor per kantor tetapi menjadi pengawasan yang bersifat luas dalam program/kegiatan/tujuan. Bukan lagi pemberian rekomendasi parsial dan normatif tetapi usulan konsep policy recomendation yang menyeluruh dan implementatif.

18. Praktik-praktik pengawasan yang dilakukan masih sebatas mengumpulkan dan melaporkan daftar kesalahan unit yang diperiksa Pembinaan manajemn resiko Penanaman pengendalian intern yang diperlukan Mendorong penyediaan sarana/prasarana proses governance Penyediaan kegiatan (jasa) yang bersifat early warning system Consultative management Quality assurance Pola Pengawasan Intern

19. 19 Bukti transaksi Jurnal Buku Besar Laporan Keuangan Pencatatan Pengikhtisaran Pelaporan AKUNTANSI Review = Tidak Menguji Bukti Audit = menguji sampai bukti transakti PROSES AKUNTANSI, REVIEW, DAN AUDIT

20. Audit adalah : Proses identifikasi masalah , analisis , dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran , kecermatan , kredibilitas , efektivitas , efisiensi , dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah . ( Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf a) 5 DEFINISI AUDIT VS REVIU Reviu adalah : Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan , standar , rencana , atau norma yang telah ditetapkan . ( Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf b)

21. 5 PERBEDAAN AUDIT DAN REVIU ASPEK AUDIT REVIU Keyakinan Memadai Terbatas Sistem Pengendalian Intern Dasar Menilai Resiko Audit Telaah + Rekomendasi Output Opini Rekomendasi + Dasar Pernyaatan Manajemen Pengguna External Stakeholder Internal Manajemen

22. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara / lembaga sebelum disampaikan menteri / pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan . Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan . Inspektorat Kabupaten /Kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten / kota sebelum disampaikan bupati / walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan . BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden . 5 Siapakah yang melakukan Reviu ? ( PP 60/2008, Ps. 57 ayat (1) s.d . ayat (4))

23. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah . 5 Standar Reviu atas Laporan Keuangan ( PP 60/2008, Ps. 57 ayat (5)) PMK No. 41/PMK.09/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga

24. Definisi Reviu 24 Reviu LK K/L penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L auditor aparat pengawasan intern yg kompeten membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

25. pelaksanaan reviu Tujuan Reviu M embantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L M emberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP LK berkualitas P ereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi secara berjenjang Kelemahan dan / atau kesalahan 25

26. P en gujian : sistem pengendalian intern catatan akuntansi & dokumen sumber respon atas permintaan keterangan AUDIT Ruang Lingkup Reviu P enelaahan atas penyelengga r aan akuntansi dan penyajian LK K/L P enelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber y g diperlukan REVIU T itik berat pada unit akuntansi dan/atau akun yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan Pendekatan berjenjang Aktivitas : penelusuran ke catatan & dokumen sumber permintaan keterangan analitik 26

27. Sasaran Reviu Menteri / Pimpinan Lembaga memperoleh keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAI dan LK K/L disajikan sesuai dengan SAP dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas 27

28. Waktu Pelaksanaan Reviu R E V I U LK berkualitas LK berkualitas LK berkualitas P elaksanaan anggaran dan penyusunan LK K/L Tidak menunggu LK selesai disusun Cukup waktu dalam membantu menghasilkan LK yg berkualitas 28

29. Pendampingan selama pemeriksaan BPK Tahapan Reviu perencanaan pelaksanaan pelaporan penentuan obyek , proses dan akun yang akan direviu pemilihan langkah-langkah reviu penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan LK K/L pada unit reviu p enyusunan KKR penyusunan : Catatan Hasil Reviu Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Hasil Reviu 29 membantu efektivitas pelaksanaan pemeriksaan LK K/L oleh BPK

30. TERIMA KASIH 30