Mekanisme Pengawasan Saksi Peserta Pemilu Ivan Yudharta Koordinator Div. Dumber Daya Manusia , Organisasi dan Diklat Bawaslu Prov insi Sulawesi Tengah
Dasar Hukum Saksi Peserta Pemilu Pasal 351 ayat (3), (7) dan (8) UU Nomor 7 Tahun 2017 Ayat (3) “ Pelaksanaan Pemungutan Suara disaksikan oleh saksi peserta Pemilu ”; Ayat (7) “ saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus menyerahkan mandat tertulis dari pasangan Calon/Tim Kampanye , Partai Politik Peserta Pemilu , atau calon Anggota DPD kepada KPPS”; Ayat (8) “ saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilatih oleh Bawaslu ”.
Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati , mencermati dan menilai suatu proses tahapan pemilu ; Saksi Peserta Pemilu adalah seseorang / individu yang diberi mandat dan ditugaskan oleh peserta pemilu tertentu untuk mengamati, mencermati dan menilai suatu proses tahapan pemilu; Walaupun berbeda wewenang dan cara kerja , bawaslu dan saksi mempunyai misi yang sama untuk memastikan terwujudnya pemilu berintegritas , baik proses maupun hasil . Kesamaan Misi dan Tujuan antara Bawaslu dan Saksi Peserta Pemilu PTPS SAKSI
Peran Saksi Peserta Pemilu Tindakan keberpihakan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu ( menjaga kemurnian / akurasi hasil pemilu ) dilakukan sesuai aturan hukum dan kode etik T idak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu B ertujuan meningkatkan patisipasi politik masyarakat secara luas . M endorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman , damai , tertib dan lancar
Tugas dan Larangan Saksi Peserta Pemilu SAKSI
— Tugas Saksi Peserta Pemilu Menghadiri Persiapan , Pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara & penghitungan suara di dalam TPS PTPS SAKSI Mengikuti pemeriksaan terhadap perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS PTPS SAKSI
— Tugas Saksi Peserta Pemilu Menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS Meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada ketua KPPS PT PS SA KSI PTPS SAKSI
— Tugas Saksi Peserta Pemilu Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/ atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS Menerima Salinan DPT, DPTb , DPK, dan DPKTb , serta ; Menerima Salinan formular Model C, model C1 dan lampirannya SAKSI N SAKSI . PTPS
Larangan Saksi Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya PTPS SAKSI x Melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara SAKSI PTPS x Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara PTPS SAKSI x Mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara SAKSI SAKSI PTPS PTPS x
Pelaksanaan rapat pemungutan suara dihadiri pula oleh saksi peserta pemilu dan pengawas TPS. Adapun ketentuan terkait saksi peserta pemilu yang hadir di TPS adalah : Saksi Peserta Pemilu Hanya dapat menjadi saksi untuk 1 ( satu ) peserta pemilu ; Membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara ditandatangani oleh: Pasangangan calon atau tim kampanye untuk pemilu presiden dan wakil presiden ; Pimpinan partai politik tingkat pusat untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten / kota ; Calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD Tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor , nama , foto calon / pasangan calon , symbol/ gambar partai politik , atau mengenakan seragam dan/ atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilu tertentu ; Berjumlah paling banyak 2 ( dua ) orang untuk masing-masing pasangan calon dan partai politik , atau calon anggota DPD dengan ketentuan yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 ( satu ) orang dalam satu waktu .
Tugas Saksi Peserta Pemilu SAKSI
M entiapkan surat mandat sebagai saksi dari peserta pemilu tingkat kab / kota kepada KPPS dan meminta bukti tanda terima surat paling lambat 1 hari sebelum pemilu . Sebelum Hari Pemungutan Suara Surat Mandat Tanda Terima Menyiapkan kelengkapan seperti KTP dan Formulir C-6 (Surat Pemberitahuan dan tempat pemungutan suara) untuk dibawa saat bertugas. NA C6 Bagi saksi yang memilih di luar TPS dimana ia terdaftar maka saksi mengurus A5 paling lambat 15 Januari 2024 A5
Hari Pemungutan Suara Pra Pemungutan Suara Hadir selambat-lambatnya pukul 06.30 2 3 11 12 1 10 9 8 4 7 6 5 Membawa kelengkapan seperti KTP dan Formulir C-6 (surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara) untuk dibawa saat bertugas C6 Membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh: Pasangan calon atau tim kampanye tingkat kabupate /kota atau tingkat diatasnya ; Pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat diatasnya untuk pemilu anggota PDR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan calon DPD untuk pemilu anggota DPD. Surat Mandat Mengenakan tanda pengenal saksi yang diterima dari KPPS SAKSI
Hari Pemungutan Suara Membawa kelengkapan alat tulis Bersama-sama ketua dan anggota KPPS memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan digembok/dengan alat pengaman lainnya dan tersegel serta kelengkapan dan kondisi TPS sesuai ketentuan Menghadiri kegiatan KPPS berupa: Membuka kotak suara; Mengeluarkan seluruh isi kotak; Mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan; Menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan; Memeriksa keadaan seluruh surat suara, tinta, segel, alat untuk mencoblos pilihan, sampul kertas, karet pengikat surat suara, kantong plastik, formulir, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan dan alat bantu tunanetra; dan Menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. PTPS SAKSI
H ari Pemungutan Suara Proses Pemungutan Suara Mengikuti rapat pemungutan suara dan proses sumpah/janji anggota KPPS; Memastikan sampul surat suara dalam keadaan tersegel dan jumlah suart suara sesuai ketentuan; Memastikan bahwa kotak suara benar-benar kosong dan dikunci/diamankan dengan alat pengaman kembali setelah semua isi dikeluarkan telah diperiksa KPPS; Memastikan bahwa nama pemilih sesuai dengan daftar nama yang tercantum di DPT, DPTb , dan DPK; Memastikan bahwa pemilih tidak memiliki tanda khusus bahwa dia telah memberikan suara (seperti bekas tinta dijarinya) Memastikan bahwa setiap surat suara yang diterima pemilih tidak cacat dan ada tanda-tanda khusus/rusak; Memastikan bahwa setiap surat suara yang diterima pemilih sudah ditandatangani oleh KPPS; Apabila ada pemilih menggunakan KTP asli dan KK asli, mereka akan diberikan kesempatan memilih setelah jam 12.00 waktu setempat; dan Memastikan penyandang disabilitas yang mempunyai halangan fisik agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan didampingi oleh pendamping. Pemberian bantuan terhdapa pemilih dilakukan dengancara sebagai berikut: Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan Bagi pemilih yang tidak mempunyai dua buah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih.
H ari Pemungutan Suara Proses Penghitungan Suara Memastikan KPPS menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara; Memastikan KPPS melakukan: mencatat jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb , DPK dan Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara yang cadangan, jumlah surat suara yang rusak/keliru dicoblos, jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan; Memastikan proses penghitungan suara dilakukan dengan cara berurutan dimulai dari PPWP, DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/kota; Memastikan KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara mengeluarkan surat suara dari kotak suara, menghitung jumlah surat suara, mencocokkan jumlah surat suara dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir; Membuka surat suara lembar demi lembar Mendokumentasikan hasil penghitungan suara; Meminta salinan hasil penghitungan suara, BA hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara; Mencatat bila ada pelanggaran terjadi dan dilaporkan kepada pengawas TPS; Mengawal proses penyimpanan kotak suara dari TPS ke PPS kelurahan/desa; Menandatangani BA apabila pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai ketentuan; Apabila tidak ada keberatan maka saksi tetap mengisi dan menandatangani formulir catatan kejadian khusus dan keberatan saksi pada formulir lembaran pernyataan keberatan saksi dan diisi NIHIL; Jika terdapat keberatan, saksi mencatat dengan jelas isi keberatan saksi pada catatan kejadian khusus dan keberatan saksi; Saksi memastikan bahwa seluruh dokumen pemungutan suara dimasukkan kedalam kotak suara dan disegel; dan Bila ada indikasi/ kelsalahan oleh petugas, maka: Saksi TPS harus segera meminta KPPS untuk melakukan pembetulan saat itu juga; Mencatat dengan jelas isi keberatan saksi pada model C2 (catatan kejadian khusus dan keberatan saksi)
PANJANG TPS: 10 m LEBAR TPS : 8 m TINGGI MEJA BILIK DARI LANTAI: + - 75- 100 cm TINGGI MEJA KOTAK DARI LANTAI: + - 35 cm MASUK KELUAR KPPS 2 KPPS 1 (KETUA) KPPS 3 KPPS 6 KPPS 4 KPPS 5 SAKSI PTPS PTPS PENCATAT KEHADIRAN PEMILIH TEMPAT DUDUK PEMILIH DAFTAR PASANGAN CALON DCT DPR, DPRD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA PAPAN DAFTAR PEMILIH BILIK SUARA KOTAK SUARA: 1: PRESIDEN/WAPRES 2: DPR 3: DPD 4: DPRD PROVINSI 5: DPRP KAB/KOTA 1 2 3 4 5 PEMANTAU PEMILU KAM TPS KAM TPS MEJA TINTA PAPAN PENGHITUNGAN SUARA DENAH TPS PEMUNGUTAN SUARA
S urat Suara Sah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan Tanda cobls pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan/atau gabungan partai politik dalam surat suara.
S urat Suara Sah Pemilu Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan Tanda cobls pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota berada pada kolom yang disediakan.
S urat Suara Sah Pemilu Anggota DPD Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan Tanda cobls terdapat pada kolom 1 (satu) calon perseorangan.