Materi mengenai Otoritas Jasa Keuangan PPT

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas peran, fungsi, dan kewenangan OJK sebagai lembaga independen yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non-bank. Pembahasan mencakup landasan hukum pembentukan OJK, prinsip-prinsip pengawasan terpadu, perlindungan konsumen, serta kontribusi OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami regulasi dan kebijakan OJK, menganalisis implikasinya terhadap lembaga keuangan, serta mengkritisi peran OJK dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional maupun global.

1. OTORITAS JASA KEUANGAN

2. OTORITAS JASA KEUANGAN
BANK
LEMBAGA
KEUANGAN
BUKAN BANK
Sentral Umum Syariah BPR
Asuransi Pegadaian Pegadaian
Koperasi
Simpan
Pinjam
Pasar
Modal

3. PEMBAHASAN
Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
1
2
3
4

4. Pengertian OJK
Menurut UU No 21 tahun 2011 Bab I pasal 1
ayat 1 yang dimaksud dengan OJK "adalah
lembaga pengawasan di bidang keuangan
yang independen dan bebas dari campur
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,
tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini."

5. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)
Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang
independen dan bebas dari campur tangan pihak
lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini.
Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang
melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar
Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
Difinisi Otoritas Jasa Keuangan

6. Sejarah terbentuknya OJK
Didirikan pada tahun 1988 dengan tujuan untuk
mengawasi kegiatan pasar modal Indonesia, yang
pada saat itu Bapepam-LK hanya mengawasi
pasar modal saja dan tidak memiliki wewenang
untuk mengawasi lembaga keuangan lainnya.
Seiring perkembangan pasar modal Indonesia yang
semakin pesat maka pada tahun 2011 Bapepam-LK
berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Perubhan ini bertujuan untuk memperluas
kewenangan pengawasan dari pasar modal ke
lembaga keuangan non bank seperti Perusahaan
asuransi, pembiayaan, dan Perusahaan securitas

7. OJK di Bentuk Menggantikan
siapa ?
1. Bapepam-LK
Penganturan dan pengawasan pasar
modal dan lembaga keuangan
2. Bank Indonesia
Pengaturan dan pengawan bank serta
melindungi konsumen industri jasa
keuangan.

8. Alasan dibentuknya OJK
Alasan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :
1. makin kompleks dan bervariasinya produk jasa
keuangan.
2. munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa
keuangan, dan globalisasi industri jasa keuangan.
3. pemerintah beranggapan Bank Indonesia
sebagai Bank Sentral telah gagal dalam
mengawasi sektor perbankan.  
Kegagalan  tersebut  dapat  dilihat  pada  saat  krisis   eko
melanda Indonesia mulai pertengahan 1997, sejumlah bank
yang ada pada saat itu dilikuidasi (pembubaran
Perusahaan sebagai badan hukum)

9. Peran OJK
Setiap lembaga atau perusahaan yang
didirikan harus memiliki visi, misi dan tujuan
yang ingin dicapai.
Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas
industri jasa keuangan yang terpercaya,
melindungi, kepentingan konsumen dan
masyarakat, dan mampu mewujudkan industri
jasa keuangan menjadi pilar perekonomian
nasional yang berdaya saing global serta
dapat memajukan kesejahteraan umum.

10. Peran OJK
Misi OJK dalam mencapai visinya adl :
1.Mewujudkan terselenggaranya seluruh
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan
secara teratur, adil, transparan, dan
akuntabel.
2.Mewujudkan sistem keuangan yang
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3.Melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat.

11. Tujuan OJK
1.Menjamin keamanan aktivitas keuangan
di berbagai lembaga pembiayaan yang
telah diakui OJK
2.Mampu mewujudkan sistem keuangan
yang tumbuh secara berkelanjutan dan
stabil
3.Melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat

12. Fungsi
OJK
Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan
yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di
sektor jasa keuangan
Asas-
asas OJK
Profesionalitas
Kepentingan Umum
Kepastian Hukum
Independensi
Integritas,
Keterbukaan
Akuntabilitas

13. Pengaturan
Pengawasan
Terintegrasi
Jasa
Keuangan

14. Fungsi, Tugas, dan Wewenang
OJK
Fungsi : menyelenggarakan sistem
pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangn.
Tugas : melaksanakan tugas pengaturan
dan pengawasan terhadap jasa
keuangan.

15. Fungsi, Tugas, dan Wewenang
OJK
Tugas pengaturan : menetapkan
peraturan pelaksanaan undang-undang
OJK
Tugas pengawasan : OJK menetapkan
kebijakan operasional pengawasan,
melakukan pengawas, pemeriksaan,
penyidikan, perlindungan, konsumen, dan
tindakan lain terhadap lembaga jasa
keuangan

16. Ruang lingkup pengaturan
OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang
organisasi dan tata kelola dari lembaga yang
memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan
terhadap sektor jasa keuangan.
Pengecualian UU OJK terhadap :
1.jenis-jenis produk jasa keuangan
2.Cakupan dan batas2 kegiatan lembaga jasa
keuangan
3.Serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor
jasa keuangan

17. Ruang lingkup pengaturan
Status kelembagaan OJK
1.Independen
2.Berkedudukan di Ibukota Negara
3.Berkantor di dalam dan luar negeri

18. Kegiatan Otoritas Jasa
Keuangan
Kegiatan Jasa Keuangan di sektor
Perbankan
Kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar
Modal
Kegiatan Jasa Keuangan di sektor
Perasuransian, Dana pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuanngan lainnya.

19. Wewenang Otoritas Jasa
Keuangan
Pengaturan dan pengawasan mengenai
kelembagaan bank meliputi :
1.Perizinan pembuatan bank, pembukaan kantor
bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan,
kepengurusan dan SDM, merger, konsolidasi dan
akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha.
2.Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana,
penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas
di bidang jasa.

20. Wewenang Otoritas Jasa
Keuangan
Pengaturan dan Pengawasan mengenai kesehatan
bank yang meliputi :
1.Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio
kecukupan modal minimum, batas maksimum
pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap
simpanan, dan pencadangan bank
2.Laporan bank yang terkait dengan kesehatan bank
3.Sistem informasi debitur
4.Pengujian kredit
5.Standar akuntansi bank

21. Wewenang Otoritas Jasa
Keuangan
Pengaturan dan pengawasan mengenai
aspek kehati-hatian bank
1.Manajemen resiko
2.Tata kelola bank
3.Prinsip mengenai nasabah dan anti
pencucian uang
4.Pencegahan pembiayaan terorisme
dan kejahatan perbankan

22. Kode Etik OJK
Kode etik OJK adalah norma dan asas
mengenai kepatutan dan kepantasan yang
wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh
Anggota Dewan Komisioner, Pejabat, dan
Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas.
Komite etik adalah organ pendukung Dewan
Komisioner yang bertugas mengawasi
kepatuhan Dewan komisioner, pejabat, dan
pegawai OJK terhadap kode etik

24. Selesai