materi orde lama era Presiden Soekarno.pptx

Kelas XII

1. Bab II Indonesia pada Awal Kemerdekaan hingga Masa Demokrasi Liberal Daftar Isi

2. Kehidupan Politik pada Awal Kemerdekaan Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer yang ditandai dengan adanya Maklumat KNIP Nomor 5 tanggal 11 November 1945. Perubahan fungsi KNIP yang semula sebagai pembantu presiden dan wakil presiden menjadi majelis legislatif. Penerapan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) untuk menyederhanakan angkatan perang yang dianggap terlalu rumit.

3. Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal Kabinet Natsir Kabinet Sukiman Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamidjojo I Kabinet Burhanuddin Harahap Kabinet Ali Sastroamidjojo II Kabinet Djuanda/Karya

4. Sistem Multipartai Sistem multipartai didasari adanya Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945. Dalam maklumat tersebut Moh. Hatta memberikan kebebasan pembentukan partai politik. Pada perkembangannya, partai politik pada masa Demokorasi Liberal saling bersaing, mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Menurut Moh. Hatta, sistem multipartai bertujuan untuk memudahkan kekuatan perjuangan dan memudahkan dalam meminta pertanggung jawaban kepada barisan perjuangan.

5. Pemilu 1955 Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen (DPR) dengan hasil sebagai berikut. Pemilu pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante dengan hasil sebagai berikut. No. Nama Partai Jumlah Kursi 1. Partai Nasional Indonesia 57 kursi 2. Masyumi 57 kursi 3. Nahdatul Ulama 45 kursi 4. Partai Komunis Indonesia 39 kursi No. Nama Partai Jumlah Kursi 1. Partai Nasional Indonesia 119 kursi 2. Masyumi 112kursi 3. Nahdatul Ulama 91 kursi 4. Partai Komunis Indonesia 60 kursi

6. Konstituante hasil Pemilu 1955 gagal menyusun undang-undang dasar Apa penyebabnya? Perdebatan berlarut-larut dalam konstituante. Adanya perselisihan antara partai. Adanya desakan untuk kembali kepada UUD 1945. Langkah lanjutan Presiden Soekarno mengusulkan agar UUD 1945 diberlakukan kembali sebagai konstitusi negara. Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959.

7. Masalah Ekonomi Awal Kemerdekaan Hiperinflasi Blokade ekonomi Belanda Kekosongan kas negara

8. Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi pada Awal Kemerdekaan Mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) Melakukan diplomasi beras dengan India Mendirikan Indonesia Office (Indof) di Singapura Mengadakan Konferensi Ekonomi Membentuk Badan Perancang Ekonomi ( Planning Board ) Melaksanakan Kasimo Plan Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) Melaksanakan Program Pinjaman Nasional

9. Pemikiran Ekonomi Nasional pada Masa Demokrasi Liberal Menurut Soemitro Djojohadikusumo, pembangunan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal masih menemui berbagai hambatan. Kondisi tersebut disebabkan sistem ekonomi kolonial masih mengakar kuat di Indonesia. Menghadapi kondisi tersebut, Soemitro Djojohadikusumo menitikberatkan ekonomi nasional dengan memperkuat sistem perdagangan. Selain itu, pemerintah merangkul kaum pribumi untuk mewujudkan kelas pengusaha pribumi.

10. Upaya Mengatasi Masalah Ekonomi pada Demokrasi Liberal Gerakan Benteng Gunting Syafruddin Nasionalisasi perusahaan asing Sistem ekonomi Ali-Baba Membentuk Biro Perancang Nasional

11. Bab III Dinamika Politik–Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965) Dinamika Politik Dinamika Ekonomi Dekret Presiden 5 Juli 1959 Peta Kekuatan Politik Nasional Peran Presiden Soekarno Pembebasan Irian Barat Politik Luar Negeri Sistem Ekonomi Terpimpin Kebijakan untuk Mengatasi Masalah Ekonomi Daftar Isi

12. Konsepsi Presiden 1957 Kegagalan Dewan Konstituante Dekret Presiden 5 Juli 1959 Latar Belakang Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 Pembubaran Konstituante Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945 Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Situasi Politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 Kabinet Djuanda digantikan Kabinet Kerja pada 10 Juli 1959 Presiden Soekarno juga menetapkan pidatonya yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” menjadi Manifesto Politik

13. Peta Kekuatan Politik Nasional Undang-Undang Dasar 1945 U S D E K Sosialisme Indonesia Demokrasi Terpimpin Ekonomi Terpimpin Kepribadian Bangsa Presiden Soekarno juga menyampaikan lima gagasan yang disebut USDEK Gagasan tersebut kemudian dikenal dengan istilah Manipol-USDEK Dalam perkembangannya, Manipol-USDEK ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan negara

14. Peran Presiden Soekarno Presiden Soekarno merupakan pusat kekuasaan pada masa Demokrasi Terpimpin Dalam menjalankan pemerintahannya mengalami penyimpangan: Memperkenalkan ajaran Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional (Resopim) Mengeluarkan gagasan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom) Pembentukan MPRS Pembubaran DPR dan Pembentukan DPR-GR Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara

15. Pembebasan Irian Barat Latar Belakang Belanda tidak mau menepati hasil KMB Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun

16. Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara peserta Konferensi Colombo 1954 dan Konferensi Asia Afrika 1955 Indonesia mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1960, tetapi mengalami kegagalan Perjuangan Diplomasi Konfrontasi Politik Perjuangan Pembebasan Irian Barat Pada 1956 Indonesia membatalkan hasil KMB Pada 1960 pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik dengan Belanda

17. Konfrontasi Ekonomi Konfrontasi Militer Membatalkan utang-utang Indonesia kepada Belanda senilai 3.661 juta gulden Menasionalisasi maskapai penerbangan Belanda (KLM) dan perusahaan pelayaran (NHM) pada 1958 Pada 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengumumkan Trikora Pada 1962 pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat Pasukan TNI dikerahkah melalui operasi-operasi militer di wilayah Irian Barat

18. Dalam perundingan New York, Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada 1 Oktober 1962 Pepera dilaksanakan pada 14 Juli– 4 Agustus 1969 Hasil Pepera memutuskan bahwa Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia Integrasi Irian Barat Masalah Irian Barat akhirnya menarik perhatian PBB Pada Maret Maret–Agustus 1962 PBB mengajak pihak Indonesia–Belanda berunding di New York Pada 1 Mei 1963 UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah RI Pemerintah RI wajib menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)

19. Pada 27 Mei 1961 Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia Presiden Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara Nefo Pada 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora yang menandai konfrontasi Indonesia– Malaysia Konfrontasi dengan Malaysia

20. Politik Mercusuar Politik mercusuar merupakan politik yang bertujuan mencari kemegahan dalam pergaulan dunia

21. Indonesia Keluar dari PBB Terjadi Pada 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB Latar Belakang PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi PBB Apa dampak yang terjadi setelah keluarnya Indonesia dari PBB? Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional

22. Sistem Ekonomi Terpimpin Sistem ekonomi terpimpin merupakan penguasaan atau sekurang-kurangnya pengawasan terhadap alat-alat produksi serta distribusi yang vital bagi perekonomian. Bentuk pelaksanaan sistem Ekonomi Terpimpin Pengorganisasian perusahaan swasta Pembangunan Nasional Semesta Berencana Nasionalisas perusahaan Belanda

23. Up Dewan Perancang Nasional

24. Diterapkan pada 24 Agustus 1959 Dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK) Bentuk : Devaluasi Mata Uang Rupiah Mata uang pecahan bernilai Rp500,00 berubah menjadi Rp50,00 Mata uang pecahan bernilai Rp1.000,00 berubah menjadi Rp100,00. Mata uang pecahan seratus ke bawah tidak didevaluasi

25. Menekan Laju Inflasi Dasar Cara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 M embekukan semua simpanan pada bank-bank M enginstruksikan penghematan bagi instansi pemerintah Menertibkan manajemen dan administrasi perusahaan-perusahaan negara

26. Deklarasi Ekonomi Dirumuskan oleh Panitia Tiga Belas Diresmikan Presiden Soekarno pada 28 Maret 1963 yang kemudian disusul dengan empat belas peraturan pelaksanaan ( Peraturan 26 Mei ) Prioritas Deklarasi Ekonomi : Mendorong usaha swasta Memperbesar produksi perolehan devisa Memberikan insentif kepada pihak pengusaha swasta yang berhasil menaikkan nilai ekspor dan impor Mengapa dalam perkembangannya mengalami kegagalan? Pemerintah gagal memperoleh pinjaman dana dari International Monetary Found (IMF)

27. Dana Revolusi