MATERI PAPARAN PENDAFTARAN TANAH mahasiswa .pptx

Materi tentang pedaftaran tanah

1. TATA CARA PENDAFTARAN TANAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO` @ kantahkabbonebolango @Kantor Pertanahan Bone Bolango Oleh : YUDHI SATRIA PULO, S.H., M.H.

2. PENGERTIAN PENDAFTARAN TANAH Pengertian Sumber Istilah Pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre´ dalam bahasa Belanda merupakan istilah teknis untuk suatu yang menunjukkan pada luas, nilai dan kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah ; Sedangkan kata Cadastre´ berasal dari bahasa latin Capitastrum´ yang berarti suatu register atau capita ata u unit yang diperbuat untuk pajak tanah romawi (Capotatio Terrens) ; A.P. Parlindungan , 1999 Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuanrumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya Peraturan Pemerintah Nomor  4 Tahun 1997 Pada Pasal 1 Angka 1 @ kantahkabbonebolango @Kantor Pertanahan Bone Bolango

3. Pasal – pasal 19, 23, 32 dan 38 UUPA ( Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960) Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan , Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun , dan Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah PENGATURAN PENDAFTARAN TANAH : @ kantahkabbonebolango @Kantor Pertanahan Bone Bolango

4. TUJUAN PENDAFTARAN TANAH Output : Kepastian Hak atas tanah ; Kepastian Subyek haknya ; Kepastian Obyek haknya ; Kepastian Hukumnya ; @ kantahkabbonebolango @Kantor Pertanahan Bone Bolango

5. TUJUAN PENDAFTARAN TANAH Output Fisik : SERTIPIKAT (Tanda Bukti Tanah) Manfaat : Sebagai Tanda Bukti Hak ; Memudahkan dan mempersingkat proses peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah ; Meningkatkan harga jual tanah ; Memiliki posisi tawar yang tinggi apabila hak atas tanah diperlukan pihak lain untuk kegiatan pembangunan .

6. JENIS HAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA Pengertian HAK MILIK MENURUT PASAL 20 adalah hak turun-menurun , terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah , dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. dan Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain HAK PAKAI MENURUT PASAL 41 adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. Hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan HAK GUNA BANGUNAN MENURUT PASAL 35 adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.(2)Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Dan Hak guna-bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain HAK GUNA USAHA MENURUT PASAL 28 adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Dan Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain @ kantahkabbonebolango @Kantor Pertanahan Bone Bolango

7. DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN UU No. 5/1960 UU No. 21/1997 jo.UU No. 20/2000 PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 PMNA/KBPN No.3/1997 PMNA/KBPN No.3/199 9 PMNA/KBPN No. 9 /199 9 Peraturan KBPN RI No. 3/2006 Peraturan KBPN RI No. 4/2006 Peraturan KBPN RI No. 7/2007 KMNA/KBPN 2/1998 KMNA/KBPN 6/1998 SE KBPN No. 600-1900 tanggal 31 Juli 2003 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup ; Surat Kuasa apabila dikuasakan ; Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan , yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket ; Bukti pemilikan perolehan tanah/Alas Hak; Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah ( Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah ; Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB); Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan ; Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 38 ( tiga puluh delapan ) hari untuk : Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha; Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2 57 (lima puluh tujuh ) hari untuk : Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m2 s.d. 5.000 m2   97 ( sembilan puluh tujuh ) hari untuk : Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000 m2 Formulir permohonan memuat : Identitas diri ; Luas , letak dan penggunaan tanah yang dimohon ; Pernyataan tanah tidak sengketa ; Pernyataan tanah dikuasai secara fisik ; Pernyataan menguasai tanah tidak lebih dari 5 (lima) bidang untuk permohonan rumah tinggal Catatan : Tidak termasuk tenggang waktu pemenuhan kewajiban pembayaran sesuai SK Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pengiriman berkas / dokumen dari Kantah ke Kanwil dan BPN RI maupun sebaliknya SOP PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI PEMBERIAN HAK (PMNA No 1 Tahun 2010 ) 1. Hak Milik Perorangan @ kantahkabbonebolango @Kantor Pertanahan Bone Bolango

8. DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN UU No. 5/1960 UU No. 21/1997 jo.UU No. 20/2000 PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 PMNA/KBPN No.3/1997 Peraturan KBPN RI No. 7/2007 Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup ; Surat kuasa apabila dikuasakan ; Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan , yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket ; Penetapan Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah; Bukti perolehan tanah /Alas Hak / surat pernyataan dari pengelola aset ; Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket , penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan ( pada saat pendaftaran hak ); Melampirkan bukti SSP/ PPh sesuai dengan ketentuan ; Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 38 hari untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha 38 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2 Formulir permohonan memuat : Identitas diri Luas , letak dan penggunaan tanah yang dimohon Pernyataan tanah tidak sengketa Pernyataan tanah dikuasai secara fisik SOP PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI PEMBERIAN HAK (PMNA No 1 Tahun 2010 ) 2. Hak Pakai Instansi Pemerintah @ kantahkabbonebolango @Kantor Pertanahan Bone Bolango

9. DASAR HUKUM PERSYARATAN BIAYA WAKTU KETERANGAN UU No. 5/1960 UU No. 21/1997 jo.UU No. 20/2000 PP No. 48/1994 jo. PP No. 79/1996 PP No. 40/1996 PP No. 24/1997 PP No. 13/2010 KEPPRES No. 32/1979 PMNA/KBPN No.3/1997 PMNA/KBPN No.3/199 9 PMNA/KBPN No. 9 /199 9 Peraturan KBPN RI No. 3/2006 Peraturan KBPN RI No. 4/2006 Peraturan KBPN RI No. 7/2007 Formulir permohonan ; Bukti Perolehan tanah (Alas Hak); Foto copy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian , Pengesahan Badan hukum , Izin Usaha dari Instansi Teknis ; Proposal/ Rencana Pengusahaan Tanah Jangka Pendek dan Jangka Panjang Izin Lokasi ; Rekomendasi dari Dinas Pertanian serta Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) ; Fotocopy KTP dan KK Direktur/Dewan Direksi Perusahaan ; Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan Fotocopy SPT Pajak Tahun Berjalan yang telah dilegalisir Badan Keuangan atau Notaris dan validasi BPHTB dan NTPD dari Badan Keuangan Daerah; Validasi BPHTB dari Badan Keuangan serta Validasi PPh dari Kantor Pajak Pratama ; Surat Kuasa bermeterai serta fotocopy KTP Penerima Kuasa ; Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 38 ( tiga puluh delapan ) hari : untuk luasan tidak lebih dari 200 Ha 78 ( tujuh puluh delapan ) hari : untuk luasan lebih dari 200 Ha s.d. 1.000 Ha 93 ( sembilan puluh tiga ) hari : untuk luasan lebih dari 1.000 Ha s.d. 3.000 Ha; 108 ( seratus delapan ) hari : untuk luasan lebih dari 3.000 Ha s.d. 6.000 Ha 123 ( seratus dua puluh tiga ) hari : untuk luasan lebih dari 6.000 Ha s.d. 9.000 Ha 138 ( seratus tiga puluh delapan ) hari : untuk luasan lebih dari 9.000 Ha Formulir permohonan memuat : Identitas diri ; Luas , letak dan penggunaan tanah yang dimohon ; Pernyataan tanah tidak sengketa ; Pernyataan tanah dikuasai secara fisik ; SOP PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI PEMBERIAN HAK (PMNA No 1 Tahun 2010 ) 3. Hak Guna Bangunan @ kantahkabbonebolango @Kantor Pertanahan Bone Bolango PELATIHAN PERANGKAT DESA SE KECAMATAN BULANGO TIMUR

10. Pemberian Hak Milik : Dasar penguasaan atau alas haknya berupa : Sertipikat , Akta Pemindahan Hak ; Akta / Surat Bukti Pelepasan Hak ; Surat Penunjukan Atau Pembelian Kaveling ; Surat Bukti Pelunasan Tanah Dan Rumah Dan/ Atau Tanah Yang Telah Dibeli Dari Pemerintah ; Risalah Lelang ; Putusan Pengadilan Atau ; Surat Bukti Perolehan Tanah Lainnya ( Surat Hibah , Tukar Menukar , Surat Keterangan Waris , Surat Pernyataan Waris / Pelepasan Hak Waris , Akta Pembagian Hak Bersama , Surat Wasiat , Dll ); B. Dalam Hal Bukti Kepemilikan Tanah Sebagaimana Dimaksud Tidak Ada Maka Penguasaan Fisik Atas Tanah Dimuat Dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Yang Disaksikan Paling Sedikit 2 ( Dua ) Orang Saksi Dari Lingkungan Setempat Yang Mengetahui Riwayat Tanah Dan Tidak Mempunyai Hubungan Keluarga Serta Diketahui Kepala Desa / Lurah Setempat Atau Nama Lain Yang Serupa Dengan Itu ; @ kantahkabbonebolango @Kantor Pertanahan Bone Bolango

11. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik : surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana yang menyatakan bahwa : tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya merupakan Tanah Negara; tanah tersebut telah dikuasai secara fisik ; penguasaan tanah dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah ; perolehan tanah dibuat sesuai data yang sebenarnya dan apabila ternyata di kemudian hari terjadi permasalahan menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan dan tidak akan melibatkan Kementerian ; tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa ; tidak terdapat keberatan dari pihak Kreditur dalam hal tanah dijadikan / menjadi jaminan sesuatu utang ; tanah tersebut bukan aset Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah atau aset BUMN/BUMD; tanah yang dimohon berada di luar kawasan hutan dan / atau di luar areal yang dihentikan perizinannya pada hutan alam primer dan lahan gambut ; bersedia untuk tidak mengurung / menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum , akses publik dan / atau jalan air; dan bersedia melepaskan tanah untuk kepentingan umum baik sebagian atau seluruhnya @ kantahkabbonebolango @Kantor Pertanahan Bone Bolango

12. TERIMAKASIH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE BOLANGO`