Materi-PENANGANAN PELANGGARAN PADA PILKADA SERENTAK TH 2024.pptx

materi ini membahas tentang penanganan pelanggaran pada proses pilkada berdasar pada regulasi yang berlaku

1. PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

2. DASAR HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 Tahun 2015, jo UNDANG-UNDANG NOMOR 8 Tahun 2015, jo UNDANG-UNDANG NOMOR 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota ; PeRATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NoMOR 9 Tahun 2017 tentang PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA; PeRATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NoMOR 9 Tahun 20 24 JO NoMOR 8 Tahun 20 20 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota ; PeRATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NoMOR 9 Tahun 20 20 tentang TATA CARA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA YANG TERJADI SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF; Peraturan Bersama Ketua BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dan Jaksa Agung REPUBLIK INDONESIA Nomor 5 TAHUN 2020, NOMOR 1 TAHUN 2020 dan NOMOR 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

3. PEMILIHAN 2024 A K T O R ; KPU BAWASLU DKPP Pemilih P a r t a i P o l i t i k P e m a n t a u P e m il u / Pemilihan MANAGEMEN ; Pendaftaran Pemilih Pendaftaran Peserta Pemilihan Kampanye Logistik Pemilihan Pungut Hitung Rekap Berjenjang Penetapan Hasil P E N EG A K A N H U K U M ; Pelanggaran Administrasi Pelanggaran Etik Tindak Pidana Penyelesaian Sengketa Proses Penyelesaian Sengketa Hasil (PHPU)

4. PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA Contoh : kasus di Kabupaten Bangkalan , Pulau Madura,Provinsi Jawa Timur ditemukan sebanyak 57 orang anggota PPK dan PPS yang terlibat pelanggaran saat proses coklit periode Februari-Maret 2023 . Selain itu , juga ditemukan pelanggaran di mana PPS tidak menghasilkan Berita Acara Pleno Rekapitulasi , hingga PPS yang secara sengaja tidak mengundang Panwaslu Desa / Kelurahan saat menggelar acara rekapitulasi . Setelah kasus ini ditindaklanjuti , berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan pihak Panwaslu Kecamatan , Bawaslu meminta KPU menindak 57 Petugas PPK dan PPS secara etik

5. Pelanggaran administrasi Contoh : seperti peserta /Paslon atau pihak yang ditunjuk melakukan kampanye pertemuan terbatas atau rapat umum tanpa pemberitahuan kepada kepolisian atau pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tempat yang dilarang KPU menetapkan seseorang yang mantan terpidana korupsi yang belum menjalani masa jeda selama lima tahun setelah dinyatakan bebas dari hukuman penjara maupun denda dalam daftar Pasangan calon .

6. Tindak pidana pemilu Netralitas ASN N etralitas kepala desa Kampanye Menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat ibadah P olitik uang   Mencoblos lebih dari sekali Menambah atau pengurangan hasil suara N etralitas TNI dan POLRI

7. LANGKAH SAAT PENGAWAS MENEMUKAN PELANGGARAN Pengawas PEMILIHAN dalam melaksanakan pengawasan dengan 2 dua strategi besar yaitu : PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN.

8. POTENSI KERAWANAN di TPS Data Pemilih: Tak Akurat, Tak Ditempel dll. Pemantau Masuk ke dalam TPS Intimidasi & Kekerasaan: Thd Pemilih & Petugas Penyuapan: kepada Petugas & Pemilih Petugas Tidak Netral & Partisan Manipulasi Hasil: Mengubah hasil, Merusak surat suara, dll. Pelanggaran hak Pemilih: Diskriminasi & Penghalangan akses Pemilih Men g gu n a k an hak Pilih lebih dari 1 x Serangan Siber Thd Sistem penghitungan Elektronik

9. POTENSI KE R A W ANAN di TPS

10. POTENSI KE R A W ANAN di TPS

11. PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN PENGAWASAN & PENCEGAHAN Berbasis Tahapan Oleh TimFAS mewakili institusi Perbawaslu 5/2022 PE N YEL E SAIAN SENGKETA PROSES Mediasi/musyawarah Ajudikasi Perbawaslu 2/2020 PENANGAAN PEL A NG G AR A N Perbawaslu ; No 9/2024 JO No 8/2020 Administrasi Etik P id a na P em il u Hukum Lain

12. SUMBER DUGAAN PELANGGARAN PEMIL IHAN TEMUAN LAPORAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN PENGAWAS PEMILIHAN YANG DIPUTUSKAN DALAM RAPAT PLENO BAWASLU PROVINSI, BAWASLU KAB/KOTA ATAU PANWASLU KECAMATAN SEBAGAI TEMUAN DENGAN PERSYARATAN: IDENTITAS PENEMU ; IDENTITAS PELAKU/ TERLAPOR ; BATAS WAKTU PENETAPAN TEMUAN PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI TERHITUNG SEJAK LHP DIBUAT; URAIAN KEJADIAN. TEMUAN DITUANGKAN DALAM FORMULIR MODEL A.2 DISAMPAIKAN OLEH WNI YANG PUNYA HAK PILIH PADA PEMILIHAN SETEMPAT , PESERTA PEMILU DAN PEMANTAU PEMILU KEPADA PENGAWAS PALING LAMA 7 HARI I SEJAK DIKETAHUI ; MELAMPIRKAN FC KTP-E/IDENTITAS LAIN DITUANGKAN DALAM FORM A .1 SYARAT FORMIL: IDENTITAS PELAPOR IDENTITAS TERLAPOR BATAS WAKTU PENYAMPAIAN KESESUAIAN TTD SYARAT MATERIL: WAKTU DAN TEMPAT KEJADIAN URAIAN PERISTIWA/KEJADIAN BUKTI

13. MEKANISME TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN

14. MEKANISME TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN SYARAT TERPENUHI SYARAT TIDAK TERPENUHI BAWASLU MENUANGKAN DALAM FORM TEMUAN DAN DIREGISTRASI Form A.2 ( Pemilihan ) Catatan Form memuat paling sedikit Identitas Penemu Waktu penetapan temuan tidak melebihi batas waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak diketahui Identitas pelaku / terlapor Uraian kejadian Bukti . TIDAK DIREGISTRASI Hasil pengawasan dituangkan kedalam Form A Pengawasan . Selain berasal dari hasil Pengawasan , Temuan dapat didasarkan pada informasi awal dugaan Pelanggaran Pemilihan . PENGAWAS PEMILU MELAKUKAN PENGAWASAN Pleno tersebut dilakukan untuk menentukan apakah hasil pengawasan tersebut mengandung unsur dugaan pelanggaran atau tidak ; Menetukan keterpenuhan Syarat Formil dan Materil ; Waktu penetapan temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari sejak laporan hasil pengawasan dan hasil investigasi dibuat . PLENO

15. INFOMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN

16. informasi lisan dan / atau tulisan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Pengawas Pemilihan ; informasi dugaan pelanggaran melalui media elektronik resmi pengaduan Bawaslu , Bawaslu Provinsi , Bawaslu Kabupaten /Kota, atau Panwaslu Kecamatan ; informasi dugaan Pelanggaran Pemilihan yang berasal dari Laporan yang tidak diregistrasi karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel; informasi dugaan Pelanggaran Pemilihan yang berasal dari Laporan yang dicabut oleh Pelapor . informasi yang diperoleh melalui aplikasi percakapan ; informasi yang diperoleh dari akun media sosial ; informasi yang diperoleh dari media cetak dan media elektronik ; atau informasi yang diperoleh dari media lainnya . Perbawaslu 9 th 2024 Pasal 19 ayat 2

17. MEKANISME PENANGANAN INFOMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN Informasi awal Dituangkan dalam Formulir Model A.6 Rapat Pleno Investigasi Penelusuran sesuai kebutuhan Pengumpulan Bahan Keterangan TIDAK DITINDAKLANJUTI DITINDAKLANJUTI Rapat Pleno Hasil Investigasi Terpenuhi atau Tidak Terpenuhinya Syarat Formal dan Matriel sebagai pelanggaran pemilihan DIREGISTRASI SBG TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN TIDAK DIREGISTRASI KARENA BUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN

18. MEKANISME PENERIMAAN LAPORAN Dugaan Pelanggaran PEMILIHAN

19. SEBAGAIMANA PASAL 4 PERBAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota AYAT (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat disampaikan oleh : warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat ; pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya ; atau peserta Pemilihan , yang bertindak sebagai pelapor . AYAT (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 ( tujuh ) Hari terhitung sejak diketahuinya dan / atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan . AYAT (3) Dalam menyampaikan Laporan sebagai dimaksud pada ayat (1), pelapor dapat didampingi oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus . AYAT (4) Dalam menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelapor tidak dapat diwakili oleh pihak lain.

20. SYARAT FORMAL DAN MATERIEL LAPORAN Syarat formal meliputi : identitas pelapor ; nama dan alamat / domisili terlapor ; waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 ( tujuh ) Hari terhitung sejak diketahuinya dan / atau ditemukannya dugaan pelanggaran ; dan kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan dengan kartu identitas . Syarat materiel meliputi : waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran ; uraian kejadian dugaan pelanggaran ; dan bukti .

21. Cara Melapor pelapor menyampaikan laporan ke Kantor Sekretariat Bawaslu , Bawaslu Prov , Bawaslu Kab /Kota, Panwascam atau Panwaslu LN; P elapor dapat didampingi oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus ; Pelapor tidak dapat diwakili oleh pihak lain; Laporan disampaikan paling lama 7 ( tujuh ) hari sejak diketahui Syarat Pelapor WNI yang memiliki hak pilih yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat ; Pemantau Pemilihan yang terdaftar di KPU Peserta Pemilihan PELAPOR MENYAMPAIKAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN LAPOR Kelengkapan Laporan secara langsung Formulir diisi berdasarkan keterangan Pelapor secara rinci dan lengkap . Pelapor menyerahkan dokumen berupa : Fotokopi KTP-el atau Surat Kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan milik pelapor , dan Bukti . Pelapor dan petugas penerima laporan menandatangani Formulir Laporan . PETUGAS MENGISI FORMULIR PENERIMAAN LAPORAN Form Model A.1 ( Pemilihan ) Ketentuan Formulir dibuat sebanyak 2 rangkap 1 ( s atu ) rangkap diserahkan kpd Pelapor 1 ( satu ) rangkap untuk Pengawas Pemilu sebagai Arsip . Tanda Bukti penyampaian laporan diserahkan pada hari yang sama pada saat Pelapor menyampaikan Laporan PETUGAS PENERIMAAN LAPORAN MEMBUAT TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN Form A.3 ( Pemilihan ) MEKANISME PENERIMAAN LAPORAN Dugaan Pelanggaran PEMILIHAN Catatan Pelapor dapat mencabut Laporan sebelum dilakukan registrasi Pencabutan laporan dilakukan secara tertulis yang memuat alasan pencabutan Laporan yang sudah dicabut tidak dapat ditindaklanjuti Jika laporan yang dicabut mengandung unsur dugaan pelanggaran , Bawaslu , Prov , Kab /Kota, Panwascam atau Panwaslu LN dapat menjadikan laporan sebagai informasi awal

22. LANJUTAN … CATATAN: Penyusunan Kajian awal terhadap laporan paling lama 2 ( dua ) hari sejak Laporan disampaikan Kajian awal dilakukan untuk meneliti : Keterpenuhan Syarat Formal dan Meteril Laporan ; dan Jenis dugaan pelanggaran Pelimpahan Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu ; Laporan yg telah diselesaikan oleh pengawas pemilu sesuai dengan tingkatannya PENGAWAS PEMILU MEMBUAT KAJIAN AWAL Form A.4 ( Pemilihan ) CATATAN: Bawaslu , Prov , Kab /Kota, Panwascam , Panwaslu LN memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan materiel Laporan paling lama 1 ( satu ) hari setelah kajian awal selesai ; Pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor melalui Surat Resmi , Sigaplapor atau melalui media Telekomunikasi lainnya Pelapor melengkapi syarat formal dan / atau materiel paling lama 2 ( dua ) hari setelah pemberitahuan disampaikan , Dalam hal Laporan tdk memenuhi syarat formal namun memenuhi syarat materiel, Bawaslu / Prov / Kab /Kota/ Panwascam / Paswaslu LN menjadikan Laporan sbg Informasi Awal adanya Dugaan Pelanggaran Pemilu DIREGISTRASI LAPORAN MEMENUHI SYARAT FORMAL DAN MATERIEL LAPORAN TIDAK MEMENUHI SYARAT CATATAN: Diberi nomor Laporan dan dicatatkan dalam B uku R egister Laporan TIDAK DIREGISTRASI CATATAN: Status Laporan Tdk Diregister Diumumkan dipapan pengumuman dan disampaikan kepada Pelapor mellaui Surat Resmi , Sigaplapor atau Media Telekomunikasi lainnya sesuai dengan Form A .17 PELAPOR TIDAK MELENGKAPI LAPORAN SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN CATATAN: Dalam hal Pelapor melengkapi syarat formal dan / atau materiel, petugas penerima laporan memberikan tanda bukti perbaikan laporan sesuai dengan Form A .3.1 Penomoran Form A.3.1 menggunakan nomor yang sama dengan Form A.3 ( Tanda Bukti Penyampaian Laporan ) PELAPOR MELENGKAPI LAPORAN SESUAI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN

23. TINDAK LANJUT PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN

24. TINDAK LANJUT PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN TEMUAN/LAPORAN DIREGISTRASI FORM A.11 KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN FORM A.8 KETERANGAN DIBAWAH SUMPAH/JANJI FORM A.9 KETERANGAN DIBAWAH SUMPAH/JANJI AHLI FORM A.10 BERITA ACARA KLARIFIKASI FORM A.7 UNDANGAN KLARIFIKASI PELAPOR TERLAPOR SAKSI AHLI REKOMENDASI FORM A.17 PEMBERITAHUAN STATUS TEMUAN ATAU LAPORAN FORM A.13 KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU FORM A.14 PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN FORM A.15 TINDAK PIDANA PEMILIHAN FORM A.16 PELANGGARAN PER-UU LAINNYA DKPP KPU KAB/KOTA (AD HOC) KPU KAB/KOTA SENTRA GAKKUMDU INSTANSI BERWENANG CATATAN: TINDAK LANJUT PENANGANAN PALING LAMA 3 (TIGA) HARI SETELAH TEMUAN ATAU LAPORAN DITERIMA DAN DI REGISTRASI DALAM HAL HASIL KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN MEMERLUKAN KETERANGAN TAMBAHAN, MAKA DAPAT DILAKUKAN TAMBAHAN WAKTU PALING LAMA 2 (DUA) HARI.

25. Apa yg Perlu disiapkan? Sistem P en g amanan yg Kuat P e n g a w asan Lebih Cermat Saksi Paslon yg Qualifed P elib at an Masya- rakat

26. Matur Nuwun