Materi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Materi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

1. PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK, PERKAWINAN ANAK DAN TPPO DI KABUPATEN LOMBOK BARAT Desa Gegerung, 27 Mei 2025 Disampaikan pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Oleh : Suharti , SE.,MM Dosen STIE 45 Mataram Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

3. LATAR BELAKANG Perdagangan orang (human trafficking) , merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, serta melanggar hak asasi manusia (HAM) Korban paling banyak dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terjadi pada kelompok rentan yaitu perempuan dan anak-anak Dampak utama dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah kerugian yang dialami oleh korban yaitu berupa gangguan kesehatan, cacat fisik, terinfeksi HIV/AIDS, infeksi menular seksual, gangguan mental dan trauma berat bahkan dapat menyebabkan pula kematian.

4. Tindakan Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Trafficking Pada Anak Tindakan merekrut , mengirim , memindahkan , menampung atau menerima ( anak ) untuk tujuan eksploitasi baik di dalam atau di luar negeri dengan cara kekerasan ataupun tidak dengan kekerasan .

5. UN S U R TPPO

6. Pernikahan anak dan budaya yang masih menganggap anak Perempuan sebagai asset keluarga

7. Perkawinan Usia Anak

8. Modus Tindak Perdagangan Orang Asisten rumah Tangga (ART) Duta Seni/ Budaya / Beasiswa Perkawinan Pesanan Penipuan Melalui Program Magang ke Luar Negeri Pengangkatan Anak Jeratan Utang Penculikan Anak Umroh Tenaga Kerja Ke Luar Negeri

9. Kiat Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Mengenal anak lebih dekat dan memahami masalah yang sedang dihadapi di dalam keluarga Waspada terhadap cara penipuan yang akan dilakukan oleh pelaku Mengenal persyaratan bekerja di dalam negeri maupun luar negeri Meningkatkan kemitraan dan komunikasi dengan sekolah dan Masyarakat untuk dapat melindungi anak dari tindak pidana perdagangan orang Berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak baik di rumah maupun di sekolah Tidak mudah tergiur dengan janji-jani untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah .

10. Apa yang dapat dilakukan oleh Desa Desa memiliki birokrasi aktif dan responsif terhadap pekerja migran dan keluarganya Desa memiliki data dinamis pekerja migran dan keluarganya , baik data penempatan , data kasus Masalah pekerja migran menjadi masalah publik , bukan privat Adanya aturan dan mekanisme sanksi bagi perangkat desa yang merangkap sebagai calo PMI Adanya peraturan desa tentang perlindungan dan pelayanan bagi pekerja migran dan anggota keluarganya Adanya mekanisme penyelesaian masalah dan standar pelayanan minimum bagi pekerja migran dan anggota keluarganya Musrenbangdes melibatkan komunitas pekerja migran dan memasukkan agenda perlindungan pekerja migran dalam perencanaan dan penganggaran desa Komunitas pekerja migran dan anggota keluarganya difasilitasi untuk berjejaring dengan komunitas pekerja migran baik sesama desa maupun dari desa lain Adanya pembatasan ruang gerak praktek percaloan dalam rekruitmen PMI di desa Penyediaan informasi mengenai tata cara bermigrasi secara aman di desa Terbentuknya kelompok-kelompok usaha produktif dalam pemanfaatan remitansi

11. KEBIJAKAN PELAKSANAAN Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)

12. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Desa yang mengintegrasikan Prespektif gender dan hak anak dalam tata Kelola penyelenggaraan pemerintah desa , Pembangunan desa , serta pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat desa , yang dilakukan secara terencana , menyeluruh , berkelanjutan , sesuai dengan visi Pembangunan Indonesia.

13. DI MANA DRPPA DIIMPLEMENTASIKAN? “DRPPA akan dilakukan di semua desa secara bertahap , dan pengembangannya disesuaikan dengan potensi desa , kondisi kewilayahan , social, budaya , politik dan prioritas program desa ”

14. Indikator Keberhasilan DRPPA Kelembagaan Substansi Adanya Pengorganisasian Perempuan dan anak di desa Tersedianya data desa yang memuat data terpilah tengtang Perempuan dan anak Tersedianya Peraturan desa ( perdes ) tentang DRPPA Tersedianya Pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan asset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di desa . Persentase keterwakilan Perempuan di pemerintah desa , Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga kemasyarakat desa , dan Lembaga adat desa Persentase Perempuan wirausaha di desa , utamanya Perempuan kepala keluarga , penyintas bencana , dan penyintas kekerasan Semua akan di desa Mendapatkan pengasuhan berbasis hak anak Tidak ada kekerasan terhadap Perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak ppidana perdagangan orang (TPPO) Tidak ada pekerja anak Tidak ada perkawinan Anak

15. STRATEGI PERLINDUNGAN ANAK di TINGKAT DESA Pembentukan Lembaga/ kelompok peduli anak anak di tingkat desa (PATBM, KPAD, KPPAD, LPAD, GTDLA,dll ) Mendorong adanya Kebijakan di tingkat Desa ( Awiq-awiq , Perdes ) tentang perlindungan anak Pembentukan dan memperkuat kelompok-kelompok anak (Forum Anak Desa , Forum Anak Kecamatan ) Anggaran dan program dari dana desa untuk perlindungan anak Membangun jaringan kerja dengan unit-unit layanan , sector swasta , Akademisi , Lembaga swadaya masyarakat , dll

16. PENGERTIAN PATBM Gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi Inisiatif masyarakat untuk melakukan upaya - upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahama n , sikap dan prilaku yang memberikan perlindungan kepada anak . Gerakan dikelola dengan menggunakan dan mengembangkan fungsi struktur kelembagaan yang sudah ada atau jika diperlukan dengan membangun struktur kelembagaan baru . PATBM Adalah: Sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak

17. Tujuan Memberikan informasi, sosialisasi dan edukasi Membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga (peer to peer approach) Meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan Mencegah kekerasan terhadap anak termasuk segala tindakan yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak Menanggapi /Respon kasus kekerasan Kekerasan Terhadap Anak L angkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi , menolong , dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan Bagi anak korban , pelaku , dan anak dalam risiko

18. Memberikan perlindungan kepada semua anak tanpa adanya perbedaan (Non Diskriminasi ) Peduli terhadap kepentingan anak Bertanggungjawab , tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan anak Memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat Kelangsungan hidup dan perkembangan anak Bisa bekrjasama dengan anak dan mendukung partisipasi anak Membangun sinergitas dengan Lembaga desa , perangkat desa dan mitra Masyarakat lainnya Memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada di masyarakat Prinsip Pelaksanaan PATBM

19. Sasaran Kegiatan PATBM Diarahkan untuk memampukan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak. Bentuk Kegiatan: sarasehan orang tua, berbagi pengalaman pengasuhan di antara orang tua atau peningkatan ketrampilan pengasuhan anak Komunitas/Desa Orang Tua/Keluarga Anak Diarahkan untuk memampukan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi. Bentuk: kegiatan keagamaan, kegiatan kreatif dan rekreatif, kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan forum anak. Diarahkan untuk membangun dan memperkuat norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut. Bentuk Kegiatan: sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat atau mengembangkan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan bermain, pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah dan lain-lain.

20. Aktor PATBM AKTIVIS j aringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan Anak . Pemerintah Desa/Kelurahan BABINSA , BABINKANTIBMAS ORGANISASI KEAGAMAAN/ KEMASYARAKATAN TOGA,TOMAS,KADER, PEREMPUAN ORGANISASI KEPEMUDAAN/ FORUM ANAK DUNIAS USAHA

21. Struktur Pola-pola hubungan antar komponen yang dibangun (pembagian peran kelembagaan ) PATBM Karang Taruna Rumah Sakit / Puskesmas Pos Yandu LSM Bappeda Anak-anak Orang Tua/Keluarga UPTD PPA Dinsos PPA BPD MKD Tomas, Taga Ponpes Guru/ Sekolah DP2KBPMD Dikbudpora Babinsa / Babinkantibmas Dikes Disnaker

22. Perubahan Yang Di Harapkan Menguatnya Norma Masyarakat Terhadap Anti Kekerasan Meningkatnya k eterampilan dalam menghindari kekerasan terhadap anak Meningkatnya kemampuan untuk menanggapi kekerasan terhadap anak

23. MATUR TAMPIASIH # ANAK TERLINDUNGI INDONESIA MAJU#