Materi-Pengawasan-BOK-Puskesmas nias.pptx

Materi-Pengawasan-BOK-Puskesmas

1. PENGUATAN PENGAWASAN BOK PUSKESMAS INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

2. BIODATA Nama : Ahmad Dian Fakhruzy , S.STP., M.A.P. Kelahiran : Stabat , 16 April 1987 Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV Pendidikan : S1, STPDN (2005-2009) S2, Universitas Medan Area (2009-2011) Pengalaman Kerja : Kasubbag Umum Kec . Padang Tualang (2010-2012) Kasubbid Mutasi Jabatan BKD Kab . Langkat (2012-2016) Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kab . Langkat (2016-2021) Inspektur Pembantu Wilayah IV (2021-sekarang) INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

3. BIODATA Nama : Khairul Fuad , S.H., M.H. Kelahiran : Binjai , 9 September 1963 Jabatan : Auditor Madya Pendidikan : S1, Universitas Medan Area (1990) S2, Universitas Panca Budi (2013) Pengalaman Kerja : Kabag Bantuan Hukum KORPRI (1996-1999) Kasubbag Perundang-undangan Setdakab Langkat ( 1999-2000 ) Plh . Kabag Hukum Setdakab Langkat ( 2000 ) Kasubbag Tata Hukum Setdakab Langkat ( 2000-2008 ) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2008-2012) Kabag Hukum Setdakab Langkat (2012-2015) Inspektur Pembantu Wilayah IV ( 2018-2021) Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Langkat (2021-sekarang) INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

4. BIODATA Nama : Devi Yendrianof , S.Kom ., M.Si . Kelahiran : Medan, 22 Maret 1972 Jabatan : Auditor Muda Pendidikan : D3, Indonesia Amerika Institut Bandung (1992-1995) S1, STMIK Bandung (1995-1998) S2 , Universitas Sumatera Utara (2004-2006) Pengalaman Kerja : Dosen STMIK Kaputama Binjai (2002-2017) Pranata Komputer , Bidang Aset BPKAD Kabupaten Langkat ( 2009-2016) Pengadministrasi Pelaporan , Inspektorat Kabupaten Langkat (2016-2018) Auditor Muda , Inspektorat Kabupaten Langkat (2018-sekarang) INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

5. BIODATA Nama : Febrian , S.STP., M.A.P. Kelahiran : Medan, 13 Februari 1991 Jabatan : Pengawas Pemerintahan Muda Pendidikan : D4, Institut Pemerintahan Dalam Negeri , Jabar (2009-2013) S2 , Universitas Medan Area, Medan (2015-2017) Pengalaman Kerja : Staf BKD Kabupaten Langkat ( 2013-2014) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Salapian (2014-2015) Kasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kecamatan Salapian (2015-2016) Kasi Pemerintahan Kecamatan Salapian (2016-2017) Sekretaris Kecamatan ( Sekcam ) Kecamatan Sawit Seberang (2017-2020) Staf Inspektorat Kabupaten Langkat (2020-2021) Pengawas Pemerintahan Muda , PPUPD Inspektorat Kabupaten Langkat (2021-sekarang) Dosen STMIK Methodist Binjai (2022) INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

6. BIODATA Nama : Erian Azmal , S.A.P., M.Si . Kelahiran : Pangkalan Berandan , 1 Januari 1976 Jabatan : Auditor Muda Pendidikan : S1, Universitas Terbuka (2006-2010) S2 , Universitas Sumatera Utara (2016-2018) Pengalaman Kerja : Kerja Magang di Kota Nara, Kyoto dan Tokyo - Jepang (1996-1999) Karyawan di PT Hanken Indonesia, Bekasi (1999-2005) Staf Kecamatan Berandan Barat (2005-2010) Bendahara Pembantu Kecamatan Berandan Barat (2010-2012) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Berandan Barat (2012-2016) Pengadministrasi Pelaporan , Inspektorat Kabupaten Langkat (2018-2020) Auditor Muda , Inspektorat Kabupaten Langkat (2020-sekarang) INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

7. BIODATA Nama : Ichsan Wahyudi , S.H. Kelahiran : Lubuk Pakam , 7 Februari 1980 Jabatan : Auditor Muda Pendidikan : S1, Universitas Andalas , Padang (1999-2004) Pengalaman Kerja : Staf , Dinas Perindag Kabupaten Langkat (2009-2014) Staf Keuangan , Inspektorat Kabupaten Langkat ( 2014-2015) Auditor Pertama , Inspektorat Kabupaten Langkat (2015-2019) Auditor Muda , Inspektorat Kabupaten Langkat ( 2019-sekarang) INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

8. BIODATA Nama : Yenny Yovila Damanik , S.K.M. Kelahiran : Tebing Tinggi, 12 April 1977 Jabatan : Auditor Pertama Pendidikan : D3, Gizi Yayasan Sutan Oloan Medan (1995 - 1998) S1, Kesehatan Masyarakat - USU (2007 - 2010 ) Pengalaman Kerja : TPG Puskesmas Marike (2009 – 2016) Pengadministrasi Pelaporan , Inspektorat Kabupaten Langkat (2016-2019) Auditor Pertama , Inspektorat Kabupaten Langkat (2019-sekarang) INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

9. BIODATA Nama : Anjang Bastari , S.E. Kelahiran : Besitang , 8 Januari 1981 Jabatan : Auditor Pertama Pendidikan : S1, Universitas Tri Karya , Medan ( 2003-2008 ) Pengalaman Kerja : Staf Bagian Umum , Dinas Perindag Kab . Langkat (2008-2015) Staf Bagian Umum , Inspektorat Kabupaten Langkat ( 2015-2016) Auditor Pertama , Inspektorat Kabupaten Langkat (2016-sekarang) INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

10. DEFINISI Istilah Pengawasan dalam bahasa Inggris disebut  controlling , yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa: Pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan . Pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (dassein) dengan hasil yang diinginkan (das sollen) . Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan , maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut. INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

11. Pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan (planning) , pengorganisasian (organizing) , dan pengarahan (actuating) . Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

12. TUJUAN PENGAWASAN Menurut Situmorang dan Juhir (1994:26) tujuan pengawasan adalah: Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama . INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

13. FUNGSI PENGAWASAN Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Untuk menilai apakah surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan akuntabel. INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

14. JENIS-JENIS PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

15. JENIS-JENIS PENGAWASAN 1 . Pengawasan Intern dan Ekstern Pengawasan Intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (built in control ). Contoh: BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota .   Pengawasan Ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Contoh: BPK, yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan Hasil Laporan Pemeriksaan oleh APIP, sehingga sudah sepantasnya perlu tercipta harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara . INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

16. Lanjutan... 2.  Pengawasan Preventif dan Represif Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan . Pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan merugikan negara lebih besar dan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan . Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan . INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

17. Lanjutan... 3 . Pengawasan Aktif dan Pasif Pengawasan Aktif adalah pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Pengawasan Pasif adalah pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. 4. Pengawasan Kebenaran Formil Pengawasan Kebenaran Formil Menurut Hak (rechmatigheid) adalah pengawasan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Pengawasan Kebenaran Formil Menurut Pengeluaran (doelmatigheid) adalah pengawasan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin . INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

18. PENGAWASAN INTERN DAK NONFISIK Pasal 22 Permenkes No 2 Tahun 2022 (1 ) Untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan DAK NonFisik Bidang Kesehatan , dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah . ( 2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan reviu , audit, pemantauan , dan evaluasi . ( 3) Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan mulai tahap perencanaan , pelaksaanaan , pelaporan dan pertanggungjawaban DAK Nonfisik Bidang Kesehatan . ( 4) Pelaksanaan Pengawasan intern DAK Nonfisik Bidang Kesehatan mengacu pada pedoman pengawasan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan . INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

19. PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOK PUSKESMAS INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

20. INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

21. JENIS PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOK PUSKESMAS Transport Lokal dari Puskesmas ke Desa ; Transport Lokal dari D esa ke P uskesmas ; Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai 10 juta s.d. 50 juta rupiah; Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai dibawah 10 juta rupiah; Pengadaan makan dan minum kegiatan pertemuan/sejenis ; Honorarium tenaga dengan perjanjian kerja; Jasa Narasumber; dan Sewa Mobilitas Darat dan Air. INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

22. PERTANGGUNGJAWABAN TRANSPORT LOKAL DARI PUSKESMAS KE DESA Surat Tugas perorangan atau kelompok yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas atau Surat Undangan; Tanda terima/kuitansi transport lokal yang ditandatangani oleh pegawai/penerima transport; Daftar hadir kegiatan, apabila kegiatan dalam bentuk rapat, pertemuan, dsb; Laporan kegiatan secara ringkas; Foto/Dokumentasi. INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

23. PERTANGGUNGJAWABAN TRANSPORT LOKAL DARI DESA KE PUSKESMAS Surat Tugas bagi kader / petugas kesehatan / dukun bersalin / masyarakat ditandatangani oleh Kepala Puskesmas ; Surat Tugas bagi Kades /Pejabat Lintas Sektoral lainnya ditandatangani oleh Atasan Langsung/pejabat berwenang; Daftar Hadir, apabila kegiatan dalam bentuk rapat, pertemuan, dsb ; Bukti/kuitansi rekap penerimaan uang transport lokal yang ditandatangani KPA, BPP BOK Puskesmas dan pihak yang melakukan perjalanan dinas. Foto/Dokumentasi. INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

24. PERTANGGUNGJAWABAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (NILAI DIBAWAH 10 JUTA) Surat Pesanan dari K epala P uskesmas; Faktur dari Rekanan/Pihak Ketiga; Kuitansi dari P uskesmas; Foto/Dokumentasi ; Bukti Setoran Pajak ( PPN dan PPh). INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

25. PERTANGGUNGJAWABAN PENGADAAN MAKAN, MINUM DAN SEWA RUANG RAPAT, PENGINAPAN KEGIATAN PERTEMUAN/SEJENIS Surat Pesanan dari K epala P uskesmas ; Faktur dari Rekanan/Pihak Ketiga; Kuitansi dari Puskesmas ; Notulen Rapat; Daftar Hadir; Foto/Dokumentasi . Bukti Setoran Pajak Daerah dan PPh Pasal 23. INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

26. PERTANGGUNGJAWABAN HONORARIUM Daftar Tanda Terima Honor; Surat Keputusan Pengelola BOK Puskesmas dari Kadis atau Kapus ; Surat Keputusan Besaran Honor Pengelola BOK Puskesmas dari Kepala Puskesmas ; Bukti Setoran PPh Pasal 21. INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

27. PERTANGGUNGJAWABAN JASA NARASUMBER Surat Undangan dari Kepala Puskesmas; Daftar Hadir ; Tanda Terima Jasa Narasumber; Surat Tugas dan Foto /D okumentasi . Bukti Setoran PPh Pasal 21. INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

28. PERTANGGUNGJAWABAN SEWA MOBILITAS DARAT DAN AIR DARI PUSKESMAS KE DESA ATAU DARI PUSKESMAS KE STABAT Fotocopy STNK untuk S ewa Mobil; Fotocopy KTP Pemilik/Supir; Foto Alat Transportasi; Kuitansi bukti transaksi; Bukti setoran PPN dan PPh. INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

29. PERTANGGUNGJAWABAN YANG HARUS DIPERSIAPKAN Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) hrs membuat Pertangggungjawaban BOK dalam bentuk: Setiap transaksi harus dicatat di BKU dan SPTB ditutup setiap selesai pertanggungjawaban. Pencatatan berdasarkan nilai yang tertera dalam kuitansi. Menyimpan dgn baik dan aman seluruh bukti/dokumen pertanggungjawaban keuangan. Setiap bulan harus dilakukan pemeriksaan kas oleh KPA, dilampirkan BAP Kas . INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

30. CONTOH BUKU KAS UMUM (BKU) INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

31. CONTOH BUKU PEMBANTU KAS TUNAI INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

32. CONTOH BUKU PEMBANTU BANK INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

33. CONTOH BUKU PEMBANTU PAJAK INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

34. CONTOH LAPORAN REALISASI INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

35. CONTOH SURAT TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

36. CONTOH LAPORAN INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

37. CONTOH KUITANSI INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

38. CONTOH BUKTI/KUITANSI TRANSPOR (1 ORANG) INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

39. CONTOH BUKTI/KUITANSI TRANSPOR (> 1 ORANG) INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

40. CONTOH JADWAL POS YANDU INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT

41. CONTOH DAFTAR HADIR INSPEKTORAT KABUPATEN LANGKAT