Materi Pengendalian internal pelaporan keuangan.pptx

materi

1. OVERVIEW PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN SESUAI PMK-17/PMK.09/2019 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN, PENILAIAN, DAN REVIU PIPK

2. 2 Outline 1 Latar Belakang & Gambaran Umum Penerapan PIPK 3 4 5 6 Penilaian PIPK Reviu PIPK Simpulan 2 Persiapan A wal

3. Latar Belakang & Gambaran Umum PIPK

4. 4 Hubungan PIPK dengan SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (PP 60 tahun 2008) Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberi keyakinan pada Pelaporan Keuangan / Kegiatan yang terkait dengan Keuangan Negara. (PMK 17 tahun 2019) PIPK SPIP

5. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 82 WTP 2 WDP 2 WDP: merupakan K/L yang opini pertama kali ( B arantin ) dan K/L 2 kali WDP ber turut-turut ( Bapanas ) Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024 atas SPI dan compliance 14 Temuan 31 Rekomendasi Perlu penguatan SPI untuk meminimalisir kegagalan dalam pengendalian Perkembangan Kasus Korupsi di lingkungan K/L/D pada 2024 37 /100 IPK * 154 Kasus Korupsi *** P eringkat naik menjadi 99 dari 180 negara . Meskipun ada peningkatan dari 34, skor ini masih menunjukkan adanya tantangan serius dalam memberantas korups i 3,85 IPAK** Skor IPAK menurun dari 3,92 menjadi 3,85, menunjukkan masyarakat semakin permisif terhadap korups KPK menangani   154 kasus , Kejagung penyelidiki   2.316 perkara Mayoritas di antaranya adalah kasus penyalahgunaan anggaran Dalam rangka meminimalisir salah saji material dalam Laporan Keuangan , kasus korupsi dan fraud , serta meningkatkan akuntabilitas Laporan Keuangan , perlu implementasi : PIPK pada setiap Kementerian/Lembaga di Indonesia * IPK: Indeks Persepsi Korupsi /CPI, sumber dari KPK ** Indeks Perilaku Anti Korupsi , disusun dan diukur oleh BPS   ** Berdasarkan data Tren Penindakan Korupsi - ICW Urgensi Implementasi PIPK 5

6. 6 Visualisasi Pengendalian Intern – SPIP Unsur Hard & Soft Control Tujuan Lingkup Implementasi Entitas & Aktivitas PIPK Transaksi Keuangan N egara

7. 7 Latar Belakang PIPK Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan kepala Satker / pejabat lain yang ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyusun pernyataan tanggung jawab atas L aporan K euangan yang disampaikan . ( PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat )

8. Penerapan , Reviu , & Penilaian PIPK 8 PENERAPAN Bertujuan memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Diterapkan oleh setiap Entitas Akuntansi (EA) dan Entitas Pelaporan (EP). Bertujuan menjaga efektivitas penerapan PIPK, dengan memastikan kecukupan rancangan & efektivitas pelaksanaan pengendalian . Dilaksanakan oleh Tim Penilai pada tingkat entitas dan tingkat proses/ transaksi . Dilakukan pada EP & EA terpilih berdasarkan pertimbangan risiko terkait yang dapat mempengaruhi Opini atas LK EP menetapkan EA terpilih Triwulan I Bertujuan memberikan keyakinan terbatas atas efektivitas penerapan PIPK. Dilaksanakan oleh APIP terhadap penerapan PIPK yang berasal dari Laporan Hasil Penilaian PIPK. Dilakukan pada EP & uji petik dari EA terpilih Direncanakan Semester I tahun berjalan Dilaksanakan paling lambat bersamaan reviu LK PENILAIAN REVIU

9. 2008 PP SPIP PP 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terbit . 2015 LHP BPK Mayoritas K/L belum memahami SPIP terlebih terkait pengendalian intern atas pelaporan keuangan , BPK RI merekomendasikan untuk penerapan CSA Control Self Assessment (CSA ) 2017 P MK-14 PMK 14 Tahun 2017 diterbitkan sebagai Pedoman Penerapan , Penilaian , dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan ( PIPK ) Pemerintah Pusat 2019 PMK-17 Pengganti PMK 14 Tahun 2017 Lebih efisien ( tidak semua entitas akuntansi melakukan penilaian PIPK) Penilaian dilakukan secara tahunan Penyederhanaan mekanisme reviu PIPK Penerapan PIPK di Pemerintah Indonesia Lingkungan pengendalian Penilaian risiko Aktivitas pengendalian Informasi dan komunikasi Pemantauan pengendalian intern 9

10. 10 Sistematika PMK-17/2019 P IPK Ketentuan Umum ( Ps 1) Penutup ( Ps 20 – 21) Ketentuan Peralihan ( Ps 19) PENERAPAN REVIU PENILAIAN I II III IV V Prinsip ( Ps 2) Tujuan ( Ps 3) Tujuan & Ruang Lingkup ( Ps 13) Tahapan Reviu ( Ps 14 – 17) Pedoman Reviu ( Ps 18) Tujuan & Entitas yang dinilai ( Ps 8) Pedoman Penilaian ( Ps 12) Tim Penilai ( Ps 9) Pelaporan ( Ps 11) Ruang Lingkup (Ps 10) Ruang Lingkup (Ps 4 - 5) Tanggung Jawab ( Ps 6) Pedoman Penerapan ( Ps 7) VI

11. 11 Sistematika PMK-17/2019 - Lampiran Pedoman Penerapan Pedoman Reviu Pedoman Penilaian Pendahuluan Tujuan dan Mafaat Pendahuluan Prosedur Reviu Pendahuluan Pelaporan Perencanaan Penilaian Efektifitas dan Simpulan Pengujian PI Keterbatasan PI Tingkatan Penerapan PI Dokumentasi P IPK

12. Persiapan Awal

13. Penentuan Akun Signifikan Akun yang memiliki kemungkinan salah saji material atau menurut pertimbangan manajemen perlu dievaluasi karena alasan tertentu . ( Dilakukan oleh Manajemen Tingkat UAPA) Penyusunan Design PIPK Menyusun Risk Control Matrix (RCM) yang dilakukan oleh manajemen Tingkat UAPA dan dinilai oleh Tim Penilai Tingkat UAPA. Pembentukan Tim Penilai Tingkat UAPA Tim Penilai Tingkat UAPA diketuai oleh Sekretaris Jenderal atau pimpinan unit lain yang sejenis ; Dapat melibatkan unit teknis lain ( Eselon I lain) sesuai dengan proses bisnis yang ditangani termasuk unit yang menangani TIK . Ruang Lingkup Penilaian Ruang lingkup penilaian meliputi periode pelaporan keuangan , tingkat materialitas , satker uji petik penilaian , sampai jadwal penilaian . Langkah Awal Tahun untuk PIPK yang Efektif 13

14. Identifikasi Pengendalian Tepat Melakukan identifikasi pengendalian yang sudah ada pada seluruh risiko utama berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terkait proses bisnis akun signifikannya . RCM Asersi Manajemen Asersi manajemen dapat memberikan penilaian akhir apakah design RCM yang dibuat manajemen telah memadai atau tidak . Contoh : (1) akun signifikan Piutang PNBP namun tidak ada asersi terkait right & obligation ; (2) akun signifikan Aset Tetap – P&M namun tidak ada asersi terkait valuation or allocation . Pemahaman Proses Bisnis Pemahaman proses bisnis baik oleh manajemen mapun Tim Penilai Tingkat UAPA dalam penyusunan RCM setidaknya dilengkapi dengan : Identifikasi peraturan /SOP terkait akun signifikan yang dipilih ; Membuat flowchart proses bisnis tiap akun signifikan berdasarkan SOP/ peraturan . Identifikasi Risiko Identifikasi risiko sebaiknya menggunakan risiko terkini pada transactional level , dapat memanfaatkan : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK ( terutama temuang berulang ); Laporan Pengawasan APIP ; Risk Register . Unsur Penting dalam Design PIPK yang Ideal Design Risk Control Matrix (RCM) akan menentukan arah penilaian PIPK apakah dapat diandalkan atau hanya sekedar formalitas saja . 14

15. Dokumentasi Proses Bisnis ( Flowchart) Contoh yang digunakan merupakan akun signifikan Piutang ; Flowchart tidak menunjukkan proses bisnis terkini . 15

16. ID RISK RISIKO REFERENSI R1 Penerbitan Surat Ketetapan / Tagihan melewati batas waktu penetapan Temuan 1. X .1 LHP BPK TA 202 X R2 Terdapat Penerbitan Ketetapan yang Tidak Melalui Sistem Hasil Pengawasan APIP TA 202X R3 Nomor ketetapan pada Laporan Piutang Dicatat Lebih dari satu kali Risk Register 202X R4 Ketetapan belum dicatat sebagai penambah piutang Identifikasi Risiko baru R5 Bukan k etetapan namun dicatat sebagai penambah piutang Temuan 1. X .1 LHP BPK TA 202 X R6 Ketetapan yang incracht belum dicatat sebagai penambah piutang Temuan 1. X .1 LHP BPK TA 202 X ... dst.... ... Identifikasi Risiko atas Flowchart Catatan: Referensi risiko utama dapat bersumber dari temuan BPK dan temuan Inspektorat Jenderal (terutama temuan berulang), dan/atau risk register yang telah disusun oleh manajemen 16

17. 17 Bentuk Risk Control Matrix – Tabel A PIPK Proses/ Transaksi Utama Risiko Utama Nama Pengendalian Utama Aplikasi P endukung Pelaksana Pengendalian Dokumen Pendukung Tipe Pengendalian Asersi   Memadai Ya / Tidak * (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Proses utama yang terkait dengan pembentukan / perubahan nilai akun signifikan Bersumber dari flowchart masing-masing akun signifikan Risiko yang terjadi pada saat melakukan kegiatan proses/ transaksi utama utama Berpengaruh langsung pada nilai akun Dapat bersumber dari Temuan BPK dan APIP Pengendalian yang sudah ada dan memiliki ketetapan (mis. SOP) yang dapat meminimalkan risiko utama Aplikasi yang mendukung pelaksanaan pengendalian utama Pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pengendalian utama Dokumen yang menjadi output dari pelaksanaan pengendalian utama Ditambahkan Atribut Pengendalian ( bukti / jejak pengendalian sudah dilakukan ) Jenis pengendalian : Manual ITDM Aplikasi PUTIK Pernyataan Manajemen tentang transaksi dan akun pada Laporan Keuangan Mis : Existence Completeness Hasil penilaian Tim Penilai Mis . Apakah pengendalian utama telah memitigasi risiko utama Tabel A . Identifikasi Risiko d an Kecukupan Rancangan Pengendaliannya ( Matriks Risiko-Pengendalian )   Akun Signifikan : “ Akun yang memiliki kemungkinan salah saji material atau menurut pertimbangan manajemen perlu dievaluasi karena alasan tertentu “ * Kolom (9) diisi berdasarkan hasil penilaian PIPK 17

18. Tabel Terkait Penilaian PIPK 18 1 Menilai rancangan pengendalian (Tabel A dan A.1) Memastikan bahwa seluruh risiko utama dan pengendalian utamanya telah diidentifikasi 2 Menilai PITE dan PUTIK (Tabel B.1 dan B.2) Memastikan bahwa entitas memenuhi unsur-unsur SPIP dan didukung dengan pengendalian atas TIK yang memadai 3 Menilai Implementasi (Tabel C.1 dan C.2) Memastikan bahwa pengendalian utama yang telah diidentifikasi benar-benar dilaksanakan 4 Menilai Efektivitas Pengendalian (Tabel D) Memastikan bahwa keseluruhan pengendalian, baik PITE, PUTIK, dan Transaksi/Proses telah efektif meyakinkan bahwa Laporan Keuangan disusun dengan memadai. 5 Melakukan Kompilasi Hasil Penilaian (Tabel E) Mengambil kesimpulan efektivitas pengendalian pada keseluruhan entitas 18

19. Penerapan PIPK

20. Tujuan dan Manfaat Penerapan PIPK 20 Manfaat Penerapan PIPK Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasi ; Meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pelaporan keuangan ; Meningkatnya keandalan laporan keuangan ; Terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundangundangan ; dan Meningkatnya reputasi organisasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan . Penerapan PIPK bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat telah dilaksanakan dengan sistem pengendalian intern yang memadai .

21. Prinsip Pe nerapan PIPK 21 Mendukung pencapaian tujuan organisasi ; Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses organisasi dan pengambilan keputusan khususnya dalam perencanaan strategis ; Sistematis , terstruktur , dan tepat waktu ; Mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat ; dan Menjaga kepat uh an terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan .

22. 22 Keterbatasan Pe nerapan PIPK Meskipun telah dirancang secara memadai , sistem pengendalian intern tetap memiliki keterbatasan : Management Override ( pengabaian manajemen ) Collusion ( Kolusi ) Improper Judgement from Management ( pertimbangan manajemen yang kurang matang ) Human Error ( kegagalan menerjemahkan perintah )

23. Lingkup Pe nerapan PIPK 23 Laporan Keuangan Berkualitas Pengendalian Umum TIK (PUTIK) 5 Unsur Pengendalian Intern Pengendalian Intern Tingkat Entitas Pengendalian Aplikasi Pengendalian Manual Pengendalian Intern Tingkat Proses/ Transaksi 1 2 PIPK ( Pasal 4 & 5 - PMK-17/2019)

24. Pengendalian yang dirancang dan diimplementasikan untuk memitigasi risiko-risiko dalam pemrosesan transaksi secara spesifik dan hanya terkait dan berdampak terhadap satu / sekelompok proses, transaksi , akun , atau asersi tertentu Proses verifikasi Pelaksanaan reviu berjenjang Legal review Pelaksanaan rekonsiliasi Spot check Pemeriksaan fisik persediaan Pengendalian input pada aplikasi dll , Pengendalian yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan Pelaporan Keuangan suatu organisasi secara menyeluruh dan mempunyai dampak yang luas terhadap organisasi meliputi keseluruhan proses, transaksi , akun , atau asersi dalam Laporan Keuangan Komitmen Pimpinan Kebijakan & praktik penegakan integritas Kebijakan & praktik pembatasan akses terhadap dokumen , asset, data Adanya saluran komunikasi pengaduan Dll . 24 Entitas Aktivitas Lingkup Pe nerapan PIPK

25. 25 Dokumentasi Pe nerapan PIPK Sebagai rekaman seluruh proses kegiatan yang telah terjadi Sebagai dasar pengambilan keputusan di masa mendatang Sebagai bukti hukum atas apa yang telah diputuskan dan dilaksanakan , khususnya bila terjadi sengketa hukum Sebagai sarana pembelajaran untuk melakukan pemantauan dan kaji ulang Penataan dokumentasi sedemikian rupa sehingga informasi mudah diakses dan termutakhirkan dengan baik Pengamanan dokumentasi agar terjaga dari kemungkinan pencurian atau akses oleh pihak yang tidak berwenang Pemenuhan persyaratan dokumen yang memerlukan keabsahan hukum tertentu Penyimpanan dokumen orisinil dan masa retensi sesuai peraturan yang berlaku Fungsi Dokumentasi Hal- hal yang Perlu Diperhatikan “ Setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan bertanggung jawab untuk mengelola , memelihara , dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK ( Pasal 6 - PMK-17/2019)”

26. 26 Tabel A Tabel A merupakan salah satu bentuk dokumentasi penerapan PIPK yang diatur dalam PMK-17/2019 No. Proses/ Transaksi Utama Risiko Utama Nama Pengendalian Utama Aplikasi P endukung Pelaksana Pengendalian Dokumen Pendukung Tipe Pengendalian Asersi   Memadai Ya / Tidak * (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Nomor Proses utama yang terkait dengan pembentukan / perubahan nilai akun signifikan Dapat bersumber dari Temuan BPK dan APIP Risiko yang terjadi pada saat melakukan kegiatan proses/ transaksi utama utama Berpengaruh langsung pada nilai akun Dapat bersumber dari Temuan BPK dan APIP Pengendalian yang sudah ada dan memiliki ketetapan (mis. SOP) yang dapat meminimalkan risiko utama Aplikasi yang mendukung pelaksanaan pengendalian utama Pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pengendalian utama Dokumen yang menjadi output dari pelaksanaan pengendalian utama Ditambahkan Atribut Pengendalian ( bukti / jejak pengendalian sudah dilakukan ) Jenis pengendalian : Manual ITDM Aplikasi PUTIK Pernyataan Manajemen tentang transaksi dan akun pada Laporan Keuangan Mis : Existence Completeness Hasil penilaian Tim Penilai Mis . Apakah pengendalian utama telah memitigasi risiko utama Tabel A . Identifikasi Risiko d an Kecukupan Rancangan Pengendaliannya ( Matriks Risiko-Pengendalian )   Akun Signifikan : “ Akun yang memiliki kemungkinan salah saji material atau menurut pertimbangan manajemen perlu dievaluasi karena alasan tertentu “ * Kolom (10) diisi berdasarkan hasil penilaian PIPK

27. 27 Risiko “ kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan” Risiko selalu berpengaruh pada pencapaian suatu tujuan. Risiko merupakan peristiwa yang belum terjadi. Risiko masih berupa potensi atau berkemungkinan untuk terjadi. Risiko bukan kepastian untuk terjadi (peluang/probability). Risiko memiliki dampak negatif (akibat buruk), apabila peristiwanya benar-benar terjadi. Risiko ditentukan oleh 2 faktor (dimensi): Kemungkinan terjadinya. Dampak negatif yang ditimbulkan. Definisi Yang Perlu Diperhatikan

28. 28 Unsur-Unsur Risiko

29. 29 Risiko Dalam Laporan Keuangan Risiko-risiko yang apabila tidak dimitigasi dengan pengendalian yang memadai , dapat menyebabkan kesalahan material dalam laporan keuangan. Contoh : pengeluaran kas dan transfer tidak dicatat pada periode yang tepat pengeluaran kas tidak diberi kode untuk menjamin kelengkapan dua kali posting pengeluaran kas ke Buku Besar ( Ledger ) Perbedaan cut off data Laporan Keuangan Transaksi belanja tidak melalui otorisasi PPK Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi maupun kuantitas dalam SPK/Kontrak Transaksi pembayaran tidak didukung dengan bukti pengeluaran terkait

30. 30 Urgensi Identifikasi Risiko

31. Pengendalian T indakan yang diperlukan untuk mengatasi r i siko Contoh : Reviu atas kinerja organisasi Pembinaan SDM Pengendalian pengelolaan sistem informasi Pengendalian fisik atas aset Penetapan & reviu indikator & ukuran kinerja Pemisahan fungsi Otorisasi transaksi dan kejadian penting Pencatatan yang akurat dan tepat waktu Pembatasan akses atas sumber daya Akuntabilitas terhadap sumber daya

32. Karakteristik / ciri khusus yang melekat pada pengendalian atau bukti yang menunjukkan bahwa pengendalian telah dilaksanakan . Contoh : berita acara rekonsiliasi , paraf , tanda tangan , dan tanda centang (V). Atribut berupa kriteria Atribut berupa aktivitas Jenis pengendalian yang menggunakan sistem atau kriteria khusus dalam rangka menghasilkan output tertentu Jenis pengendalian yang dilakukan secara manual dan berulang dalam rangka menghasilkan output tertentu Atribut Pengendalian

33. Asersi Manajemen PMK 17/2019: Pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dengannya dalam laporan keuangan . Asersi manajemen secara langsung terkait dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum . Asersi-asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan oleh manajemen untuk mencatat serta mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan . Menurut International Standard on Auditing (ISA) 315: Representasi oleh manajemen , baik secara eksplisit ( dalam bentuk pernyataan ) maupun implisit ( tersirat ), yang terkandung dalam laporan keuangan . Representasi ini digunakan oleh auditor untuk memperhatikan berbagai salah saji dalam laporan keuangan , yang mungkin terjadi .

34. Keberadaan  akun yang tercatat benar-benar ada dalam periode akuntansi Keterjadian  transaksi yang tercatat benar-benar terjadi selama periode akuntansi Semua akun / transaksi yang seharusnya / terjadi telah dicatat dalam laporan keuangan Hak  aset yang tercatat merupakan hak entitas Kewajiban  utang yang tercatat merupakan kewajiban entitas Penilaian  nilai yang tepat ( ada dasar / metode pencatatannya ) Alokasi  dialokasikan secara sistematis sesuai periode tertentu Penyajian  pengklasifikasian , digabungkan atau dipisahkan Pengungkapan  diuraikan dan diungkapkan dengan tepat Ragam Asersi Manajemen

35. Penilaian PIPK

36. Koordinasi Pelaksanaan Penilaian (Internal dan eksternal termasuk APIP) Pembentukan Tim Penilai Dibentuk di tingkat : UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E1, UAPA 1 Tingkat Entitas dan Tingkat Proses/ transaksi Pelaksanaan Penilaian 4 Kualifikasi diatur di PMK-17/2019 Ditetapkan oleh Entitas Pelaporan berdasarkan Pertimbangan Risiko Penetapan Entitas Akuntansi yang Melakukan Penilaian 2 Langkah-langkah Penilaian PIPK 36 Penentuan Ruang Lingkup Direkomendasikan oleh Tim Penilai , diputuskan oleh manajemen Ruang lingkup : Periode , materialitas , akun signifikan , probis terkait , asersi , risiko & pengendalian 3 Perencanaan

37. 37 Simpulan Penilaian PIPK Pengendalian Intern Efektif (PIE) Pengendalian Intern Efektif dengan Pengecualian (PIED) Pengendalian Intern Mengandung Kelemahan Material (PIMKM) tidak terdapat kelemahan signifikan dan kelemahan material Terdapat kelemahan signifikan dan tidak terdapat kelemahan material Terdapat kelemahan material Simpulan PIPK

38. Reviu PIPK

39. 39 Latar Belakang – Reviu PIPK Proses penilaian efektivitas pengendalian intern yang dilakukan oleh manajemen Control Self Assessment Merupakan pihak eksternal manajemen untuk memastikan hasil penilaian PIPK memenuhi kualitas standar yang diharapkan serta objektivitas penilaiannya dapat ditingkatkan Reviu PIPK Ketidakseragaman Integritas Manajemen Subyektivitas Penilaian PIPK

40. 40 Tahap Reviu PIPK APIP menyusun program kerja Reviu PIPK . Direncanakan pada semester I Perencanaan Reviu PIPK 01 Reviu PIPK dilaksanakan dengan metode uji petik dan dilakukan paling lambat bersamaan dengan reviu LK Pelaksanaan Reviu PIPK 2 APIP menyusun CHR / LHR PIPK yang menjadi dasar Manajemen untuk membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan . Pelaporan Reviu PIPK 3

41. 41 Gambaran Umum – Pelaksanaan Reviu PIPK Laporan Penilaian REVIU PIPK Penyimpangan? Rekomendasi Tindak Lanjut sesuai? Simpulan PIPK terdampak Simpulan PIPK tidak terdampak Penyimpangan signifikan Tidak ada penyimpangan / Penyimpangan tidak signifikan Ya Tidak

42. 42 Nota Dinas Nota Dinas PTD Reviu LK INSPEKTUR JENDERAL PEJABAT SATU TINGKAT DI BAWAH INSPEKTUR JENDERAL L HR / CHR PIPK Nota Dinas PIMPINAN K/L SOR Laporan Hasil Reviu (LHR) atau Catatan Hasil Reviu (CHR) PIPK ditandatangani oleh Pejabat satu tingkat di bawah Pejabat Penandatangan Reviu Laporan Keuangan Laporan Hasil Reviu PIPK disampaikan bersama dengan Pernyataan Telah Direviu (PTD) kepada Pimpinan K/L melalui Nota Dinas Berdasarkan PTD dan Laporan Hasil Reviu PIPIK, Pimpinan K/L menyusun Pernyataan Tanggung Jawab / Statement of Responsibility (SOR) Gambaran Umum – Pelaksanaan Reviu PIPK

43. 43 Objek Reviu PIPK Reviu atas Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya Tabel B.1 Tabel B.2 Tabel C.1 Tabel C.2 Tabel D Tabel E Reviu atas Perbaikan Identifikasi Risiko dan Pengendaliannya Apakah seluruh risiko utama telah diidentifikasi ? Apakah seluruh risiko utama telah dimitigasi dengan pengendalian utama ? Apakah Tim Penilai telah menyusun perbaikan identifikasi risiko dan pengendaliannya dengan baik ? A pakah pemilik pengendalian memahami pengendalian yang terkait risiko utama yang baru diidentifikasi ? Reviu Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) Memastikan pengujian dilakukan sesuai ketentuan . Reviu Pengendalian Umum Teknologi Informasi & Komunikasi (PUTIK) Memastikan pengujian dilakukan sesuai ketentuan . Reviu Pengujian Atribut Pengendalian Memastikan pengujian dilakukan sesuai ketentuan : jumlah sampel & pelaksanaan reperformance . Reviu Pengujian Pengendalian Aplikasi Memastikan pengujian dilakukan sesuai ketentuan : input control, process control, output control . Reviu Penilaian Efektivitas Implementasi Pengendalian & Kelemahan Pengendalian Memastikan penilaian dilakukan sesuai ketentuan . Memastikan jumlah salah saji teridentifikasi didukung bukti relevan Apakah simpulan PIPK sesuai dengan hasil penilaian pada Tabel D? Reviu Matriks Kompilasi Penilaian PIPK Memastikan kompilasi dilakukan sesuai ketentuan : J ml pengendalian intern memadai valid, jml salah saji teridentifikasi valid Tabel A Tabel A.1

44. Simpulan PIPK

45. 45 PENERAP PENILAI Menyusun Perencanaan PIPK Membuat Matriks Risiko Pengendalian Menyiapkan Dokumentasi Implementasi Pengendalian Menindaklanjuti Koreksi Penilai Menyiapkan Dokumentasi dan Pelaksanaan PITE & PUTIK Menilai Matriks Risiko Pengendalian & Korektif Menilai PITE dan PUTIK Menilai Implementasi Pengendalian Menilai Efektifitas Pengendalian & Usulan Koreksi Melakukan Kompilasi Hasil Penilaian Menyusun Perencanaan PIPK AKUN SIGNIFIKAN PERIODE SATKER YANG MENILAI MATERIALITAS Tabel A Tabel A.1 TINGKAT KEMENTERIAN B.1 B.2 C.1 C.2 D E Kanwil Eselon I Kementerian SATKER Tugas Penerap & Penilai

46. Timeline PIPK 46 Manajemen Tim Penilai Tim Reviu Pembentukan Tim Penilai Tk. UAPA Penetapan Entitas Akuntansi yang Melakukan Penilaian Jan - Mar Penentuan Akun Signifikan - UAPA Penyusunan Tabel A Risk Control Matrix - UAPA Penilaian dan Penetapan Tabel A Risk Control Matrix Apr - Agu Sep – Feb Reviu Penilaian Tabel A Risk Control Matrix Proses Penilaian Tk . UAKPA Kompilasi Penilaian Secara Berjenjang UAPPA-W – UAPPA-E1 – UAPA Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Simpulan Efektivitas: Efektif Efektif dengan Pengecualian Mengandung Kelemahan Material Reviu PIPK Secara Berjenjang Tk . UAKPA s.d . UAPA Penyusunan SOR Simpulan terkait SPI: Memadai Tidak Memadai Penyusunan Laporan Keuangan Tk . UAPA Penyampaian ND PTD Laporan Keuangan 46

47. 47 Hubungan Simpulan Efektivitas PIPK dengan S o R Pengendalian Intern Efektif (PIE) Pengendalian Intern Efektif dengan Pengecualian (PIED) Pengendalian Intern Mengandung Kelemahan Material (PIMKM) tidak terdapat kelemahan signifikan dan kelemahan material Terdapat kelemahan signifikan dan tidak terdapat kelemahan material Terdapat kelemahan material Simpulan PIPK juga harus mempertimbangkan salah saji keseluruhan yang telah teridentifikasi Simpulan PIPK Sistem Pengendalian Intern Memadai Sistem Pengendalian Intern Tidak Memadai

48. Terima Kasih KEMENTERIAN KEUANGAN I NSPEKTORAT JENDERAL G edung Djuanda II Lantai 4–13 Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710 Telp . [phone]