Materi Perpajakan SMK tentang Wajib Pajak, NPWP dan SPT

Materi Wajib Pajak, NPWP, dan SPT

1. Wajib Pajak

2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku Wajib Pajak

3. Kategori Wajib Pajak Orang pribadi, yaitu orang yang dilahirkan di Indonesia, atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia. Badan, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan , baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, Lembaga serta bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pemungut/pemotong pajak (Wajib Pajak nonsubjek), yaitu bendahara negara dan badan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

4. npwp

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Pasal 1 ayat 6 UU KUP) npwp

6. Surat Pemberitahuan Pajak

7. Pengertian SPT Surat Pemberitahuan Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan

8. Dasar Hukum Dasar hukum SPT tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, antara lain : Pasal 3 ayat 1 : Surat Pemberitahuan diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah Pasal 3 ayat1b : ditandatangani secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama Pasal 3 ayat 2 : Mendapat izin dari Menteri Keuangan apabila ingin menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah

9. Fungsi SPT Bagi Wajib pajak sarana untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak tentang penghasilan, harta, kewajiban, pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri maupun yang dipungut pihak lain Bagi PKP sarana untuk melaporkan perhitungan pajak tentang perkreditan PPN masukan/Keluaran, PPnBM, pembayaran yang telah dilaksanakan sendiri maupun yang dipungut pihak lain Bagi Pemotong sarana melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain

10. Jenis Surat Pemberitahuan Pajak

11. SPT Masa Surat Pemberitahuan Pajak yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan SPT Masa PPh 21 dan 26 SPT Masa PPh 22 SPT Masa PPh 23 dan 26 SPT Masa PPh 25 SPT Masa PPh 4 ayat 2 SPT Masa PPh 15 SPT Masa PPN - PPnBM

12. SPT tahunan Surat Pemberitahuan Pajak yang digunakan untuk pelaporan Tahunan SPT 1771 - Badan SPT 1770 - OP (pekerja bebas) SPT 1770S - OP penghasilan diatas 60jt SPT 1770SS - OP Penghasilan di bawah 60jt

13. PTKP

14. Penghasilan Tidak Kena Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. PTKP mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan kebutuhan setiap tahunnya.

15. Perhitungan PTKP Diri Sendiri Rp 54.000.000 Status Kawin Rp 4.500.000 PTKP Istri Rp 54.000.000 Tanggungan Anak Rp 4.500.000/orang (max 3)

16. Contoh

17. SANKSI PERPAJAKAN

18. Sanksi administrasi terlambat menyampaikan SPT A. Sanksi berupa denda SPT Tahunan OP Rp 100.000 SPT Tahunan Badan Rp 1.000.000 SPT Masa selain PPN dan PPn-BM Rp 100.000 SPT Masa PPN dan PPn-BM Rp 500.000

19. Sanksi administrasi terlambat menyampaikan SPT B. dikenakan sanksi bunga 2% sebulan C. apabila sudah terbit SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dikenakan sanksi administrasi kenaikan 50% dari pajak yang tidak atau kurang bayar

20. A Bagi wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tidak benar/tidak lengkap untuk pertama kalinya dikenakan sanksi administrasi 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar B Bagi wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tidak benar/lengkap setelah pertama kali dikenakan sanksi pidana paling singkat 3 bulan paling lama 1 tahun dan sanksi administrasi 1 atau 2 kali lipat dari pajak terutang yang kurang bayar C Bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tidak benar/lengkap dikenakan sanksi pidana 6 bulan - 6 tahun, dan sanksi administrasi paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang Sanksi Administrasi Alpa Menyampaikan SPT

21. Contoh Soal Wardoyo, tanggal 11-24 Juni 2020 pergi ke Hongkong. Namun ternyata Wardoyo lupa belum membayar angsuran PPh 25 sebesar Rp500.000 untuk masa pajak Mei 2020. Berapakah sanksi yang harus dibayar oleh Wardoyo? Sanksi yang harus dibayar adalah : Sanksi bunga 2% x 1 bulan x Rp500.000 Rp10.000 Denda terlambat lapor Rp100.000 Rp110.000

22. Latihan Soal Ny. Lisda menikah dan mempunyai 3 orang anak, kewajiban perpajakannya terpisah dengan suaminya. Tn. Agus menikah dan sesuai dengan data di Kartu Keluarganya memiliki tanggungan 2 orang anak dan 2 orang tuanya Tn. Hans belum menikah Nn. Dila belum menikah dan sesuai dengan data di Kartu Keluarganya memiliki tanggungan 2 orang tuanya Tn. Rully menikah belum memiliki keturunan dan memiliki kewajiban terpisah dengan istrinya