Materi pertemuan ke-1 mata kuliah perpajakan

Mata Kuliah Perpajakan

1. PERPAJAKAN FAJAR ANDIKA DWI PUTRA, SE,.MM 2025-2026 MANAJEMEN

2. HP Silent Serius tapi Santai Jika ditanya Menjawab , Jika diminta Melaksanakan Aktif berdiskusi RULES 2025-2026 MANAJEMEN

3. Sejarah Pajak Definisi Pajak Unsur-unsur Pajak Fungsi Pajak Syarat Pemungutan Pajak Teori Pemungutan Pajak Jenis- jenis Pajak Sistem Pemungutan Pajak POKOK BAHASAN 2025-2026 MANAJEMEN

4. SEJARAH PAJAK DUNIA Sejarah pajak berawal dari peradaban kuno dan berkembang seiring waktu , dari sekadar upeti atau pembayaran barang hingga menjadi sistem yang kompleks dengan undang-undang yang terstruktur Renaissance dan Pencerahan: Konsep perpajakan mulai bergeser ke arah representasi dan persetujuan dari rakyat. Abad ke-19 : Banyak negara mulai memperkenalkan pajak penghasilan untuk membiayai perang. Pajak diberlakukan oleh bangsa : Mesir Kuno, Sumeria , Kekaisaran Romawi Para raja di abad pertengahan , tuan tanah feodal

5. SEJARAH PAJAK INDONESIA Masa Kerajaan: Sistem perpajakan sudah ada dalam bentuk upeti yang diberikan kepada raja atau penguasa , biasanya berupa hasil bumi atau barang dagangan . Era Kemerdekaan : 1945–1960-an Orde Baru ( akhir 1960-an) Masa Kini Masa Kolonial: Belanda menerapkan sistem pajak yang eksploitatif . Thomas Stamford Raffles memperkenalkan sistem pajak tanah pada 1811, yang mengharuskan penduduk membayar pajak atas tanah yang mereka kelola .

6. DEFINISI PAJAK Pajak adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “public investment”.

7. DEFINISI PAJAK Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 1 (UU No. 28 Tahun 2007)

8. UNSUR-UNSUR PAJAK Iuran dari rakyat kepada negara Berdasarkan undang-undang Tanpa jasa timbal yang secara langsung dapat ditunjuk Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara Dipungut secara periodik ataupun insidentil

9. FUNGSI PAJAK 1. FUNGSI BUDGETAIR--Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2. FUNGSI REGULEREND--Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 3. FUNGSI PEMERATAAN--Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 4. FUNGSI STABILISASI--Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian.

10. LARANA, INC. SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK Syarat keadilan Syarat yuridis Syarat ekonomis Syarat finansial Sistem pemungutan harus sederhana

11. LARANA, INC. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK Teori Asuransi Teori Kepentingan Teori Daya Pikul Teori Bakti Teori Asas Daya Beli

12. JENIS-JENIS PAJAK Pajak Langsung , yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh PPh. b. Pajak Tidak langsung , yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, contoh PPn Menurut Golongan

13. JENIS-JENIS PAJAK Pajak Subyektif , adalah pajak yang berpangkal pada subyeknya , yaitu dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak Pajak obyektif , adalah pajak yang berpangkal pada obyeknya , tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak Menurut Sifatnya

14. JENIS-JENIS PAJAK Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pempus dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, contoh PPh , PPn , PPn -BM, PBB, Bea materai Pajak daerah , yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah contoh PKB, BBNKB, Pajak Hotel dan Restoran , Pajak Penerangan Jalan dll Menurut Lembaga yang Memungut

15. PEMUNGUTAN PAJAK 2025-2026 MANAJEMEN Pemungutan Pajak Sistem Self Assesment System Official Assesment System With Holding Tax Cara Stelsel Riil Stelsel Fiktif Stelsel Campuran Asas Domisili Sumber Kebangsaan Syarat Keadilan Yuridis Ekonomis Finansial Sederhana

16. CARA PEMUNGUTAN PAJAK Stelsel nyata – pengenaan pajak berdasarkan penghasilan yang sebenarnya diterima sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak , yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui . Stelsel anggapan – pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang . Misalnya : penghasilan suatu tahun dianggap sama dengantahun sebelumnya , sehingga pada awal tahun sudah dapat ditentukan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan Stelsel campuran – awal tahun dihitung berdasar anggapan , akhir tahun disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya diterima . Apabila kurang , WP harus menambah atau apabila lebih dikembalikan . .

17. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ASSESSMENT SYSTEM – adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP SELF ASSESSMENT SYSTEM – adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang . WITH HOLDING SYSTEM – adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga ( bukan fiscus dan bukan WP) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP. .

18. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK ASAS DOMISILI— negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan WP yang bertempat tinggal dlm wilayahnya , baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlakubagi WP dalam negeri. ASAS SUMBER — negara berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal WP. ASAS KEBANGSAAN– pengenaan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan seseorang .

19. KESIMPULAN Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada Negara sebagai kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang , dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya ke makmuran rakyat. Pajak memiliki fungsi sebagai sumber keuangan Negara dan berfungsi untuk mengatur ( regularend ). Pajak terdiri dari pajak yang bersifat langsung dan tidak langsung Dilihat dari yang memungut terdiri dari pajak negara ( pusat ) dan pajak daerah .

20. TUGAS Buatlah pembahasan singkat / presentasi tentang Teori Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis

21. TERIMA KASIH FAJAR ANDIKA DWI PUTRA, SE,.MM 2025-2026 MANAJEMEN