materi ppkn kelas 10. hakikat pancasila bagi bangsa

hakikat pancasila bagi bangsa dan negara

1. HAKIKAT PANCASILA BAGI BANGSA INDONESIA LIDIA .M .HUTAHAEAN

2. DEFENISI PANCASILA Pancasila dalam pengertian ini sering disebutkan dasar falsafah negara ( Philosofische Gronslag ), dan ideologi negara ( Staatidee ). Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau dengan Kata lain Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan demikian pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan- persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana bangsa itu dalam memecahkan suatu persoalan.

3. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa 1 2 3 4 5 Asas Perikemanusiaan Asas Kebangsaan Asas Kedaulatan Rakyat Asas Keadilan Sosial Asas Negara Pancasila

4. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa Didalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV disebutkan, “...., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu UUD Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

5. REALISASI DARI KETUHANAN YANG MAHA ESA TERCEMIN DALAM TIGA BIDANG KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ANTARA LAIN : Dalam bidang eksekutif, dengan adanya Departemen Agama dan segala bagian- bagiannya yang mengatur soal yang menyangkut agama di Indonesia. Dalam bidang legislatif tercemin pelaksanaannya dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang- Undang Perkawinan. Dalam bidang yudikatif, tertuang dalam UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah melalui UU No. 4 Tahun 2004 tentang K ekua s aa n Kehakiman pada pasal 4 aya t (1) disebutkan bah w a peradilan dilakukan, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan ini tercemin dalam setiap keputusan peradilan umum di Indonesia.

6. Asas perikemanusiaan adalah asas yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban hak asasi manusia tanpa membeda- bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Didalam pembukaan UUD 1945 dan juga pasal 34 adalah merupakan perwujudan dari asas perikemanusiaan dalam hukum positif Indonesia dalam kehidupan sehari- hari hal ini terlihat pada lembaga- lembaga yang didirikan untuk menampung segala yang tidak seimbang dalam kehidupan social.

7. ASAS KEBANGSAAN Dalam asas kebangsaan setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri, dan berdaulat yang berarti pula bahwa bagsa Indonesia tidak membolehkan adanya campur tangan ( intervensi ) dari bangsa lain dalam hal ini megenai urusan dalam negeri.

8. Asas Kedaulatan Rakyat Asas Kedaulatan Rakyat dalam bidang legislatif merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat ada wewenang yang dimiliki DPR. Sedangkan dalam yudikatif terlihat bahwa hakim- hakim baru dapat diangkat setelah ada pengusulan dari Komisi Yudisial kepada anggota DPR untuk mendapat penetapan yang selanjutnya diangkat oleh Presiden. Asas kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat, yang pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil- wakilnya.

9. Asas Keadilan Sosial Dalam bidang legislatif, asas keadilan sosial pelaksanaannya tertuang dalam rangka mewujudkan undang- undang tentang jaminan sosial. Dalam bidang Yudikatif terlihat bahwa setiap keputusan hakim senantiasa berpedoman kepada Keadilan sosial. Adapun bentuk lembaga terlihat adanya lembaga negara yang bergerak dibidang sosial yang menyelenggarakan masalah-masalah sosial dalam negara.

10. Jati Diri Bangsa Indonesia Pancasila sebagai sistem Filsafat Pancasila Sebagai Sistem Etika Politik Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

11. Pancasila sebagai sistem Filsafat Perkataan filsafat merupakan bentuk kata Arab “ falsafah ”. Secara etimologis “filsafat” berasal dari bahasa Yunani “ philein ” yang berarti cinta dan “ sophia ” yang berarti hikmah atau kebijaksanaaan atau “ wisdom ”.

12. Pancasila Sebagai Sistem Etika Politik Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila, sila- sila Pancasila itu saling berhubungan, saling bekerjasama Untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem etika, bertujuan untuk mewujudkan nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, barbangsa dan bernegara.

13. Pancasila Sebagai Ideologi Nasional Sering kita mendengar kata ‘ Weltanschauung ’ untuk menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai pedoman hidup konkret bangsa Indonesia. Kata ‘ Weltanschauung ’ berarti ideologi atau pandangan hidup. Setelah kita melihat Pancasila sebagai hasil perumusan nilai- nilai yang terdapat dalam masyarakat Indonesia di masa lampau dan kemudian Pancasila dijadikan kepribadian dan identitas diri bangsa Indonesia, maka Pancasila ini juga merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam pergaulannya dengan masyarakat dunia atau bangsa –bangsa lain di dunia ini .

14. Fungsi dari Ideologi Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia Ideologi berfungsi sebagai panduan Ideologi berfungsi sebagai lensa dimana seseorang dapat melihat dunianya. Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif

15. Ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia Ideologi berfungsi sebagai lensa dimana seseorang dapat melihat dunianya. Ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif 1 2 Ideologi berfungsi sebagai panduan 3 4

16. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur. pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai nilai- nilai dasar yang diyakini kebenarannya. Secara filosofis, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi yang sangat mendasar. Artinya, setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai- nilai yang terkandung dalam sils- sila Pancasila.

17. Ideologi merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pada pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita- citakan akan direalisir di dalam kehidupan kelompok. Ideology akan memberikan stabilitas arah dalam kehidupan berkelompok dan sekaligus memberikan dinamika gerak menuju ke yang dicita- citakan.