Materi Sesi 4.pptxssssssssssssssssssssssssssssssssssss

dddd

1. ASPEK HUKUM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Penulis : Ahmad Arif Syarif, M.H. Email : [email protected] Penelaah : Megafury Apriandhini, S.H., M.H. Email : [email protected]

2. Perbankan S yariah Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan , kegiatan usaha , serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1,UU No. 1 /2008), Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (Pasal 1 angka 7,UU No. 1 /2008) Ada 3 bentuk Lembaga yang menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah, yaitu : Bank Umum Syariah (BUS) Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

3. Prinsip Bank S yariah Shiddiq , memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan ( subhat ) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). Tabligh , secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. Amanah , menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana ( shahibul maal ) sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi ( mudharib ). Fathanah , memastikan bahwa pegelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatn dan kesantunan ( ri’ayah ) serta penuh rasa tanggung jawab ( mas’uliyah )

4. Larangan Bank Syariah kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur : Riba , yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah ( batil ), antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas , kuantitas , dan waktu penyerahan ( fadhl ) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan . Maisir , yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan . Garar , yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Haram , yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Zalim , yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

5. Oprasional dan Produk Bank S yariah Penghimpunan Dana Masyarakat Titipan ( Wadiah Dhamanah ) Bagi Hasil ( Mudharabah ) Penyaluran Dana Kepada Masyarakat Bagi Hasil ( Mudharabah , Musyarakah) Jual-beli ( Murabahah , Al Bai Bithaman Ajil , Isthisna , Salam) Sewa (Ijarah, Al Bai'ut Takjiri ) Pinjaman Kebajikan (Al Qardhul Hasan) Jaminan/Gadai ( Rahn ) Jasa Lalu Lintas Keuangan Perwakilan (Wakalah) Penjamin (Kafalah) Pemindahan Utang ( Hiwalah ) Imbalan ( Ju'alah ) Sharf

6. Penyelesaian Sengketa Bank Syariah Apabila terjadi sengketa dalam dunia perbankan s yariah , Pasal 55 menyebutkan beberapa hal berikut : Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa sesuai isi akad dapat berupa : musyawarah; mediasi perbankan; melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional ( Basyarnas ) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

7. Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Lembaga Keuangan Syariah Non Bank juga merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan pada prinsip syaria h. Manfaat dari Lembaga keuangan non bank untuk membantu menggerakan sistem perekonomian masyarakat, khususnya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa di jangkau oleh fungsi lembaga perbankan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank berupa : Baitul Maal Wattamwil dan Koperasi Pondok Pesantren Asuransi Syariah (Takaful) Reksadana Syariah Pasar Modal Syariah Pegadaian Syariah ( Rahn ) Lembaga ZISWAF

8. Istilah- istilah akad dalam kegiatan syariah Ijarah : perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa/pemberi jasa ( mujir ) dan pihak penyewa/pengguna jasa ( musta'jir ) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan/atau upah ( ujrah ) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri. Istisna : perjanjian (akad) antara pihak pemesan/pembeli ( mustashni ) dan pihak pembuat/penjual ( shani ) untuk membuat objek istisna yang dibeli oleh pihak pemesan/pembeli ( mustashni ) dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Kafalah : perjanjian (akad) antara pihak penjamin ( kafillgurantor ) dan pihak yang dijamin ( makfuul ' anhulashiil /orang yang berutang) untuk menjamin pihak yang dijamin kepada pihak lain ( makfuul lahu /orang yang berpiutang).

9. Istilah- istilah akad dalam kegiatan syariah 2 Mudarabah : perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal ( shaib al -mal) dan pihak pengelola usaha ( mudharib ) dengan cara pemilik modal ( shahib al -mal) menyerahkan modal dan pengelola usaha ( mudharib ) untuk mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Musyarakah : perjanjian (akad) kerja sama antara dua pihak atau lebih (syarik) dengan cara menyertakan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya, untuk melakukan suatu usaha. Wakalah : perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa ( muwakkil ) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa ( muwakkil ) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertent u

10. Terima Kasih