Materi Sosialisasi PendampinganPendampingan.Pendampingan.. pptx

Materi Sosialisasi PendampinganPendampingan.Pendampingan

1. SOSIALISASI PENDAMPINGAN PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024 (OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK) Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali

2. Dimensi dan Indikator

3. Dimensi dan Indikator Hasil Penilaian Tahun 2023 Tingkat Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Hasil penilaian di seluruh Kepolisian Resor Tahun 2023 secara keluruhan Berada di zona hijau dengan opini Kualitas Tertinggi Hasil penilaian di seluruh Kantor Pertanahan Tahun 2023 secara keluruhan Berada di zona hijau dengan opini Kualitas Tertinggi Hasil penilaian di seluruh Pemerintah Daerah Tahun 2023 secara keluruhan Berada di zona hijau dengan opini Kualitas Tertinggi

4. Dimensi dan Indikator TAHAPAN PELAKSANAAN Pengambilan Data Verifikasi Data Pengawasan Mutu Pengolahan Data Finalisasi data Workshop Akhir Penyerahan Hasil Penilaian Laporan Penilaian Kepatuhan tingkat KLD Penyusunan Hasil Penilaian Permintaan produk layanan Penyusunan dan penetapan konsep Pengembangan Aplikasi Workshop Awal Sosialisasi KLD Persiapan

5. Dimensi dan Indikator Dimensi, Variabel dan Indikator DIMENSI BOBOT I. INPUT 21,85% Terdiri dari 2 variabel (Kompetensi Penyelenggara sebanyak 6 indikator dan Sarana Prasarana sebanyak 9 indikator) II. PROSES 32,37% Terdiri dari 1 variabel (Penilaian Kepatuhan) dengan jumlah 11 indikator III. OUTPUT 24,24% • Kementerian/Lembaga: Terdiri dari 2 variabel (Penilaian Persepsi Maladministrasi sebanyak 5 indikator) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) • Pemerintah Daerah: Terdiri dari 2 variabel (Penilaian Persepsi Maladministrasi sebanyak 5 indikator) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) IV. PENGADUAN 21,54% Terdiri dari 1 variabel (Pengelolaan Pengaduan sebanyak 6 indikator) TOTAL 100,00%

6. Dimensi dan Indikator Dimensi Input (Kompetensi Penyelenggara Pertanyaan 1 2 3 4 Pengetahuan tentang Komponen standar pelayanan         Pengetahuan tentangTugas dan kewenangan jabatan (dilihat jika ada SK yang menjelaskan tugas tiap orang)         Pengetahuan tentang Ombudsman         Pengetahuan tentang Bentuk-bentuk maladministrasi         Pengetahuan tentang Rekomendasi Ombudsman         Pengetahuan tentang Pelayanan terhadap kelompok rentan         Wawancara terhadap empat (4) penyelenggara layanan yaitu Kepala Dinas, Koordinator/Ketua Bidang Pengaduan, anggota pengaduan dan staff bidang pelaayanan Untuk Puskesmas wawancaa terhadap empat (4) penyelenggara layanan yaitu Kepala Puskesmas, Dokter/Perawat/Bidan, Koordinator/Ketua Bidang Pengaduan, dan staff bidang pelayanan

7. Dimensi dan Indikator Dimensi Input (Sarana dan Prasarana) NO INDIKATOR DOKUMEN 1 Frekuensi Pengawasan Internal Notulensi Rapat, Berita Acara Pembinaan dari atasan langsung, Pemeriksaan Inspektorat 2 Ketersediaan Jumlah Pelaksana Rekap jumlah pelaksana dan Rekap jumlah kebutuhan pelaksana 3 Penjaminan mutu SK Kompensasi terhadap seluruh standar pelayanan 4 Jaminan Keamanan dan keselamatan peyanan APAR, titik kumpul, jalur evakuasi, pelatihan kebencanaan, satpam/petugas jaga, CCTV 5 Evaluasi kinerja Penilaian eksternal, SKP, Lapkin, Evaluasi Pengaduan, IKM 6 Dasar hukum standar pelayanan SK terkait standar pelayanan 7 Sarana Prasarana Pelayanan Ruang pelayanan, ruang tunggu, loket, charger, parker, kamar mandi, tempat helm, tempat cuci tangan 8 Sarana Prasarana Pelayanan Khusus Kursi roda, rambatan, kamar mandi khusus, ruang menyusui, kursi tunggu khusus 9 Kegiatan Penyuluhan Kegiatan sosialisasi pelayanan (update medsos atau website dengan berita setiap hari)

8. Dimensi dan Indikator Dimensi Proses NO INDIKATOR II.   Proses (Penilaian Kepatuhan 11 indikator) 1 Ketersediaan Persyaratan 2 Ketersediaan Sistem Mekanisme dan Prosedur 3 Ketersediaan Jangka waktu penyelesaian 4 Ketersediaan Biaya/Tarif 5 Ketersediaan Produk Pelayanan 6 Maklumat Layanan (Publikasi dan Substansi/Kualitas)   a. Publikasi Maklumat   b. Substansi/Kualitas Maklumat sesuai Permenpan 15/2014 7 Pelayanan Khusus 8 Ketersediaan Visi, Misi Pelayanan 9 Ketersediaan Moto Pelayanan 10 Ketersediaan Atribut 11 Ketersediaan Pelayanan Terpadu Diambil di ruang pelayanan dan website/media sosial (dipilih 2 produk layanan yang paling banyak diakses)

9. Dimensi dan Indikator Dimensi Output III.   Output (Penilaian Persepsi Maladministrasi 5 indikator) 1 Penundaan berlarut 2 Permintaan imbalan 3 Penyimpangan prosedur 4 Tidak kompeten 5 Tidak patut Penambahan Indikator pada dimensi output yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat pada KL (Koordinasi dengan Kemenpan RB dan tim meminta langsung) Standar Pelayanan Minimal pada Pemda (Koordinasi dengan Kemendagri) Menanyakan kepada penerima layanan yang telah mendapatkan produk layanan (minimal 5 responden di tiap unit pelayanan) dengan pertanyaan yaitu Apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan? (penundaan berlarut/permintaan imbalan/penyimpangan prosedur) Apakah ada Tindakan petugas yang tidak sesuai atau tidak kompeten? (tidak kompeten/tidak patut)

10. Dimensi dan Indikator Dimensi Output Selain melakukan wawancara langsung pengguna layanan juga dilakukan penyeberan melalui kuisioner atau PPM eksternal.

11. Dimensi dan Indikator Dimensi Pengaduan NO INDIKATOR DOKUMEN 1 Kewajiban pengelolaan pengaduan Standar pelayanan pengaduan 2 Saranan Pengaduan Memiliki kanal pengaduan minimal (5) 3 Pembinaan terhadap pengelola Kegiatan pembinaan (Sertifikat/notulensi rapat) 4 Mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan Form penerimaan,form penelaahan dan pengklasifikasian, form penyaluran pengaduan/surat penyaluran pengaduan bukan kewenangan, form penyelesaian pengaduan, keterbukaan informasi penyelesaian pengaduan (bukti penyerahan hasil kepada pengadu)/Laporan hasil pengelolaan pengaduan (1 laporan aduan)/Screen Shoot tahapan penyelesaian apabila proses di Aplikasi (elektronik) 5 Jangka waktu penyelesaian Rekap pengaduan 3 tahun pengaduan dengan jangka waktu penyelesaian 6 Pelaksanaan penyelesaian pengaduan

12. Dimensi dan Indikator Metodologi, Lokus Penilaian, Produk Layanan Dan Responden Pada variabel Kompetensi, wawancara 4 orang yaitu 1 orang pimpinan pelayanan, 1 orang staf pelayanan, 1 orang pimpinan pengaduan dan 1 orang staf pengaduan Pada variabel PPM wawancara 5 orang di setiap unit layanan KL 30 orang di setiap Prov/Kota/kab, 15 orang Polres 10 orang Kantah Responden 04 Produk Administratif dan Jasa Pada Dinas/Pkm/RSU di ambil 2 produk Pada Kantah 2 produk dan Polres 6 produk dari 3 unit (SPKT, Intelkam dan Satlantas) layanan @ 2 produk 03 Lokus Penilaian 02 Metodologi 01 Wawancara (Penyelenggara dan Pengguna Layanan) dilakukan secara langsung dan dihari yang sama Observasi Studi Dokumen (paling telat H+3) Apabila KL terdapat unit pelayanan terpadu, maka penilaian dilakukan pada unit layanan terpadu tersebut Pada Prov 2 Dinas(DPMPTSP dan Disdik) dan 1 RSMBM Pada Kota 4 Dinas (DPMPTSP, DUKCAPIL, DISDIK dan DINSOS, 2 Pkm, Kantah dan Polres Pada Kab 4 Dinas (DPMPTSP, DUKCAPIL, DISDIK dan DINSOS, 2 Pkm, Kantah dan Polres Produk Layanan

13. Hasil Penilaian Penyelanggaraan Publik Do Don’t Dapat berkoordinasi dengan tim penilai mengusulkan unit dan produk layanan yang dinilai Dapat mendampingi dan menginformasikan sarana prasarana maupun standar pelayanan yang telah terpenuhi di unit layanan kepada tim penilai saat observasi mendampingi responden saat wawancara penyelenggara layanan Saat tim penilai datang, agar dipersilahkan langsung menilai memberikan hadiah, makan minum, dsbnya kepada tim penilai Dapat melengkapi dokumen sampai dengan H+3, lewat dari waktu tersebut maka dianggap tidak memenuhi Do and Don’t Narahubung/Unit Penyelenggara

14. Hasil Penilaian Penyelanggaraan Publik Dalam pelaksanaan penilaian penyelenggaraan publik oleh Ombudsman RI, Instansi yang dinilai dilarang memberikan barang, hadiah, atau janji dalam bentuk apapun termasuk pemberian makanan/minuman/konsumsi kepada insan ombudsman padahal diketahui atau patut diduga barang, hadiah, atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban.

15. Hasil Penilaian Penyelanggaraan Publik Interval Nilai Opini Kategori 88.00 – 100 Kualitas Tertinggi A 78.00 - 87.99 Kualitas Tinggi B 54.00 - 77.99 Kualitas Sedang C 32.00 - 53.99 Kualitas Rendah D 0 - 31.99 Kualitas Terendah E Terhadap penyelenggara pelayanan yang pernah menerima hasil pengawasan Ombudsman berupa: Laporan Hasil Analisis (Saran Perbaikan); Laporan Hasil Pemeriksaan (Tindakan Korektif), dan/atau Rekomendasi Ombudsman RI , pada hasil penilaian akhir akan berpotensi memberikan pengaruh atas pelaksanaan hasil pengawasan tersebut. Catatan: Data LHA, LHP, atau Rekomendasi diambil dalam kurun waktu 3 tahun (2021, 2022, dan 2023 Semester 1) Interval Nilai, Opini dan Kategori Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik digunakan pada: Penilaian Reformasi Birokrasi General pada variabel capaian pelaksanaan kebijakan RB dengan, Kemenpan RB. Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah pada variabel birokrasi dan pemberantasan korupsi, BSKDN Kemendagri Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Kementerian PPN/Bappenas